Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Pena : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Siti Asadah Hijriwati
Universitas Pekalongan
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
REKONSTRUKSI NORMA PENCEGAHAN DAN PENANGGULNGAN PLAGIARISME SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENULIS AKADEMIK Zulaekhah, Siti Bin; Hijriwati, Siti As’adah; Soeharto, Achmad
Jurnal Media Hukum Vol 20, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menguraikan konstruksi norma  pencegahan dan penanggulangi plagiarisme dalam peraturan perundang-undangan  Indonesia, mendeskripsikan penerapan atau implementasi norma pencegahan dan penanggulangan plagiarisme pada beberapa  Perguruan Tinggi serta merekonstruksi norma pencegahan dan penanggulangan plagiarisme berdasarkan berdasarkan analisi peraturan perundang-undangan serta implementasinya.Untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut,  peneliitan menggunakan pendekatan hukum non doktrinal yakni dengan melakukan inventarisasi seluruh peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan penanggulangan plagiarisme kemudian diikuti dengan  penelitian atas praktek pelaksanaannya pada  beberapa Perguruan Tinggi yang menjadi unit sampel dalam penelitian ini. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam terhadap responden di Perguruan Tinggi. Analisis dilakukan melalui 3 (tiga) tahap berdasarkan Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, display data serta verifikasi/penarikan kesimpulan.Penelitian menghasilkan : Pertama, terdapat inkonsistensi antarperaturan perundang-undangan, baik dalam taraf vertikal maupun horisontal. Kedua,ditemukan 2 (dua) pola dalam  implementasi penanggulangan plagiarisme pada perguruan tinggi yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Untuk kasus plagiarisme yang menimpa langsung dosen internal perguruan tinggi yang bersangkutan,maka penanggulangannya menggunakan pendekatan perundang-undangan secara ketat dengan sanksi yang pasti. Sebaliknya, untuk penanggulanga plagiarisme yang terjadi pada perguruan tinggi yang bersangkutan tetapi  terduga plagiatornya berasal dari luar perguruan tinggi tersebut, penyelesaiaannya diserahkan sepenuhnya pemilik karya ilmiah yang dikutip, kepada pihak plagiator,   serta asal perguruan tinggi plagiator tersebut sudah menggunakan pendekatan norma perundangan-undangan untuk . Ketiga, rekonstruksi norma dilakukan dalam bentuk usulan perbaikan peraturan perundang-undangan (sinkronisasi) serta perbaikan cara penanggulangan plagiarisme yang ditemukan dalam penelitian ini. Keywords : Rekonstruksi Norma, Plagiarism, karya ilmiah, penulis akademik, plagiator.
REKONSTRUKSI NORMA PENCEGAHAN DAN PENANGGULNGAN PLAGIARISME SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENULIS AKADEMIK Siti Bin Zulaekhah; Siti As’adah Hijriwati; Achmad Soeharto
Jurnal Media Hukum Vol 20, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v20i2.264

