Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

OPTIMALISASI KETAHANAN KELUARGA MELALUI NILAI-NILAI AGAMA SEBAGAI BASIS PENDIDIKAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Dedi Junaedi; Sahliah Sahliah; Nandang Rukanda; Tamtam Kamaluddin
Pedagogik : Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh Vol 8, No 2, Oktober (2021)
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (21.975 KB) | DOI: 10.37598/pjpp.v8i2, Oktober.912

Abstract

Melihat kondisi masa covid-19 ditambah lagi dengan beragamnya paham di Indonesia sehingga bermunculan salah satunya, paham radikalisme Islam dapat berkembang di sekolah-sekolah umum melalui guru agama dan kegiatan keagamaan. Hal ini terjadi karena kontrol terhadap materi agama dan kerja guru agama tidak cukup kuat untuk menutup celah masuknya paham radikal. Akibatnya, peran ayah dan ibu  harus berperan aktif mendampingi anak ketika di rumah atau di luar rumah sebagai basis pendidikan. Penelitian-penelitian  yang sudah dilakukan hanya berfokus pada radikalisme dan nilai-nilai agama Islam yang terjadi pada masyarakat, belum ada yang khusus membahas mengenai bagaimana nilai-nilai Islam mewarnai ketahanan keluarga dalam menangkal radikalisme sejak dini di masa covid-19 pada. Inilah yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa optimalisasi ketahanan keluarga melalui nilai-nilai agama sebagai basis pendidikan di tengah pendemi Covid1-9 meliputi: (1) peran keluarga, (2) pendidikan tauhid dan akhlak, (3) pendidikan Alquran, (4) pendidikan tentang sosial kemasyarakatan. Adapun rekomendasi untuk pemerintah harus senantiasa memberdayakan institusi keluarga khususnya orang tua harus lebih serius mendidik anak dari sejak dini menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam kegiatan sehari-hari yang berlandasan terhadap  al Quran hadits dan lebih mengoptimalkan dalam menghadapi permasalah covid-19 untuk mencegah munculnya radikalisme di dalam keluarga.
Kemampuan Powder Activated Carbon dalam Menurunkan Kadar Besi Total pada Air Sumur Bor di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2016 Sahliah Sahliah; Munawar Raharja; Syarifudin A.
JURNAL KESEHATAN LINGKUNGAN: Jurnal dan Aplikasi Teknik Kesehatan Lingkungan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Kesehatan Lingkungan Volume 14 No. 1, Januari 2017
Publisher : Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Jurusan Kesehatan Lingkungan Banjarbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (669.055 KB) | DOI: 10.31964/jkl.v14i1.58

