Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Jurnal Abdi Insani JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (JHSSB) Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS)
ANAK AGUNG SRI UTARI
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
EKSPLOITASI EKONOMI ATAS ETNIS UIGHUR OLEH PEMERINTAH TIONGKOK DENGAN PEMBERLAKUAN KERJA PAKSA DI PABRIK-PABRIK SWASTA DI TIONGKOK Purba, Daniel; Utari, Anak Agung Sri
Kertha Desa Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang aturan hukum pemberlakuan kerja atas etnis Uighur di pabrik-pabrik Xianjiang digolongkan sebagai kerja paksa, serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya mempekerjakan etnis Uighur di pabrik-pabrik Xianjiang yang masuk kualifikasi eksploitasi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini terdiri dari 3 bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang ketiganya dikumpulkan dengan Teknik studi dokumen. Seluruh bahan hukum selanjutnya dianilis dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Tiongkok telah terindikasi melakukan tindakan kerja paksa bagi etnis minoritas Uighur atas dipekerjakannya mereka di pabrik-pabrik swasta yang berafiliasi dengan pemerintah dengan pengawasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang kuat sehingga eksploitasi atas dasar ekonomi juga pasti terjadi di antara tindakannya tersebut, atas dasar itu lah Pemerintah Tiongkok dan pelaku usaha atas pabrik yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang dilakukannya atas etnis Uighur. Kata Kunci: Eksploitasi Ekonomi, Etnis Minoritas Uighur, Kerja Paksa. ABSTRACT This study aims to find out and analyze the legal rules of enforcing work for ethnic Uighurs in Xianjiang factories classified as forced labor, and to find out and analyze the efforts to employ ethnic Uighurs in Xianjiang factories who qualify for economic exploitation. The research method used is a normative research method with a statutory approach and a conceptual approach. This research consisted of 3 legal materials, namely primary, secondary, and tertiary legal materials, all of which were collected using document study techniques. All legal materials were subsequently analyzed using qualitative methods. Based on the results of this study, it can be concluded that the Chinese government has indicated that it has committed acts of forced labor for ethnic Uighur minorities for their employment in private factories affiliated with the government with strong supervision and violations of human rights so that exploitation on an economic basis is also certain to occur Among these actions, it is on that basis that the Chinese Government and the business actors of the factory are fully responsible for everything they do for ethnic Uighurs. Keywords: Economic Exploitation, Uighur Ethnic Minority, Forced Labor.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMIDANAAN ANAK DI BAWAH UMUR Ida Ayu Ary Widiatmika; Anak Agung Sri Utari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, April 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana atau kriminalitas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dipengaruhi oleh banyak faktor daei luar diri anak tersebut seperti pergaulan, pendidikan, lingkungan sekitar dan sebagainya, karena kriminalitas yang dilakukan oleh anak dimulai dengan kebiasaan meniru akan hal-hal negatif serta minimnya pengawasan terhadap anak oleh orang tuanya. Untuk mencegah terjadinya kriminalitas yang dilakukan oleh anak, maka diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa di masa depan melalui tinjauan yuridis mengenai pemidanaan anak di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk mengetahui bentuk pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah diatur dalam beberapa pasal mengenai tuntutan pidana terhadap anak, yaitu pada Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak diatur dalam Pasal 71, 72, 73, 78, 80 dan Pasal 81.
GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Ida Ayu Dwi Wirautami; Anak Agung Sri Utari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan menganalisis permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 12B tentang gratifikasi belum secara tegas menyebutkan layanan seksual sebagai salah satu bentuk gratifikasi. Rumusan masalah yang dapat ditarik dari penulisan ini adalah bagaimana sebaiknya gratifikasi seksual diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Supaya pemerintah dapat mengantisipasi gratifikasi seksual ini dengan lebih teliti dan segera merancang aturan khusus yang mampu mengatur secara keseluruhan aspek dalam gratifikasi seksual supaya tercapainya pemerintahan yang aman dan bersih di masa yang akan datang. Metode penulisan yang di gunakan adalah Metode yuridis normative karena adanya norma kabur khususnya mengenai gratifikasi dalam bentuk layanan seksual yang seringkali terjadi namun Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum menyebutkannya secara tegas sebagai salah satu bentuk gratifikasi. Pemerintah Indonesia perlu melakukan perbandingan hukum dengan negara Singapura. Meskipun Singapura tidak memiliki aturan khusus mengenai gratifikasi seksual namun Singapura tetap bisa memidanakan pelaku gratifikasi seksual Kata Kunci: Gratifikasi, Seksual, Tindak Pidana
DASAR HUKUM KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM MEMUTUS PENETAPAN TERSANGKA Cok Istri Brahmi Putri Biya; Anak Agung Sri Utari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 01, Jan 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan yang berjudul dasar hukum kewenangan praperadilan dalam memutus penetapan tersangka ini dilaksanakan dalam mengetahui dasar hukum ditambahkannya kewenangan praperadilan dalam memutus penetapan status tersangka pada seseorang dan latar belakang dilakukannya hal tersebut. Makalah ini ditulis dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan merujuk pada bahan pustaka yang dikaji melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil yang diperoleh melalui penulisan makalah ini adalah dasar hukum kewenangan praperadilan dalam memutus penetapan tersangka yakni putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penetapanstatus tersangka termasuk ke dalam objek praperadilan dan juga dalam amar putusannya bahwa Pasal 77 KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang praperadilan tersebut tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Hal yang melatarbelakanginya adalah penetapan status tersangka merupakan hasil akhir dari kegiatan penyidikan yang dilakukan yang tidak lain dan tidak bukan merupakan objek dari praperadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN Gusti Ayu Trimita Sania; Anak Agung Sri Utari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul jurnal ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai korban tindak pidana pemerkosaan. Dewasa ini, tindak pidana yang melibatkan anak sangat sering terjadi. Salah satunya adanya pemerkosaan terhadap anak dibawah umur. Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan , utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Rumusan masalah dalam jurnal ini yaitu bagaimana sanksi pidana terhadap pemerkosaan anak dibawah umur dan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pemerkosaan anak dibawah umur dan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan. Jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian normatif yaitu dengan menggunakan sumber bahan hukum primer yakni perundang-undangan tentang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak serta bahan sekunder yakni buku-buku dan Jurnal Hukum. Kesimpulan dari penulisan ini adalah ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, sesuai aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan, adalah maksimal 15 tahun. Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana Pemerkosaan, Perlindungan Hukum
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP ORANG YANG MENDERITA PENYAKIT KLEPTOMANIA Ni Luh Bella Mega Brawanti; Anak Agung Sri Utari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan jurnal adalah menganalisis masalah tentang pencuri yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki penyakit Kleptomania, yang belum dijelaskan dalam artikel 44 KUHP. Masalah dapat ditarik dari tulisan ini adalah tentang tanggung jawab pidana dari orang yang memiliki penyakit Kleptomania yang melakukan pencurian. Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode normatif karena ada norma samar khususnya tentang seseorang yang memiliki Kleptomania melakukan pencurian yang belum secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 44 kode pidana. Seseorang dengan penyakit Kleptomania tidak mampu menolak dorongan untuk mencuri, karena mereka menerima kesenangan atau kepuasan bagi diri mereka sendiri yang dilakukan dalam keadaan yang sama sekali tidak sadar. Oleh karena itu pelaku pencuri dengan penyakit Kleptomania tidak dapat dihukum seolah-olah sebagai pelaku normal pencuri. Itulah sebabnya mengapa penegak hukum perlu untuk meyakinkan bahwa pelaku pencuri dengan penyakit Kleptomania tidak sepenuhnya mampu untuk dihukum sebagai pencurian karena mereka tidak memiliki pikiran yang mampu ketika melakukan pencuri. Keywords: Pidana, Pertanggungjawaban, Orang, Kleptomania
BENTUK GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI I Gusti Ayu Christiari; A. A. Sri Utari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Maret 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The various kinds of crime is a phenomenon that occurs in the community, one of the crimes is the crime of rape. The purpose of this paper is to determine the cause of someone being victims and compensation that can be obtained by crime victims of rape. With normative method is to the statute approach will review norms to shape blur compensation of the victims. Crime victims of rape can be caused by the influence of her own. Crime victims compensation in the form of rape material and immaterial. It can be concluded, the crime of rape and its victims can not be separated, which usually be a crime victims of rape is a woman. These compensation may be filed by crime victims of rape by the Agency. Compensation which comes first is immaterial compensation in the form of psycho - social rehabilitation.
PERBEDAAN WANPRESTASI DENGAN PENIPUAN DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG I Ketut Gde Juliawan Saputra; Anak Agung Sri Utari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, September 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan yang berjudul Perbedaan Wanprestasi Dengan Penipuan DalamPerjanjian Hutang Piutang ini bertujuan menganalisis perbedaan wanprestasi denganpenipuan dalam perjanjian hutang piutang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitianyuridis normatif. Penelitian ini dilatarbelakangi karena sulitnya membedakan antarawanprestasi dengan penipuan khususnya terhadap kasus-kasus hutang piutang. Karenabaik wanprestasi maupun penipuan terdapat kemungkinan terjadinya etikat tidak baikdari debitur, dan wanprestasi dengan penipuan memiliki kesamaan yaitu sama-samatidak melunasi hutang kepada kreditur. Oleh sebab itu perbedaan wanprestasi denganpenipuan dalam perjanjian hutang piutang adalah debitur tetap melakukan prestasi tetapihanya mampu melunasi sebagian hutangnya kepada kreditur dan tidak dapat melunasiseluruh hutangnya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian maka disebut denganwanprestasi dan apabila debitur tidak mempunyai niat sama sekali atau melarikan diridari kewajibannya untuk membayar hutang kepada kreditur dengan cara tipu muslihatatau rangkaian kebohongan maka dapat dikatakan penipuan.
