Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Cultural Prejudice against Female’s Bodies in Discriminative Local Regulations: Politicization of Religion and Women NFN Indraswari
Jurnal Perempuan Vol. 19 No. 3 (2014): 2014 Presidential Election, Religion & Status of Women
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34309/jp.v19i3.73

Abstract

This article discusses three main issues i.e. women, politics of identity and religion as well as the relationship among them. The three are binded by cultural prejudice casted upon female bodies, specifically in discriminatory by-laws in 342 regions in Indonesia. The discussion takes place within the framework of Indonesia’s decentralization which has been marked with among other the implementation of public policies which targeting women’s bodies and behavior in the name of morality and religion. The cultural notion is also discussed to provide a better understanding on the complexity of the relationship among the three issues as previously mentioned. This study shows that religion has been used and politicized to ostricised women’s rights and other minorities’ and vulnerable groups’ rights.
DIPLOMASI INDONESIA DALAM MEMBELA KEPENTINGAN TKI DI LUAR NEGERI Sukawarsini Djelantik; Indraswari Indraswari
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 1 (2012)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.622 KB)

Abstract

Diplomasi Indonesia terkait dengan kepentingan pemerintah untuk melindungi warga negaranya di manapun di seluruh dunia. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi diplomasi Indonesia sangat erat kaitannya dengan permasalahan-permasalahan internal yang dihadapi oleh tenaga kerja sejak sebelum keberangkatan sampai kembali ke tempat tujuan. Walaupun demikian, menjadi kewajiban negara untuk melindungi dan membela kepentingan warga-negaranya terlepas dari permasalahan di tanah air. Mengingat permasalahan diplomasi merupakan cerminan permasalahan di dalam negeri, maka aktivitas diplomasi Indonesia selayaknya ditujukan pada masyarakat internasional maupun domestik. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang baik antar instansi pemerintah maupun lembaga-lembaga independen. Selain itu, diplomasi bilateral maupun multilateral diperlukan untuk lebih memperkuat posisi Indonesia. Mengingat perbedaan antar negara yang tajam, maka diplomasi Indonesia menghadapi banyak hambatan, khususnya sistem masing-masing negara yang berbeda. Pemerintah di sejumlah negara industri baru penerima TKW seperti Hong Kong, Taiwan dan Singapura, relatif sudah memperhatikan hak-hak pekerja asing. Namun demikian sistem sosial dan budaya yang berlaku di Malaysia dan Arab Saudi menyebabkan program perlindungan dan komunikasi tidak berjalan. Banyak kasus menunjukkan tertutupnya memungkinkan perwakilan pemerintah mempunyai akses yang lancar dengan para pekerja domestik. Untuk alasan tersebut, pembahasan pada bab ini akan memfokuskan pada persoalan diplomasi yang dihadapi di Malaysia dan Arab Saudi.
Cultural Prejudice against Female’s Bodies in Discriminative Local Regulations: Politicization of Religion and Women NFN Indraswari
Jurnal Perempuan Vol. 19 No. 3 (2014): 2014 Presidential Election, Religion & Status of Women
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34309/jp.v19i3.73

Abstract

This article discusses three main issues i.e. women, politics of identity and religion as well as the relationship among them. The three are binded by cultural prejudice casted upon female bodies, specifically in discriminatory by-laws in 342 regions in Indonesia. The discussion takes place within the framework of Indonesia’s decentralization which has been marked with among other the implementation of public policies which targeting women’s bodies and behavior in the name of morality and religion. The cultural notion is also discussed to provide a better understanding on the complexity of the relationship among the three issues as previously mentioned. This study shows that religion has been used and politicized to ostricised women’s rights and other minorities’ and vulnerable groups’ rights.
Film Sebagai Media Edukasi: Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Kebersihan Lingkungan Elvy Maria Manurung; Sukawarsini Djelantik; Indraswari Indraswari
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 2 (2019): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam Mempersiapkan Masyarakat Menghadapi Era I
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (537.123 KB) | DOI: 10.37695/pkmcsr.v2i0.552

