Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Prioritas dan Strategi Perencanaan Kerjasama Antar Daerah Dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah (Studi di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu) Ridzki Wibhawani Wibhawani; Soesilo Zauhar; Choirul Saleh
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 19 No. 2 (2016)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (841.873 KB) | DOI: 10.21776/ub.wacana.2016.019.02.2

Abstract

Fenomena urban sprawl, suatu proses perluasan kegiatan perkotaan yang tidak teratur ke wilayah pinggiran saat ini dialami oleh kawasan perkotaan Malang, menyebabkan ketidakefisienan dalam penyediaan sarana dan prasarana wilayah. Studi ini mengkaji pemecahan masalah di atas dari perspektif kerjasama antar daerah, dilatarbelakangi oleh kekuatan politik desentralistik sebagai pendorong penyelesaian masalah pembangunan daerah. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi objek kerjasama dan bentuk kerjasama prioritas dalam pengembangan sarana dan prasarana wilayah serta merumuskan strategi perencanaan berdasarkan faktor pendukung dan penghambat. Jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian campuran (mixed methods). Pengolahan data menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) dan SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat). Hasil penelitian menempatkan objek pelayanan air bersih, jaringan jalan dan transportasi umum sebagai objek prioritas. Sedangkan kriteria yang dinilai paling menentukan pemilihan objek kerjasama adalah kebutuhan tinggi/mendesak dan komitmen tinggi. Bentuk kerjasama action network berada pada rangking pertama. Sedangkan aspek yang dinilai paling menentukan bentuk kerjasama adalah aspek peraturan. Sesuai perhitungan SWOT, strategi yang harus diambil adalah : memperkuat komitmen kerjasama untuk kesejahteraan masyarakat, memperkuat segala kemampuan untuk mengatasi tekanan global, perencanaan berdasar kebutuhan melalui penyusunan Master Plan Kerjasama Daerah, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar sektor, memperjelas kewenangan antara pusat, propinsi, kabupaten/kota, mengkomunikasikan perbedaan prioritas kerjasama serta proaktif memperluas jaringan/networking.
Strategi Perencanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Sampang) Siti Maryam; Soesilo Zauhar; Choirul Saleh
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 19 No. 2 (2016)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1093.54 KB) | DOI: 10.21776/ub.wacana.2016.019.02.3

Abstract

Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sampang masih belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan. Dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan tersebut diperlukan strategi perencanaan yang berbasis pada perencanaan desentralisasi dan mengadopsi konsep dynamic Governance dengan berdasar atas analisis lingkungan internal dan eksternal sebagai acuan utama dalam perumusan strategi. Strategy Formulation Framework oleh Fred R. David digunakan untuk membantu dalam merumuskan strategi perencanaan yang tepat melalui pendekatan terhadap pilihan strategi yang lebih sistematis, logis, dan rasional. Terdapat tiga tahapan yaitu Tahap pertama, The Input Stage yang menganalisis Matriks IFE, Matriks EFE. Tahap kedua, The Matching Stage yang mencakup Matriks IE, dan Matriks SWOT. Tahap ketiga, The Decision Stage dengan menggunakan QSPM. Dari hasil penelitian diketahui bahwa strategi utama yang diusulkan yaitu forward integration strategy, product development strategy dan market penetration strategy. Berdasarkan analisis QSPM, yang menduduki prioritas pertama adalah forward integration strategy. Strategi-strategi fungsional yang dapat dilaksanakan berkenaan untuk meningkatkan jaringan distribusi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih luas sehingga lebih mudah dijangkau oleh masyarakat pengguna layanan antara lain: 1) Penambahan wewenang pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan, 2) Pembentukan UPTD, 3) Perluasan akses distribusi pelayanan, dan 4) Peningkatan dan penguatan sistem manajemen antar intansi terkait.
Policy Evaluation Of Restructuring Street Vendors in Surakarta City (Study of Street Vendors in Monument Park Banjarsari and Street Vendors in Manahan Stadium) Frahlevi Prajasari; Andy Fefta Wijaya; Choirul Saleh
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 18 No. 3 (2015)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1100.499 KB) | DOI: 10.21776/ub.wacana.2017.018.03.4

Abstract

This study examined the policy evaluation of restructuring street vendors in Surakarta city. Street vendors represent the economic actors in the informal sector of urban economic activity. The government of City/District usually removes these street vendors by disguising this activity behind the reason of structuring, . The study used descriptive research with a qualitative approach. The relocation of street vendors in Surakarta City is orderly and smooth without violence which may impact badly on physic and material because the government of Surakarta City, especially Surakarta Mayor, uses persuasive approach. Notoharjo Market is a relocation place for street vendors at Banjarsari Monument Park. In the beginning, Notoharjo Market is crowded with buyers but current days, street vendors who occupy Notoharjo Market complain about lack of buyers. The lack of buyers at Notoharjo Market is because the facilities previously provided by the government of Surakarta City are not well maintained. The government of Surakarta City must listening all complains of street vendors for the smoothness and orderliness of trading activity of street vendors. Not only listening, but the government of Surakarta City also gives appropriate and best solution to street vendors such that street vendors feel comfort in selling and their income is better than before.
Responsivitas Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Dalam Perspektif New Public Service Apdita Suci Nurani; Soesilo Zauhar; Choirul Saleh
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 18 No. 4 (2015)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1095.399 KB) | DOI: 10.21776/ub.wacana.2015.018.04.1

