Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Indonesia Private Law Review Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Siti Nurhasanah
Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Akibat Hukum Bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Program Jamsostek Siti Nurhasanah
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no3.393

Abstract

Program Jamsostek merupakan program publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1993 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang memberikan hak dan kewajiban secara pasti (compulsory) bagi pengusaha dan tenaga kerja.Pada kenyataannya masih ada perusahaan yang tidak mengikut serta kan tenaga kerja dalam program jamsostek, sehingga menimbulkan akibat hukum pada perusahaan yaitu adanya sanksi administratif dan sanksi kurungan, dan ini secara tegas telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010.Kata Kunci : Perusahaan, Program Jamsostek, Akibat Hukum
THE ROLE OF THE NOTARY REGIONAL SUPERVISORY BOARD IN RESPONDING TO VIOLATIONS OF NOTARY DUTIES AND POSITIONS Rastra Ananda; Rohaini Rohaini; Siti Nurhasanah; Sunaryo Sunaryo
Indonesia Private Law Review Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/iplr.v3i2.2684

Abstract

The Notary Supervisory Council (MPN) is here to improve services and legal protection for the public who use notary services. However, nowadays, there are more and more irregularities committed by notaries in carrying out their duties and positions, both administrative in nature and resulting in material losses to the public who use notary services. The imposition of sanctions is an effort by MPN, especially the Regional Supervisory Council (MPW) in order to provide sorrow for notaries who violate and appeal to other notaries. There were 40 violations in the implementation of notary duties and positions in the 2016-2020 period, during this period the increase and decrease in the level of violations of notary duties and positions in the Banten area was inconsistent. The implementation of sanctions imposed by MPW has not been optimal, as evidenced by the results of the study, namely an increase and decrease in the level of violations of notary duties and inconsistent positions in the region. In addition, there are several obstacles encountered by MPW as a body that supervises notaries, namely the lack of cooperation between notaries and MPW in enforcing the UUJN and the Notary Code of Ethics, the indifferent attitude shown by the notary during the examination session and the busyness of each MPW member in their respective offices. each relevant agency. Some solutions that can be done are routinely conducting socialization in terms of increasing notary professionalism, strengthening relations between notaries and MPW as well as conducting internal, external, repressive and preventive supervision.
SOSIALISASI LEGALITAS DAN BAHAYA PINJAMAN ONLINE PADA MASYARAKAT PEKON SUKABUMI, KECAMATAN BATU BRAK, LAMPUNG BARAT Yulia Kusuma Wardani; Rohaini Rohaini; Dianne Eka Rusmawati; Siti Nurhasanah; Muhammad Khairil Akbar
BUGUH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 3 No. 3 (2023): September, 2023
Publisher : Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/buguh.v3n3.857

Abstract

Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diharapkan memberikan perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat, meningkatkan pemberdayaan individu, dan memperkuat interaksi sosial serta partisipasi masyarakat sipil. Pemerintah berupaya menjadikan TIK sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, termasuk di pedesaan. Namun, di pedesaan Indonesia, penyebaran internet tidak sejalan dengan literasi digital yang dibutuhkan. Ini mengakibatkan masyarakat desa rentan terhadap praktik pinjaman online ilegal yang berpotensi merugikan. Terpencilnya daerah seperti Pekon Sukabumi, Batu Brak, Lampung Barat, menambah kerentanannya. Dalam konteks ini, pengabdian masyarakat melalui sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman warga tentang legalitas dan risiko pinjaman online. Masyarakat akan diberi kesadaran untuk lebih bijak dalam memilih opsi pinjaman, dengan preferensi kepada lembaga pembiayaan konvensional yang lebih terpercaya. Selain itu, pengabdian akan membantu warga memahami tahapan pengaduan jika terkena dampak negatif dari pinjaman online ilegal.
Application of the Principle of Legal Certainty in Land Ownership Disputes in Pantai Sari Ringgung Izqo Seprian Maki; Rohaini Rohaini; Dianne Eka Rusmawati; Yulia Kusuma Wardani; Siti Nurhasanah
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 02 (2026): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article analyzes the judicial reasoning and legal consequences arising from a land ownership dispute in Pantai Sari Ringgung, Pesawaran Regency, with particular attention to the application of legal certainty in Supreme Court Decision Number 3153 K/Pdt/2021. This article was adapted from an undergraduate thesis and reorganized into journal format without changing its core substance. This article uses normative legal research with a descriptive character and a judicial case study approach. The primary legal materials consist of the 1945 Constitution, the Basic Agrarian Law, the Criminal Code, Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 21 of 2020, and decisions of the district court, the appellate court, and the Supreme Court examined in this dispute. Secondary materials include books and journal articles on land registration, land certificates, overlapping claims, and dispute resolution. The findings indicate that the appellate and cassation courts prioritize administratively valid documentary evidence over factual control and historical claims unsupported by legal ownership rights. Legal certainty is achieved through the recognition of valid land registration data, the validity of evidence from deleted certificates and photocopied documents, and the rejection of claims filed without legal basis. This decision directly impacts the parties by eliminating the plaintiff's legal basis and strengthening the defendant's protected legal position.
Ketidakjelasan Domisili Tergugat sebagai Cacat Formil Gugatan Perceraian dalam Perspektif Hukum Perdata Bagas Setiawan; Kasmawati; Elly Nurlaili; Siti Nurhasanah; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5290

