Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jambe Law Journal
rudy rudy
Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
MEMPERTIMBANGKAN AMANDEMEN KONSTITUSI (KAJIAN CALON PRESIDEN PERSEORANGAN DARI ASPEK KEDAULATAN RAKYAT DAN KONSTITUSIONALISME) rudy rudy
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v8no1.292

Abstract

People's expectations of the political party the less, as seen in the decline of voter participation and cynicism on the performance of the elite in the executive and legislative branches. Of his own political party, does not appear seriousness introspection headed clear modern party program and the recruitment of cadres. In the midst of apathy towards political parties at this time, and the approach of the national public needs to elect a president who can fix the state of the nation and state, discourse of individual presidential candidates should be encouraged through mechanisms that reflect the state of law based on democratic constitution. Through the constitutional process, the results will reflect the development of constitutionalism systematic, holistic, and focused and not constitutionalism sporadic development and pragmatic. Keywords: Amandement, Sovereignty of the People, Constitutionalism 
KEDUDUKAN DAN ARTI PENTING PEMBUKAAN UUD 1945 Rudy Rudy
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no2.371

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan dan arti penting Pembukaan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks tujuan tersebut, tulisan ini memuat diskusi mengenai apakah pembukaan tersebut? Bagaimanakah kedudukan dari pembukaan tersebut dan apakah peran pembukaan dalam peradilan konstitusi dan design konstitusi? Dan mengapa negara menambahkan pembukaan pada konstitusi? Dilihat dari sudut teori ketatanegaraan, pembukaan, preambule, atau mukadimah dalam setiap dokumen konstitusi selalu berisikan pernyataan yang singkat tapi sungguh padat. Di dalamnya tertuang visi, misi, dan nilai-nilai dasar sebuah institusi atau organisasi sebagai wadah kebersamaan yang hendak dibangun dan dijalankan bersama. Selain itu juga merupakan pengantar hidmat berisi ide-ide politik, moral, dan keagamaan yang hendak dikemukakan oleh konstitusi tersebut. Pembukaan ini lebih mengandung karakter ideologis daripada karakter hukum. Dalam konteks Indonesia, Pembukaan UUD 1945 adalah bagian terpenting dari UUD 1945 yang disepakati oleh MPR 1999 untuk tidak diubah sama sekali. Pembukaan dikatakan sebagai bagian terpenting karena disanalah tertuang norma fundamental negara (staatsfundamental norm), tujuan bangsa dan tujuan bangsa inilah merupakan hasil kontrak kenegaraan antara rakyat dan negara.Kata kunci : kedudukan, arti penting, dan Pembukaan UUD 1945
53 Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945 Rudy Rudy
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no3.383

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk melacak bentuk-bentuk kedaulatan dalam UUD 1945. Untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, akan diuraikan teori-teori kedaulatan sebagai alat analisis terhadap pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Setelah menguraikan teori-teori kedaulatan, pembukaan dan batang UUD 1945 dibedah secara substansi untuk melacak bentuk-bentuk kedaulatan dalam UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 memberikan bentuk-bentuk kedaulatan yang dinyatakan dengan jelas dalam kalimat-kalimat seperti “Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa” dan “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Oleh karena itu dilihat dari pembukaan UUD 1945, bentuk kedaulatan rakyat dan kedaulatan tuhan tercermin jelas bagi dalam Pembukaan UUD 1945. Ketentuan UUD 1945 dalam batang tubuhnya terutama dalam hal pembagian kekuasaan menegaskan dasar kedaulatan rakyat yang dianut oleh konstitusi kita. Dalam konteks ini bentuk kedaulatan rakyat harus menjadi acuan dalam membaca konstitusi kita. Dalam hubungannya dengan kedaulatan rakyat, konstitusi kita menyandingkannya dengan negara hukum sehingga sangatlah tepat jika NKRI mempunyai dasar kedaulatan rakyat dalam koridor kedaulatan hukum. Konstitusi dan kedaulatan rakyat sangat berkaitan erat karena hakikinya konstitusi merupakan suatu bentuk hukum dari konsepsi kedaulatan rakyat. Dalam konsep ini, kedudukan konstitusi dalam suatu negara hukum merupakan hal yang sangat penting karena hukum akan selalu berdasarkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan rakyat, konstitusionalisme, dan kedaulatan hukum kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai negara hukum berdasar pada demokrasi konstitusional atau constitutional democracy. Demokrasi konstitusional ini pun mempunyai dasar kedaulatan tuhan dalam ruh-nya. Kata kunci : kedaulatan dan UUD Tahun 1945
Law Making Treaties: The Implication of International Law towards Indonesia’s Legislations Rudi Natamiharja; Rudy Rudy; Chaidir Ali
Jambe Law Journal Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jlj.3.2.191-210

Abstract

In relation to promoting global issues in international forums, several sources of international law are formed. These formed laws are in the figure of law-making treaties, which are closely related to international regimes that influence the behavior of international actors. However, in developing countries, such as Indonesia, International law is considered the outermost layer of the legal order under national law, colonial law, religious law, and customary law. Thus, it is a challenge for international laws to be enforced in a broad society. Therefore to make international law hold an implementative power, the laws need to be adopted in the national law. This article aims to examine the implication of international laws, especially in international treaties towards Indonesia legislation. It is carried out by mapping a series of international treaties ratified and enacted through national laws in Indonesia. The results of this study demonstrates that until 2019 the Indonesian Government has bound itself in 302 agreements. From the 302 treaties, only 61 international treaties were Law-Making Treaty, and only UNCLOS 1982 has implicated by the Indonesian Government through Law No. 32 of 2014 concerning Maritime Law.
Co-Authors Ali, Chaidir Aulia Oktarizka Vivi Pusita Sari A.P Isharyanto Isharyanto Natamiharja, Rudi Rifandy Ritonga