Abstract

Sungai Citarum dinobatkan sebagai salah satu sungai terkotor di dunia. Sungai yang terletak di Jawa Barat ini memiliki peran yang cukup besar bagi kehidupan penduduknya. Selain sebagai sumber air minum, irigasi pertanian, perikanan, pembangkit tenaga listrik untuk kota Bandung, Jakarta, Purwakarta dan sekitarnya, Citarum juga merupakan pemasok air utama untuk kegiatan industri. Lebih dari 27 juta orang memanfaatkan sungai ini sebagai sumber kehidupan, termasuk sekitar 1.500 pabrik yang ada di sekitarnya serta beberapa waduk PLTA. Sudah banyak pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk wilayah sungai Citarum, namun belum Nampak hasil yang signifikan dan belum ada yang menggunakan film sebagai media pendidikan. Film sebagai media pendidikan diharapkan dapat meningkatkan transfer ilmu pengetahuan, mengubah mindset yang selama ini berlaku tentang polusi sungai Citarum –dari yang semula membiarkan bahkan menerima dengan “pasrah” kehidupan yang terpolusi seperti itu—berubah menjadi kesadaran yang lebih meningkat dari masyarakat di tepi sungai Citarum. Film sebagai kritik sosial juga diharapkan dapat mendorong masyarakat di sekitar wilayah sungai Citarum untuk menciptakan sendiri ide-ide kreatif dan gagasan-gagasan baru untuk mengubah lingkungan yang tidak sehat, sebelumnya, menjadi lingkungan yang sehat dengan air bersih sebagai sumber kehidupan. Menggunakan Taxonomy Bloom sebagai kerangka dan strategi pengabdian, pelaksanaan pengabdian ini akan memiliki dua tahapan kegiatan, yaitu aktivitas sayembara dan aktivitas penghargaan (awarding) - pemutaran (movie screening). Aktivitas pertama (UNPAR Movie Award 2019) diadakan mulai bulan Februari sampai Juli 2019. Sayembara UNPAR Movie Award ini ditujukan untuk mahasiswa di Perguruan Tinggi di Bandung dan masyarakat umum. Faktor utama yang dinilai dari pembuatan film adalah kreativitas, orisinalitas, dan pesan yang hendak disampaikan. Dari 65 peserta yang mendaftar, 33 materi film pendek telah diterima oleh panitia, dan sedang dilakukan penilaian terhadap film-film tersebut oleh para juri yang kompeten di bidangnya. Selama proses penjurian, panitia juga telah melakukan movie gathering and film screening, dengan mengundang Jay Subijakto dan Oscar Matulloh sebagai pembicara. Jay merupakan sutradara film dokumenter berjudul “Banda: The Dark Forgotten Trails” yang piawai di bidangnya. Pada acara movie gathering sekaligus technical meeting tersebut, pembicara membagikan tips mengenai cara-cara membuat film pendek (documentary) yang baik. Aktivitas kedua dilaksanakan sesudah pemilihan pemenang diumumkan di bulan Agustus, yaitu mulai bulan September sampai November 2019; dengan melakukan yaitu pemutaran film-film pemenang sayembara di lokasi –kampus UNPAR dan wilayah pemukiman Citarum-- tertentu. Melalui pesan dan nilai-nilai yang disampaikan melalui film-film ini diharapkan masyarakat penonton, khususnya masyarakat di Jawa Barat yang hidup dan dihidupi sungai Citarum, dapat menambah dan meningkatkan aspek kognitif, aspek afektif dan psikomotoriknya. Dengan demikian, kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan dengan sumber air yang bersih sebagai konsumsi keseharian dapat dijiwai dan diterapkan. Pemberdayaan masyarakat di Jawa Barat, khususnya yang bermukim di sepanjang sungai Citarum, dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan dapat ditingkatkan. Pengabdian kepada masyarakat ini direncanakan untuk dilanjutkan di tahun 2020, dengan menayangkan film-film baru (dokumenter atau fiksi –based on true story) hasil produksi bersama dengan masyarakat yang tinggal di wilayah Citarum, untuk diputar di stasiun televisi lokal atau nasional. Dengan begitu, masyarakat diharapkan memiliki pilihan tontonan yang lebih bervariasi dan mengedukasi. Kata kunci: sungai Citarum, film, media pendidikan, pemberdayaan masyarakat
Analisis Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Bandung dengan Pendekatan Pentahelix Kolaborasi Parjuangan Gultom; Gandhi Pawitan; Indraswari Indraswari; Pius Sugeng Prasetyo; Rulyusa Pratikto
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.10968

