Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI di KABUPATEN KEDIRI PERIODE 2001-2018 Heru Darmawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 9, No 2: Semester Genap 2020/2021
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan juga pengaruh Pendapatan Asli Daerah serta Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Kediri selama kurun waktu 2001-2018. Belanja modal berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena termasuk ke dalam salah satu Goverment Expenditure(G), maka variabel independen pada model pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Belanja Modal, serta variabel dependen yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai representasi dari pertumbuhan ekonomi. Dan pada model kedua, variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana perimbangan sebagai pendapatan daerah dan bertindak sebagai variabel independen dan Belanja Modal sebagai Variabel dependen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian pada model pertama, menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena, Belanja Modal temasuk ke dalam salah satu goverment expenditure(G). Dimana, menurut teori perhitungan PDRB dengan pendekatan pengeluaran dengan rumus PDRB = C+I+G+(X-M), variabel G dapat mempengaruhi perhitungan PDRB, meskipun dalam penelitian ini variabel G yang diteliti hanya sebatas Belanja Modal saja, namun tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Kediri tahun 2001-2018. Lalu, hasil penelitian kedua, menunjukkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Kediri tahun 2001-2018. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tang (2014) yang menyatakan bahwa,”Semakin besar sumber daya birokrasi pemerintah, yaitu keadaan keuangan suatu pemerintahan akan semakin besar perluasan pengeluaran untuk program kesejahteraan sosial salah satunya lewat kebijakan pengeluaran investasi pemerintah daerah lewat belanja modal .” Kata kunci: Belanja Modal Pemerintah, PDRB, OLS, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan.
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU NO.05/WJM/I/2016 YANG TIDAK MENCANTUMKAN KLAUSUL JAMINAN SOSIAL YANG BERAKIBAT TIDAK ADA TANGGUNG JAWAB PT. WAHYU JAYA MANDIRI TERHADAP MARTONO SAAT TERJADI KECELAKAAN KERJA HERU DARMAWAN; ARINTO NUGROHO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.23336

Abstract

Abstrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.05/WJM/I/2016 antara PT. Wahyu Jaya Mandiri dengan Martono tidak mencantumkan klausula mengenai hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial. Jaminan sosial yang salah satunya adalah jaminan kecelakaan kerja. Ketiadaan klausul mengenai jaminan sosial menyebabkan ketidakjelasan mengenai hak Martono untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bahwa Martono berhak atau tidak untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja saat terjadi kecelakaan kerja atas PKWT No.05/WJM/I/2016 yang tidak mencantumkan klausul jaminan sosial dan Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Martono apabila tidak ada tanggung jawab dari PT. Wahyu Jaya Mandiri saat terjadi kecelakaan kerja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang - undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan ban non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Martono berhak untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja saat terjadi kecelakaan kerja atas PKWT No.05/WJM/I/2016 yang tidak mencantumkan klausul jaminan sosial. Hal tersebut dikarenakan PKWT No.05/WJM/I/2016 bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dapat disimpulkan PKWT tersebut harus disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku yaitu pasal 99 Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Martono apabila tidak ada tanggung jawab dari PT. Wahyu Jaya Mandiri saat terjadi kecelakaan kerja adalah melalui upaya non litigasi maupun litigasi sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kata Kunci: PKWT, jaminan sosial tenaga kerja, kecelakaan kerja Abstract The Certain Work agreement for specified period of time (PKWT) No.05/WJM/I/2016 between PT. Wahyu Jaya Mandiri and Martono doesn’t state the clause about worker rights to receive social security, one of which is the work accident benefits. The absence of social security clause uncertainty as to whether Martono are entitled to work accident benefits or not. The purposes of this study are to find out on whether or not the worker deserve to receive work accident benefits when there’s work accident but the PKWT itself doesn’t clearly specify the social security clause and what kind of legal efforts that can be done by the worker if the employer doesn’t want to be responsible when a work accident had happened. The types of research that’s being used in this study is a normative legal research with statute and conceptual approaches. The types of material that are being used are the primary, secondary and the tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is the literature study technique. The analysis technique which is being used is prescriptive method. The research result shows that Martono do deserve work accident benefits when there’s work accident but the PKWT doesn’t clarify social security clause because the employer made a PKWT that doesn’t go side by side with Article 99 Act Number 13 Year 2003 concerning Manpower. Legal efforts that could be done by the workers if there’s no act of responsibility from the employers are through non litigation effort as well as litigation effort, as regulated in the Act Number 2 Year 2004 about a Settle on Industrial Relations Disputes. Keywords : PKWT, social Security for workers, work accident
Analisis Kerusakan Wire Rope (Tali Baja) Pada Hoist Crane 5 Ton Menggunakan Metode Plan Do Check Action (PDCA) Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Anang Wahyudi; Fibi Eko Putra; Heru Darmawan
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 6 No. 9 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol6iss9pp3798-3712

Abstract

Along with the rapid development of the era, manufacturing companies are facing more challenges and demands to increase efficiency in the production process. Regular maintenance of production facilities is a major factor in supporting company productivity. One of the important equipment in supporting large-scale manufacturing is the use of heavy equipment, such as hoist cranes, to facilitate the process of lifting and moving materials. However, one of the problems that often occurs is damage to important components, such as wire ropes, which can hamper operations and cause significant downtime. This study aims to analyze the causes of wire rope damage to a 5-ton hoist crane in a manufacturing company. Through the Total Productive Maintenance approach carried out using the Fishbone Diagram and 5W + 1H methods, the root cause of the damage that occurs can be identified. This study found that wire rope damage was caused by several factors, namely there were gaps in the eroded panel walls, frequent friction between the wire rope and the panel wall, no safety when the wire rope was piled up, and there were no clear work instructions for operating the hoist crane. The results of the improvement implementation showed significant improvements. The downtime of the hoist crane unit was successfully reduced from 596 hours 50 minutes in February 2023 to only 12 hours 55 minutes in March 2023, and further to only 2 hours 30 minutes in April 2023. In addition, the improvements also succeeded in increasing the Physical Availability of the hoist crane, from 69.3% in February 2023 to 96.4% in March 2023, and 98.8% in April 2023