Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Media Hukum PACTUM LAW JOURNAL Indonesia Private Law Review Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Rohaini Rohaini
Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL MELALUI PENGEMBANGAN SUI GENERIS LAW Rohaini, Rohaini
FIAT JUSTISIA Vol 9, No 4 (2015)
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

It’s cannot deny that intellectual property right laws, in certain aspects are possible for using to protect traditional knowledge from their utilization. However, in the same time, intelectuual property rezim also become “a tool” to legitimate of biopiracy practices. Due to the massive of international pressure, mostly developing countries, and the awereness that intellectual property regimes doesn’t optimal to protect traditional knowledge, it develops a discourse to develop a sui generis law outside of intellectual property right regimes. By using the normative method and qualitative approach, this research shows that in order to develop the sui generis law in Indonesia, there are several minimum elements that shall be contained in it, inter alia: the purposes of protection; scope of protection; creteria of protection; the beneficiaries of protection: the holder of traditional knowledge; the kind of rights to be granted; how does the rights acquired; how to enforce it; how does the rights lost or expired; and dispute resolution.Keywords: protection, traditional knowledge, sui generis law
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN MUSIK SEBAGAI LATAR DALAM YOUTUBE MENURUTUNDANG-UNDANG HAK CIPTA Albar, Ahmad Faldi; Rohaini, Rohaini; Rusmawati, Diane Eka
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 04 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang harus mendapat perlindungan hukum, begitu juga dengan musik yang merupakan salah satu karya cipta yang harus dilindungi. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menggunakan suatu karya cipta tanpa seizin pencipta, contohnya penggunaan musik sebagai suara latar di dalam Youtube tanpa izin. Hal tersebut tentu saja merugikan pencipta dan pemegang hak cipta sebagai pemilik ciptaan tersebut dengan dilanggarnya hak ekslusif dari si pencipta dan pemegang hak cipta. Beberapa masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan hak cipta terhadap penggunaan musik sebagai suara latar di dalam Youtube dan upaya hukum yang dapat dilakukan atas pelanggaran terhadap penggunaan musik sebagai suara latar di dalam Youtube.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan tipe pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap musik saat ini sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HakCipta). Mulai dari perlindungan terhadap hak ekonomi yang diatur di dalam Pasal 9, perlindungan terhadap hak moral yang diatur di dalam Pasal 5, dan terakhir perlindungan terhadap hak terkait yang diatur di dalam Pasal 20. Berdasarkan perlindungan hukum tersebut pencipta atau pemegang hak cipta dapat melakukan upaya hukum atas pelanggaran hak cipta yang terjadi, seperti upaya pencegahan atau preventif dengan cara pencatatan terhadap suatu karya cipta dan upaya represif dengan cara melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Musik, Youtube, Hak Cipta
SENGKETA KEPAILITAN ANTARA NASABAH PRIBADI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK Pratama, Dennis Eka; _, Rohaini; _, Kasmawati
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 01 (2017): PACTUM LAW JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU), bank sebagai debitor, permohonan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Sedangkan Lembaga Keuangan Bukan Bank (selanjutnya disebut LKBB) sebagai debitor permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut BAPEPAM). Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kewenangan fungsi serta tugas BAPEPAM beralih kepada OJK. Sementara pada praktiknya masih ada nasabah pribadi yang mengajukan permohonan pailit kepada LKBB langsung melalui pengadilan niaga. Berdasarkan hal tersebut maka akan dikaji bagaimana bila permohonan pailit terhadap LKBB dilakukan oleh seorang nasabah pribadi.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis yaitu menggunakan pendekatan normatif analisis substansi hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder dan pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Selanjutnya data diolah dan dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa pihak-pihak dalam sengketa kepailitan antara nasabah pribadi dengan LKBB antara lain adalah Nasabah Pribadi, LKBB dan OJK. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU OJK untuk mengajukan permohonan pailit kewenangan yang dimiliki Menteri Keuangan dan BAPEPAM beralih kepada OJK. Tujuan tidak diberikannya wewenang kepada nasabah pribadi untuk mengajukan permohonan pailit karena untuk menghindari suatu perusahaan LKBB agar tidak mudah dipailitkan mengingat banyaknya kepentingan dari pemegang polis lainnya. Proses pengajuan permohonan pailit oleh nasabah pribadi kepada LKBB tidak dapat langsung diajukan melalui pengadilan niaga. Permohonan pailit oleh nasabah pribadi harus diajukan melalui OJK. Kata Kunci : Kepailitan, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Nasabah Pribadi, OJK.
IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL YAYASAN BERDASARKAN HUKUM YAYASAN Septia, Putri; _, Rohaini; Rusmawati, Dianne Eka
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 01 (2017): PACTUM LAW JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yayasan dapat diartikan sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dan bersifat idiil, yang bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Fungsi dan tujuan yayasan adalah sebagai wadah yang bersifat non profit untuk membantu kesejahteraan hidup masyarakat. Akan tetapi, fungsi sosial yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Yayasan sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan kepentingan sosial. Adapun yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan fungsi dan tujuan yayasan dalam menjalankan fungsi sosial, serta tindakan yayasan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Yayasan dalam hal mencari keuntungan.            Penelitian ini adalah penelitian normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah normatif empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.            Hasil penelitian menunjukan bahwa yayasan yang melakukan kegiatan usaha harus tetap bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Untuk melaksanakan fungsinya maka yayasan diperbolehkan untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan cara mendirikan suatu badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Fungsi dari yayasan diwujudkan dalam bentuk kegiatan, yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan suatu lembaga khusus untuk melakukan pengawasan dari luar berupa pengawasan eksternal sebagai bentuk tanggung jawab organ yayasan dalam mengelola yayasan yang mendapatkan tanggung jawab dari masyarakat supaya tidak terjadi lagi kasus tentang yayasan. Kata Kunci: Yayasan, Fungsi Sosial, Hukum Yayasan.
PENYELESAIAN SENGKETA ONLINE MARKETPLACE ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI MELALUI ONLINE DISPUTE RESOLUTION Purba, Joshua; Rohaini, Rohaini; Septiana, Dewi
Pactum Law Journal Vol 2, No 01 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Belanja online kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup, khususnya bagi masyarakat Indonesia, akan tetapi tidak jarang juga masyarakat mengalami kerugian dalam berbelanja dan melakukan transaksi secara online. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sengketa antara penjual dan pembeli dalam transaksi elektronik, bagaimanakah proses penyelesaian sengketa online marketplace antara penjual dan pembeli dalam sebuah transaksi elektronik melalui mekanisme online dispute resolution dan bagaimana kekuatan hukum sebuah putusan yang dihasilkan melalui online dispute resolution. Penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan analisis yuridis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara serta pengolahan data melalui pemeriksaan, penandaan, dan penyusunan/sistematika data. Analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan adalah faktor-faktor yang sering menyebabkan sengketa juga, antara lain: 1) kualitas barang yang tidak sesuai, 2) informasi yang diberikan sedikit, 3) barang tidak sesuai, 4) risiko penipuan. Penyelesaian yang dibutuhkan adalah penyelesaian sengketa secara online dengan cara negosiasi, mediasi dan arbitrase. Dari proses penyelesaian sengketa diharapkan tercapainya kesepakatan perdamaian. Kata kunci : E-Commerce, Online Dispute Resolution (ODR), Transaksi Elektronik
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PATEN DENGAN CARA DARING (ONLINE) Rohaini, Rohaini; Rusmawati, Diane Eka; Nurdin, Astri Safitri
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 02 (2019): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk waktu tertentu, yang melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan tujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang memberikan tata cara pendaftaran paten yang lebih moderen, yaitu dengan cara daring (online). Penelitian ini adalah normatif empiris dengan tipe deskriptif, yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer, berupa wawancara narasumber, serta data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara permohonan pendaftaran paten dengan cara daring dimulai dengan melakukan penelusuran (search) terhadap paten terdaftar oleh inventor di Daftar Paten Umum Nasional mapun Internasional sampai pengumuman  oleh  pemeriksa  paten  apakah  akan  menolak atau memberikan paten. Praktik pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring dilakukan melalui situs resmi Dirjen HKI http://www.dgip.go.id/. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring, antara lain kurangnya sosialisasi pendaftaran paten dengan cara daring (online), minimnya pemahaman petugas pendaftar paten, dan lemahnya kesadaran inventor untuk memiliki daya saing di dalam industri perdagangan. Kata Kunci: Daring (Online), Inventor, Pendaftaran Paten
THE MADRID PROTOCOL: MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG EFEKTIF BAGI MEREK TERKENAL DI ASEAN Rohaini, Rohaini
Jurnal Media Hukum Vol 25, No 1, June 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2018.0103.68-80

