Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Indonesia Private Law Review Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Siti Nurhasanah
Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Akibat Hukum Bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Program Jamsostek Siti Nurhasanah
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no3.393

Abstract

Program Jamsostek merupakan program publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1993 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang memberikan hak dan kewajiban secara pasti (compulsory) bagi pengusaha dan tenaga kerja.Pada kenyataannya masih ada perusahaan yang tidak mengikut serta kan tenaga kerja dalam program jamsostek, sehingga menimbulkan akibat hukum pada perusahaan yaitu adanya sanksi administratif dan sanksi kurungan, dan ini secara tegas telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010.Kata Kunci : Perusahaan, Program Jamsostek, Akibat Hukum
THE ROLE OF THE NOTARY REGIONAL SUPERVISORY BOARD IN RESPONDING TO VIOLATIONS OF NOTARY DUTIES AND POSITIONS Rastra Ananda; Rohaini Rohaini; Siti Nurhasanah; Sunaryo Sunaryo
Indonesia Private Law Review Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/iplr.v3i2.2684

Abstract

The Notary Supervisory Council (MPN) is here to improve services and legal protection for the public who use notary services. However, nowadays, there are more and more irregularities committed by notaries in carrying out their duties and positions, both administrative in nature and resulting in material losses to the public who use notary services. The imposition of sanctions is an effort by MPN, especially the Regional Supervisory Council (MPW) in order to provide sorrow for notaries who violate and appeal to other notaries. There were 40 violations in the implementation of notary duties and positions in the 2016-2020 period, during this period the increase and decrease in the level of violations of notary duties and positions in the Banten area was inconsistent. The implementation of sanctions imposed by MPW has not been optimal, as evidenced by the results of the study, namely an increase and decrease in the level of violations of notary duties and inconsistent positions in the region. In addition, there are several obstacles encountered by MPW as a body that supervises notaries, namely the lack of cooperation between notaries and MPW in enforcing the UUJN and the Notary Code of Ethics, the indifferent attitude shown by the notary during the examination session and the busyness of each MPW member in their respective offices. each relevant agency. Some solutions that can be done are routinely conducting socialization in terms of increasing notary professionalism, strengthening relations between notaries and MPW as well as conducting internal, external, repressive and preventive supervision.
SOSIALISASI LEGALITAS DAN BAHAYA PINJAMAN ONLINE PADA MASYARAKAT PEKON SUKABUMI, KECAMATAN BATU BRAK, LAMPUNG BARAT Yulia Kusuma Wardani; Rohaini Rohaini; Dianne Eka Rusmawati; Siti Nurhasanah; Muhammad Khairil Akbar
BUGUH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 3 No. 3 (2023): September, 2023
Publisher : Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/buguh.v3n3.857

Abstract

Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diharapkan memberikan perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat, meningkatkan pemberdayaan individu, dan memperkuat interaksi sosial serta partisipasi masyarakat sipil. Pemerintah berupaya menjadikan TIK sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, termasuk di pedesaan. Namun, di pedesaan Indonesia, penyebaran internet tidak sejalan dengan literasi digital yang dibutuhkan. Ini mengakibatkan masyarakat desa rentan terhadap praktik pinjaman online ilegal yang berpotensi merugikan. Terpencilnya daerah seperti Pekon Sukabumi, Batu Brak, Lampung Barat, menambah kerentanannya. Dalam konteks ini, pengabdian masyarakat melalui sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman warga tentang legalitas dan risiko pinjaman online. Masyarakat akan diberi kesadaran untuk lebih bijak dalam memilih opsi pinjaman, dengan preferensi kepada lembaga pembiayaan konvensional yang lebih terpercaya. Selain itu, pengabdian akan membantu warga memahami tahapan pengaduan jika terkena dampak negatif dari pinjaman online ilegal.
Co-Authors Dianne Eka Rusmawati Muhammad Khairil Akbar Rastra Ananda Rohaini Rohaini Sunaryo Sunaryo Yulia Kusuma Wardani