Abstract

Penelitian ini bertujuan menguraikan konstruksi norma  pencegahan dan penanggulangi plagiarisme dalam peraturan perundang-undangan  Indonesia, mendeskripsikan penerapan atau implementasi norma pencegahan dan penanggulangan plagiarisme pada beberapa  Perguruan Tinggi serta merekonstruksi norma pencegahan dan penanggulangan plagiarisme berdasarkan berdasarkan analisi peraturan perundang-undangan serta implementasinya.Untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut,  peneliitan menggunakan pendekatan hukum non doktrinal yakni dengan melakukan inventarisasi seluruh peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan penanggulangan plagiarisme kemudian diikuti dengan  penelitian atas praktek pelaksanaannya pada  beberapa Perguruan Tinggi yang menjadi unit sampel dalam penelitian ini. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam terhadap responden di Perguruan Tinggi. Analisis dilakukan melalui 3 (tiga) tahap berdasarkan Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, display data serta verifikasi/penarikan kesimpulan.Penelitian menghasilkan : Pertama, terdapat inkonsistensi antarperaturan perundang-undangan, baik dalam taraf vertikal maupun horisontal. Kedua,ditemukan 2 (dua) pola dalam  implementasi penanggulangan plagiarisme pada perguruan tinggi yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Untuk kasus plagiarisme yang menimpa langsung dosen internal perguruan tinggi yang bersangkutan,maka penanggulangannya menggunakan pendekatan perundang-undangan secara ketat dengan sanksi yang pasti. Sebaliknya, untuk penanggulanga plagiarisme yang terjadi pada perguruan tinggi yang bersangkutan tetapi  terduga plagiatornya berasal dari luar perguruan tinggi tersebut, penyelesaiaannya diserahkan sepenuhnya pemilik karya ilmiah yang dikutip, kepada pihak plagiator,   serta asal perguruan tinggi plagiator tersebut sudah menggunakan pendekatan norma perundangan-undangan untuk . Ketiga, rekonstruksi norma dilakukan dalam bentuk usulan perbaikan peraturan perundang-undangan (sinkronisasi) serta perbaikan cara penanggulangan plagiarisme yang ditemukan dalam penelitian ini. Keywords : Rekonstruksi Norma, Plagiarism, karya ilmiah, penulis akademik, plagiator.
IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) PADA INDUSTRI BATIK DI PEKALONGAN Siti Asadah Hijriwati; Esmara Sugeng
Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Vol 21, No 2 (2011): Pena September 2011
Publisher : LPPM Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/jurnalpena.v21i2.45

Abstract

IPR is a right that arises as a result of human creative action menghsilkan innovative works that can be applied in human life. As an exclusive rights, Protection of Intellectual Property Rights was originally a form of protection provided by the state of the idea or the handiwork of its citizens, and therefore the rights to the Intellectual Property is fundamentally territorial statehood. Recognition of Intellectual Property Rights protection in a country does not mean the  protection  of Intellectual  Property  Rights in other countries.  Implementation provisions concerning Intellectual Property Rights have been implemented but have not been up this is due because of the perception of a diverse society on the one side are many who regard IPR has  not  been  necessary because  it  would limit a  person  to do  good to fellow humans,  but there are also people who have started realizing the importance of IPRs thus sought to protect the IPR in this regard is Copyright and Trademark Rights. But in the implementation of the IPR there are also constraints that accompany the marketing system that has not been good, often change-change that motif as well as limited capital and human resources.Key words: Intellectual Property Rights, implementation and public perception.
IMPLEMENTASI PENCANANGAN KEBIJAKAN KAWASAN BEBAS KUMUH MELALUI HUNIAN MODEL RUSUNAWA (Rumah Susun Sederhana Sewa) DI KOTA PEKALONGAN Siti As'adah Hijriwati; Siti Zulaekhah
Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Vol 23, No 1 (2012): Pena September 2012
Publisher : LPPM Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/jurnalpena.v23i1.66

Abstract

Abstract This research aims  to analyze  the implementation of rural  house complex policy, especially  strata  tittle,  in  order  word  condominium,  in  Pekalongan  City.  These policy has been implemented in order to fasilitate the minimum necessities of rural housing. There  are  some  problems  in  this  research.    First,how  does  the implementation of the rural housing complex, condominium policy in Pekalongan City?  Second,  what  problems  are    occured  because  of  this  policy?This  research typically descriptive-analyze. We want to describe all of local government policy in rural  house  complex  as  condominium  then  analize  them  until  results  the  real conclusion. In order to describe all,  socio legal method has been used. The rules of  these  policy  can  not  be  seen  unless  knowing  it’s  implementation  in  the  real human being life. All data, both primary and secondary also supported to dig out many  problems  of  crude  worker,  especially  sailormen  in  north  beach  of Pekalongan  Residence.  Data  searched  by    documentary  for  secondary  data  and interview  for  primary  data  in  other  side. This  research  concludes  that  there  are some  problems in the exsistence of this  rural house complex in vertical building named  ”Rusunawa”,  a  simple  housing    complex  with  the  rent  system.  Legal problem  shows  in  uncertainty  of  the  occupation.  Some  of  them  escapes  from  Rusunawa before they pay the rent cost. Keywords: rural housing complexs, rusunawa, condominium
Co-Authors Achmad Soeharto Dwi Edi Widodo Esmara Sugeng Siti Bin Zulaekhah Siti Zulaekhah Zulaekhah, Siti Bin