Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGATURAN SANKSI DALAM PERDA KOTA DENPASAR NO. 2 TAHUN 2015 TERHADAP PKL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN Nyoman Yashinta Dindianingrat; Ni Putu Niti Suari Giri
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v11.i01.p14

Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan sanksi terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Denpasar. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian Penulisan”Hukum Normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang. Dengan dikeluarkannya aturan mengenai pemberdayaan dan penataan terhadap pedagang kaki lima diharapkan penataan tata ruang Kota Denpasar sesuai dengan sebagaimana mestinya yang telah diatur. Dikeluarkannya pengaturan ini juga dapat memberikan kepastian hukum dalam penataan dan penertiban yang ditujukan kepada pelaku usaha kaki lima. Pedagang kaki lima menurut Perda No. 2 Tahun 2015 memiliki hak dan kewajiban. Hak yang dimaksud adalah berhak untuk mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha pkl atau TDU yang dapat mengakibatkan pedagang kaki lima mendapatkan pemberdayaan dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pedagang kaki lima yaitu wajib untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Pemberdayaan, Pengaturan ABSTRACT This study aims to find out the how to regulate sanctions against street vendors in Denpasar City. The writing of this journal uses the Normative Legal Writing research method that uses a legal approach. With the issuance of regulations regarding the empowerment and arrangement of street vendors, it is hoped that the spatial arrangement of Denpasar City is in accordance with what has been regulated. The issuance of this regulation can also provide legal certainty in the arrangement and control aimed at street vendors. Street vendors according to Regional Regulation No. 2 of 2015 has rights and obligations. The right in question is the right to obtain business registration services for street vendors or TDU which can result in street vendors getting empowerment and assistance provided by the Denpasar City Government. And the obligations that must be carried out by street vendors are to comply with the provisions of the applicable laws and regulations. Key Words: Street Vendors, Empowerment, Regulations

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PUBLIK DALAM MENETAPKAN DISKRESI PADA SITUASI DARURAT MENURUT UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Markus Todo Doli Sianturi; Ni Putu Niti Suari Giri
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum dari batasan diskresi serta pertanggungjawaban pejabat publik dalam menentukan arah kebijakan pada situasi darurat. Pada penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang bertujuan mengkaji norma dengan melakukan studi kepustakaan, serta pada penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan terkait topik yang diuraikan, pendekatan konsep hukum berkaitan dengan diskresi, pendekatan kasus berkaitan dengan situasi darurat pada masa pandemi. Hasil studi menunjukkan bahwa tiada suatu kewenangan yang berlaku sebebas-bebasnya oleh karena itu terdapat pembatasan yang tegas sesuai dengan konsepsi dilahirkannya kewenangan diskresi yakni dengan tetap berlandas pada sebesar-besarnya kepentingan umum serta berlandas pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menempatkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai salah satu hal yang harus terpenuhi dalam suatu diskresi. Menurut undang-undang administrasi pemerintah dalam hal pertanggungjawaban pejabat publik, pertanggungjawaban dapat pula dibebankan dalam aspek administrasi, perdata ataupun pidana sesuai dengan tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh pejabat publik The purpose of this study is to determine the legal certainty of the limits of discretion and responsibility of public officials in determining policy directions in emergencies. The normative method used in this study with a statute approach, a legal concept approach, and a case approach. The results of the study show that no authority applies freely, therefore there are strict restrictions following the conception of the discretion, namely by remaining based on the magnitude of the public interest and based on Law Number 30 of 2014 concerning General Principals Of Good Government which uses principles of good government which both as one of the things that must be fulfilled in a public discretion. As well as in terms of accountability of public officials, accountability can also be borne in the administrative, civil or criminal aspects following the actions and actions committed by public officials

