<![CDATA[Mengingat urgensi angka kecelakaan kerja konstruksi di Indonesia, pemerintah mengatur penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam perundang-undangan serta mewajibkan pelaksanaannya. Penelitian mengenai Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2019 belum pernah dilakukan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan SMKK dan mengetahui hambatan utama penerapan SMKK pada beberapa proyek di Surabaya. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada tim K3 (safety officer) pada 30 proyek di Surabaya. Data hasil kuesioner diolah menggunakan metode uji validitas dan reliabilitas, analisa deskriptif RII untuk menguji 5 elemen penerapan SMKK, dan analisa mean untuk menguji 3 elemen hambatan penerapan SMKK. Dari analisa validitas dan reliabilitas menyatakan bahwa semua variabel valid dan reliabel. Hasil dari analisa deskriptif RII penerapan SMKK di beberapa proyek di Surabaya memiliki nilai terendah sebesar 77,333% dan dikategorikan penerapan sedang (nilai RII 60% - 85%) dan nilai tertinggi sebesar 92% dan dikategorikan penerapan baik (nilai RII >85%). Sedangkan hambatan utama penerapan SMKK berdasarkan analisa mean adalah sanksi pemerintah terlalu ringan menyebabkan SMKK tidak diterapkan secara memadai. Lalu tidak adanya insentif dikarenakan kurangnya atau bahkan tidak adanya dana. Jadwal proyek yang ketat juga menyebabkan pekerja tidak terampil dalam menyelesaikan pekerjaannya tidak memprioritaskan SMKK.]]>
