Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN (Studi Kasus Tentang Gerbang Anak Desa di Desa Sumingkir dan Desa Limbangan Kabupaten Dati II Purbalingga) Alizar - Isna; Sumartono - -; Ismani HP - -
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 12 No. 3 (2009)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (83.838 KB)

Abstract

ABSTRAK   Tujuan penelitian ini adalah untuk  mendeskripsikan dan menjawab pertanyaan penelitian: mengapa pola pengembangan ternak yang dilakukan oleh masyarakat suatu desa dapat berkembang ? bagaimana proses pola pengembangan usaha ternak yang dilakukan oleh masyarakat tersebut menjadi kebijakan Gerbang Anak Desa ? mengapa pelaksanaan Gerbang Anak Desa di desa tertentu masih dapat berjalan, sementara di desa lain sudah tidak berjalan lagi (tidak berhasil) ?  bagaimana prospek Gerbang Anak Desa sekiranya dilaksanakan di desa-desa lainnya di seluruh kabupaten ? dan apakah Gerbang Anak Desa dapat dijadikan sebagai model alternatif pengentasan kemiskinan ? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian dipilih Desa Sumingkir dan Limbangan kabupaten Dati II Purbalingga. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis seperti yang dikembangkan oleh Strauss dan Corbin, yakni dengan melalui prosedur open coding, axial coding dan selective coding. Untuk menetapkan keabsahan data, digunakan tehnik pemeriksaan yang didasarkan atas kriteria derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Hasil penelitian menunjukkan pola pengembangan usaha ternak yang dirintis oleh masyarakat dapat berkembang karena didorong oleh motivasi individual dan keterbukaan masyarakat untuk menerima gagasan-gagasan baru yang datang dari luar. Keberhasilan penyebaran pola pengembangan ayam buras petelur di daerah lain, dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan pola tersebut pada masyarakat perintis. Proses perumusan kebijakan Gerbang Anak Desa bukan merupakan respon dari adanya permasalahan  yang ada dalam masyarakat, namun lebih diwarnai oleh kepentingan pemerintah daerah, dan proses perumusannya yang didominasi oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan "Gerbang Anak Desa" yang dapat berjalan dengan baik karena program tersebut berasal dan didukung oleh motivasi dari dalam masyarakat sendiri. Kegagalan implementasi Gerbang Anak Desa di daerah lain, disebabkan program tersebut berasal dan "dipaksakan" oleh aparat serta kurangnya motivasi dari dalam masyarakat sendiri. Prospek keberhasilan implementasi Gerbang Anak Desa yang sekaligus sebagai alternatif model pengentasan kemiskinan akan sulit terwujud karena  tidak didukung oleh : sumberdaya keuangan, kesiapan aparat pelaksana, kepastian lokasi kawasan, kemampuan sumberdaya manusianya, kepastian keamanan lokasi kawasan, serta kecenderungan pelaksanaannya yang menggunakan pendekatan kekuasaan, lebih bersifat top down, dan tidak menciptakan kemandirian kelompok.   Kata kunci: Gerbang anak desa, peternakan   ABSTRACT   The research dealing with the implementation of animal husbandry development policy is initiated from "the success" of livestock improvement pattern established by the people of Sumingkir Village, which is then developed and decided the Local Government Purbalingga as Gerbang Anak Desa policy, i.e the policy of animal husbandry development and the effort to improve breeders' prosperity in Purbalingga Regency. Before Gerbang Anak Desa policy was implemented in Purbalingga Regency entirely, it was implemented in two pilot villages. Such policy works and "survives" up to now in one ofthe pilot villages, while in another pilot village, it only worked for a year. Although the implementation of Gerbang Anak Desa in on of the pilot villages failed, it does not reduce the enthusiasm of the Local Government to insist on implementing the policy in all Purbalingga Regencies. With regards to "the success" and the failure of the policy implementation, it must be interesting to study : why is a livestock improvement  pattern performed by the people of a village able to develop ? how does the process of livestock improvement pattern performed by such people become Gerbang Anak Desa policy ? why is the implementation of Gerbang Anak Desa in a certain village able to work, meanwhile in another village, it did not work anymore (failed) ? how is the prospect of Gerbang Anak Desa if it is implemented in other villages of the entire regencies ? and whether Gerbang Anak Desa may be used as alternative model of poverty alleviation. While the purpose of this research is to describe  and to provide the answers to the research               questions above. This research applied qualitative approach in the form of case study. The data collection was conducted with intensive interview technique, observation, and documentation. The location of research is Sumingkir and Limbangan Villages Purbalingga Regency. The data analysis was conducted by applying the analysis developed by Strauss and Corbin, namely by open coding, axial coding, and selective coding procedures. To determine the validity of the data, the examination technique was applied based on the criteria of credibility, transferability, dependability, and conformability. The result of the study indicated that the livestock improvement established by the people stated above may grow because of the support of individual motivation and people's openness to obtain external new ideas. The success in distributing domestic chicken improvement pattern to other areas is influenced by the success of such improvement pattern among pioneer people. The formulation process of Gerbang Anak Desa policy is not a respond of the problems existing among society, however it tends to be the interest of the local government, and its formulation  process  is dominated by local government. The implementation of Gerbang Anak Desa which runs well resulted from the fact that the program came from and supported by the motivation of the people themselves. The failure in implementing Gerbang Anak Desa in another area was caused by the fact that the program came from and "being forced" by the governmental agency, as well as the lack of motivation from the people themselves. The prospect of the success in implementing Gerbang Anak Desa and at the same time the passibility to make it as alternative model of poverty alleviation will be difficult to be realized, since it is not supported by: finacial resources, the readiness of human resources, the certainty  of the location, the ability of the human resources, the security of the location ; as well as  the  tendency of the implementation which is more authority approach, top-down style, and does not create group autonomy.   Keywords: animal husbandry, policy
INDUSTRI KECIL DALAM PEMBANGUNAN PEDESAAN I Gede Githa Dharma Husada; Suwondo - -; Sumartono - -
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 12 No. 2 (2009)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.457 KB)

