Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEDUDUKAN QANUN BIDANG SUMBERDAYA ALAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL Efendi Idris
Jurnal Dinamika Hukum Vol 14, No 1 (2014)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2014.14.1.274

Abstract

The whole of the qanun of natural resources in Aceh is enacted based on the competence of its enactment granted by some nation laws. Therefore, the position of it in terms of natural resources in nation legal system is equal to other regional laws that is as a rule in running regional autonomy as an implementing law from the nigher rule. Thus, in the enactment must follow the principles of qanun enactment as a part of national legal system. Keywords: qanun existence, natural resources, legal system
TATA KELOLA PEMERINTAHAN NAGARI DENGAN MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DI NAGARI SUNGAI CUBADAK Idris, Efendi; Khairul, Khairul
Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi Vol 11, No 1 (2025): VOLUME XI NO. 1 OKTOBER 2025
Publisher : Jurnal Menara Ekonomi : Pelatihan dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/me.v11i1.6984

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tata kelola pemerintahan dengan model collaborative governance di Nagari Sungai Cubadak. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai metode penelitian untuk menemukan dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi dilapangan terkait  tata kelola pemerintahan di Nagari Sungai Cubadak dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi dalam tata kelola pemerintahan dengan model collaboarative governance di Nagari Sungai Cubadak, dengan melihat aspek pertama pemerintah ( Goverment ) yang terdiri dari cepat tanggap ( responsiveness ), kepemimpinan ( Leadership ), pemberdayaan (Empowerment ), kedua masyarakat ( Society ) yang terdiri partisipasi ( Participation ), manfaat ( Benefit ), ketahanan budaya dan yang ketiga swasta  (Private ) yang terdiri dari dana ( Fund ) dan investasi. Peneliti melakukan wawancara kepada informan  yaitu Wali Nagari Sungai Cubadaka, Camat Baso, Kabid Lembaga Nagari DPMN, Kabid Perencanaan Evaluasi Program Bappeda, Sekretaris Nagari, Ketua Bamus, Wakil KAN, Perantau dan Pengusaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa penerapan Collaborative Governance dalam tata kelola pemerintahan Nagari Sungai Cubadak merupakan pendekatan yang relevan dan adaptif dalam menghadapi tantangan sebagai nagari baru definitif. Faktor pendukung kepemimpinan fasilitatif Walinagari, transparansi, serta jejaring yang kuat dengan aktor eksternal dan Faktor penghambat  keterbatasan SDM, kelembagaan yang lemah, serta regulasi yang tidak kontekstual dengan kondisi nagariKata Kunci: tata kelola pemerintahan, colaborative governance