Aspek Hukum Pembuatan Ktp-El Terhadap Gelandangan Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Kadek Putra Dwi Suparta Yasa; Ni Putu Niti Suari Giri
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait pengaturan hukum administrasi kependudukan ditinjau dalam hukum positif Indonesia dan untuk mengkaji kepastian hukum dalam pemenuhan hak kependudukan gelandangan untuk memperoleh KTP-el yang menemui kesulitan dikarenakan tidak memiliki alamat atau tempat tinggal. Adapun studi ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan permasalahan hukum pada pengaturan hukum administrasi kependudukan ditinjau berdasarkan hukum positif Indonesia, ditemukan bahwasannya administrasi kepndudukan ditentutkan melalui UU Adminduk yang menentukan beberapa bentuk dokumen kependudukan. Kemudian terkait aspek hukum pembuatan KTP-el terhadap gelandangan, ditemukan bahwasannya gelandangan dapat memperoleh KTP-el dengan mengikuti tata cara pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan sesuai Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Kata Kunci: Aspek Hukum, KTP-el, Gelandangan. ABSTRACT The purpose of the study in this research is to provide an understanding of the legal arrangements for population administration in Indonesian positive law and to study legal certainty in the fulfillment of homeless population rights in obtaining e-KTPs. This research uses and using statute approach.. Based on the results of studies conducted by researchers related to legal issues in population administration legal arrangements, it is found that population administration is regulated through the Population Administration Law which determines several forms of population documents including resident. Then related to the legal aspects of making e-KTP for homeless people in terms of positive Indonesian law, it was found that homeless people can obtain e-KTPs by following the procedures for carrying out data collection and issuing population documents in accordance with Article 15 of the Minister of Home Affairs Regulation No. 96 of 2019 concerning Data Collection and Issuance of Population Documents for Population Administration Vulnerable Populations. Keywords: legal aspects, e-KTP, homeless.

Meninjau Kewenangan Pihak Sekolah Dalam Melakukan Penyitaan Terhadap Telepon Genggam Siswa Pada Sekolah Menengah Pertama Yosian Arya Putra; Ni Putu Niti Suari Giri
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tujuan studi dalam penelitian ini ialah untuk memberikan pemahaman terkait dasar hukum penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia dan untuk mengkaji legalitas kewenangan dari tindakan pihak sekolah dalam melakukan penyitaan terhadap telepon genggam siswa pada SMP. Adapun studi ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan permasalahan hukum pada dasar hukum penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia, ditemukan bahwasannya penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia didasarkan pada UU Sisdiknas sebagai payung hukum yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam beberapa peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri.Kemudian terkait tindakan pihak sekolah yang melakukan penyitaan terhadap telepon genggam siswa SMP akan memiliki legalitas sepanjang telah ditentukan terlebih dahulu suatu Peraturan Tata Tertib di sekolah tersebut yang menentukan larangan penggunaan telepon genggam disertai dengan ketentuan sanksi penyitaan. Kewenangan pihak sekolah dalam menetapkan Peraturan Tata Tertib sekolah ini secara atributif diberikan melalui Pasal 52 ayat (1) huruf g PP Standar Nasional Pendidikan j.o Lampiran kelima Permendiknas No. 19 Tahun 2007. Kata Kunci: Kewenangan, Sekolah, Penyitaan ABSTRACT The purpose of the study in this research is to provide an understanding of the legal basis for the administration of formal education in Indonesia and to examine the legality of the authority of the school's actions in confiscating mobile phones of students at junior high schools. This study includes the type of normative legal research with the approach of legislation. invitation. Based on the results of studies conducted by researchers related to legal issues on the legal basis of the provision of formal education in Indonesia, it was found that the implementation of formal education in Indonesia is based on the National Education System Law as a legal umbrella which is further regulated in several government regulations or ministerial regulations. Then with regard to the actions of the school that confiscated junior high school students' cellphones, it would have legality as long as a Code of Conduct in the school had been determined which prohibited the use of cell phones accompanied by provisions for confiscation sanctions. The authority of the school in establishing the school rules and regulations is attributively given through Article 52 paragraph (1) letter g PP National Education Standards j.o Fifth attachment to Permendiknas No. 19 of 2007. Keywords: Authority, Schools, Confiscation.

PENGANGKATAN ANAK BEDA KASTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA I Gede Pasek Pramana; Ni Putu Niti Suari Giri
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research has 2 objectives: (1) to find out and analyze the legality of adopting children of different caste; (2) to find out and analyze the responsibility of the state in the case of the cancellation of adopting children of different castes in the context of fulfill, respect and protect human rights. This research is a sociolegal research that examines the problem of adopting children of different caste from a normative perspective and an empirical perspective. Based on the results of the research, it was concluded that the adoption children of different caste is legal act according to positive law in Indonesia. In fact there are still cases of cancellation of the adoption children of different caste in Bali. The state responsibility in implementing efforts to fulfill, respect and protect human rights, the state then intervenes in cases referred to through mediation efforts and/or appointment of trustees.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search