Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum
Hazar Kusmayanti
Faculty of Law, Universitas Padjadjaran
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Review of Syaria Economy Disputes in Religious Courts within the Perspective of Small Claims Court (SCC) Anita Afriana; Hazar Kusmayanti
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v15no2.2086

Abstract

One of the absolute competencies of the Religious Court revolves around resolving sharia economy disputes. Quick, simple and inexpensive principles of the court must persist within Religious Court procedures, such as in sharia economy disputes relating to business disputes as regulated in Supreme Court Decree No. 14 of 2016 on Procedures in Sharia Economic Disputes. The solution in this way should be able to speed up commercial Shia dispute, but in fact, various obstacles were found. This article reviews the resolution of sharia economy disputes in Religious Court within the perspective of Small Claims Court implied through SC Decree No. 14 of 2016, along with the possible issues of Small Claims Court in Religious Court procedures. This research was conducted with a normative approach. Juridically SC Decree No. 14 of 2016 conforms with SC Decree No. 2 of 2015, now replaced with SC Decree No. 4 of 2019, permits parties to resolve certain nominal claims through a quicker dispute settlement procedure. Judges participate actively throughout the dispute resolution as Small Claims Court provides flexible interaction within formal courts. In practice, limitations such as the amount of sharia economy certified judges show that sharia economy cases are better resolved through standard procedure within the Civil Court. Other limitations, such as the insufficient electronic court (e-court) systems, limit dispute resolution capacity with further substantial limitations such as executorial clauses that are not yet regulated and can take more than 25 (twenty-five days).
PENERAPAN DAN PERMASALAHAN EKSEKUSI PESAWAT TERBANG BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA DALAM PERJANJIAN PERAWATAN MESIN PESAWAT Hazar Kusmayanti
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 1 No. 1 (2016): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 1 Nomor 1 September 2016
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSering kali pihak yang kalah dalam suatu sengketa dak mau melaksanakan putusan hakim, sehingga diperlukan bantuan pengadilan secara paksa. Kasus yang dianalisis yaitu Gugatan Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia kepada PT. Metro Batavia dalam perjanjian perawatan mesin pesawat Batavia Air. Aturan penyitaan pesawat terbang pada dasarnya sama dengan penyitaan barang dak bergerak yaitu penyitaan pesawat terbang sepanjang berkenaan dengan ketentuan umum sita eksekusi (excekutoriale beslag) dan penjualan lelang (excecutoriale verkoop), yang diatur dalam Pasal 197, 198, 199, dan 200 HIR, berlaku dan dapat diterapkan terhadap pesawat terbang dan helikopter, akan tetapi, mengenai hal-hal spesiļ¬k melekat pada penyitaan pesawat terbang, tunduk pada Pasal 763 (h) sampai (k) RV. Hambatan- hambatan penyitaan pesawat terbang Batavia Air, antara lain pelaksanaan penjualan lelang (excecutorial verkoop) karena kegiatan operasionalnya dak boleh dimakan oleh sita eksekusi sesuai dengan prinsip Rijden Beslag, asas penguasaan pesawat udara yang dibebani dengan sita eksekusi dapat menimbulkan kendala penjualan lelang apabila pada tanggal eksekusi yang ditentukan pesawat udara tersebut sedang dioperasikan debitor di luar tempat pelaksanaan penjual lelang yang ditentukan. Dalam penetapan sita jaminan pada 4 Maret 2009, majelis hakim meletakkan sita jaminan terhadap 7 buah pesawat dan dak dapat dilakukan parate eksekusi.Kata kunci: esekusi; hipotek; pesawat terbang; sita, penjualan lelang.
Co-Authors Anita Afriana