Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cakrawala Pendidikan INFORMASI Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Didaktika: Jurnal Kependidikan Edueksos: Journal Pendidikan Sosial dan Ekonomi
Budi Mulyono
Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Pendidikan kewarganegaraan untuk sekolah menengah pertama: Tinjauan filosofis, sosiologis, yuridis, dan psikologis Budi Mulyono
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (768.188 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v1i2.12719

Abstract

Artikel ini membahas tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang diselenggarakan di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilihat dari tinjauan filosofis, sosiologis, yuridis, dan psikologis.Sebagai program kurikuler, pendidikan Kewarganegaraan menjadi satu mata pelajaran di sekolah dasar dan menengah yang memiliki tugas profesional untuk membina siswa agar menjadi generasi penerus yang sebagaimana diharapkan bangsa dan negara dalam konteks pembinaan generasi muda menjadi seorang warga negara yang baik. Oleh karenanya pendidikan kewarganegaran khususnya di jenjang SMP mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “value based education”. Secara filosofis pendidikan kewarganegaraan memiliki visi holistik-eklektis yang memadukan secara serasi pandangan perenialisme, esensialisme, progresifisme, dan sosiorekonstruksionisme dalam konteks keindonesiaan. Secara sosiologis, dalam teori perkembangan sosial Ericson anak usia SMP berada pada tingkat tingkat 5, Identity vs Role Confusion, dimana remaja sedang dalam usaha sedang mencari jati dirinya. Anak-anak remaja perlu diberi kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai cara untuk memahami identitas dirinya. Secara yuridis, Menurut Permendikbud No. 58 Tahun 2014, secara umum tujuan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen, dan tanggungjawab kewarganegaraan (civic confidence, civic committment, and civic responsibility); (2) pengetahuan kewarganegaraan; (3) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (civic competence and civic responsibility). Secara psikologis, masa remaja awal (Usia SMP) sudah mencapai tahap operasi formal. Pada usia ini secara mental anak telah dapat berpkir logis tentang berbagai gagasan yang abstrak. Dengan kata lain, berpikir operasi formal lebih bersifat hipotesis dan abstrak serta sistematis dan ilmiah dalam memecahkan masalah daripada berpikir konkrit.
Online civic engagement through social media: An analysis of twitter big data Budi Mulyono; Idrus Affandi; Karim Suryadi; Cecep Darmawan
Jurnal Cakrawala Pendidikan Vol 42, No 1 (2023): Cakrawala Pendidikan (February 2023)
Publisher : LPMPP Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/cp.v42i1.54201

Abstract

The development of social media and internet networks has stimulated new scientific interest in terms of online civic engagement, resulting in a redefinition of deliberative politics and the public sphere. On the other hand, all aspects of human life today have been translated into big data and recorded in their activities on social media. The shift from using humans as the unit of study to using algorithms creates a new problem for academics in social science. This online civic engagement research aims to find out the topic of discourse for digital citizens in the discourse of moving the nation's capital city (IKN) and what the ideology behind the discourse is by utilizing Twitter big data. This study used a mixed method with a sequential explanatory design type. The quantitative method used is topic modeling with the Latent Dirichlet Allocation (LDA) technique, while the qualitative method used is the Critical Discourse Analysis (CDA) method from Norman Fairclough, who sees language as a practice of power. Findings from the topic modeling analysis revealed that there were four themes in the IKN discourse: agreeing to move the state capital, objecting to move the state capital, supporting the discourse on moving the state capital, and the fourth theme, law and eradication of corruption. From the results of critical discourse analysis, it is known that there is a diametrical division in the IKN issue as a result of identity politics that emerged after the 2014 Presidential Election. In every discussion on the IKN discourse, there is a conflict between Islamic populism and Nationalist-Secular populism.
Sexual violence in the discourse of digital citizens: Strengthening the concept of digital citizenship as online civic engagement Budi Mulyono
Informasi Vol 53, No 1 (2023): Informasi
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/informasi.v53i1.61294

Abstract

Cases of sexual violence frequently exposed on social media have sparked intense discussions among digital citizens. This phenomenon has given rise to new patterns of participation in the digital public sphere, indicating progress in efficiently and effectively expressing public aspirations through online civic engagement. Thus, online citizen engagement further strengthens the concept of digital citizenship as an active participation form in the digital world. In this study, the topic modeling method is utilized as a machine learning approach with statistical methods to identify topics within large, unstructured document collections. The applied topic modeling method is Latent Dirichlet Allocation (LDA), using data collected from Twitter through crawling big data using the Twitter API. The results of this research reveal the discourse on sexual violence discussed by citizens with seven topics, namely: 1) Indonesia's sexual violence emergency; 2) Support for the enactment of the Draft Law on the Prevention of Sexual Violence, opposing parties against the Draft Law on the Prevention of Sexual Violence; 3) Pros and cons of Minister of Education and Culture and Research and Technology Regulation No. 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education; 4) Sexual violence as sadistic behavior; 5) Sexual violence on campuses and in Islamic boarding schools; 6) Support for Minister of Education and Culture and Research and Technology Regulation No. 30 of 2021 for the prevention and handling of sexual violence on campuses; and 7) Stop sexual violence against children and women. From the analysis of the topic modeling results, it is evident that with a good understanding of citizen engagement facilitated by technology, the younger generation can develop digital citizenship in the practice of online civic engagement.
Peran Kewarganegaraan Digital Dalam Pembentukan Etika Penggunaan Artificial Intelligence: Systematic Literature Review Roul Alvaro Prasetyo; Budi Mulyono; Wahyu Cahyana Putra
Didaktika: Jurnal Kependidikan Vol. 14 No. 4 Nopember (2025): Didaktika Jurnal Kependidikan
Publisher : South Sulawesi Education Development (SSED)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58230/27454312.3074