Abstract

Abstract: Powder Activated Carbon Capability In Reducing Total Iron Content In Borehole Well Water In Astambul District Banjar Regency Year 2016. Borehole well water in Astambul Regency is proved containing total iron content with physical characteristics such as the yellow-colored deposits and malodorous smell, then it should be do water processing first, which one alternative is using powder activated carbon. This study aims to find out total iron content in borehole well water after given a treatment by adding powder activated carbon according dose variance and contact time. Dependence variable of this study (total iron content), independence variable (variance and contact time with jar test method). This study is true experimental in nature. The study sample is a resident’s borehole well water in Tambak Danau Village Astambul District Banjar Regency. Data analysis is using Two-Way Anova statistical test. The study results total iron content in borehole well water before processing 3.35 mg/L Fe, after processing the decreasing result to the highest dose variance 0.8 gr/L and contact time 30 minutes results to 0.46 mg/L Fe with declining percentage is 76.64%. The statistical test result in p-value 0.000 < alpha value 0.05. It means, there is a difference in the decrease of total iron content due dose variance and contact time variance. Meanwhile the result of dose*time p-value 0.354 > alpha value 0.05. It means, there is no difference in the decrease of total iron content due to the powder activated carbon dose and contact time variance interaction. Keywords: Total iron content; activated carbon.
HUKUM PELAKSANAAN PELUNASAN HUTANG PIUTANG DENGAN MENGGUNAKAN TENAGA MENURUT IMAM MALIK (Studi Kasus Di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan) Lisma Yanti Harahap; Sahmiar Pulungan; Sahliah Sahliah
ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Vol 2, No 1 (2019): Juli-Desember 2019
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Beragam cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan semakin beragam pula kebutuhan dan menciptakan lapangan kerja baru dan usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh setiap manusia. Kendala yang sering digaungkan adalah berkaitan dengan modal sebagai uang awal untuk memulai usaha, bagi mereka yang ingin melakukan usaha, Terdapat juga masyarakat yang harus berkutat untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja. Salah satu yang menjadi kebiasaan untuk mendapatkan modal adalah dengan cara berhutang, karena berhutang bagi sebagian kalangan masih dianggap mulia apabila dibandingkan dengan meminta-minta. Tidak semua manusia mempunyai kemampuan dan rezeky yang sama, sehingga dalam bermu’amalah  kepada satu orang kepada orang lainnya, dengan adanya status yang tetap mengenai kepemilikan, yakni peminjam harus mengembalikan benda atau uang yang dipinjam sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan terdapat satu kebiasaan tentang pengembalian uang yang dipinjam, yakni apabila peminjam tidak sanggup mengembalikan sejumlah uang yang bdipinjam, maka ia diharuskan untuk mengembaikannya dengan cara beekrja atau memberikan tenaga kepada kepada pemberi pinjaman. Menurut Imam Maiki, praktik yang terjadi tersebut hukumnya haram, karena dianggap bagian dari riba, karena mengambil keuntungan dari orang lain, meskipun secara kasat mata ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah, tapi bagi Imam Malik itu merupakan perbuatan yang terlarang dalam pangdangan agama Islam, pola transaksi seperti ini bisa menimbulkan penzhaliman antara sesama muslim.
HUKUM PELAKSANAAN PELUNASAN HUTANG PIUTANG DENGAN MENGGUNAKAN TENAGA MENURUT IMAM MALIK (Studi Kasus Di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan) Lisma Yanti Harahap; Sahmiar Pulungan; Sahliah Sahliah
ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Vol 2, No 1 (2019): Juli-Desember 2019
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/iblr.v2i1.6511

Abstract

Beragam cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan semakin beragam pula kebutuhan dan menciptakan lapangan kerja baru dan usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh setiap manusia. Kendala yang sering digaungkan adalah berkaitan dengan modal sebagai uang awal untuk memulai usaha, bagi mereka yang ingin melakukan usaha, Terdapat juga masyarakat yang harus berkutat untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja. Salah satu yang menjadi kebiasaan untuk mendapatkan modal adalah dengan cara berhutang, karena berhutang bagi sebagian kalangan masih dianggap mulia apabila dibandingkan dengan meminta-minta. Tidak semua manusia mempunyai kemampuan dan rezeky yang sama, sehingga dalam bermu’amalah  kepada satu orang kepada orang lainnya, dengan adanya status yang tetap mengenai kepemilikan, yakni peminjam harus mengembalikan benda atau uang yang dipinjam sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan terdapat satu kebiasaan tentang pengembalian uang yang dipinjam, yakni apabila peminjam tidak sanggup mengembalikan sejumlah uang yang bdipinjam, maka ia diharuskan untuk mengembaikannya dengan cara beekrja atau memberikan tenaga kepada kepada pemberi pinjaman. Menurut Imam Maiki, praktik yang terjadi tersebut hukumnya haram, karena dianggap bagian dari riba, karena mengambil keuntungan dari orang lain, meskipun secara kasat mata ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah, tapi bagi Imam Malik itu merupakan perbuatan yang terlarang dalam pangdangan agama Islam, pola transaksi seperti ini bisa menimbulkan penzhaliman antara sesama muslim.
CHARGING CAR RENTAL COSTS DURING POST-ACCIDENT REPAIR PERIOD FROM WAHBAH AZ-ZUHAILI'S PERSPECTIVE (CASE STUDY OF CAR RENTAL COMPANIES IN MEDAN TEMBUNG) Afrison Ardanis Siregar; Sahliah Sahliah
Journal Analytica Islamica Vol 14, No 2 (2025): ANALYTICA ISLAMICA
Publisher : Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jai.v14i2.26575

