Iwan Satriawan
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia Iwan Satriawan; Tanto Lailam
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i1.871

Abstract

Kasus-kasus suap dan pelanggaran kode etik yang terjadi pada hakim konstitusi menimbulkan pertanyaan serius tentang kualitas independensi dan integritas dari hakim Konstitusi yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akar permasalahan yang terjadi pada kasus-kasus yang terjadi pada hakim MK dan secara spesifik mengevaluasi mekanisme seleksi pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia dan bagaimanakah implikasinya terhadap independensi dan integritas hakim konstitusi. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi model mekanisme seleksi yang lebih baik, transparan, dan akuntabel dalam seleksi hakim MK agar menghasilkan hakim yang lebih independen dan berintegritas. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui interview dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya korelasi yang signifikan antara mekanisme seleksi hakim konstitusi dan kualitas dari hakim konstitusi yang lahir dari mekanisme tersebut. Dengan proses yang baik dan transparan, akan melahirkan hakim yang berintegritas dan independen. Selain itu juga, kompetensi hakim mempengaruhi kinerja dari hakim konstitusi itu sendiri. Penelitian juga menyimpulkan bahwa dengan mekanisme seleksi hakim konstisusi yang cenderung tertutup dan tidak akuntabel akan melahirkan hakim konstitusi yang tidak berintegritas dan tidak independen.
Paradigm Shift in Nomination Thresholds and Electoral Justice Reconstruction: An Analysis of Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 Junaidin; Iwan Satriawan; Nanik Prasetyoningsih
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.7100

Abstract

This research aims to comprehensively examine the ratio decidendi of Constitutional Court (MK) Decision Number 60/PUU-XXII/2024, focusing on its relevance to the theory of electoral justice. This research uses a descriptive-analytical normative legal approach, a literature review of primary and secondary legal materials, and an in-depth qualitative analysis. The main findings indicate that Constitutional Court (MK) Decision Number 60/PUU-XXII/2024 marks a fundamental paradigm shift in determining regional head nomination thresholds, moving from a seat/vote acquisition basis to a population size basis, which aims to reconstruct procedural and distributive justice in the electoral system. This shift addresses distortions in nomination access that previously favoured established parties, creating a more level playing field and enhancing representation and choice for voters. The usefulness of this research is to help understand how nomination thresholds can cause procedural injustice and how judicial intervention can correct these distortions. By examining the shift in thresholds to a population basis, this research highlights how the Constitutional Court's decision can change the philosophy of nominations, encourage healthier participation and competition, and strengthen the legitimacy of election results. It also shows how court decisions can reshape the distribution of political opportunities.