Abstract

Ketidakkjelasan domisili tergugat dalam gugatan perceraian merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan pemenuhan syarat formil gugatan yang menjadi dasar bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakjelasan domisili tergugat sebagai cacat formil dalam gugatan perceraian serta implikasinya terhadap putusan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dalam perspektif hukum acara perdata Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian mwnunjukkan bahwa ketidakjelasan domisili tergugat dapat mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil, sehingga hakim menjatuhkan putusan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak, seperti tertundanya penyelesaian sengketa, bertambahnya biaya perkara, serta terganggunya efektivitas peradilan. Oleh karena itu, diperlukan Upaya perbaikan melalui penyusunan gugatan yang cermat, pemenuhan kelengkapan identitas para pihak, serta peningkatan pemahaman hukum agar gugatan dapat diproses secara efektif dan memberikan kepastian hukum.
Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 64/Pdt/2022/PT SMG pada Sengketa Wanprestasi antara PT KNE Global Persada dan PT Supraniaga Nusantara Novia Dwi Ramadhanella; Siti Nurhasanah; Dora Mustika; Sepriyadi Adhan S; Moh. Wendy Trijaya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5470

Abstract

Perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak, sehingga pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan sengketa wanprestasi dalam praktik bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 64/Pdt/2022/PT SMG terkait sengketa wanprestasi antara PT KNE Global Persada dan PT Supraniaga Nusantara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan judicial case study, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim secara tepat menilai adanya hubungan hukum berupa perjanjian jual beli yang sah, pelaksanaan kewajiban oleh penggugat, serta kelalaian tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Unsur-unsur wanprestasi terbukti terpenuhi berdasarkan alat bukti yang diajukan. Selain itu, hakim hanya mengabulkan tuntutan yang memiliki dasar hukum kuat, seperti pembayaran sisa utang dan bunga, serta menolak tuntutan yang tidak dapat dibuktikan secara konkret. Putusan pada tingkat banding dan kasasi menunjukkan konsistensi dalam penerapan hukum serta tidak adanya kekeliruan dalam penilaian fakta maupun norma hukum. Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan prinsip hukum perdata dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
Pertanggungjawaban Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Investasi Robot Trading pada Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PN Jakarta Barat Shalina Shazfa Azzahra; Siti Nurhasanah; Dita Febrianto; Depri Liber Sonata; Harsa Wahyu Ramadhan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5563

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah praktik investasi, termasuk munculnya robot trading yang menawarkan transaksi otomatis dan potensi keuntungan tinggi. Namun, ketidakjelasan dan legalitas pada beberapa platform menimbulkan kerugian besar bagi investor serta menimbulkan permasalahan pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum para pihak dalam investasi robot trading berdasarkan perbuatan melawan hukum serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yang fokus pada norma, asas, dan putusan pengadilan dengan dukungan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat telah terpenuhi. Para tergugat terbukti menjalankan investasi tanpa izin resmi sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil. Hakim secara tepat menerapkan tanggung jawab secara tanggung renteng karena perbuatan dilakukan secara bersama. Pertimbangan hakim disusun secara sistematis dengan menitikberatkan pada aspek legalitas sebelum menguji unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Putusan ini mencerminkan penerapan keadilan korektif melalui pemulihan kerugian korban serta memperkuat perlindungan hukum bagi investor di era investasi digital.
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Sistem Operasional (KSO) Hardware Simrs Antara RSUD Kota Prabumulih Dengan CV Prudentawira Tech Muhammad Al Fatih; Rohaini; Siti Nurhasanah; Depri Liber Sonata; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8621

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Sistem Operasional (KSO) hardware Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) antara RSUD Kota Prabumulih dengan CV Prudentawira Tech berdasarkan Perjanjian Nomor: 445/1046/RSUD.PBM/II/2024. Fokus kajian diarahkan pada dinamika pelaksanaan perjanjian secara faktual, mencakup mekanisme pemenuhan prestasi para pihak, hambatan-hambatan yang dijumpai sepanjang masa kontrak, serta penyelesaiannya melalui itikad baik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, mengombinasikan data primer berupa wawancara dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian KSO telah berjalan sesuai mekanisme yang disepakati meskipun terdapat tiga kategori hambatan, yaitu hambatan teknis akibat jarak geografis, hambatan administratif akibat pertemuan rezim hukum perdata dan administrasi negara, serta hambatan institusional berupa pergantian manajemen RSUD. Keseluruhan hambatan tersebut diselesaikan melalui itikad baik para pihak sebagaimana dikehendaki Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, sehingga tidak berkembang menjadi wanprestasi formal. Pada akhir masa kontrak, rekomendasi BPKP mendorong para pihak merestrukturisasi hubungan hukum melalui adendum yang mengubah skema KSO menjadi perjanjian jual beli.
Co-Authors Bagas Setiawan Depri Liber Sonata Dianne Eka Rusmawati Dianne Eka Rusmawati Dita Febrianto Dora Mustika Elly Nurlaili Harsa Wahyu Ramadhan Izqo Seprian Maki Kasmawati Moh. Wendy Trijaya Muhammad Al Fatih Muhammad Khairil Akbar Novia Dwi Ramadhanella Rastra Ananda Rohaini Rohaini Rohaini Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Sepriyadi Adhan S Shalina Shazfa Azzahra Sunaryo Sunaryo Yulia Kusuma Wardani Yulia Kusuma Wardani