Mety Rahmawati
Faculty of Law, Trisakti University

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Indonesian Worker Protection from Labour Exploitation in Singapore Mety Rahmawati
Jurnal Dinamika Hukum Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2019.19.1.2507

Abstract

Since 2017, Indonesian labour in Singapore has been getting a salary of SGD 550 excluding the compensation for overtime work. It has attracted Indonesian citizens to work in Singapore. However, they experience exploitation from their employers and, based on the survey, they work over time, receive low salaries and a little time off even some of them experience physical or verbal abuse. The regulations issued by Indonesia have not been able to protect the rights of its migrant workers in Singapore. This is due to the weakness of legal enforcement. To get the protection, the victims require long and strenuous efforts. This is very aggravating for Indonesian labour, considering they are in a state of fear. Indonesian government should learn from the experience of the Philippines, in which the sender of the labour is the government of the Philippines which has been recognized by ILO.Keywords: Protection, Indonesian labour
PERBANDINGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM, ADVOKAT, PELAPOR, AHLI, SAKSI DAN PETUGAS PEMASYAKATAN BESERTA KELUARGANYA DALAM PERKARA TERORISME INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Mety Rahmawati
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (80.415 KB) | DOI: 10.25105/hpph.v1i1.3573

Abstract

Aparat penegak hukum memiliki resiko yang sama dengan korban tindak pidana terorisme. Indonesia baru saja mengekuarkan UU No 5 Tahun 2018, di dalamnya telah di atur mengenai perlindungan terhadap apparat hukum (Penyidik, penuntut umum, Hakim, Advokat, pelapor, ahli, saksi dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya). Sedangkan Amerika mengakui adanya Internasional Teroris dan Domestik Teroris.  Karenanya memiliki peraturan-peraturan yang sudah diamandement sampai dengan tahun 2015. Dengan menggunakan metode perbandingan hukum, yaitu menggambarkan persamaan dan perbedaan pengaturan, dengan memperhatikan fungsi hukum dan beberapa faktor yang mempengaruhinya, di dapatkan hasil bahwa pengaturan perlindungan hukum kepada aparat penegak hukum  sudah terdapat di Indonesia dan Amerika. Namun bentuk perlindungan, program perlindungan serta aparat penegak hukum yang dilindungi berbeda tergantung dari situasi dan kondisi masing-masing negara. Kata kunci: Perlindungan,  aparat penegak hukum tindak pidana terorisme.