Abstract

ABSTRAK   Pembangunan industri kecil di Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi mempunyai potensi untuk dikembangkan mengingat sumberdaya alam lokal dan  kreativitas masyarakat pada bidang seni ataupun kerajinan cukup memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dapat mendukung program pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : (1) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh  pengusaha industri  kecil kerajinan ukir kayu di Desa Kekeran dalam mengembangkan usahanya, (2) Bagaimana peranan  yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung,   dalam mengembangkan industri kecil di pedesaan, khususnya sebagai pembina para pengusaha industri kecil kerajinan  ukir kayu di Desa Kekeran. Metode penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif dengan validitas data yang bersandar pada derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan,  dan kepastian yang dilandasi obyektivitas. Data dianalisis dengan model analisis interaktif (interactive model of analysis) yang   terdiri atas tiga komponen analisis yaitu : reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclucion drawing). Melalui metode tersebut dihasilkan penelitian antara lain: (1) Upaya yang ditempuh oleh pengusaha dalam mengembangkan usahanya baik dengan meningkatkan modal, bahan baku,  dan pemasaran dapat dilakukan secara tersendiri maupun kelompok.  Dalam hal ini pengusaha yang dapat memasarkan sendiri hasil produksinya dan dengan sendirinya dapat langsung membeli bahan baku kayu di pasar, sedangkan pengusaha yang tidak dapat memasarkan sendiri hasil produksinya pada umumnya pemasaran hasil produksi dan bahan baku kayu telah disediakan oleh pengusaha atau pedagang dimana mereka mengambil order, (2) Peranan pemerintah dalam pembinaan industri kecil hendaknya langsung diarahkan  langsung pada penanganan permasalahan yang sering dihadapi oleh pengusaha industri kecil, seperti pembinaan permodalan dan manajemen teknis dapat dilakukan secara terpadu dengan aspek pembinaan lainnya seperti teknologi dan pengembangan kewirausahaannya. Sehubungan dengan itu maka direkomendasikan antara lain: (1) Pengembangan industri kecil di pedesaan akan sangat membantu memecahkan persoalan kesempatan kerja yang muncul akibat menyempitnya kerja di sektor pertanian.; (2) Program pengembangan dan pembinaan industri kecil terutama industri kerajinan ukir kayu hendaknya yang selama ini diimplementasikan oleh pemerintah dengan   meningkatkan persebaran industri kecil yang meliputi seluruh wilayah, mengingat potensi industri kecil dalam pembangunan daerah sebagai penyumbang  PDRB terbesar; (3) Dalam rangka membantu pengusaha kecil dalam memasarkan produksinya, maka pemerintah hendaknya meningkatkan pembinaan pemasaran tersebut tidak hanya melalui promosi dan pemeran-pameran di hotel berbitang ataupun pada pesta keseninan dan kebudayaan bali yang dilakukan secara periodik,  dalam hal ini dapat dibentuk kegiatan pemasaran bersama dan peningkatan akses sarana dan prasarana transportasi; (4) Pemerintah dalam membantu pengusaha industri kecil, hendaknya pemerintah berhenti melihat pada hanya beberapa permasalahan  atau kelemahan yang dimiliki oleh pengusaha industri kecil. Untuk dalam pembinaan industri kecil pemerintah hendaknya melihat permasalahan atau kelemahan tersebut secara terpadu atau secara integral; (5) Program pembinaan dan pengembangan industri kecil hendaknya pemerintah melakukan koordinasi dengan baik sesama intansi pemerintah sendiri maupun dengan masyarakat ataupun dunia usaha yang akan dibina, sehingga program yang diluncurkan dapat tepat mengenai sasarannya dan dapat mengatasi permasalahan serta pencarian solusinya juga dapat diterima dengan baik dari segala pihak.   Kata kunci: kerajinan ukir kayu, pembangunan pedesaan
PELAYANAN PUBLIK PADA UNIT PELAYANAN TERPADU PEMERINTAH KOTA DENPASAR Redioka - -; Agus - Suryono; Sumartono - -
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 12 No. 3 (2009)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (129.296 KB)