PENCURIAN PRATIMA DI BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ADAT Ida Bagus Gede Angga Juniarta; Anak Agung Sri Utari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The pratima thievery in Bali has become more frequently occured recently, and the solving process of the case is only using the Indonesia's formal criminal law with inadequate recognition to the criminal adat law as consideration. How the perspective of criminal adat law in the case of pratima thievery is significantly needed, to give the best consideration when it comes to the time of judiciary judgement. The method which is used in this paper is normative method, because norm conflict occurs when punishment in given. The discussion about pratima thievery can be studied from comparing the formal criminal law with criminal adat law in each region/villages. The criminal adat law oriented in a perspective which has purpose in the sanction given to the suspected, that it is not only giving detterent effect but also returning the cosmos balance within society.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA Nyoman Krisna Yudha; Anak Agung Sri Utari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewasa ini, kejahatan narkotika telah meluas di kalangan masyarakat menengah kebawah, maupun di kalangan anak di bawah umur. Dalam peredaran narkotika, anak sering kali dijadikan alat oleh orang dewasa untuk mengelabuhi pihak berwajib dan agar tidak dicurigai petugas, atau bisa dibilang anak menjadi korban eksploitasi di dalam proses peredaran narkotika. Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika terdapat subyek hukum khusus yaitu anak. Didalam UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada anak yang berhadapan/berkonflik dengan hukum. Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu ketentuan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia dan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan menggunakan sumber bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan tentang Narkotika, Perlindungan Anak, dan Sistem Peradilan Pidana Anak serta bahan hukum sekunder yakni buku-buku dan jurnal hukum. Kesimpulan dari penulisan ini adalah pidana penjara bukan lah suatu upaya yang tepat dalam penjatuhan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika, melainkan dengan upaya diversi yang mana penyelesaiannya melalui pendekatan restorative justice. Sebagai upaya preventif, dengan rehabilitasi sosial diharapkan anak dapat dibina fisik dan mentalnya guna menjadi anak yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi masa depan. Kata Kunci : Sanksi Pidana, Anak, Narkotika
Co-Authors Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa Anak Agung Istri Agung Citra Prami Dewi Anak Agung Istri Agung Praba Anggarisa Avina Rismadewi Ayu Putu Laksmi Danyanthi Benitto Emanuelle Bevansara HB Catherine Vania Suardhana Christel Soter Erns Tataung Christine Natalia Cok Istri Brahmi Putri Biya Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta Dewa Gede Jeremy Zefanya Gabriel Mallatang Sianturi Gede Marhaendra Wija Atmadja Gusti Ayu Trimita Sania Hadinata, Ina Putri Andreana I Dewa Gede Palguna I G AA. Tamara Sheila Saraswati I Gde Putra Ariana I Gde Putra Ariana I Gede Gandi Arie Krishna I Gede Pasek Eka Wisanjaya I Gede Putra Ariana I Gusti Ayu Agung Devi Maharani Ariatmaja I Gusti Ayu Christiari I Kadek Indyana Pranantha I Ketut Gde Juliawan Saputra I Komang Gede Arimbawa I Made Pasek Diantha I Wayan Arya Kurniawan Ida Ayu Ary Widiatmika Ida Ayu Dwi Wirautami Ida Ayu Rhadana Satvikarani M Ida Bagus Gede Angga Juniarta Ida Bagus Nindya Wasista Abi Ida Bagus Wyasa Putra Indriani Gita Jesi Andreanto Kadek Meilanie Chandra Dewi Ketut Gede Sonny Wibawa Made Maharta Yasa Made Nurmawati Made Suksma Prijandhini Devi Salain Mu Amar Ni Kadek Yuli Astuti Ni Luh Bella Mega Brawanti Ni Luh Gede Astariyani NI MADE ARI YULIARTINI GRIADHI Ni Putu Intan Purnami Nyoman Krisna Yudha NYOMAN MAS ARYANI Purba, Daniel Putri Bella Rosy Widodo Putu Ayu Dinda Paramita Selamet Putri Putu Suryani Putu Tuni Cakabawa Landra Renny Januar Dini Riski Bagus Try Ananda Sally Joanna Sari, Mega Indah Tasuji Wirismalawati Veronika Puteri Kangagung Windi Dianti Agustin