Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Pandecta Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Kebijakan Travel Warning dan Pembatasan Hak Berwisata Arsika, I Made Budi; Jaya, Ida Bagus Surya Dharma; Satyawati, Ni Gusti Ayu Dyah
Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.15115

Abstract

Penerbitan travel warning oleh suatu negara secara faktual berdampak pada tingkat kunjungan wisata ke negara yang dituju. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai praktik negara-negara, termasuk Indonesia, dalam menerapkan kebijakan travel warning. Selain itu, juga secara spesifik akan membahas korelasi antara kebijakan travel warning dengan eksistensi hak berwisata (right to tourism) dalam kerangka hak asasi manusia (HAM). Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif yang utamanya menganalisis peraturan perundang-undangan nasional Indonesia dan instrumen internasional yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik negara-negara dalam dalam penerbitan kebijakan travel warning menunjukkan variasi yang relatif beragam, terutama berkaitan dengan identifikasi risiko dan lembaga yang berwenang untuk menyampaikan imbauan perjalanan. Berkaitan dengan eksistensi hak berwisata (right to tourism) dalam kerangka HAM, kebijakan travel warning merupakan implementasi dari kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya ketika mereka berada di luar negeri sekaligus merefleksikan tindakan negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mendasar warga negaranya. Adapun pembatasan hak berwisata oleh negara sesungguhnya dilakukan dalam rangka menjamin terpenuhinya jenis HAM lain yang jauh lebih mendasar dibandingkan dengan pemenuhan hak berwisata yang justru masih dikategorikan sebagai HAM generasi ketiga dan eksistensinya masih diperdebatkan.The publication of travel warning by a country factually impacts the level of tourist visit to the destination country. This study aims to analyze the practice of countries, including Indonesia, in applying travel warning policy. In addition, also specifically will discuss the correlation between travel warning policy with the existence of rights of travel (right to tourism) within the framework of human rights (HAM). This type of research is juridical-normative which primarily analyzes Indonesian national legislation and relevant international instruments. The results of this study indicate that the practice of countries in the issuance of travel warning policy shows a relatively diverse variety, mainly related to the identification of risks and institutions authorized to deliver travel appeals. In relation to the existence of the right of tourism within the human rights framework, the travel warning policy is the implementation of the state’s obligation to protect its citizens while abroad while reflecting the state’s actions to ensure the fulfillment of the fundamental rights of its citizens. The limitation of travel rights by the state is actually done in order to guarantee the fulfillment of other types of human rights that are far more fundamental than the fulfillment of travel rights that are still categorized as third-generation human rights and its existence is still disputed.
KRIMINALISASI PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA I Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain; Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Main hakim sendiri (eigenrichting) merupakan perbuatan tercela dan juga menyimpang dari nilai-nilai moral manusia. Perbuatan main hakim sendiri tidak diatur secara khusus dalam peraturan hukum pidana di Indonesia, namun dengan maraknya kasus perbuatan main hakim sendiri tersebut, hal ini perlu diatur rumusannya di dalam aturan atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia kedepannya. Berdasarkan latar belakang tersebut diangkat suatu permasalahan terkait apakah pelaku perbuatan main hakim sendiri dapat dihukum dalam hukum pidana di Indonesia dan bagaimanakah sebaiknya pengaturan perbuatan main hakim sendiri dalam hukum pidana Indonesia di masa mendatang. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Jenis Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Kasus, Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku perbuatan main hakim sendiri dapat dipidana. Pasal yang dapat digunakan untuk menghukum pelaku main hakim sendiri adalah Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, Pasal 170 KUHP yang mengatur mengenai kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang atau badan, Pasal 406 KUHP mengatur mengenai menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu milik orang lain, Pasal 338 KUHP mengatur mengenai kejahatan terhadap nyawa atau merampas nyawa orang lain dan 354 KUHP mengatur mengenai penganiayaan berat. Dalam hal ini dibutuhkan aturan yang lebih khusus agar kedepannya orang maupun kelompok tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri dan agar dapat memudahkan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku perbuatan tersebut. Kata Kunci : Kriminalisasi, Main Hakim Sendiri, Hukum Pidana.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PERJALANAN (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NGURAH RAI) Fatimah Rahmad; Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bali merupakan destinasi pariwisata terpopuler di Indonesia dan di mancanegara. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, WNA datang ke Bali wajib memiliki dokumen perjalanan. Masuknya WNA berdampak baik tetapi adapula yang berdampak buruk. Hampir setiap tahun ditemukan kasus tindak pidana pemalsuan dokumen perjalanan yang dilakukan oleh WNA. Hal inilah yang menjadi latar belakang melakukan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum dalam Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai terkait pemalsuan dokumen perjalanan serta hambatan dan upaya dalam penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Temuan dalam penelitian ini hanya satu kasus yang diproses secara hukum dan yang lain diproses secara tindakan administratif keimigrasian. Hambatan yang dialami dalam mengungkap WNA yang melakukan pemalsuan dokumen perjalanan yaitu pihak imigrasi kesulitan dalam melakukan pelacakan terhadap pelaku pemalsuan, adanya bantuan dari oknum tertentu, masyarakat turut membantu pelaku kejahatan dan kurangnya kordinasi dengan kedutaan terkait identitas pelaku tersebut. Agar penegakan hukum pada pemalsuan dokumen berjalan maksimal, hendaknya memakai sanksi hukum pidana. Kata Kunci : Warga Negara Asing, Pemalsuan, Dokumen Perjalanan.
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS ANAK/2017/PN DPS MENGENAI PEMIDANAAN PENGGUNA NARKOTIKA ANAK Putu Wulan Sagita Pradnyani; Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul Analisis Putusan Nomor 8/Pid.Sus Anak/2017/PN Dps Mengenai Pemidanaan Pengguna Narkotika Anak. Latar belakang dari penulisan jurnal adalah terdapat ketidakwajaran dalam pemidanaan terpidana narkotika anak dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus Anak/2017/PN Dps. Ketidakwajaran tersebut meliputi terdakwa yang masih dikategorikan sebagai anak meskipun sudah pernah menikah dan persetujuan hakim atas permintaan terdakwa untuk tidak dipidana di LPKA Karangasem, melainkan dipidana di LP Kerobokan. Di satu sisi, pemidanaan terhadap anak harus menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak, namun di sisi lain kejahatan narkotika adalah kejahatan luar biasa yang patut mendapat perhatian yang serius. Tujuan umum dari penulisan jurnal adalah untuk mengetahui pemidanaan terhadap anak pengguna narkotika dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus Anak/2017/PN Dps. Secara khusus, jurnal ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui pemenuhan tujuan hukum berupa kepastian hukum dan kemanfaatan dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus Anak/2017/PN Dps. Tulisan ini dibuat dengan metode penelitian hukum normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan pandangan-pandangan ahli hukum yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak memvonis anak untuk menjalani rehabilitasi, melainkan pemidanaan berupa pidana penjara di LP Kerobokan. Setelah dianalisis, dapat diketahui bahwa Putusan Nomor 8/Pid.Sus Anak/2017/PN Dps belum memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan terhadap ABH. Kata kunci : putusan pengadilan, pemidanaan, anak, pengguna narkotika
