Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Jurnal Esensi Hukum
Ronny Indrawan
Universitas Surabaya
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA EB SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI SABU-SABU BERDASARKAN PASAL 114 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA JO. PASAL 44 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Indrawan, Ronny
CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 3, No 1 (2014): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya
Publisher : University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada dewasa ini, tindak pidana narkotika di Indonesiatelah bermanifestasi dalam berbagai bentuk karena tindak pidana narkotikasaat ini sudah menjadi tindak pidana yang bersifat transnasional dandilakukan dengan modus operandi yang sangat tinggi. Menjadi masalahapabila kemudian pelaku maupun korban dalam tindak pidana narkotika itudapat terdiri dari siapa saja dari berbagai kalangan maupun kelompok umur,bahkan sampai anak – anak, sehingga hal ini juga tidak menutupkemungkinan bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika itu adalahorang yang mengalami gangguan jiwa. Terhadap segala bentuk tindakpidana narkotika, dijatuhkan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal terjadiseorang penderita gangguan jiwa yang menjadi perantara dalam jual belisabu-sabu, tentunya tidak hanya melihat pada ketentuan pidananya yangterdapat pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, namun juga harus dilihat ketentuan pada Pasal 44 ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang alasanpenghapusan pidana. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui danmenganalisa apakah EB yang mengalami retardasi mental tetapi menjadiperantara dalam transaksi sabu-sabu atas perintah oknum polisi dapatdikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Pasal 114 ayat (1) UUNarkotika jo. Pasal 44 ayat (1) KUHP. Hasil penelitian hukum inimenunjukkan bahwa EB tidak memiliki kemampuan bertanggung jawabsehingga kepadanya tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidanakarena diterapkan Pasal 44 ayat (1) KUHP sebagai alasan penghapusanpidana.
Pemidanaan Sebagai Ultimum Remidium Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Pada Suatu Transaksi Elektronik Indrawan, Ronny
Esensi Hukum Vol 1 No 1 (2019): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.492 KB) | DOI: 10.35586/esensihukum.v1i1.4

Abstract

This paper discusses the issue concerning the legal protection of consumer rights in transaction activity which at present its development has started to use technology based on computer and telecommunication in cyberspace. This paper argues that in today's era there are often problems related to electronic transactions, especially with regard to consumer rights. Therefore, in providing legal protection against the fulfillment of consumer rights, the study from the perspective of criminal law becomes very important. Furthermore, this paper explains, among other things, the rights of consumers to be protected by criminal law, criminal forms in electronic transactions, the modus operandi of criminals, and applicable criminal sanctions for the perpetrators.
Co-Authors