Abstract

Intellectual Property Rights protection system is territorial. Registration and law enforcement must be done separately in each relevant jurisdiction. In the brand regime, this system is often a challenge for brand law enforcement. In practice, a brand with a well-known trademark often used without permission even registered by an unauthorized party only because the trademark is not registered in that country. Even this condition occurs in the ASEAN region. Take Vietnam, for example, in Vietnam it would be very easy to find the use of famous brands without permission by certain parties very freely because the trademark was not registered in Vietnam. The Madrid Protocol, which is a refinement of the Madrid Agreement, since its inception in 1989 is an alternative in building an international registration system. This system offers convenience for brand owners to get protection for their brands worldwide (Protocol member countries) with only one application and one procedure through WIPO International Berau to proceed to destination countries
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL MELALUI PENGEMBANGAN SUI GENERIS LAW Rohaini Rohaini
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v9no4.609

Abstract

It’s cannot deny that intellectual property right laws, in certain aspects are possible for using to protect traditional knowledge from their utilization. However, in the same time, intelectuual property rezim also become “a tool” to legitimate of biopiracy practices. Due to the massive of international pressure, mostly developing countries, and the awereness that intellectual property regimes doesn’t optimal to protect traditional knowledge, it develops a discourse to develop a sui generis law outside of intellectual property right regimes. By using the normative method and qualitative approach, this research shows that in order to develop the sui generis law in Indonesia, there are several minimum elements that shall be contained in it, inter alia: the purposes of protection; scope of protection; creteria of protection; the beneficiaries of protection: the holder of traditional knowledge; the kind of rights to be granted; how does the rights acquired; how to enforce it; how does the rights lost or expired; and dispute resolution.Keywords: protection, traditional knowledge, sui generis law
Positive Protection: Protecting Genetic Resources Related to Traditional Knowledge in Indonesia Rohaini Rohaini; Nenny Dwi Ariani
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v11no2.985

Abstract

Genetic Resources is a foundation of human life, as a source of food, industrial raw materials, pharmaceuticals, and medicines. From its utilization may provide a financial benefit to the provider and the user of it. Unfortunately, most of it obtained from developing countries through biopiracy, including Indonesia. Furthermore, in the early 1980s, access and benefit sharing (ABS) to genetic resources became an international issue. It leads to the adoption of the Convention on Biological Diversity (CBD) in 1992. However, since it was approved, the whole ideas of excellence of it could not be implemented, a problem on it still arises. Intellectual property right laws, in certain aspects, are possible for using to protect traditional knowledge from their utilization. However, at the same time, intellectual property regime also becomes “a tool” to legitimate of biopiracy practices. Due to massive international pressure, mostly in developing countries, it proposes two kinds of protections, which are positive protection and defensive protection. This paper will examine one of it, which is positive protection. By using the normative method and qualitative approach, this paper identified at least two kinds of positive protections that we can develop to protect genetic resources related to traditional knowledge, which are optimizing the patent law and developing the sui generis law. Furthermore, it can be done by some revision by adding new substances, an improvement on the articles, or even by doing the deletion on certain articles. Moreover, in order to develop the sui generis law, it identified several minimum elements that shall be contained on it, inter alia: the purposes of protection; scope of protection; criteria of protection; the beneficiaries of protection: the holder of traditional knowledge; the kind of rights to be granted; how the rights acquired; how to enforce it; how the rights lost or expired; and dispute resolution.  Keywords: Positive Protection, Genetic Resources, Traditional Knowledge.
The Challenges of Legal Protection on Traditional Cultural Expressions of Lampung Rohaini Rohaini; Kingkin Wahyuningdiah; Nenny Dwi Ariani
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v14no3.1853

Abstract

Traditional Cultural Expressions are creations in the field of art that contain elements of traditional heritage characteristics as a national culture which are shared resources developed and maintained or preserved by certain traditional communities. In Lampung, there are various traditional cultural expressions of Lampung indigenous people that still exist. It needs to be protected due to it has unique characteristics and different from other intellectual works. Based on article 38 of Law No 14 of 2018 on Copyright, the Government of Lampung must protect and prevent unauthorized claims and misappropriation of Lampung Traditional Cultural Expression. Using the socio-legal approach, the reseach aims to examine and analyze kinds of legal protection done by Lampung Government for protecting TCE in Lampung, and the challenges of it.
Co-Authors Albar, Ahmad Faldi Dianne Eka Rusmawati Dianne Eka Rusmawati, Dianne Eka Dina Haryati Sukardi Kasmawati Kasmawati Kingkin Wahyuningdiah Muhammad Khairil Akbar Nenny Dwi Ariani Nurdin, Astri Safitri Pratama, Dennis Eka Purba, Joshua Rastra Ananda Rusmawati, Diane Eka Septia, Putri Siti Nurhasanah Sunaryo Sunaryo Yulia Kusuma Wardani