Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Wawasan Yuridika
Ach. faisol triwijaya
Universitas Brawijaya Malang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Punishment Asset Forfeiture for Corruptor In Perspective of Indonesian Community Justice Yaris Adhial Fajrin; Ach. faisol triwijaya
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v13no3.1702

Abstract

This study discusses the prospect of criminal asset forfeiture in the Corruption criminal act as a staple criminal. The research is based on the fact that the state's financial loss recovery due to corruption crimes is not achieved, whereas the purpose of law enforcement corruption is aimed at restoring the state's financial losses. But these objectives are not manifested through proper pipetting to accomplish that goal. The purpose of this research is to assess the prospect of asset deprivation as a staple criminal in the framework of national criminal law reform. The methods used in this study used normative research methods with a conceptual approach as a breakthrough problem occurred. This research gain results when criminal asset forfeiture is placed as principal criminal; it will realise the goal of state financial recovery due to corruption crimes and will be aligned with community justice.
Reformulasi Delik Ideologi dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Yaris Adhial Fajrin; Ach. Faisol Triwijaya; Yuridika Prawira Rachmadi
Kertha Patrika Vol 42 No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2020.v42.i03.p05

Abstract

Sistem hukum pidana Indonesia mengenal adanya berbagai macam tindak pidana, di antaranya tindak pidana yang berkaitan dengan larangan terhadap penyebarluasan ideologi-ideologi tertentu, atau yang bisa disebut dengan istilah delik ideologi. Delik ideologi ini berkaitan dengan penyebaran ideologi Komunisme, Marxis-Leninisme yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah kelam Negara Indonesia. Tulisan ini ditujukan untuk menganalisis formulasi rumusan delik ideologi dalam hukum positif Indonesia serta untuk mengkaji delik ideologi tersebut dari aspek pembaruan hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, karena permasalahan yang diangkat beranjak dari sistem norma hukum pidana yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi rumusan tindak pidana ideologi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Rancangan KUHP (RKUHP) memiliki rumusan yang tidak jauh berbeda. Rumusan delik ideologi tersebut memiliki problematika yuridis khususnya dari aspek unsur perbuatan, jenis, dan objek tindak pidana. Maka dari itu perlu dilakukan reformulasi delik ideologi di dalam RKUHP, dengan memperhatikan arah politik hukum pidana Indonesia yang berbasiskan pada nilai-nilai Pancasila.
Problematika Yuridis dan Konsep Rekonstruksi terhadap Inkonsistensi Norma Undang-Undang Pornografi Yaris Adhial Fajrin; Ach. Faisol Triwijaya
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 4, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1034.395 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v4i2.367

Abstract

Eksistensi penjelasan Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Pornografi menyebabkan problem yuridis, karena terdapat inkonsistensi norma di dalamnya, serta menyebabkan tumpang-tindih aturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga pengaturan tersebut mencerminkan sikap tidak sungguh-sungguh dalam memberantas pornografi. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap UU Pornografi dan melakukan rekonstruksi materi muatan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kemudian dianalisis secara kualitatif. Problem yuridis tersebut apabila tetap berlaku akan menimbulkan permasalahan perundang-undangan dalam penerapannya saat ini dan di masa yang akan datang, karena pornografi dapat menjadi pemicu atau menjadi faktor kriminogen kejahatan seksual lainnya. Kondisi tersebut harus segera ditanggulangi dengan berpegang pada falsafah Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung agar menciptakan undang-undang pornografi yang sesuai dengan falsafah Indonesia.AbstractExistence of Article 4 and Article 6 of the law causes the legal problem because there is an inconsistency of norms therein, and there is a degree of interpiersion with other laws, so that the chapter reflects an earnest attitude in combating pornography. The purpose of this research is to conduct a juridical review of the Law concerning Pornography and reconstruct the content of Article 4 paragraph (1) and Article 6 of the Law. The research method used in this writing is normative juridical research with a statutory and conceptual approach, then analyzed qualitatively. The legal problem is that it is left to be a big problem, because pornography can be a trigger or a factor of other sexual crimes. The condition must be immediately addressed by adhering to the values contained in idea of Pancasila to create the laws of pornography in accordance with Indonesian philosophy.Keyword: Pancasila; Penal Law Reform; Pornography.
Co-Authors Fajrin, Yaris Adhial Yuridika Prawira Rachmadi