<![CDATA[Pada dewasa ini, tindak pidana narkotika di Indonesiatelah bermanifestasi dalam berbagai bentuk karena tindak pidana narkotikasaat ini sudah menjadi tindak pidana yang bersifat transnasional dandilakukan dengan modus operandi yang sangat tinggi. Menjadi masalahapabila kemudian pelaku maupun korban dalam tindak pidana narkotika itudapat terdiri dari siapa saja dari berbagai kalangan maupun kelompok umur,bahkan sampai anak â anak, sehingga hal ini juga tidak menutupkemungkinan bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika itu adalahorang yang mengalami gangguan jiwa. Terhadap segala bentuk tindakpidana narkotika, dijatuhkan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal terjadiseorang penderita gangguan jiwa yang menjadi perantara dalam jual belisabu-sabu, tentunya tidak hanya melihat pada ketentuan pidananya yangterdapat pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, namun juga harus dilihat ketentuan pada Pasal 44 ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang alasanpenghapusan pidana. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui danmenganalisa apakah EB yang mengalami retardasi mental tetapi menjadiperantara dalam transaksi sabu-sabu atas perintah oknum polisi dapatdikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Pasal 114 ayat (1) UUNarkotika jo. Pasal 44 ayat (1) KUHP. Hasil penelitian hukum inimenunjukkan bahwa EB tidak memiliki kemampuan bertanggung jawabsehingga kepadanya tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidanakarena diterapkan Pasal 44 ayat (1) KUHP sebagai alasan penghapusanpidana.]]>
Copyrights © 2014
