Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SEKTOR INFORMAL DI KOTA PEKANBARU Henni Indrayani; Harkaneri Harkaneri
JURNAL AL-IQTISHAD Vol 12, No 2 (2016): Desember 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jiq.v12i2.4447

Abstract

Salah satu lokasi pedagang kaki lima yang ada di kota Pekanbaru adalah PKL yang ada di sepanjang jalan H.R. Subrantas kecamatan Tampan Panam kota Pekanbaru. Banyaknya pedagang kaki lima yang beraktivitas di sepanjang jalan H.R Subrantas menyebabkan kemacetan lalu lintas, mengganggu ketertiban, kenyamanan dan kebersihan serta keindahan kota. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) karakteristik PKL di kota Pekanbaru, 2)faktor-faktor penghambat pengembangan PKL, 3) dampak positif dan negatif keberadaan PKL, 4) kebijakan pemerintah kota terhadap PKL di kota Pekanbaru dan 5)  pengembangan dan pemberdayaan PKL di kota Pekanbaru. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuesioner dan wawancara langsung kepada pelaku PKL, konsumen yang berbelanja kepada para PKL dengan menggunakan teknik purposed sampling. Dari hasil penelitian ini di peroleh identifikasi karakteristik dari variabel personal, variabel historis, variabel aktivitas, variabel kepemilikan, variabel komunitas, respon pemerintah kota terhadap PKL dan variabel bantuan terhadap PKL dan karakteristik konsumen yang berbelanja kepada PKL disebabkan oleh harga yang murah, mudah ditemukan pada setiap lokasi di jalur utama lingkungan perkotaan. Faktor-faktor penghambat pengembangan PKL adalah pemerintah kota belum memiliki visi dan misi yang jelas tentang arah dan lokasi PKL, dinas-dinas di lingkungan pemerintah kota belum berfungsi dan bertugas dengan baik, kesadaran pelaku PKL yang masih rendah terhadap kedisiplinan, kebersihan dan ketertiban, pemahaman yang rendah terhadap perilaku konsumen, premanisme, permodalan, tempat usaha dan  fasilitas pendukung serta perlindungan usaha dari pemerintah kota.
PERBANDINGAN HUKUM PAJAK DAN ZAKAT MENURUT SYARIAH DAN NEGARA Fatmawati Zahroh; Harkaneri Harkaneri
J-MACC Vol 3 No 1 (2020): April
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.322 KB) | DOI: 10.52166/j-macc.v3i1.1855

Abstract

ABSTRACT This article describes how to compare tax and zakat law from the perspective of sharia (Islamic law) and state (positive law). There are many similarities and differences between this tax and zakat, in terms of both collectors and collectors. According to article 1 of the 2009 KUP Law on taxes and Law No. 23 of 2011 concerning zakat and its management. This article uses the literature study method to compare and describe existing legislation as well as some differences between tax and zakat. With the results and discussion that actually this tax and zakat if synergized will become two very large state revenues so that they can finance state expenditures, but this state expenditure will be divided into routine expenditures and expenditures for people who are unable to meet the obligations of a muzakki (compulsory zakat) to mustahik (recipient of zakat). If synergized like that, the amil zakat and the government must be observant in differentiating these expenditures to be channeled to those who are entitled to and expenditures as appropriate for the State Budget.