Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : solusi

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2010-2012) Abdul Karim
Solusi Vol 15, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slsi.v15i2.2038

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 kabupaten/ kola yang ada di Provmsi Jawa Tengah. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD pada tahun 20I0-2012 serta Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2009-2012 yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah maupun Bappeda Provinsi Jawa Tengab. Metode pengambilan data menggunakan teknik purposive sampling dengan mengambil selurub populasi. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Sedangkan, Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Khusus (OAK) tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Bagi Pemerintah Daerah diharapkan selalu meningkatkan komponen-komponen PAD agar PAD dapat meningkat sehingga alokasi untuk belanja modal dapat ditarnbah dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat.Kata Kunci : Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
PENILAIAN KESEHATAN PD. BPR BKK DAN PD. BKK PADA SUB BAGIAN BUMD BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH Abdul Karim
Solusi Vol 9, No 4 (2010)
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slsi.v9i4.1997

Abstract

Di dalam dunia kerja banyak sekali kita temui berbagai macam badan usaha. Diantaranya adalah lambaga atau instansi pemerintahan. Lembaga pemerintahan pun ada banyak sekali, salah satunya adalah Kantor Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah. Kantor Pemerintah Propinsi adalah instansi dimana sebagian besar kegiatannya untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perusahaan negara dalam hal ini adalah Badan Umum Milik Daerah (BUMD}, dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, serta bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lain seperti Bank Indonesia untuk mengatur perekonomian dan menjalankan roda pemerintahan di Jawa Tengah khususnya. Pemerintah Propinsi juga merupakan Badan Pembina bagi perusahaan - perusahaan daerah.
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAh, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2010-2012) Abdul Karim
Solusi Vol 15, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slsi.v15i3.2050

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD pada tahun 2010-2012 serta Data PDRB Atas Dasar Harga K.onstan pada tahun 2009-2012 yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah maupun Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Metode pengambilan data menggunakan teknik purposive sampling dengan rnengambil seluruh populasi. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji t, uji F, dan uji koefisien detenninasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Sedangkan, Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak betpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Bagi Pemerintah Daerah diharapkan selalu meningkatkan komponen--komponen PAD agar PAD dapat meningkat sehingga alokasi untuk belanja modal dapat ditambah dan dapat menguraogi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat.Kata Kunci : Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonom.i, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus
Dinamika Blockholders dan Audit Fees pada Perusahaan Keluarga Windasari Rachmawati; Abdul Karim; Abdul Manan; Hani Krisnawati
Solusi Vol. 24 No. 2 (2026): April
Publisher : Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slsi.v24i2.14016

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana struktur kepemilikan blockholders memengaruhi penetapan audit fees pada perusahaan keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan keluarga dipilih sebagai konteks penelitian karena karakter kepemilikan yang terkonsentrasi berpotensi menciptakan dinamika tata kelola yang kompleks serta meningkatkan risiko konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel pada perusahaan keluarga sektor consumer cyclicals dan consumer non-cyclicals selama periode 2021–2024. Data diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan auditan yang dipublikasikan secara resmi. Audit fees diukur menggunakan logaritma natural biaya audit eksternal, sementara karakteristik blockholders direpresentasikan melalui keberadaan dan jumlah pemegang saham besar selain pemegang saham pengendali utama. Homogenitas kepemilikan keluarga diuji sebagai variabel moderasi untuk menangkap potensi dominasi pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan blockholders berasosiasi positif dengan audit fees, yang mengindikasikan bahwa auditor memandang kehadiran pemegang saham besar tambahan sebagai sumber peningkatan kompleksitas dan risiko tata kelola. Sebaliknya, jumlah blockholders tidak terbukti memengaruhi audit fees secara signifikan. Temuan lainnya menunjukkan bahwa homogenitas kepemilikan keluarga memperkuat hubungan antara keberadaan blockholders dan audit fees. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa pola dan karakter pengendalian kepemilikan lebih berperan dalam penilaian risiko audit dibandingkan sekadar jumlah pemegang saham besar.