Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS PUTUSAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR (Analisis Putusan Nomor 716 / Pid.B / 2018 / PN Dps) I Komang Agus Dany Parmadi; I Wayan Suardana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Perjudian merupakan suatu kejahatan sebagaimana yang dikaji dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Meskipun demikian, judi masih sering terjadi di Kota Denpasar. Penelitian ini ada dua permasalahan yang akan dianalisis yakni a) Mengapa masyarakat melakukan perjudian? dan b) Bagaimanakah analisis putusan perkara pidana biasa Nomor 716 / Pid.B / 2018 / PN Dps dalam menanggulangi perjudian? Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris yang mengkaji efektivitas hukum di dalam masyarakat. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan fakta dan pendekatan kasus. Data primer bersumber dari wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Denpasar, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen. Analisis permasalahan dilakukan secara kualitatif. Alasan utama masyarakat dalam melakukan perjudian di kota Denpasar adalah karena pergaulan dan budaya di mana perjudian yang dilakukan di sela-sela kegiatan agama, dan kegiatan adat. Putusan perkara pidana biasa Nomor 716 / Pid.B / 2018 / PN Dps memutus perkara perjudian dengan menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara yang harus dijalani oleh terdakwa. Kata kunci: Efektivitas, putusan, perjudian, pengadilan. ABSTRACT Gambling is a crime as regulated in Articles 303 and 303 of the Criminal Code. Nevertheless, gambling still often occurs in the city of Denpasar. This research has two problems to be analyzed namely a) Why do people gamble? and b) What is the analysis of decision No. 716 / Pid.B / 2018 / PN Dps in dealing with gambling? This research is a type of empirical juridical research that examines the effectiveness of law in society. Problem approach is carried out using the fact approach and case approach. Primary data were sourced from interviews with judges at the Denpasar District Court, while secondary data were collected through document studies. The problem analysis is done qualitatively. The main reason for the community in gambling in the city of Denpasar is because of the association and culture in which gambling is carried out on the sidelines of religious activities, and traditional activities. Decision Number 716 / Pid.B / 2018 / PN Dps decides on a gambling case by imposing a sentence in the form of imprisonment which must be served by the defendant. Keywords: Effectiveness, decisions, gambling, court.

KEABSAHAN PENERAPAN PASAL 93 UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN DI WILAYAH YANG TIDAK MENETAPKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR I Wayan Suardana; I Gusti Ngurah Wairocana; Ida bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan Penelitian Ini adalah untuk mengetahui keabsahan penerapan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan di wilayah yang belum memberlakukan penyelenggaran kesehatan masyarakat in casu PSBB. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan diatas adalah adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan koseptual, pendekatan kasus, pendekatan fakta. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis adalah teknik deskriptif dan teknik interpretasi sistematis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pasal 93 UU KK tidak dapat diterapkan terhadap kegiatan ngaben massal Dadia Pasek Kubayan, di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali sehingga penetapan Made Suwardana (Ketua Panitia Pelaksana) sebagai Tersangka tidak sah hukum. The aim of this research is to know the validity of the application of article 93 of Law No. 6/2018 about Health Quarantine (UU KK) in areas where the implementation of public health in casu PSBB has not been enforced. The reseacrh methods used to analyze problems is normative research, with statute approach, conceptual approach, case approach, and fact approach. It consists of primary, secondary and teritary sources of legal material. The technique of collecting the legal materials are descriptive and systematic interpretative. The result of the research shows that Article 93 UU KK can not be implemented for mass ngaben activity in Sudaji Village, Sawan Sub-Distric, Buleleng Distric, Bali Province. Therefore, the determination of the suspect Mr. Made Suwardana (the chief of executive committee) is not legally valid.

Kriminalisasi Terhadap Pelaku yang Mempromosikan Alat Pencegah Kehamilan dalam Persepektif Pembaharuan Hukum Pidana Putu Satria Chaisharvijaya Yuana; I Wayan Suardana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sosialisasi pelaku promosi alat kontrasepsi dan pengaturan hukum yang dicitak-citakan terkait pengaturan pelaku promosi alat kontrasepsi dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approacch) dan pendekatan konsep (concceptual approacch). Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Seluruhnya dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data dan dianlisis dengan teknik analisis data. Berdasarkan uraian dalam hasil dan pembahasan di atas, maka dapat dirumuskana kesimpulan sebagai berikut : (1) Kebijakan kriminal dalam RUU KUHP yang mengatur kembali perbuatan pidana mempertunjukkan alat mencegah kehamilan sebenarnya bukan dimaksudkan untuk menjerat mereka yang bekerja di bidang penyuluhan kesehatan yang berwenang melakukan hal tersebut. (2) Adapun rumusan perumusan pasal tersebut didasarkan pada pertimbangan semangat keIndonesiaan yang sangat kental dalam RUU KUHP, serta pertimbangan nilai dan moral keagamaan yang menjadikan pasal terkait alat pencegah kehamilan itu menjadi penting untuk tetap diatur kembali, selain juga untuk lebih memberikan perlindungan kepada Anak. Kata Kunci: Kontrasepsi, Kriminalisasi, Hukum Pidana ABSTRACT The purpose of this research is to find out and analyze the socialization arrangements for contraceptive promotion actors and the envisioned legal arrangements related to the regulation of contraceptive promotion actors in the perspective of criminal law reform. The research method used is the normative legal research method, which uses a statutory approach (Statue Approacch) and a conceptual approach (conceptual approacch). Legal materials in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. All of which were collected using data collection techniques and analyzed by data analysis techniques. Based on the description in the results and discussion above, the following conclusions can be formulated : (1) The criminal policy in the Criminal Code Bill which re-regulates criminal acts demonstrating that the means to prevent pregnancy are not intended to ensnare those who work in the field of health education who are authorized to do this. (2) The formulation of the article is based on considerations of the Indonesian spirit which is very thick in the Draft Criminal Code, as well as considerations of religious values ??and morals which make it important to keep re-regulated articles related to pregnancy prevention, as well as to provide more protection for children. Keywords: Contraception, Criminalization, Criminal Law

