Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

DAMPAK SOSIAL EKONOMI PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DI DESA KARANGBANJAR KABUPATEN PURBALINGGA SOCIAL ECONOMY IMPACT OF TOURISM DEVELOPMENT IN KARANGBANJAR VILLAGE PURBALINGGA REGENCY Isna, Alizar
Pembangunan Pedesaan Vol 4, No 1 (2004)
Publisher : Pembangunan Pedesaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan pariwisata bila dikaitkan dengan perubahan social ekonomi masyarakat Desa Karangbanjar pada umumnya, belumlah seperti yang diharapkan. Pengembangan sektor pariwisata di desa tersebut tidak secara otomatis memberikan dampak yang signifikan bagi sektor pertanian. Demikian halnya dengan tenaga kerja yang ada. Tidak semua pemilik usaha kerajinan dapat memetik manfaat langsung dari pengembangan sector pariwisata, yang disebabkan karena kondisi yang tidak menguntungkan dan kemampuan mereka memanfaatkan peluang yang ada. Oleh karena itu, aparat dan masyarakat Desa Karangbanjar hendaknya mulai memikirkan untuk mengupayakan pemerataan, baik pemanfaatan atas pemetik manfaat langsung dari pengembangan pariwisata maupun dalam hal pembangunan prasarana umum di keseluruhan dusun yang ada di desa tersebut. Kata kunci: Dampak Sosial Ekonomi, Pengembangan Pariwisata
PROSPEK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DESA TUMIYANG KABUPATEN BANYUMAS (Studi Evaluasi Implementasi Program P2MPD) PROSPECT OF WOMEN EMPOWERMENT IN TUMIYANG VILLAGE OF BANYUMAS REGENCY (Evaluation Study of The Implementation P2MPD Program) Isna, Alizar; Firdaus, Syah
Pembangunan Pedesaan Vol 4, No 1 (2004)
Publisher : Pembangunan Pedesaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perempuan telah berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan program P2MPD. Partisipasi perempuan tersebut tidak berawal dari kesadaran, tetapi lebih karena memenuhi ketentuan program dan pelaksana. Pada tahapan selanjutnya partisipasi perempuan telah dilandasi keinginan untuk belajar dan memenuhi kepercayaan pemilih. Faktor-faktor penghambat proses pemberdayaan perempuan adalah belum ada kesepakatan di antara para pelaksana program; mekanisme yang “memaksa” perempuan berpartisipasi sebagai anggota Tim Sembilan; masih besar peran aparatur desa dan pelaksana program; Program lebih berorientasi pada aspek fisik; masih besarnya orientasi pemerintah desa pada elit desa dan elit organisasi desa; kurangnya dukungan keluarga terhadap keterlibatan perempuan dalam kegiatan Tim Sembilan dan program P2MPD. Sedangkan faktor-faktor pendukungnya adalah ketegasan prinsip pemberdayaan perempuan pada program mampu mendorong partisipasi perempuan dalam Tim Sembilan dan pelaksanaan program P2MPD; anggota perempuan Tim Sembilan mempunyai kemauan untuk belajar.
STUDI TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI MISKIN DI DESA GERDUREN KECAMATAN PURWOJATI KABUPATEN BANYUMAS STUDY OF EMPOWERMENT ON POOR FARMERS COMMUNITY IN THE VILLAGE OF GERDUREN, PURWOJATI SUBDISTRICT, BANYUMAS DISTRICT Rohman, Abdul; Isna, Alizar; Setyoko, P. Israwan; Dharma, Pawrtha
Pembangunan Pedesaan Vol 4, No 2 (2004)
Publisher : Pembangunan Pedesaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberdayaan masyarakat tani miskin adalah suatu aktifitas yang ditujukan untuk meningkatkan kehidupan mereka. Dalam kegiatan pemberdayaan ini dilakukan oleh aparat desa, Perhutani maupun Lembaga Sawadaya Masyarakat (LSM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan para petani miskin di desa Gerduren. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang didukung dengan pendekatan metode interaksi. Berdasarkan hasil analisis, maka ditemukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, bahwa persepsi masyarakat terhadap pemberdayaan petani miskin tidak mempunyai keseragaman. Sebab, salah satu pihak menyatakan bahwa suatu kegiatan disebut sebagai suatu pemberdayaan, sedangkan di pihak yang lain menyatakan bahwa kegiatan tersebut bukan sebagai pemberdayaan. Kedua, pemberdayaan masyarakat tani miskin dilaksanakan dengan metode yang tidak terprogram sebelumnya, sehingga pelaksanaan bantuan kurang menyentuh esensi pemberdayaan yang sebenarnya, yaitu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Ketiga, Pemberdayaan pada umumnya tidak dilakukan secara sistemik, sehingga dalam pemberian bantuan stimulan, seperti pemberian benih maupun penjualan beras murah, tidak memberikan motivasi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki para petani. Hal ini karena tidak ada kegiatan pemberdayaan yang dijalankan secara kontinyu, baik oleh aparatur desa, Perhutani maupun LSM.
Upaya Meningkatkan Kemampuan Metodologi Mahasiswa melalui Penerapan Pendekatan Isna, Alizar
INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan Vol 11 No 3 (2006)
Publisher : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1422.513 KB) | DOI: 10.24090/insania.v11i3.205

