Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penentuan Siginifikansi Garis Pantai Lowest Astronomical Tide Pada Peta Dasar Kelautan Berdasarkan Variasi Panjang Periode Pengamatan Najib Mahfuzh Abdallah; Eka Djunarsjah; Dwi Wisayantono
Indonesian Journal of Geospatial Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : Indonesian Journal of Geospatial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial pasal 13 ayat 2 menyatakan bahwa setiap garis pantai yang terdapat pada peta dasar kelautan Indonesia harus mengacu pada muka air surut terendah. Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa surut terendah yang dimaksud mengacu pada ketentuan International Hydrographic Organization (IHO). Surut terendah yang ditentukan IHO adalah Lowest Astronomical Tide (LAT). Menurut IHO, LAT didapat dari prediksi pasut selama 18,6 tahun berdasarkan data pengamatan 12 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan signifikansi antara nilai LAT pendekatan dari pengamatan 3, 6, dan 9 bulan terhadap nilai LAT dari pengamatan 12 bulan berdasarkan kartografi. Data pasut yang digunakan berasal dari stasiun pasut Dumai, Kotabaru, dan Sorong selama 12 bulan pada tahun 2014. Peta dasar kelautan yang digunakan adalah Lingkungan Laut Nasional (LLN) 06, 20, dan 35 dengan skala 1:500.000, Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) 0818, 1812, dan 2815 dengan skala 1:250.000, dan LPI 0818-06, 1812-01, dan 2815-09 dengan skala 1:50.000. Metode analisis harmonik yang digunakan untuk mendapatkan komponen pasut adalah metode kuadrat terkecil. Hasil dari pengolahan data adalah signifikansi aspek kartografi terendah diperoleh dari LAT pendekatan 9 bulan di setiap stasiun pasut. Pada stasiun pasut Sorong, skala peta yang memberikan nilai signifikansi paling rendah adalah skala 1:250.000. Sedangkan pada stasiun pasut Dumai dan Kotabaru, nilai signifikansi paling rendah diberikan oleh peta dengan skala 1:500.000.
Peran Kadaster Kelautan pada Penyelenggaraan Integrated Coastal Zone Management (ICZM) dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Gathan Rasendriya Khumar; Eka Djunarsjah
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 7 No. 5 (2025): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v7i5.7415

Abstract

                The distribution of the Indonesian population that tends to occupy coastal areas is a challenge to the governance system in the region. Environmental, ecosystem, disaster, economic, and land use problems are the focus of coastal area management solutions. Therefore, coastal management is needed that focuses on various problems, especially the environment, to ensure sustainable development in Indonesia. The concept of marine cadastre focuses on the 3R aspect (right, restriction, responsibility) in terms of marine space governance and will then play a major role in the concept of integrated coastal area management or Integrated Coastal Zone Management (ICZM). In the concept of the UN Ocean Decade, marine cadastre can support the achievement of a healthy, resilient, productive, and sustainable sea. A healthy sea means that the sea must be kept clean and unpolluted, resilient means making the sea a strong space for tourism activities and transportation of goods/services, while productive is interpreted as encouraging all activities at sea to generate economic value. This study will analyze the role of marine cadastre in various aspects of ICZM so that coastal management can be implemented optimally. The general orientation of various aspects of coastal management will also prioritize various sustainable development goals.