Abstract

This study explores the imposition of car rental fees during post-accident repair periods from the perspective of Wahbah Az-Zuhaili, with a focus on car rental companies operating in Medan Tembung. The primary objective is to examine the risk-sharing arrangements between the renter and the vehicle owner, as well as the consequences arising from accidents involving rented vehicles. The study further analyzes the compatibility of the risk coverage system implemented by rental companies with the principles of the ijarah ‘ala al-manfa'ah contract, as interpreted by Wahbah Az-Zuhaili. A qualitative research method with a normative-empirical analysis approach was employed. The findings reveal that rental companies, specifically Zahri Rental, place full liability on renters for vehicle damages even when not caused by renter negligence. Renters are also required to pay additional rental fees while the vehicle is under insurance repair, despite having already covered the insurance claim. This policy is driven by the substantial financial losses incurred by Zahri Rental due to idle vehicles that cannot be rented out during repairs. Although intended to mitigate company losses, this practice does not fully align with the principles of ijarah ‘ala al-manfa'ah, which emphasize a balanced benefit between the renter and the rental owner.
LEGAL REVIEW OF THE RIGHTS OF ONLINE MOTORCYCLE JEK DRIVERS TO HOLIDAY BONUSES IN EMPLOYMENT RELATIONS BASED ON CIRCULAR LETTER OF THE MINISTER OF MANPOWER NO. M/3//HK.04.III/2025 Kamaluddin Simamora; Sahliah Sahliah
Journal Analytica Islamica Vol 15, No 1 (2026): ANALYTICA ISLAMICA
Publisher : Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jai.v15i1.28617

Abstract

The rapid expansion of application-based transportation has transformed employment relations in Indonesia, particularly in the digital partnership model between platform companies and online motorcycle taxi drivers. Unlike formal workers, online drivers are categorized as partners, thereby excluding them from structural entitlements such as religious holiday allowances (THR) under Minister of Manpower Regulation No. 6 of 2016. In 2025, the government issued Circular Letter of the Minister of Manpower No. M/3/HK.04.00/III/2025 encouraging platform companies to provide a religious holiday bonus equivalent to 20% of drivers’ average annual net income. This study aims to analyze the juridical status of the holiday bonus within Indonesia’s labor law framework and to examine its implementation and fairness in Medan City. Employing a normative-empirical method with a qualitative approach, this research integrates regulatory analysis, doctrinal legal review, and field interviews with online motorcycle taxi drivers. The findings indicate that the partnership status limits drivers’ formal labor rights; however, the ministerial circular represents an initial state intervention toward enhancing protection for workers in the digital informal sector. Empirical data reveal inconsistencies in implementation, lack of transparency, and disparities in bonus distribution, leading to perceptions of distributive injustice. The study contributes to labor law discourse by highlighting the need for clearer regulatory frameworks governing digital platform workers and strengthening legal protection mechanisms in Indonesia’s evolving gig economy.
LIABILITY FOR DAMAGE IN IPHONE LEASING AGREEMENTS FROM THE PERSPECTIVE OF THE COMPILATION OF SHARIA ECONOMIC LAW: A CASE STUDY IN MEDAN JOHOR Dea Livia; Sahliah Sahliah
Journal Analytica Islamica Vol 15, No 1 (2026): ANALYTICA ISLAMICA
Publisher : Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jai.v15i1.28566

Abstract

This study examines liability for damage in iPhone rental practices in Medan Johor based on the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). The phenomenon of iPhone rental is growing among young people, creative workers, and business people due to lifestyle and work needs. However, this practice often gives rise to disputes, especially when damage occurs to the rented item. This study aims to analyze the practice of iPhone rental in Medan Johor and examine the division of liability for damage to rented items based on the provisions of the KHES. The research method used is empirical juridical with a field study approach and literature review. Data were collected through interviews, observations, and documentation to obtain an empirical picture supported by normative analysis. The results show that according to the KHES, the lessee is responsible for damage caused by negligence, carelessness, or misuse, while damage arising from inherent defects, technical factors, or factors beyond the control of the lessee is the responsibility of the lessor. The case analysis shows differences in liability according to the cause of the damage, making it important for the parties to draft a detailed agreement. This research emphasizes the urgency of implementing the principles of justice, transparency, and good faith in ijarah contracts, especially for high-value modern electronic goods such as iPhones, so that legal certainty and protection for both parties can be guaranteed.