Abstract

Though lecturing (speech) method is simpler for lecturer because simple class organization and he can control entire class direction, but its weakness is he difficult to know whether students have understood his discussion or not. Student’s learning effectiveness generally limited, only a critical moment near final test. One effort to support the improvement of learning quality is applying Student Centered Learning (SCL) approach. SCL is an activity that therein student work individually and also as group to exploring problems, searching knowledge actively rather than passive knowledge receiver. Learning method based on the SCL more appropriate to be applied at learning process in university, especially at Social Research Method course (MPS). Following John W. Best, “the best way to learn research is to do it,” so research method not only concerning cognitive domain, but also affective and psychomotor. Among learning technique based on SCL are jigsaw technique, hypothetical situation technique, and role-playing and simulation technique. .
PENGEMBANGAN KAPASITAS PENYULUHAN BERBASIS MASYARAKAT BERPERSPEKTIF GENDER DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN SUMBANG, KABUPATEN BANYUMAS Dyah Retna Puspita; Wahyuningrat Wahyuningrat; Pawrtha Dharma; Alizar Isna
Dinamika Journal : Pengabdian Masyarakat Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.dj.2019.1.4.931

Abstract

Banyaknya kasus perceraian dan keluarga “rawan cerai” di Kecamatan Sumbang menuntut peranserta yang lebih besar dari organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di kecamatan ini untuk mencegahnya, antara lain melalui kegiatan penyuluhan. Dalam kenyataannya, tingkat kemampuan para pengurus organisasinya baik di tingkat kecamatan maupun desa untuk melakukan penyuluhan yang sesuai dengan permasalahan kebutuhan komunitas setempat masih rendah. Untuk itu dilakukan upaya peningkatan kapasitas kepada mereka melalui kegiatan pelatihan sehari. Sasarannya adalah 24 orang yang terdiri dari Pengurus PKK Kecamatan Pokja I dan Ketua PKK Desa di semua desa. Metodenya adalah pemberian empat materi yang dibutuhkan yakni: (1) Peran strategis PKK dalam Pemberdayaan Keluarga dan Peningkatan Ketahanan Keluarga, (2) Pembangunan Keluarga dan Ketahanan Keluarga, (3) Fenomena Perceraian di Kecamatan Sumbang, serta (4) Penyuluhan Berbasis Komunitas Berperspektif Gender. Pemberian materi dilakukan secara interaktif melalui teknik ceramah dan diskusi yang diakhiri dengan pendampingan pembuatan Rencana Tindak lanjut (RTL). Evaluasi diberikan dengan memberikan sejumlah pertanyaan/pernyataan untuk masing-masing materi melalui teknik pre-test dan post-test yakni pengisian sebelum dan setelah pemnberian materi. Dengan teknik ini diketahui adanya peningkatan pengetahuan yang diterima setelah pemberian materi dari ke-4 materi tersebut. Diketahui pula adanya peningkatan sensitivitas gender melalui RTL yang dibuat yang tidak hanya menyertakan kelompok perempuan/istri sebagai sasaran penyuluhan ketahanan keluargannya, melainkan juga kelompok laki-laki melalui forum RT/RW dan Karang Taruna.Kata kunci: penyuluhan ketahanan keluarga berbasis komunitas berperspektif gender, ketahanan keluarga, keluarga rawan cerai, Kecamatan Sumbang.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN (Studi Kasus Tentang Gerbang Anak Desa di Desa Sumingkir dan Desa Limbangan Kabupaten Dati II Purbalingga) Alizar - Isna; Sumartono - -; Ismani HP - -
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 12 No. 3 (2009)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (83.838 KB)

