Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Masyarakat Pesantren dan Resolusi Konflik Ahmad Hasan Afandi
POLITIK Vol 12, No 1 (2016): Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.152 KB)

Abstract

AbstrakMenurut mayoritas kelompok santri, sejatinya, pesantren selalu mengedepankan budaya ta’dzim kepada wibawa seorang ustadz dan kyai, lebih-lebih adanya bingkai normatif yang mengikat, seperti ajaran kitab Ta’lim al-Muta’alim, yang tidak memungkinkan terjadinya konflik di dalamnya. Akan tetapi, yang terjadi, dinamika sosial pesantren yang masih menerapkan sistem manajemen pengelolaan sumber-sumber potensi berdasarkan figur seorang kyai (sebagai suatu panutan sekaligus pengambil kebijakan), sejatinya sangat rentan bagi tumbuhkembangnya sebuah konflik. Seperti yang banyak terjadi di pesantren-pesantren tradisional dan semi-modern, konflik terjadi, utamanya ketika sang kyai yang berposisi sebagai pendiri sekaligus pemilik pesantren meninggal dunia,atau ketika kyai pesantren, pendiri atau yang melanjutkan, para ustadz, pengasuh, atau juga para keluarga ikut melibatkan diri pada urusan di luar pesantren, misalnya kenegaraan, politik dan lain lain. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan teori penyelesaian sengketa,  maka, tampak dengan jelas betapa penyelesaian resolusi konflik di pesantren seringkali ditempuh dengan cara-cara yang unik, di antaranya lewat perkawinan antar pesantren, istighotsah, haul dan akhirussanah. Dengan tahapan resolusi konflik melalui jalan silaturrahmi sebagai proses pencegahan konflik, bahtsul matsa’il sebagai proses penekanan dan peyekatan konflik, Tabayun sebagai proses pengaturan dan pengelolaan konflik serta islah sebagai proses akhir penyelesaian konflik.Kata Kunci : Resolusi, Konflik, Masyarakat, PesantrenAbstractAccording to the majority religious groups, in truth, always give priority boarding to the authority ta’dzim culture and a religious teacher Kyai, the more their binding normative frame, such as the doctrine of al-Muta’alim Ta’lim book, which does not allow the conflict in it. However, that happens, the social dynamics of schools that still apply the system of management of the potential sources based on a figure of clerics (as a role model at the same time policy makers), is actually very vulnerable to tumbuhkembangnya a conflict. As is the case in traditional Islamic boarding schools and semi-modern, conflicts occur, especially when the clerics who plays as the founder and owner of boarding dies, or when the pesantren, the founder or the resume, the teachers, caregivers, or also the family become involved in affairs outside of schools, for example, state, politics and others. By using descriptive analysis method with dispute resolution theory, then, is clearly visible how the settlement of conflict resolution in schools are often taken with unique ways, including through intermarriage boarding, istighotsah, haul and akhirussanah. By stage of conflict resolution through the streets silaturrahmi as a process of conflict prevention, bahtsul matsa’il as the emphasis and peyekatan conflict, Tabayun as the process of setting and managing conflict and reconciliation as the final process of conflict resolution.Keywords: Resolution, Conflict, Community, Pesantren
Pengaruh Kepemimpinan Partisipatif Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Desa Mergobener Desi Nur Vitasari; Ahmad Hasan Afandi; Tri Ratna Rinayuhani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1967

Abstract

Pelayanan publik menjadi salah satu indikator utama kualitas tata kelola pemerintahan desa karena berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan membangun kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kepemimpinan partisipatif terhadap kualitas pelayanan publik di Desa Mergobener, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif, melibatkan 96 responden yang dipilih melalui teknik simple random sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner berskala Likert lima poin dengan tiga indikator kepemimpinan partisipatif dan tiga indikator kualitas pelayanan publik. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier sederhana melalui SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan partisipatif berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik dengan kontribusi sebesar 81,9%, di mana keterlibatan pegawai, komunikasi dua arah, dan pemberdayaan aparatur menjadi faktor dominan. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan budaya partisipatif, peningkatan kapasitas aparatur, dan optimalisasi mekanisme partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pelayanan publik desa yang responsif, transparan, dan akuntabel.  
POLA HUBUNGAN BPCB, KEPALA DESA, DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SITUS KUMITIR (Studi Kasus Tentang Pembagian Hak dan Wewenang): (Studi Kasus Tentang Pembagian Hak dan Wewenang) Anisa Febrianti; Ahmad Hasan Afandi; Jenny Yudha Utama
PAWITRA KOMUNIKA : Jurnal Komunikasi dan Sosial Humaniora Vol 3 No 1 (2022): Volume 3 nomor 1 Juni 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Majapahit

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Situs Kumitir merupakan situs cagar budaya yang baru ditemukan pada tahun 2019 yang terletak di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Situs ini ditemukan oleh salah satu perajin batu bata Desa Kumitir, berupa dinding talud sepanjang 21m. Pelaksanaan ekskavasi Situs Kumitir dilakukan dalam beberapa tahap. Dalam pelaksanaan ekskavasi tersebut perlu memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh BPCB, Kepala Desa dan juga masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagimana pola hubungan antara BPCB, Kepala Desa dan masyarakat, serta bagaimana pembagian hak dan wewenangnya. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori interaksi sosial dari Georg Simmel untuk mengetahui hubungan BPCB, Kepala Desa dan masyarakat. Serta partisipasi Arnstein untuk menganalisis pemenuhan hak yang dimiliki oleh masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah hubungan yang terjadi antara BPCB, Kepala Desa, dan masyarakat merupakan interaksi sosial kerjasama. Hubungan BPCB dengan masyaakat merupakan hubungan subordinat dibawah peraturan, yang harus dipatuhi oleh kedua aktor. Hubungan BPCB dengan Kepala Desa yaitu subordinat dibawah individu. Sedangkan Kepala Desa dengan masyarakat meupakan hubungan subordinat dibawah kelompok. Pembagian hak yang dimiliki oleh BPCB dan masyarakat diatur dalam Undang-Undang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010, sedangkan hak yang dimiliki oleh Kepala Desa tertuang pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.