Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Soesilo Zauhar

Unknown Affiliation

Author-ID : 2817120

Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Prioritas dan Strategi Perencanaan Kerjasama Antar Daerah Dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah (Studi di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu) Ridzki Wibhawani Wibhawani; Soesilo Zauhar; Choirul Saleh
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 19 No. 2 (2016)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Fenomena urban sprawl, suatu proses perluasan kegiatan perkotaan yang tidak teratur ke wilayah pinggiran saat ini dialami oleh kawasan perkotaan Malang, menyebabkan ketidakefisienan dalam penyediaan sarana dan prasarana wilayah. Studi ini mengkaji pemecahan masalah di atas dari perspektif kerjasama antar daerah, dilatarbelakangi oleh kekuatan politik desentralistik sebagai pendorong penyelesaian masalah pembangunan daerah. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi objek kerjasama dan bentuk kerjasama prioritas dalam pengembangan sarana dan prasarana wilayah serta merumuskan strategi perencanaan berdasarkan faktor pendukung dan penghambat. Jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian campuran (mixed methods). Pengolahan data menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) dan SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat). Hasil penelitian menempatkan objek pelayanan air bersih, jaringan jalan dan transportasi umum sebagai objek prioritas. Sedangkan kriteria yang dinilai paling menentukan pemilihan objek kerjasama adalah kebutuhan tinggi/mendesak dan komitmen tinggi. Bentuk kerjasama action network berada pada rangking pertama. Sedangkan aspek yang dinilai paling menentukan bentuk kerjasama adalah aspek peraturan. Sesuai perhitungan SWOT, strategi yang harus diambil adalah : memperkuat komitmen kerjasama untuk kesejahteraan masyarakat, memperkuat segala kemampuan untuk mengatasi tekanan global, perencanaan berdasar kebutuhan melalui penyusunan Master Plan Kerjasama Daerah, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar sektor, memperjelas kewenangan antara pusat, propinsi, kabupaten/kota, mengkomunikasikan perbedaan prioritas kerjasama serta proaktif memperluas jaringan/networking.

The Implementation of the Defense Industrial Base (DIB) a Comparative Study of Indonesia and Brazil Budhi Achmadi; Soesilo Zauhar; Bambang SH; Andy Fefta W
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 22 No. 2 (2019)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Policy implementation holds an important position in the public policy cycle, as it determines the success or failure of policies formulated. The defense industrial base is one of the important public policies in many countries because it can play a multi-faceted role function, among which are as a politico-diplomatic status, an economic driver, and a centrifugal force for growth. However, as a public policy, the outputs and outcomes of DIB policy implementation are determined by, among others, key policy issues, policy formation processes, and policy directions or objectives. These variables are influenced by the leadership style and then determine the impact of policies.Â Keyword: Policy implementation, Public policy, The Defense Industrial Base

Strategi Perencanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Sampang) Siti Maryam; Soesilo Zauhar; Choirul Saleh
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 19 No. 2 (2016)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sampang masih belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan. Dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan tersebut diperlukan strategi perencanaan yang berbasis pada perencanaan desentralisasi dan mengadopsi konsep dynamic Governance dengan berdasar atas analisis lingkungan internal dan eksternal sebagai acuan utama dalam perumusan strategi. Strategy Formulation Framework oleh Fred R. David digunakan untuk membantu dalam merumuskan strategi perencanaan yang tepat melalui pendekatan terhadap pilihan strategi yang lebih sistematis, logis, dan rasional. Terdapat tiga tahapan yaitu Tahap pertama, The Input Stage yang menganalisis Matriks IFE, Matriks EFE. Tahap kedua, The Matching Stage yang mencakup Matriks IE, dan Matriks SWOT. Tahap ketiga, The Decision Stage dengan menggunakan QSPM. Dari hasil penelitian diketahui bahwa strategi utama yang diusulkan yaitu forward integration strategy, product development strategy dan market penetration strategy. Berdasarkan analisis QSPM, yang menduduki prioritas pertama adalah forward integration strategy. Strategi-strategi fungsional yang dapat dilaksanakan berkenaan untuk meningkatkan jaringan distribusi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih luas sehingga lebih mudah dijangkau oleh masyarakat pengguna layanan antara lain: 1) Penambahan wewenang pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan, 2) Pembentukan UPTD, 3) Perluasan akses distribusi pelayanan, dan 4) Peningkatan dan penguatan sistem manajemen antar intansi terkait.