Abstract

ABSTRAK   Tujuan penelitian ini adalah  menjawab permasalahan tersebut di atas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berlandaskan phenomenologi. Dengan pendekatan ini dilakukan pengamatan yang bersifat holistik dan juga bersifat naturalistik. Sedangkan analisisnya menggunakan pendekatan analisis model interaktif dari Miles dan Huberman (1992). Fokus penelitian ini antara lain: 1) Kondisi desentralisasi UPT Kota Denpasar, 2) Kondisi internal UPT Kota Denpasar, 3) Kondisi eksternal UPT Kota Denpasar, 4) Kualitas pelayanan publik di UPT Kota Denpasar. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa 8 kreteria standar yang dinilai sebagai ukuran adanya kualitas pelayanan yang baik, yaitu terdiri dari; 1) Kesederhanaan, 2) Kejelasan dan Kepastian, 3) Keamanan, 4) Keterbukaan, 5) Efisien, 6) Ekonomis, 7) Keadilan dan Pemerataan, serta   8) Ketepatan Waktu. Dari hasil pengamatan penelitian di lapangan terhadap 8 jenis pelayanan yang disediakan oleh UPT Kota Denpasar, baru hanya pelayanan Akta-Akta Catatan Sipil yang telah dapat memenuhi kedelapan ukuran kreteria standar tersebut. Sedangkan pelayanan Ijin Reklame baru dapat memenuhi tujuh ukuran kreteria standar tersebut dan pelayanan yang lainnya sebagian terbesar belum dapat memenuhi kreteria standar tersebut. Dengan demikian dari delapan jenis pelayanan yang disediakan oleh UPT Kota Denpasar, baru hanya pelayanan Ijin Reklame dan pelayanan Akta-Akta Catatan Sipil, yang telah dapat dikatakan memberikan pelayanan dengan kualitas yang baik. Sedangkan sebagian besar pelayanan yang lainnya masih belum dapat dikatakan telah memberikan pelayanan dengan kualitas yang baik. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan, kualitas pelayanan publik yang berlangsung di UPT Kota Denpasar masih belum baik.   Kata kunci: layanan publik, kualitas ABSTRACT The research goal is answer those problems. Qualitative approach based on the phenomenology is used. The approach involves holistic observation other than naturalistic. The analysis tool is interactive model used by Miles and Huberman (1992). Focus of the research including: 1) decentralization condition of  Compact Service Unit at Denpasar, 2 ) Internal condition of Compact Service Unit at Denpasar, 3) Eksternal condition of Compact Service Unit at Denpasar, 4) The service quality of Compact Service Unit at Denpasar. Results show that the eight criteria used to value the services quality are  Simplicity,  Clarity and Certainty,  Security,  Openness,  Efficiency,  Economy,  Justice and Decentralization,  Timing accuracy. The adjustment at 8 service types provided by Denpasar public service unit by separate study, provides that only Civil Certificate Registration Office can obtain those standar. Service unit of Advertising Permission has achieved seven standards, but most of the rest are fail. From the eight of services provided by Denpasar service unit, only those two offices are called as good service quality provider. Most of the branch are still less in quality. Therefore, it can be summarized that the whole public services in Denpasar service unit still remains low or less.   Keywords: public services, quality