Abstract

ABSTRAK   Tujuan penelitian ini adalah untuk  mendeskripsikan dan menjawab pertanyaan penelitian: mengapa pola pengembangan ternak yang dilakukan oleh masyarakat suatu desa dapat berkembang ? bagaimana proses pola pengembangan usaha ternak yang dilakukan oleh masyarakat tersebut menjadi kebijakan Gerbang Anak Desa ? mengapa pelaksanaan Gerbang Anak Desa di desa tertentu masih dapat berjalan, sementara di desa lain sudah tidak berjalan lagi (tidak berhasil) ?  bagaimana prospek Gerbang Anak Desa sekiranya dilaksanakan di desa-desa lainnya di seluruh kabupaten ? dan apakah Gerbang Anak Desa dapat dijadikan sebagai model alternatif pengentasan kemiskinan ? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian dipilih Desa Sumingkir dan Limbangan kabupaten Dati II Purbalingga. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis seperti yang dikembangkan oleh Strauss dan Corbin, yakni dengan melalui prosedur open coding, axial coding dan selective coding. Untuk menetapkan keabsahan data, digunakan tehnik pemeriksaan yang didasarkan atas kriteria derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Hasil penelitian menunjukkan pola pengembangan usaha ternak yang dirintis oleh masyarakat dapat berkembang karena didorong oleh motivasi individual dan keterbukaan masyarakat untuk menerima gagasan-gagasan baru yang datang dari luar. Keberhasilan penyebaran pola pengembangan ayam buras petelur di daerah lain, dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan pola tersebut pada masyarakat perintis. Proses perumusan kebijakan Gerbang Anak Desa bukan merupakan respon dari adanya permasalahan  yang ada dalam masyarakat, namun lebih diwarnai oleh kepentingan pemerintah daerah, dan proses perumusannya yang didominasi oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan "Gerbang Anak Desa" yang dapat berjalan dengan baik karena program tersebut berasal dan didukung oleh motivasi dari dalam masyarakat sendiri. Kegagalan implementasi Gerbang Anak Desa di daerah lain, disebabkan program tersebut berasal dan "dipaksakan" oleh aparat serta kurangnya motivasi dari dalam masyarakat sendiri. Prospek keberhasilan implementasi Gerbang Anak Desa yang sekaligus sebagai alternatif model pengentasan kemiskinan akan sulit terwujud karena  tidak didukung oleh : sumberdaya keuangan, kesiapan aparat pelaksana, kepastian lokasi kawasan, kemampuan sumberdaya manusianya, kepastian keamanan lokasi kawasan, serta kecenderungan pelaksanaannya yang menggunakan pendekatan kekuasaan, lebih bersifat top down, dan tidak menciptakan kemandirian kelompok.   Kata kunci: Gerbang anak desa, peternakan   ABSTRACT   The research dealing with the implementation of animal husbandry development policy is initiated from "the success" of livestock improvement pattern established by the people of Sumingkir Village, which is then developed and decided the Local Government Purbalingga as Gerbang Anak Desa policy, i.e the policy of animal husbandry development and the effort to improve breeders' prosperity in Purbalingga Regency. Before Gerbang Anak Desa policy was implemented in Purbalingga Regency entirely, it was implemented in two pilot villages. Such policy works and "survives" up to now in one ofthe pilot villages, while in another pilot village, it only worked for a year. Although the implementation of Gerbang Anak