Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Indonesian Legal Politics of Islamic Boarding School Curriculum Regulation Faiqatul Husna; Nur Rohim Yunus; Andri Gunawan
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 5 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i5.22877

Abstract

Islamic boarding school education acts as a service industry by meeting quality standards. An institution can be called qualified if it meets the specifications that have been set through existing regulations. Regarding the use of the curriculum, Islamic boarding schools are autonomously entitled to regulate and choose the curriculum according to the needs of the local community. However, it remains within the scope of the law that regulates it. The regulation is in the form of the Law on Islamic Boarding Schools by giving recognition to several curricula. This study uses a qualitative research method with a literature approach. The results of the study stated that there were several conditions that resulted in changes to the educational curriculum, including changes in organizational structure, monitoring mechanisms of the expected results, and the creation of power to make changes or replacement of the curriculum.Keywords: Islamic Boarding School Curriculum; Legal Policy; Islamic boarding school Abstrak:Pendidikan pondok pesantren berperan sebagai industri jasa dengan memenuhi standar kualitas. Lembaga dapat disebut berkualitas apabila memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan melalui regulasi yang ada. Terkait penggunaan kurikulum, pesantren secara otonomi berhak mengatur dan memilih kurikulum dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, tetap dalam lingkup undang-undang yang mengatur. Pengaturannya dalam bentuk Undang-Undang tentang Pesantren dengan memberikan pengakuan pada beberapa kurikulum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat beberapa kondisi yang mengakibatkan perubahan kurikulum pendidikan, diantaranya adalah perubahan struktur organisasi, mekanisme monitoring dari hasil yang diharapkan, dan terciptanya kekuatan untuk melakukan perubahan atau penggantian kurikulum.  Kata Kunci: Kurikulum Pesantren; Kebijakan Hukum; Pondok Pesantren
Contribution of Government Policy Stakeholders in Improving the Quality of Education in Indonesia Andri Gunawan; Nur Rohim Yunus; Faiqatul Husna
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.33950

Abstract

This article seeks to investigate Indonesian government policymakers' role in enhancing education quality. This study employed a qualitative approach focusing on the literature and the Law. Data is gathered from various sources, including scientific journals, government publications, and educational policy documents. The findings of this study indicate that government policymakers play a crucial role in the development and enhancement of the education system in Indonesia. The Government creates a high-quality, inclusive, and competitive educational environment through various programs, policies, and budget allocations. The formulation of the appropriate procedure is crucial to attaining the objective of improving the quality of education. Education policies that are comprehensive and in line with the community's requirements are the foundation for sustainable education development. In addition, rigorous monitoring and evaluation by government stakeholders contribute to implementing effective policies and following national education standards. Improving the caliber of the teaching staff is also a key objective, necessitating ongoing training and professional development. Improving education quality also depends on the Government's dedication to allocating the education budget. By allocating sufficient funds, the Government can construct and maintain an appropriate educational infrastructure, offer tuition assistance, and promote increased access to education for all segments of society.Keywords: Contribution; Government Policy Holders; Education quality; Education system; Indonesia Abstrak:Artikel ini berusaha menyelidiki peran pembuat kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan fokus pada literatur dan hukum. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, publikasi pemerintah, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam pengembangan dan peningkatan sistem pendidikan di Indonesia. Pemerintah berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing melalui berbagai program, kebijakan, dan alokasi anggaran. Perumusan kebijakan yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan pendidikan yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat merupakan landasan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi yang ketat oleh pemangku kepentingan pemerintah berkontribusi pada implementasi kebijakan yang efektif dan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Meningkatkan kualitas staf pengajar juga merupakan tujuan utama, yang memerlukan pelatihan berkelanjutan dan pengembangan profesional. Peningkatan mutu pendidikan juga tergantung pada kesungguhan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan. Dengan mengalokasikan dana yang cukup, pemerintah dapat membangun dan memelihara infrastruktur pendidikan yang memadai, menawarkan bantuan biaya pendidikan, dan mendorong peningkatan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat.Kata kunci: Kontribusi; Pemangku Kebijakan Pemerintahan; Kualitas Pendidikan; Sistem Pendidikan; Indonesia