Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penentuan Area-Area Paling Layak Huni di Kota Banjarmasin Berdasarkan Indikator-Indikator Spasial Miftahul Ridhoni; Muhammad Yusuf Ridhani; Andi Achmad Priyadharma
The Indonesian Green Technology Journal Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.igtj.2019.008.01.01

Abstract

Fokus penelitian adalah untuk menentukan area-area dengan tingkat kelayakhunian tertinggi di Kota Banjarmasin, didasarkan pada indikator-indikator fisik yang mengandung nilai spasial. Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi pemerintah terkait potensi kelayakhunian di Kota Banjarmasin dapat lebih spesifik khususnya pada aspek fisik-spasial, serta meningkatkan keragaman jenis-jenis penelitian mengenai kelayakhunian di Kota Banjarmasin. Metode yang digunakan untuk menentukan parameter kelayakhunianadalah triangulasi, metode yang digunakan untuk menentukan zonasi kelayakhunian tertinggi adalah menggunakan overlay data spasial. Parameter yang digunakan adalah kepadatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan sarana ruang terbuka hijau, fasilitas umum, sarana perdagangan, serta jaringan jalan. Area kelayakhunian tinggi tersebar di semua kecamatan di Kota Banjarmasin, dengan alokasi terbesar berada di Kecamatan Banjarmasin Tengah.Kata kunci: Area Kelayakhunian, Overlay, Parameter Kelayakhunian. The focus of research is to determine zones with the highest level of livability in Banjarmasin City, based on physical indicators containing spatial values. Research is expected to enrich livability assessment diversity specifically in term of physical livability aspect. The method used to determine livability parameters is triangulation, the spatial overlay is the method used to determine livability zones. The parameters used are population density, availability and radius  of green open space, public facilities, trade facilities, and road networks. High livability zone spread across all subdistrict in Banjarmasin City, with the largest allocation in Central Banjarmasin District.Keywords: Livability Parameter, Livability Zone, Overlay.
Asset based community development sebagai penunjang pembangunan pedesaan di Kabupaten Barito Kuala Muhammad Yusuf Ridhani; Andi Achmad Priyadharma
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 18, No 1 (2023)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v18i1.56574

Abstract

Di era revolusi industri 4.0, arus globalisasi memberikan pengaruh terhadap aspek pembangunan di Indonesia. Kemajuan teknologi dan informasi berdampak pada modernitas dalam kegiatan pembangunan, perubahan pola pikir masyarakat, dan tingginya keinginan bermigrasi ke wilayah perkotaan. Fenomena ini mengancam keberadaan wilayah pedesaan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pembangunan pedesaan, tetapi perlu didukung oleh pendekatan secara bottom up agar hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran. Asset based community development adalah pendekatan pembangunan secara bottom up yang diharapkan dapat menjadi penunjang dalam kegiatan pembangunan pedesaan terutama pembangunan pedesaan di Kabupaten Barito Kuala. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengidentifikasi dan inventarisasi aset-aset pedesaan sebagai penunjang program pembangunan pedesaan yang dijalankan pemerintah. Pengumpulan data dilakukan melalui metode pengumpulan primer dan sekunder. Hasil penelitian berupa inventaris aset sosial, aset institusi, dan aset fisik pada Desa Pulau Sewangi dan Desa Pulau Alalak. Hasil inventarisasi aset sosial, aset institusi, dan aset fisik menunjukan terdapat perbedaan dari segi ketersediaan dan kuantitas masing-masing aset di Desa Pulau Sewangi dan Desa Pulau Alalak. Hal ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perumusan program, kebijakan, dan kegiatan yang diinisasi oleh pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi untuk menunjang pembangunan pedesaan dengan pendekatan asset based community development khususnya bagi desa dengan kategori tertinggal.