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESI BERKAITAN DENGAN ITIKAD BAIK DALAM PASAL 16 UNDANG-UNDANG ADVOKAT Angga Arya Saputra; Ida Bagus Surya Dharma Jaya; I Made Tjatrayasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang berlandaskan nilai-nilai Kode Etik Advokat dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Kode etik adalah etika yang nilai-nilainya terkandung dalam moral dan susila. Penerapan kode etik sangat penting guna menjaga agar advokat dalam berpraktek atau beracara tidak keluar dari nilai – nilai profesi sehingga advokat bisa menjaga citra dan martabat kehormatan profesinya, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi.Metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan normative, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literature-literatur, dan bahanbahan referensi lainnya. Adapun hasil penelitian ini adalah kekaburan norma yangmengakibatkan hilangnya tanggung jawab pidana advokat yang melawan hukum pidana saat menjalankan tugas profesinya sehingga perlu adanya penambahan pengertian itikad baik dalam pasal 16 Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 28 AYAT (2) UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK STUDI KASUS BUNI YANI Fransiskus Sebastian Situmorang; Ida Bagus Surya Dharmajaya; I Made Walesa Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, Desember 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan salah satu pasal yang mengatur tentang penyebaran rasa kebencian di media sosial. Ketentuan pasal tersebut masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir terkait dengan pengertian dari rasa kebencian yang dimaksudkan oleh pasal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan rasa kebencian menurut hukum positif dan pengaturan pasal tersebut di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Pengaturan terkait rasa kebencian di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun secara khusus rasa kebencian di media sosial di atur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Penggunaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE masih menimbulkan norma kabur terkait dengan penggunaannya dalam banyak kasus seperti kasus Buni Yani dan juga sulitnya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dianggap melanggar pasal tersebut. Ketentuan pasal tersebut masih perlu perbaikan untuk lebih membatasi perbuatan pengguna media sosial. Perubahan terbaru UU ITE hanya berfokus pada sanksi dan perubahan pasal lainnya sedangkan untuk Pasal 28 ayat (2) tidak ada perubahan.
KRIMINALISASI HUBUNGAN SEKSUAL SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN OLEH LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT) DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA I Nengah Maliarta; Ida Bagus Surya Dharma Jaya; Sagung Putri M.E Purwani
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.07, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lesbian, Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) adalah kelompok yang memiliki orientasi seksual sesama jenis kelamin (homoseksual), berbeda dengan orang pada umumnya yang berorientasi seksual terhadap orang dengan jenis kelamin yang berbeda (heteroseksual), sehingga mengakibatkan aktivitas seksual LGBT menyimpang dari yang seharusnya. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu apakah LGBT merupakan bagian dari tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia dan apakah perlu dilakukan kriminalisasi yang lebih luas terhadap LGBT dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, dikarenakan terdapat kekosongan norma. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah-kaedah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. LGBT merupakan bagian dari tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia, akan tetapi pengaturannya masih sangat terbatas karena hanya mengatur hubungan seks sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak dibawah umur saja. Sehingga perlu dilakukan kriminalisasi atau melakukan perluasan terhadap pengaturan pidana perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh komunitas LGBT tersebut di dalam pembaharuan hukum pidana. Kata Kunci: LGBT, Kriminalisasi, Pembaharuan Hukum Pidana.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS KASUS TINDAK PIDANA PENGEDARAN MATA UANG PALSU (ANALISA PUTUSAN No. 817/Pid.Sus/2014/PN Dps) Ni Luh Apryaningsih; Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini mengambil judul Pertimbangan Hakim dalam Memutus Kasus Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu (Analisa Putusan No. 817/Pid.Sus/2014/PN Dps). Saat ini kejahatan pemalsuan uang semakin meresahkan masyarakat karena telah merajalela dalam skala yang besar dan peredarannya pun semakin terorganisir. Penegakan hukum terhadap kasus peredaran uang palsu yang terjadi dinilai masih belum cukup baik, hal ini terlihat dari rendahnya sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian yang meneliti norma yang berlaku di masyarakat. Penelitian normatif tersebut juga disebut dengan penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang melakukan evaluasi terhadapperaturan perundang-undangan, menjelaskan permasalahan dalam peraturan tersebut, dan melakukan prediksi efektifitas peraturan tersebut di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut Hakim yang memutus perkara No.817/Pid.Sus/2014/PN Dps memberikan hukuman kurungan selama 1 (satu) tahun dan membayar denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan menurut ketentuan dari KUHP, UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta Rancangan KUHP 2015 dinilai masih rendah dan tidak menimbulkan efek jera. Sehingga diperlukan pembaharuan sanksi hukum yang tepat pada KUHP yang nantinya akan berlaku. Kata kunci : Tindak pidana, Pengedaran Mata Uang Palsu, Pertimbangan hukum