Perspektif Pluralisme Hukum Terhadap Delik Hubungan Seksual Sedarah (Incest) Di Indonesia Putu Rismayanti Ria Andriani; I Wayan Suardana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk menganalisis hukum yang diberlakukan terkait dengan hubungan seksual sedarah incest berdasarkan perspektif pluralisme hukum di Indonesia serta mengkaji sanksi yang dijatuhkan pada sistem hukum yang diberlakukan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam perspektif pluralisme hukum hubungan seksual dapat dikaji dalam perspektif hukum adat. Hukum adat bali memberikan ruang dikenakannya sanksi adat terhadap berbuatan incest atau dikenal dengan delik Gamia Gamana. Sanksi (Sangaskara Danda) yang dikenakan berupa Maprayascita atau upacara keagamaan yang ditujukan sebagai bentuk mengembalikan keseimbangan berdasarkan konsep “Tri Hita Karana”. Diperlukannya pembaharuan hukum pidana dengan perspektif pluralism hukum agar mencerminkan cita hukum bangsa Indonesia. Perbuatan hubungan seksual sejenis (incest) dengan telah dirumuskan dalam Pasal 420 Konsep KUHP 2019 dengan sanksi pidana maksimal 12 tahun penjara. Kata Kunci: Pluralsime Hukum, Hubungan Seksual Sedarah, Pembaharuan Hukum Pidana. ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the laws that are enforced in relation to incestuous sexual relations based on the perspective of legal pluralism in Indonesia and to examine the sanctions imposed on the legal system in force. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a comparative approach. The results of the study show that in the perspective of pluralism, sexual relations law can be studied from the perspective of customary law. Balinese customary law provides space for the imposition of customary sanctions against acts of incest or known as Gamia Gamana offenses. Sanctions (Sangaskara Danda) are imposed in the form of Maprayascita or religious ceremonies which are intended as a form of restoring balance based on the concept of "Tri Hita Karana". The need for criminal law reform with a legal pluralism perspective in order to reflect the ideals of Indonesian law. The act of same sex relations (incest) has been formulated in Article 420 of the 2019 Criminal Code with a maximum penalty of 12 years in prison. Key Words: Legal Pluralism, Incest, Penal Reform.

Pertanggungjawaban Pidana terkait Pelayanan Dokter Berbasis Online di Era Pandemi I Gede Sutha Laksana Wibawa; I Wayan Suardana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Jurnal ini memiliki tujuan untuk memberi pemahaman tentang kedudukan hukum pelayanan dokter berbasis online pada era pandemi di Indonesia serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terkait pelayanan dokter berbasis online di era pandemi. Metode yang dipergunakan pada artikel terkait pertanggungjawaban pidana terkait pelayanan dokter berbasis online di era pandemi ini mempergunakan penelitian hukum dengan jenis yuridis normatif, dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis isu hukum pada artikel ini. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum pelayanan dokter berbasis online pada era pandemi di Indonesia telah diakui dan diatur dalam hukum positif Indonesia yakni Permenkes No. 20/2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pada umumnya dilakukan pengaturannya dalam UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. Namun hingga saat ini pertanggungjawaban atau pun sanksi pidana yang diberikan belum diatur secara tegas jika dalam pelayanan medis berbasis online ini mengalami kesalahan. Sanksi yang ada masih di gabung dalam sanksi pidana pada UU No. 36/2009 tentang Kesehatan secara umum. Dalam UU ITE pun tidak secara tegas memberikan pengaturan terkait telemedicine ini. Pengaturan sanksi pidana terkait kesalahan dalam telemedicine ini dibutuhkan dalam upaya memberikan kepastian hukum apabila di masa yang akan datang terjadi suatu permasalahan. Apalagi dengan merebaknya Covid-19 akan lebih banyak klinik, praktik dokter pribadi, maupun rumah sakit, menangani pasien secara online. Kata Kunci: Pandemi, Pelayanan Dokter Berbasis Online, Pertanggungjawaban Pidana. ABSTRACT This journal aims to provide an understanding of the legal position of online-based doctor services in the pandemic era in Indonesia and to find out criminal liability related to online-based doctor services in the pandemic era. The method used in the article related to criminal liability related to online-based doctor services in this pandemic era uses legal research with a normative juridical type, using a statutory approach to analyze the legal issues in this article. The results of this study found that specifically related to the legal position of online-based doctor services during the pandemic era in Indonesia, it had been recognized and regulated in Indonesian positive law, namely Permenkes No. 20/2019 concerning the Implementation of Telemedicine Services Between Health Service Facilities and in general in Law no. 36/2009 on Health. However, until now the responsibility or criminal sanctions given have not been explicitly regulated if there is an error in this online-based medical service. The existing sanctions are still included in the criminal sanctions in Law no. 36/2009 on Health in general. The ITE Law does not explicitly provide regulations related to telemedicine. The regulation of criminal sanctions related to errors in telemedicine is needed in an effort to provide legal certainty if a problem occurs in the future. Moreover, with the spread of Covid-19, there will be more clinics, private doctor practices, and hospitals, dealing with patients online. Key words: Pandemic, Online Based Doctor Services, Criminal Liability.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search