Sitti Fatimah
Program Studi Ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Yapis, Papua

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Rumah Pintar Mosso Anak Ujung Negeri Irianto Irianto; Iis Roin Widiati; Reni Rochmawati; Didi S.S. Mabui; Sitti Fatimah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Hasanuddin (JPMH) Vol.3. No.1. Maret 2022
Publisher : Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (940.211 KB) | DOI: 10.20956/jpmh.v3i1.18589

Abstract

Jayapura City is also a border area with foreign countries. In this city there is a village that is at the very end and directly borders the country of Papua New Guinea, namely Kampung Mosso. This village lacks educational facilities and infrastructure. This causes people's literacy skills are still lacking.The Mosso Children's Reading House in Ujung Negeri is an activity to build a library or reading garden at PAUD Florencia and PKBM (Center for Community Learning Activities) and provide lessons to children aged 4-12 years who have dropped out of school or are illiterate communities in Mosso Village, Muara Tami District, Jayapura City.The library will be opened six times a week, every Monday to Saturday, as well as mentoring activities will be held five times a week, every Monday to Friday, for 6 weeks. All activities from library construction to the mentoring process as well as the teaching and learning process were carried out by the team together with volunteers in the activities of the Ujung Negeri Mosso Children's Reading House. This activity is an effort made by Yapis Papua University students and is clear evidence that Yapis Papua University contributes to improving the quality of human resources in the community of Mosso Village, Jayapura City, NKRI - PNG Border.
Kinerja Legislatif: Studi Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Periode 2014-2019 Siti Fatimah; Anirwan Anirwan
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 4 No 2 (2022): JGLP, NOVEMBER 2022
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v4i2.425

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peningkatan kinerja Anggota DPRD dan Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Periode 2014-2019 berdasarkan fungsi legilasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bersifat eksplorasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan non probability sampling yang ditentukan dengan teknik purposive sampling, maka sampel penelitian ini sebanyak 22 orang dari 30 Anggota DPRD. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara secara terstruktur atau semi terstruktur memakai instrumen kuesioner yang ditunjang dengan data sekunder dan dokumentasi baik berupa dokumen kebijakan/program, dan hasil laporan. Data hasil penelitian dianalisis dengan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dalam menjalankan fungsi-fungsi DPRD sudah berjalan baik. Hal itu terlihat dengan adanya peningkatan kapasitas Anggota DPRD melalui pemberian Bimtek dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang struktur proses perencanaan dan penganggaran APBD sangat tinggi; tingkat kedisiplinan Anggota DPRD cukup tinggi melalui keaktifan dalam rapat-rapat dan keaktifan dalam menggunakan hak menyampaikan usulan dan pendapat cukup tinggi; kinerja Anggota DPRD didukung dengan kesiapan dokumen rapat sebelum rapat dilaksanakan dan didukung dengan Tenaga Ahli Keuangan dan Pemerintahan serta Tenaga Ahli masing-masing Fraksi sesuai dengan kebutuhan dalam menajalankan kinerjanya. Sedangkan pelaksanaan fungsi Anggota DPRD cukup tinggi dengan produktifitas penetapan Perda dalam pelaksanaan fungsi legislasi telah menetapkan Perda pada tahun 2016 sebanyak 10 Perda, tahun 2017 sebanyak 16 Perda, tahun 2018 10 Perda dan tahun 2019 sebanyak 6 Perda. Pada fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD, Anggota DPRD pada umumnya sudah pernah terlibat pembahasan KUA, PPAS, RKA SKPD dan RAPBD serta melakukan rapat-rapat kordinasi dengan pihak pemerintah maupun penyerapan aspirasi masyarakat melalui rapat dikomisi dan rapat dengar pendapat.