Desa in on of the pilot villages failed, it does not reduce the enthusiasm of the Local Government to insist on implementing the policy in all Purbalingga Regencies. With regards to "the success" and the failure of the policy implementation, it must be interesting to study : why is a livestock improvement  pattern performed by the people of a village able to develop ? how does the process of livestock improvement pattern performed by such people become Gerbang Anak Desa policy ? why is the implementation of Gerbang Anak Desa in a certain village able to work, meanwhile in another village, it did not work anymore (failed) ? how is the prospect of Gerbang Anak Desa if it is implemented in other villages of the entire regencies ? and whether Gerbang Anak Desa may be used as alternative model of poverty alleviation. While the purpose of this research is to describe  and to provide the answers to the research               questions above. This research applied qualitative approach in the form of case study. The data collection was conducted with intensive interview technique, observation, and documentation. The location of research is Sumingkir and Limbangan Villages Purbalingga Regency. The data analysis was conducted by applying the analysis developed by Strauss and Corbin, namely by open coding, axial coding, and selective coding procedures. To determine the validity of the data, the examination technique was applied based on the criteria of credibility, transferability, dependability, and conformability. The result of the study indicated that the livestock improvement established by the people stated above may grow because of the support of individual motivation and people's openness to obtain external new ideas. The success in distributing domestic chicken improvement pattern to other areas is influenced by the success of such improvement pattern among pioneer people. The formulation process of Gerbang Anak Desa policy is not a respond of the problems existing among society, however it tends to be the interest of the local government, and its formulation  process  is dominated by local government. The implementation of Gerbang Anak Desa which runs well resulted from the fact that the program came from and supported by the motivation of the people themselves. The failure in implementing Gerbang Anak Desa in another area was caused by the fact that the program came from and "being forced" by the governmental agency, as well as the lack of motivation from the people themselves. The prospect of the success in implementing Gerbang Anak Desa and at the same time the passibility to make it as alternative model of poverty alleviation will be difficult to be realized, since it is not supported by: finacial resources, the readiness of human resources, the certainty  of the location, the ability of the human resources, the security of the location ; as well as  the  tendency of the implementation which is more authority approach, top-down style, and does not create group autonomy.   Keywords: animal husbandry, policy
NETRALITAS BIROKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALADAERAH Alizar Isna
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 23, No 2 (2010): Agustus 2010
Publisher : Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1571.688 KB) | DOI: 10.17977/jppkn.v23i2.5475