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN YANG LAHIR DARI HUBUNGAN KONTRAKTUAL Putu Meida Anny Liestarini; Ida Bagus Surya Dharmajaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 05, November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual dengan membahas penyebab terjadinya penipuan dalam hubungan konraktual serta pertanggungjawabannya yang dilakukan diluar peradilan. Adanya penggunaan mediasi penal dalam penyelesaian kasus pidana sebagai bentuk perlindungan korban dengan upaya upaya alternatif pemidanaan. Jenis penulisan ini adalah penelitian normatif dengan mengkaji melalui pendekatan perundang-undangan serta menggunakan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penipuan. Penyebab terjadinya penipuan dalam hubungan kontraktual karena ketidakpahaman para pelaku kontrak akan perjanjian atau kontrak yang dibuat, pertsnggungjawaban pidana dilakukan melalui mediasi penal sebagai alternative penyelesaian diluar peradilan. Simpulan dari penulisan ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual dapat diselesaikan melalui jalur nonpenal yaitu mediasi, namun hal ini belum ada aturan yang pasti mengenai penggunaan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana dan di dalam penerapannya tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Kata Kunci : Pelaku, Hubungan Kontraktual, pertanggungjawaban pidana, penipuan
KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN MEMPEROLEH DATA IDENTITAS DIRI DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK PHISING I Gede Arya Utamayasa; Ida Bagus Surya Dharma Jaya; I Gusti Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Phising atau Identity Theft adalah tindakan memperoleh informasi pribadi seperti User ID, PIN, nomor rekening, nomor kartu kredit Aksi ini semakin marak terjadi. Tercatat secara global, jumlah penipuan bermodus phising selama tahun 2014 Anti-Phishing Working Group (APWG) dalam laporannya, mencatat ada 123.972 email baru dan unik serta 95.321 situs palsu yang digunakan sebagai sarana phishing dan diketahui 27.253 situs palsu diyakini dibuat oleh phiser. Selain terjadi peningkatan kuantitas, kualitas serangan phising juga mengalami kenaikan. Sampai saat ini belum ada Hukum Positif di Indonesia yang mengatur tentang Phising sehingga menyebabkan kekacauan hukum. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan normatif, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah belum ada hukum positif yang mengatur pencurian identitas di Indonesia baik dalam KUHP maupun UU ITE yang mengakibatkan kekacauan hukum sehingga perlunya mengkriminalisasi perbuatan phising dengan pembaharuan hukum dimana pembaharuan dilakukan menggunakan teori tindak pidana dengan metode perbandingan dengan negara lain.
Co-Authors A. A. Gde Yoga Putra Ade Angga Surya Putra Akrom, Akrom Andre Julio Angga Arya Saputra Arick Hermawan Cavalera Artawan Eka Putra, I Wayan Gede Arya Adhitya Kusumaatmaja Astuti, Henni Widia Fatimah Rahmad Fransiskus Sebastian Situmorang Fredinan Yulianda Gede Rhama Sukmayoga Wiweka Gst Ngurah Arya Dharma Susila I Gede Arya Utamayasa I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Ngurah Parwata I Kadek Niko Suardi I Made Adi Satria I Made Budi Arsika I Made Dedy Priyanto I Made Tjatrayasa I Made Walesa Putra I Nengah Maliarta I Nyoman Arya Wira Temaja I Putu Agus Indra Nugraha I Putu Bagus Darma Putra I Wayan Suardana Ida Bagus Agung Dwi Adwitya Ida Bagus Komang Paramartha Ida Bagus Made Tilem Ida Bagus Oka Nova Pradnyana Ika Widi Astuti, Ika Widi Keanu Putra Mentari komang krisna mahendra Liberty Sinaga Made Adhitya Anggriawan Wisadha Made Adi Prananta Yoga Made Indra Suma Wijaya Muhammad Nanang Fajri Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Luh Apryaningsih Ni Made Sintia Ardi Ari Putu Meida Anny Liestarini Putu Wulan Sagita Pradnyani Sagung Putri M. E. Purwani Zulkarnain, I Gusti Agung Kiddy Krsna