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi strategi dan kolaborasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Bandung dengan pendektan model pentahelix. Penelitian ini mengunakan medote kualitatif dimana bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, dalam prosedur pengumpulan data dilakukan tiga tahap diantaranya observasi, wawancara, dan dekomentasi, untuk obervasinya mengunakan observasi partisipatif, dimana peneliti akan terlibat ikut serta dengan kegiatan yang dilakukan oleh BNN Kota Bandung, analisis data yang digunakan intractive model yang bersumber miles dan huberman (1984) diantaranya adalah : data collection, data reduction, data display, cunlunsing drawing/verication dan langkah yang terakhir adalah setelah menganalis data peneliti akan melakukan triangulasi, teknik triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan triangulasi dengan metode. Dari hasil yang ditemukan oleh peneliti dalam bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung dengan mitra kerjanya dengan pendekatan model pentahelix diantaranya sebagai berikut: Dapat membantu menjangkau elemen masyarakat yang belum mengentahui tentang sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), khusunya pada rentang usia 15-24 tahun di Kota Bandung, diperkuat dengan adanya surat edaran Gubernur Jawa Barat tentang penguatan (P4GN) dan surat edaran Walikota Bandung tentang optimalisasi pelaksanaan (P4GN), mulai timbulnya kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba lewat program ketahanan keluarga dan kelurahan bersinar serta program pengelolahan informasi dan edukasi remaja teman sebaya anti narkoba,terbentuknya pengiat anti narkoba di wilayah Kota Bandung dalam rangka untuk mensosialisasikan P4GN, mulai aktif melaporkan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat, melalui sinergitas kerja sama yang dilakukan, adanya dorongan untuk berani melakukan tes urine, menjadi langkah awal untuk melakukan pencegahan, mampu menekan penyalahgunaan narkoba.
Content Analysis of Law Number 12/2022 on Sexual Violence based on Due Diligence Framework Indraswari, Indraswari; Poetri, Ashila Aulia; Indraswari
Contemporary Public Administration Review Vol. 1 No. 2 (2024): Contemporary Public Administration Review (CoPAR)
Publisher : Department of Public Administration, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26593/copar.v1i2.7683.61-93

Abstract

This study aims to analyze the contents of Law No. 12/2022 on Sexual Violence Crime (TPKS law). The concept used to analyze the law is the Due Diligence Framework on State Accountability in Eliminating Violence Against Women. The framework consists of five aspects: prevention, protection, prosecution, punishment, and provision of redress and reparation for victims. Through this framework, this study investigates on to what extent the TPKS Law policy can build a comprehensive system to meet the diverse, multi-aspect and multi-dimensional needs of victims of sexual violence and provide justice to htem. The method used in this study is content analysis. The results of this study shows that the TPKS Law fulfils the five aspects of the Due Diligence Framework. However, there are still several challenges, such as the mandated implementing regulations have not yet been passed, law enforcement officials’ poor perspective on gender equality, they do not have a thorough understanding regarding the TPKS Law. Therefore, this study recommends the importance to accelerate the launch of implementing regulations, law enforcement agencies have to form and/or update regulations in respective environments by adapting the provisions in the TPKS Law and accelerate the realization of related infrastructure and funding in Provinces and Regencies/Cities.