Responsivitas Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Dalam Perspektif New Public Service Apdita Suci Nurani; Soesilo Zauhar; Choirul Saleh
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 18 No. 4 (2015)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Responsivitas adalah bentuk kepekaan dan kemampuan dari pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan. Termasuk dalam pemberian pelayan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Bentuk pelayanan tersebut adalah penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai kepekaan dan kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam persepektif new public service, dengan pendekatan kualitatif dan analisis Straus dan Corbin. Kepekaan pemerintah dilihat melalui lima prinsip, yaitu akses, pilihan, informasi, perbaikan dan keterwakilan. Kepekaan perlu dihubungkan dengan perspektif new public service, agar menghasilkan pelayanan yang maksimal. Sedangkan kemampuan dilihat melalui keberhasilan pemerintah dalam membuat regulasi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif. Responsivitas pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusifÂ telah dibuktikan dengan adanya pearaturan daerah tentang perlindungan anak dan keputusan kepala dinas tentang penetapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) PARLEMEN DI NEGARA TIMOR-LESTE TAHUN 2012 Agostinho Alves Dos Santos; Soesilo Zauhar; Siti Rochmah
REFORMASI Vol 5, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Policy Implementation to Monitoring Parliament Election, supervised by the National General Election Commission KNPU (Comissão Nacional da Eleiçoês CNE), based the law No.5/2006 on Election Supervisory Agency. Monitoring general election of parliament, was held on July 7, 2012, with of goal choosing the leaders of 21 political parties and coalitions of parties, above preconditions parliament election with the use D'Hondt method application, that is; each of the political parties and coalitions parties, must the meet criteria of 3% or (12000) the voting results obtained, to seize the amount of 65 seats of the national parliament. Research was method used is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques of observation, interviews and documentation. Data analysis of, using interactive model of, Miles, Huberman and field Saldana 2014. Findings are indicate that the field of policy implementation monitoring election of parliament, including implementation mechanisms, human resources, the electoral system, the nature of elections and democracy, the actors involved in implementation of the Parliament election. There are factors supporting and Policy Implementation to monitoring Parliament election. Supporting factor: The existence of a strong commitment the president KNPU / CNE. System Operating Procedure (SOP), which is structured. The existence of education and citizenship program. The existence Actualization System Data Base. Inhibiting factor: The increasing violation by political parties in campaign. Lack of limited human resource. Lack of understanding the symbols by political parties and the coalition parties.

Public Service Planning in the New Public Service Perspective (Study at the Nganjuk District Population and Civil Registration Office) Arie Kumala Nisa'; Soesilo Zauhar; Hermawan Hermawan
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 22 No. 4 (2019)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Service planning is needed as a guideline to achieve service goals. The contribution of bureaucrats in agencies and communities as service owners is needed in planning public services to find out public needs. The involvement of bureaucrats and citizens for the public interest is the principle of the New Public Service. However, this plan has been dominated by a top-down approach and inefficient implementation of public services. This research aims to analyze in the New Public Service perspective. This research method is descriptive qualitative research by describing service conditions, planning processes and analyzing the planning in the New Public Service perspective. The results of this study are that in the planning process, other bureaucrats in the agency were not involved, coordination and communication between employees was weak. Then the activities carried out in the implementation of the plan are socialization and shuttle service as an effort to provide equal service. However, infrastructure and human resources are inadequate so that services are inefficient and targets are not achieved. The recommendation of this study is that public service planning requires the application of the principles of the New Public Service so that the government knows what the public needs are. thus the public services provided can satisfy citizens in accordance with the values in the New Public Service.Keywords: Planning, Public Service, New Public Service

Co-Authors Agostinho Alves Dos Santos Andy Fefta W Apdita Suci Nurani Arie Kumala Nisa' Bambang SH Budhi Achmadi Choirul Saleh Hermawan Hermawan Ridzki Wibhawani Wibhawani Siti Maryam SITI ROCHMAH

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search