Ni Luh Bella Mega Brawanti
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP ORANG YANG MENDERITA PENYAKIT KLEPTOMANIA Ni Luh Bella Mega Brawanti; Anak Agung Sri Utari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan jurnal adalah menganalisis masalah tentang pencuri yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki penyakit Kleptomania, yang belum dijelaskan dalam artikel 44 KUHP. Masalah dapat ditarik dari tulisan ini adalah tentang tanggung jawab pidana dari orang yang memiliki penyakit Kleptomania yang melakukan pencurian. Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode normatif karena ada norma samar khususnya tentang seseorang yang memiliki Kleptomania melakukan pencurian yang belum secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 44 kode pidana. Seseorang dengan penyakit Kleptomania tidak mampu menolak dorongan untuk mencuri, karena mereka menerima kesenangan atau kepuasan bagi diri mereka sendiri yang dilakukan dalam keadaan yang sama sekali tidak sadar. Oleh karena itu pelaku pencuri dengan penyakit Kleptomania tidak dapat dihukum seolah-olah sebagai pelaku normal pencuri. Itulah sebabnya mengapa penegak hukum perlu untuk meyakinkan bahwa pelaku pencuri dengan penyakit Kleptomania tidak sepenuhnya mampu untuk dihukum sebagai pencurian karena mereka tidak memiliki pikiran yang mampu ketika melakukan pencuri. Keywords: Pidana, Pertanggungjawaban, Orang, Kleptomania
Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Ni Luh Bella Mega Brawanti; I Ketut Rai Setiabudi
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.3.3.6380.475-479

Abstract

The qualification of chemical castration sanctions in the Child Protection Law as an action sanction gives rise to a blur in viewing the purpose of chemical castration sanctions. In this writing, it seeks to clarify the difference between criminal sanctions and action sanctions in criminal law and the relevance of qualifying chemical castration sanctions as action sanctions in criminal law. Through normative research, using various literature and related laws and regulations, the author seeks to dissect the problem. The results of this paper show that criminal sanctions lead to suffering whereas action sanctions lead to recovery, and make the sanctions of chemical castration acts have differed from the main reason for actions in criminal law and are irrelevant to be applied today because they lead to more of an expulsion that can give rise to the existence of a double punishment.