Abstract

Responsivitas adalah bentuk kepekaan dan kemampuan dari pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan. Termasuk dalam pemberian pelayan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Bentuk pelayanan tersebut adalah penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai kepekaan dan kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam persepektif new public service, dengan pendekatan kualitatif dan analisis Straus dan Corbin. Kepekaan pemerintah dilihat melalui lima prinsip, yaitu akses, pilihan, informasi, perbaikan dan keterwakilan. Kepekaan perlu dihubungkan dengan perspektif new public service, agar menghasilkan pelayanan yang maksimal. Sedangkan kemampuan dilihat melalui keberhasilan pemerintah dalam membuat regulasi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif. Responsivitas pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif  telah dibuktikan dengan adanya pearaturan daerah tentang perlindungan anak dan keputusan kepala dinas tentang penetapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA Cahyo Ismoyo; MR. Khairul Muluk; Choirul Saleh
REFORMASI Vol 5, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.617 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v5i1.65

Abstract

Waste problem in Indonesia has become complicated and difficult problem to solve. One attempt to overcome this problem is to change the method of waste management from the pipe line to the management on the basis of the 3Rs (reduce, reuse, recycle). It will not be achieved without the participation of the community in the planning, implementation, management and evaluation. On the other hand planning with community involvement (participatory planning) has not found its ideal form, the low level of participation has always been a major issue. Community development is seen as a concept that is used in addition to facilitate participation, the concept is also used to increase public participation. In the process of community development, it aims to improve the capacity of community decision-making that is useful to overcome the problem by utilizing existing resources. Through this process then the solution for issue of waste in the planned housing is planned.
Potret Tentang Layanan Pendidikan Tinggi Di Malang Raya Imam Hanafi; Suryadi Suryadi; Sukanto Sukanto; Andy Fefta Wijaya; Choirul Saleh
JSHP : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol 6, No 1 (2022): JSHP (Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Balikpapan.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32487/jshp.v6i1.1317

Abstract

This study aims to determine the perceptions of external and internal customers (lecturers, education staff) on the services received from educational institutions. This research is included in the type of descriptive research using qualitative methods. The research locations selected in this study were in three areas in Malang Raya. Conceptually, higher education services are good enough, but some field findings indicate that there are things that need to be improved. However, there are efforts to increase income from the education service sector. While education is an obligation of the State and the rights of citizens. Unfortunately, then there are donations for education from the community. The process, stages, methods, allocations and policies related to educational contributions from the community need to be considered for evaluation. The miscalculation between donations from the public and reported contributions needs to be taken into account. In addition to these problems, the rights of education service users have not been fully fulfilled by universities. This educational service is considered a failure by the community if the community feels they are still getting a different (i.e. lower) standard of service than the public service received by the community in other countries.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pelanggan eksternal dan internal (dosen, tenaga kependidikan) terhadap layanan yang diterima dari satuan lembaga Pendidikan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian diskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah di tiga daerah di Malang Raya. Secara konseptual, layanan perguruan tinggi sudah cukup baik akan tetapi beberapa temuan lapangan menunjukkan adanya hal-hal yang perlu ditingkatkan. Meskipun demikian, ada upaya meningkatkan pendapatan dari sektor layanan pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah kewajiban Negara dan hak warga Negara.  Sayangnya, kemudian ada sumbangan untuk pendidikan dari masyarakat. Proses, tahapan, cara, peruntukan dan kebijakan terkait sumbangan pendidikan dari masyarakat perlu menjadi perhatian untuk evaluasi. Perhitungan yang tidak sesuai antara sumbangan dari masyarakat dengan sumbangan yang dilaporkan perlu menjadi perhatian.  Selain adanya permasalahan tersebut, hak pengguna layanan pendidikan belum sepenuhnya dipenuhi oleh perguruan tinggi. Layanan pendidikan  ini dinilai gagal oleh masyarakat jika masyarakat merasa masih memperoleh standar layanan yang berbeda (yaitu lebih rendah) daripada layanan publik yang diterima oleh masyarakat di Negara lainnya.
PENGARUH PENATAAN ORGANISASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KPP PRATAMA BALIKPAPAN BARAT Tiko Permatasari; Abdul Hakim; Choirul Saleh
Jurnal Administrasi Publik Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

National development is inseparable from the State Budget as a source of state revenue, where the largest contribution to state revenue comes from tax revenues. Global and national conditions that often experience changes and are accompanied by the rapid development of the digital world have made DGT carry out tax reforms, one of which divides supervision into strategic and regional. Changes in the organization and accompanied by a strong organizational culture will encourage job satisfaction and employee performance. The sampling technique in this study used a saturated sample, with a total of 55 respondents. Data analysis using PLS-SEM (Partial Least Square). The results of research conducted in the supervision section of KPP Pratama West Balikpapan found that organizational structure has no effect on job satisfaction, organizational culture has a positive and significant effect on job satisfaction, and job satisfaction has no effect on employee performance.
Public service innovation process of smart kampung program at Banyuwangi Choirul Saleh; Ibad, Syahrul; Mindarty, Lely Indah; Hariyono, Bambang Santoso
Jurnal Studi Komunikasi Vol. 7 No. 1 (2023)
Publisher : Faculty of Communications Science, Dr. Soetomo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jsk.v7i1.5854

Abstract

This study aims to describe and analyse the process of public service innovation through the Smart Kampung Banyuwangi program. The emergence of various qualified public service innovations is the main indicator of responsiveness in community services. This research has a qualitative method study, based on the analysis of the public innovation process of "Smart Kampung Banyuwangi" conducted within the local government of Banyuwangi, East Java, Indonesia. The findings show that the public service innovation process of "Smart Kampung Banyuwangi" was done systematically and comprehensively so the Program has properly. This study concludes that the Smart Kampung Banyuwangi program has a positive and significant impact on solving problems in rural areas, as well as producing optimal performance in providing public services to rural communities because people can get services that are faster, closer, more precise, easier, cheaper and more other advantages.