Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami Ratna Kusuma Wardani; Idaul Hasanah
Jurnal Perempuan dan Anak Vol. 1 No. 1 (2015): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.052 KB) | DOI: 10.22219/jpa.v1i1.2744

Abstract

Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami1) Ratna Kusuma Wardani, 2) Idaul HasanahJurusan Syariah Universitas Muhammadiyah Malang, Jln. Raya Tlogomas no. 246, Malang 65144. Email : ratna1924@gmail.comAbstract :Akar dari munculnya persoalan-persoalan anak kebanyakan adalah karena ketidakmampuan keluarga dalam membangun kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, persoalan poligami  sesungguhnya bukan terkait dengan hubungan antara suami dan istri saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anak tetap dapat mengembangkan potensinya dalam kedewasaan dan kemandiriannya. Kenyataannya secara umun tidak semua anak yang ada dalam keluarga poligami mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan, bahkan ada yang tidak terpenuhi. Hal tersebut terjadi karena kualitas hubungan yang menurun tajam setelah poligami antara orang tua dan anak terutama antara ayah dan anak.Keywords :keluarga poligami, pemenuhan hak anak
Pelatihan Pemulasaran Jenazah Untuk Jamaah Masjid Muhajirin Kedungkandang Kota Malang R Tanzil Fawaiq Sayyaf; Idaul Hasanah; Agus Supriadi; Imroatus Solihah
Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks "SOLIDITAS" Vol 6, No 1 (2023): Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks SOLIDITAS
Publisher : Badan Penerbitan Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/js.v6i1.4191

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam rangka menerapkan ilmu pengetahuan seputar pemulasaran jenazah. Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan kepada jamaah masjid Muhajirin. Peserta diberikan pelatihan, pendampingan dan penyuluhan tentang proses dalam pengurusan jenazah atau disebut sebagai proses pemulasaran jenazah (Tajhizul Janazah). Penyuluhan dilakukan untuk memberikan penguatan dan pemahaman tentang proses step by step pemulasaran jenazah, mulai dari mentalqin, memandikan, mengkafani, menshalati lalu menguburkan. Pelatihan dilakukan untuk memberikan skill dalam pemulasaran jenazah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pendampingan dilakukan dengan cara memberikan pengarahan, komunikasi, dan praktek memandikan jenazah serta mengkafani jenazah. Pendampingan dilakukan dengan cara memberikan materi tentang tuntunan dalam pemulasaran jenazah menurut syariat Islam. Kegiatan pengabdian  ini  menggunakan  tiga  tahapan  yaitu: pra konstruksi,  konstruksi dan pasca   konstruksi
Analisis Yuridis Sosiologis Perjanjian Wakaf Uang Pada Lembaga Keuangan Syari’ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Di Kota Malang Faathir, Ahmad; Komariah; Idaul Hasanah
Indonesia Law Reform Journal Vol. 2 No. 1 (2022): Maret, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.305 KB) | DOI: 10.22219/ilrej.v2i1.18574

