Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cakrawala Pendidikan INFORMASI Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Studi Komunikasi Didaktika: Jurnal Kependidikan
Budi Mulyono
Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta
Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pendidikan kewarganegaraan untuk sekolah menengah pertama: Tinjauan filosofis, sosiologis, yuridis, dan psikologis Budi Mulyono
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (768.188 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v1i2.12719

Abstract

Artikel ini membahas tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang diselenggarakan di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilihat dari tinjauan filosofis, sosiologis, yuridis, dan psikologis.Sebagai program kurikuler, pendidikan Kewarganegaraan menjadi satu mata pelajaran di sekolah dasar dan menengah yang memiliki tugas profesional untuk membina siswa agar menjadi generasi penerus yang sebagaimana diharapkan bangsa dan negara dalam konteks pembinaan generasi muda menjadi seorang warga negara yang baik. Oleh karenanya pendidikan kewarganegaran khususnya di jenjang SMP mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “value based education”. Secara filosofis pendidikan kewarganegaraan memiliki visi holistik-eklektis yang memadukan secara serasi pandangan perenialisme, esensialisme, progresifisme, dan sosiorekonstruksionisme dalam konteks keindonesiaan. Secara sosiologis, dalam teori perkembangan sosial Ericson anak usia SMP berada pada tingkat tingkat 5, Identity vs Role Confusion, dimana remaja sedang dalam usaha sedang mencari jati dirinya. Anak-anak remaja perlu diberi kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai cara untuk memahami identitas dirinya. Secara yuridis, Menurut Permendikbud No. 58 Tahun 2014, secara umum tujuan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen, dan tanggungjawab kewarganegaraan (civic confidence, civic committment, and civic responsibility); (2) pengetahuan kewarganegaraan; (3) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (civic competence and civic responsibility). Secara psikologis, masa remaja awal (Usia SMP) sudah mencapai tahap operasi formal. Pada usia ini secara mental anak telah dapat berpkir logis tentang berbagai gagasan yang abstrak. Dengan kata lain, berpikir operasi formal lebih bersifat hipotesis dan abstrak serta sistematis dan ilmiah dalam memecahkan masalah daripada berpikir konkrit.
Online civic engagement through social media: An analysis of twitter big data Budi Mulyono; Idrus Affandi; Karim Suryadi; Cecep Darmawan
Jurnal Cakrawala Pendidikan Vol 42, No 1 (2023): Cakrawala Pendidikan (February 2023)
Publisher : LPMPP Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/cp.v42i1.54201

Abstract

The development of social media and internet networks has stimulated new scientific interest in terms of online civic engagement, resulting in a redefinition of deliberative politics and the public sphere. On the other hand, all aspects of human life today have been translated into big data and recorded in their activities on social media. The shift from using humans as the unit of study to using algorithms creates a new problem for academics in social science. This online civic engagement research aims to find out the topic of discourse for digital citizens in the discourse of moving the nation's capital city (IKN) and what the ideology behind the discourse is by utilizing Twitter big data. This study used a mixed method with a sequential explanatory design type. The quantitative method used is topic modeling with the Latent Dirichlet Allocation (LDA) technique, while the qualitative method used is the Critical Discourse Analysis (CDA) method from Norman Fairclough, who sees language as a practice of power. Findings from the topic modeling analysis revealed that there were four themes in the IKN discourse: agreeing to move the state capital, objecting to move the state capital, supporting the discourse on moving the state capital, and the fourth theme, law and eradication of corruption. From the results of critical discourse analysis, it is known that there is a diametrical division in the IKN issue as a result of identity politics that emerged after the 2014 Presidential Election. In every discussion on the IKN discourse, there is a conflict between Islamic populism and Nationalist-Secular populism.
Sexual violence in the discourse of digital citizens: Strengthening the concept of digital citizenship as online civic engagement Budi Mulyono
Informasi Vol 53, No 1 (2023): Informasi
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/informasi.v53i1.61294