Abstract

Masifnya penggunaan Artificial Intelligence (AI) telah menimbulkan tantangan etis yang cukup signifikan dalam berbagai bidang, terutama pendidikan, sehingga memerlukan adanya sebuah kerangka kerja untuk membentuk etika penggunaan Artificial Intelligence (AI) yang bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyintesis peran konseptual kewarganegaraan digital (digital citizenship) dalam pembentukan etika penggunaan Artificial Intelligence (AI). Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) terhadap 10 artikel terpilih dari basis data Scopus yang terbit antara tahun 2021-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewarganegaraan digital (digital citizenship) memiliki peranan yang fundamental sebagai sebuah kerangka kerja konseptual untuk membentuk etika penggunaan Artificial Intelligence (AI). Prinsip-prinsip kewarganegaraan digital (digital citizenship) seperti tanggung jawab, empati digital, dan kesadaran privasi sebagai jawaban langsung terhadap tantangan etis yang ditimbulkan oleh Artificial Intelligence (AI) seperti plagiarisme, disinformasi, dan bias algoritmik. Pendekatan untuk mengatasi tantangan dari penggunaan Artificial Intelligence (AI) tidak cukup jika hanya bersifat teknis atau regulatif, melainkan harus berakar pada pembentukan kompetensi kewarganegaraan digital (digital citizenship competence). Penelitian ini dapat memberikan landasan teoretis yang kuat bagi para pendidik dan pembuat kebijakan bahwa untuk membentuk etika penggunaan Artificial Intelligence (AI) yang efektif maka harus diintegrasikan secara inheren ke dalam kurikulum bukan sebagai sebuah entitas yang terpisah.
Deliberation or Aggression? Unpacking Toxic Disinhibition in TikTok's Political and Educational Discourse Roul Alvaro Prasetyo; Elsa Nurhalisa; Budi Mulyono
Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi Vol. 15 No. 01 (2026): EDUEKSOS: Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi
Publisher : Department of Tadris IPS FITK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pen8va07

Abstract

This study aims to analyze the forms of citizens' expressions and participation in the digital public sphere, as well as to uncover public opinion anomalies on a state official's policy post. The research subjects were netizens' comments on the "Digital Era Education Development Strategy" video on Vice President @gibran_rakabuming's TikTok account. A descriptive qualitative approach was applied through the computer-assisted qualitative data analysis (CAQDAS) method. The entire population of 1,353 comments was collected without sampling limitations (total sampling). Data collection was conducted from the time the post was uploaded on May 2, 2025, until April 21, 2026, using a web scraping technique via Apify. The data were then analyzed using NVivo software, encompassing sentiment analysis and lexical extraction (word cloud and word tree). The results reveal a paradoxical reality. Quantitatively, positive sentiments dominated with an 8:3 ratio. However, the qualitative lexical analysis was predominantly filled with harsh words, personal attacks (toxic disinhibition), and repetitive sentence templates. This paradox proves the occurrence of public space manipulation by cyber troops (buzzers) to manufacture fake public consent, while organic citizen criticisms were filled with emotional aggression. This phenomenon confirms a digital civility crisis. Therefore, it is recommended that the government stop opinion manipulation practices to build authentic public trust, educational institutions reorient digital literacy curricula towards digital citizenship ethics, and platforms strengthen algorithmic transparency to crack down on coordinated inauthentic behavior.
A Comparison of Digital Literacy and Student Understanding in State and Private Schools: A Focus on Pancasila Education Ariani Songli; Wahyu Cahyana Putra; Rizky Anisa Salsabila; Budi Mulyono
Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi Vol. 15 No. 01 (2026): EDUEKSOS: Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi
Publisher : Department of Tadris IPS FITK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/c4wrzq12

Abstract

This study aims to analyze the influence of digital literacy skills on students’ understanding of the subject of Pancasila Education, as well as to compare the dynamics between state and private schools in the city of Yogyakarta. Using a quantitative approach of the ex post facto type with a correlational research design, the study involved 60 Year 11 students from State Senior High School 3 and Muhammadiyah Senior High School 4 in Yogyakarta, selected through purposive sampling. Data were collected via a questionnaire and analyzed using simple linear regression via SPSS version 31. The results indicate that digital literacy skills have a significant effect on students’ learning comprehension (Sig. < 0.001). The coefficient of determination (R-squared) value of 0.405 indicates that digital literacy contributes 40.5% to the variation in understanding of Pancasila education. Although there are differences in academic culture between state and private schools, digital literacy has proven to be a crucial cognitive tool in helping students filter information and construct knowledge independently. This finding emphasizes the importance of strengthening digital ethics and culture within the curriculum to transform the use of technology from mere entertainment into a means of reinforcing critical and responsible national values.
Co-Authors Ariani Songli Cecep Darmawan Elsa Nurhalisa Idrus Affandi Karim Suryadi Rizky Anisa Salsabila Roul Alvaro Prasetyo Wahyu Cahyana Putra