Abstract

The concentration of uneven money waqf fund collection only at the Indonesian Waqf Board located in Jakarta, is one of the factors that can make one's interest in carrying out money waqf, the form of agreement, and the effectiveness of implementation that exists in Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), in this case, is one of the LKS-PWU Banks in Malang City that has received money waqf since 2008 following this research.  problems regarding the implementation of cash waqf agreements at Bank LKS-PWU in Malang City and the effectiveness of the implementation of money waqf at Bank LKS-PWU in Malang City. This research is empirical research with a sociological juridical approach through interviews. The results of the study explained, the implementation of money waqf there are two kinds, namely, directly and indirectly, the contract agreement that is carried out is in a period forever or within a certain period, bank LKS-PWU in Malang City itself only implements the money waqf process directly because it does not have an internet-based support system or software, the statement of wakif will that must be written in the agreement process is not attached. The implementation of the money waqf agreement process at the LKS-PWU Bank in Malang City can be said to be ineffective, seeing that there has not been fulfilled fulfillment of the implementation of the agreement process by law enforcement who control the field of money waqf, this is indicated by the absence of a statement of wakif will be attached at the time of the implementation of the money waqf agreement, as well as facilities and facilities that cannot be said to be fulfilled,  Bank LKS-PWU in Malang City cannot fulfill its obligations in providing internet-based systems or software, because it is still in the process of developing in prioritized matters that are more often used by customers.  Abstrak Pemusatan pengumpulan dana wakaf uang yang tidak merata hanya pada Badan Wakaf Indonesia yang berlokasi di Jakarta, menjadi salah satu faktor yang dapat membuat ketertarikan seseorang dalam melaksanakan wakaf uang, bentuk perjanjian dan efektifitas pelaksanaan yang ada pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), dalam hal ini adalah salah satu Bank LKS-PWU di Kota Malang yang sudah menerima wakaf uang sejak tahun 2008 berkenan dengan hal tersebut penelitian ini mengambil permasalahan tentang pelaksanaan perjanjian wakaf tunai pada Bank LKS-PWU di Kota Malang dan  efektifitas pelaksanaan wakaf uang pada Bank LKS-PWU di Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara. Hasil penelitian memaparkan, pelaksanaan wakaf uang pada dasarnya terdapat dua macam, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung, perjanjian akad yang dilangsungakan adalah dalam jangka waktu selamanya atau dalam jangka waktu tertentu, Bank LKS-PWU di Kota Malang sendiri hanya melaksankan proses wakaf uang secara langsung karena belum memiliki sistem penunjang berbasis internet atau software, pernyataan kehendak wakif yang harus dituliskan dalam proses perjanjiannya tidak dilampirkan. Pelaksanaan pada proses perjanjian wakaf uang pada Bank LKS-PWU di Kota Malang dapat dikatakan tidak efektif, melihat belum tercapainya pemenuhan terhadap pelaksanaan proses perjanjian oleh para penegak hukum yang menguasai bidang wakaf uang ini, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya pernyataan kehendak wakif yang dilampirkan pada saat pelaksanaan perjanjian wakaf uang berlangsung, serta fasilitas dan sarana yang belum dapat dikatakan terpenuhi, tidak dapatnya Bank LKS-PWU di Kota Malang memenuhi kewajibanya dalam penyediaan sistem berbasis internet atau software, dikarenakan masih dalam proses pengembangan dalam hal-hal yang diprioritakan yang lebih sering digunakan oleh nasabah.
ANALISIS HUKUM TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI DALAM PUTUSAN NOMOR 460/Pdt.G/2022/PN Sgr: TANGGUNG JAWAB KOPERASI DALAM PERJANJIAN DEPOSITO BERJANGKA wahyuni, dini; Idaul Hasanah; Djoko Tritjahjana
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 2 (2025): September, 2025
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i2.494

Abstract

Abstract This study examines the breach of contract in a term deposit agreement. The main focus of this study is to understand the legal considerations taken by the judge in granting the exception filed by the Defendant, which resulted in the rejection of the Plaintiff's lawsuit due to formal defects, as well as the implications of this decision on the counterclaim and the main case. The results of the study indicate that the combination of the Unlawful Act (PMH) and breach of contract lawsuits in one lawsuit can cause ambiguity (obscuur libel), which in turn results in the lawsuit being declared inadmissible (niet ontvankelijk verklaard). In addition, this decision also provides an opportunity for the Plaintiff to file a new lawsuit after correcting the existing formal deficiencies. This study emphasizes the importance of separating the two types of lawsuits in order to maintain legal clarity and certainty in the judicial process. In addition, it is recommended that legal practitioners be more careful in drafting lawsuits so as not to lose the right to obtain justice. Keywords: Unlawful Acts; Breach of Contract; Cooperatives.