Abstract

Cases of sexual violence frequently exposed on social media have sparked intense discussions among digital citizens. This phenomenon has given rise to new patterns of participation in the digital public sphere, indicating progress in efficiently and effectively expressing public aspirations through online civic engagement. Thus, online citizen engagement further strengthens the concept of digital citizenship as an active participation form in the digital world. In this study, the topic modeling method is utilized as a machine learning approach with statistical methods to identify topics within large, unstructured document collections. The applied topic modeling method is Latent Dirichlet Allocation (LDA), using data collected from Twitter through crawling big data using the Twitter API. The results of this research reveal the discourse on sexual violence discussed by citizens with seven topics, namely: 1) Indonesia's sexual violence emergency; 2) Support for the enactment of the Draft Law on the Prevention of Sexual Violence, opposing parties against the Draft Law on the Prevention of Sexual Violence; 3) Pros and cons of Minister of Education and Culture and Research and Technology Regulation No. 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education; 4) Sexual violence as sadistic behavior; 5) Sexual violence on campuses and in Islamic boarding schools; 6) Support for Minister of Education and Culture and Research and Technology Regulation No. 30 of 2021 for the prevention and handling of sexual violence on campuses; and 7) Stop sexual violence against children and women. From the analysis of the topic modeling results, it is evident that with a good understanding of citizen engagement facilitated by technology, the younger generation can develop digital citizenship in the practice of online civic engagement.
Peran Kewarganegaraan Digital Dalam Pembentukan Etika Penggunaan Artificial Intelligence: Systematic Literature Review Roul Alvaro Prasetyo; Budi Mulyono; Wahyu Cahyana Putra
Didaktika: Jurnal Kependidikan Vol. 14 No. 4 Nopember (2025): Didaktika Jurnal Kependidikan
Publisher : South Sulawesi Education Development (SSED)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58230/27454312.3074

Abstract

Masifnya penggunaan Artificial Intelligence (AI) telah menimbulkan tantangan etis yang cukup signifikan dalam berbagai bidang, terutama pendidikan, sehingga memerlukan adanya sebuah kerangka kerja untuk membentuk etika penggunaan Artificial Intelligence (AI) yang bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyintesis peran konseptual kewarganegaraan digital (digital citizenship) dalam pembentukan etika penggunaan Artificial Intelligence (AI). Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) terhadap 10 artikel terpilih dari basis data Scopus yang terbit antara tahun 2021-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewarganegaraan digital (digital citizenship) memiliki peranan yang fundamental sebagai sebuah kerangka kerja konseptual untuk membentuk etika penggunaan Artificial Intelligence (AI). Prinsip-prinsip kewarganegaraan digital (digital citizenship) seperti tanggung jawab, empati digital, dan kesadaran privasi sebagai jawaban langsung terhadap tantangan etis yang ditimbulkan oleh Artificial Intelligence (AI) seperti plagiarisme, disinformasi, dan bias algoritmik. Pendekatan untuk mengatasi tantangan dari penggunaan Artificial Intelligence (AI) tidak cukup jika hanya bersifat teknis atau regulatif, melainkan harus berakar pada pembentukan kompetensi kewarganegaraan digital (digital citizenship competence). Penelitian ini dapat memberikan landasan teoretis yang kuat bagi para pendidik dan pembuat kebijakan bahwa untuk membentuk etika penggunaan Artificial Intelligence (AI) yang efektif maka harus diintegrasikan secara inheren ke dalam kurikulum bukan sebagai sebuah entitas yang terpisah.
Digital citizenship's ambiguity in cancel culture: from moral activism to cyberbullying Yunita Sari; Budi Mulyono; Mukhamad Murdiono; Suyato Suyato
Jurnal Studi Komunikasi Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : Faculty of Communications Science, Dr. Soetomo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jsk.v10i1.11210

Abstract

This study analysed critical discourse on digital citizens' comments regarding the Ridwan Kamil-Lisa Mariana case and interprets the concept of digital citizenship. This study used a qualitative approach with Fairclough's Critical Discourse Analysis (text, discourse practice, and socio-cultural practice). Data was collected using netnography techniques from 4,289 comments on the YouTube platform from six news and entertainment channels. The data was processed with NVivo 15 and visualised through matrix coding queries and word clouds. The results of the study show: 1. Critical discourse analysis on the text dimension shows that digital citizens' comments often use religious and moral diction such as ‘adultery’, ‘sin’, ‘mistress’, ‘cheap’, which function as labelling and symbolic punishment. The discourse practice dimension shows that comments easily spread following viral trends, so that emotional opinions are more quickly accepted than clarifications, resulting in moral activism turning into collective surveillance. The socio-cultural dimension is related to religious culture and social control in Indonesia, but in the digital space, these values have changed into mass pressure and digital vigilantism. 2. The shift from activism to bullying occurs due to virality, accompanied by negative labelling and religious undertones. Digital citizens tend to ignore four crucial elements related to digital citizenship, such as ethics, law, literacy, and rights and responsibilities. Therefore, these four elements need to be strengthened so that online participation does not turn into bullying.
Co-Authors Cecep Darmawan Idrus Affandi Karim Suryadi Mukhamad Murdiono Roul Alvaro Prasetyo Suyato Suyato Wahyu Cahyana Putra Yunita Sari