Abstract

Abstract: This study aimed to describe the bureaucratic neutrality in the election in Indonesia, and effortsto improve the neutrality of these. Literature study was conducted by doing a search of documentsand review of related research results bureaucratic neutrality in the election in Indonesia as well asaspects ofthe employment ofcivil servants, especially thejob competency and competency standards.Weaknesses in aspects of personnel administration that allows the regents through personalitynya, andsupported by vested interests, political speculation, and power is expected by the civil servants whoprovide political support to the contestants election, has led to the bureaucracy involved in the election.There shoutd be clear guidelines for career development and performance appraisal ofcivil servants toprovide opportunities for the emergence of objektiovitas regent / mayor in the recruitment of officerswithin the district / city.
Proses Pemilihan Alternatif Kebijakan Daerah : Studi Kasus tentang Komite Ekonomi Kreatif Sri Iwandari Putri; Alizar Isna; Slamet Rosyadi
Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Vol. 8 No. 2 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (ASIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47828/jianaasian.v8i2.14

Abstract

The Banyumas Regency government intends to develop the potential of economy creative in their region through the Banyumas Regent Decree No.050/462/Year 2018 about creative economy committee. In connection with the stipulation of the policy, was reviewed the process of selecting the Banyumas Regent Decree Number 050/462/Year 2018 concerning Banyumas Creative Economy Committee as a regional policy, the election of the Banyumas Regent Decree Number 050/ 462/Year 2018 concerning the Banyumas Creative Economy Committee based on criteria technical feasibility; political viability; economic and financial possibility; and administrative operability, and to find out whether there are other criteria used by the Banyumas Regency Government when determining the Banyumas Regent Decree Number 050/462/Year 2018. The research method used in this study is a qualitative method. The selection of informants uses purposive sampling and snowball sampling. Data is collected through in-depth interviews, observation and documentation. The data analysis method used is an interactive analysis method. To accomplish the validity of the data, the criteria for the degree of trust, transferability, dependability and certainty were used. The results showed that the alternative policy was chosen based on the criteria for selecting the alternative policy: 1) Technical feasibility, it was found that the purpose of establishing KEK was as a forum for ecraf’s actors. 2) Economic and financial, KEK doesn’t receive any special funds and no goals have been achieved. 3) Political viability, this policy doesn’t contradicting with the applicable regulations. 4) Administrative Operability policy is realistic, but the support from the nine offices has not been maximal. 5) The criteria chosen are based on the success of the other regions and then it is adopted. It is the main criteria in the process of selecting and determining KEK as an alternative policy for the development of creative economy potentian in Banyumas Regency
Evaluasi Implementasi Sistem Zonasi Pendidikan (Studi Kasus di SMP Negeri 2 dan 7 Purwokerto) Irna Sulistiani; Alizar Isna; Sendy Noviko
Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Vol. 8 No. 1 (2020): Edisi Maret 2020
Publisher : Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (ASIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47828/jianaasian.v8i01.28

Abstract

Since the 2017/2018 school year the Banyumas Regency government has been organizing Acceptance of New Students at the junior high school level, one of which uses the zoning system. This is motivated because the quality of education in Banyumas Regency especially at the JHS level is uneven, as evidenced by the naming of favorite and non-favorite schools in the community. Since the implementation of the zoning system in Banyumas Regency has created new problems. This study aims to evaluate the implementation of education zoning policies in JHS 2 and 7 Purwokerto based on the applicable policy guidelines and to determine the supporting and inhibiting factors of JHS 2 and 7 Purwokerto in achieving the objectives of the education zoning system policy. The method used in this research is qualitative. The selection of informants uses purposive sampling technique. Data collection uses in-depth interviews, observation and documentation study. Data analysis method used is an interactive analysis method. The results showed that JHS 2 Purwokerto as a favorite school and JHS as a non-favorite school had complied with the applicable policy guidelines, there were supporting factors which were the decentralization of power from the central government to regional governments and there were inhibiting factors namely the presence of blank spots and the desire of the community to enter favorite schools. The findings of the study are that JHS 7 Purwokerto as a non-favorite school has not been able to capture children of good quality because it is inferior to the 15% quota for achievement paths so that children who have good grades prefer to enroll in schools that are considered favorites. The school should also do active socialization and publication related to the achievements obtained to prospective students and parents of students, it is hoped that in this way it can generate trust to attend school at the school.
Formulasi Kebijakan Publik : Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Karya Kusuma Mandiri di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Novia Sagita Dewi; Alizar Isna; Slamet Rosyadi
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 8 No. 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (617.59 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v8i1.1597

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses formulasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa Karya Kusuma Mandiri di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas dilihat dari Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendirian BUM Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendirian BUM Desa merupakan inisiatif dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu dan mengusulkan peraturan desa berdasarkan permasalahan yang ada di desa Wlahar Wetan. BUM Desa Karya Kusuma Mandiri yang sebelumnya diatur oleh Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2015 belum mampu untuk menyelesaikan masalah, yaitu kurangnya semangat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa Wlahar Wetan, sehingga solusi yang dipilih adalah dengan dirumuskannya peraturan desa baru. Namun sayangnya, alternatif permasalahan dalam proses perumusan kebijakan ini tidak bervariasi sehingga dengan lahirnya Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2017 adalah satu-satunya solusi yang dapat diterima oleh masyarakat untuk menjawab permasalahan yang terjadi di desa Wlahar Wetan.