Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Pandecta Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kebijakan Travel Warning dan Pembatasan Hak Berwisata Arsika, I Made Budi; Jaya, Ida Bagus Surya Dharma; Satyawati, Ni Gusti Ayu Dyah
Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.15115

Abstract

Penerbitan travel warning oleh suatu negara secara faktual berdampak pada tingkat kunjungan wisata ke negara yang dituju. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai praktik negara-negara, termasuk Indonesia, dalam menerapkan kebijakan travel warning. Selain itu, juga secara spesifik akan membahas korelasi antara kebijakan travel warning dengan eksistensi hak berwisata (right to tourism) dalam kerangka hak asasi manusia (HAM). Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif yang utamanya menganalisis peraturan perundang-undangan nasional Indonesia dan instrumen internasional yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik negara-negara dalam dalam penerbitan kebijakan travel warning menunjukkan variasi yang relatif beragam, terutama berkaitan dengan identifikasi risiko dan lembaga yang berwenang untuk menyampaikan imbauan perjalanan. Berkaitan dengan eksistensi hak berwisata (right to tourism) dalam kerangka HAM, kebijakan travel warning merupakan implementasi dari kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya ketika mereka berada di luar negeri sekaligus merefleksikan tindakan negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mendasar warga negaranya. Adapun pembatasan hak berwisata oleh negara sesungguhnya dilakukan dalam rangka menjamin terpenuhinya jenis HAM lain yang jauh lebih mendasar dibandingkan dengan pemenuhan hak berwisata yang justru masih dikategorikan sebagai HAM generasi ketiga dan eksistensinya masih diperdebatkan.The publication of travel warning by a country factually impacts the level of tourist visit to the destination country. This study aims to analyze the practice of countries, including Indonesia, in applying travel warning policy. In addition, also specifically will discuss the correlation between travel warning policy with the existence of rights of travel (right to tourism) within the framework of human rights (HAM). This type of research is juridical-normative which primarily analyzes Indonesian national legislation and relevant international instruments. The results of this study indicate that the practice of countries in the issuance of travel warning policy shows a relatively diverse variety, mainly related to the identification of risks and institutions authorized to deliver travel appeals. In relation to the existence of the right of tourism within the human rights framework, the travel warning policy is the implementation of the state’s obligation to protect its citizens while abroad while reflecting the state’s actions to ensure the fulfillment of the fundamental rights of its citizens. The limitation of travel rights by the state is actually done in order to guarantee the fulfillment of other types of human rights that are far more fundamental than the fulfillment of travel rights that are still categorized as third-generation human rights and its existence is still disputed.
ANALYSIS OF GREEN PROTECTIONISM AGAINST THE BARRIERS OF INDONESIA’S CRUDE PALM OIL (CPO) EXPORT IN THE EUROPEAN UNION Made Adhitya Anggriawan Wisadha; Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.13 KB)

Abstract

This article analyzed concerning Green Protectionism against the Barriers of Indonesia’s Crude Palm Oil (CPO) Export in the European Union in accordance with GATT / WTO provisions. This writing is a normative legal research that used statutory, fact, and case approaches. In the analysis, it will explore the policy of green protectionism and look at various existing legal instruments, inter alia GATT/WTO Agreements, regulating the legal issue in concern.
Alasan Penghapus Pidana Korporasi dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Made Adi Prananta Yoga; Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan pembuatan tulisan ini adalah: mengetahui regulasi perihal alasan penghapus pidana korporasi pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta untuk mempelajari urgensi alasan penghapus pidana korporasi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Penulis menggunakan metode yaitu penelitian hukum normatif berupa pendeketan secara perundang-undangan, dan konsep. Hasil penulisan yaitu dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini belum mengatur secara tegas perihal alasan penghapus pidana korporasi. Pengaturan mengenai alasan penghapus pidana baru akan diatur dalam RKUHP, mengenai alasan pembenar yang dimiliki oleh perseorangan yang memiliki hubungan dengan korporasi dapat digunakan pula oleh korporasi dalam kasus yang sama. Syarat-syarat kesalahan korporasi dapat ditemukan pada PERMA No.13/2016, namun aturan tersebut hanya sebatas sebagai penilaian hakim, dan tidak diatur secara tegas sebagai alasan penghapus pidana jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi. Urgensi pengaturan alasan penghapus pidana korporasi antara lain: sebagai legalitas alasan penghapus pidana untuk dapat digunakan oleh korporasi sebagai bentuk pembelaan dalam pertanggungjawaban pidana di pengadilan, dan sebagai persamaan di muka hukum bagi korporasi untuk memiliki alasan-alasan penghapus pidana sebagaimana subjek hukum perseorangan. Kata Kunci: Alasan Penghapus Pidana, Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana.
Perlindungan Hukum pada Pekerja dengan Status Orang dengan HIV/AIDS (Odha) Dikaitkan dengan Hukum Kesehatan Astuti, Henni Widia; Astuti, Ika Widi; Dharma Jaya, Ida Bagus Surya; Artawan Eka Putra, I Wayan Gede
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.7829

Abstract

HIV/AIDS merupakan masalah kesehatan global yang tidak hanya berdampak pada aspek medis, tetapi juga sosial dan ketenagakerjaan, terutama bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Di Indonesia, meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah menjamin hak ODHA, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti stigma sosial, diskriminasi di tempat kerja, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya akses layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja ODHA dalam perspektif hukum kesehatan dan ketenagakerjaan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan, yang menghambat terciptanya lingkungan kerja inklusif. Implikasinya, diperlukan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam bentuk edukasi HIV/AIDS, penguatan kebijakan perusahaan, serta penegakan hukum yang tegas. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan model kebijakan inklusif dan komprehensif yang dapat diadopsi secara nasional guna meningkatkan perlindungan terhadap ODHA di tempat kerja.
Co-Authors A. A. Gde Yoga Putra Ade Angga Surya Putra Akrom, Akrom Andre Julio Angga Arya Saputra Arick Hermawan Cavalera Artawan Eka Putra, I Wayan Gede Arya Adhitya Kusumaatmaja Astuti, Henni Widia Fatimah Rahmad Fransiskus Sebastian Situmorang Fredinan Yulianda Gede Rhama Sukmayoga Wiweka Gst Ngurah Arya Dharma Susila I Gede Arya Utamayasa I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Ngurah Parwata I Kadek Niko Suardi I Made Adi Satria I Made Budi Arsika I Made Dedy Priyanto I Made Tjatrayasa I Made Walesa Putra I Nengah Maliarta I Nyoman Arya Wira Temaja I Putu Agus Indra Nugraha I Putu Bagus Darma Putra I Wayan Suardana Ida Bagus Agung Dwi Adwitya Ida Bagus Komang Paramartha Ida Bagus Made Tilem Ida Bagus Oka Nova Pradnyana Ika Widi Astuti, Ika Widi Keanu Putra Mentari komang krisna mahendra Liberty Sinaga Made Adhitya Anggriawan Wisadha Made Adi Prananta Yoga Made Indra Suma Wijaya Muhammad Nanang Fajri Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Luh Apryaningsih Ni Made Sintia Ardi Ari Putu Meida Anny Liestarini Putu Wulan Sagita Pradnyani Sagung Putri M. E. Purwani Zulkarnain, I Gusti Agung Kiddy Krsna