Ida Ayu Gede Sinta Surya Lestari
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGATURAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA TERKAIT KEGIATAN PROMOSI YANG MERUGIKAN PENGGUNA JALAN Ida Ayu Gede Sinta Surya Lestari; Nyoman A. Martana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.424 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i04.p13

Abstract

Pelaku usaha tidak sepatutnya melakukan kegiatan promosi di jalan, dengan pola pemasaran memberikan brosur kepada setiap pengguna jalan khususnya pengendara kendaraan bermotor yang sedang melintas. Motif ekonomi mengakibatkan pelaku usaha menghalalkan segala cara agar hal tersebut tercapai, tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar, baik dalam hal ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan serta sanksi hukum terkait kegiatan promosi bagi pelaku usaha yang merugikan pengguna jalan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun kesimpulan dari penulisan ini adalah pengaturan dan sanksi hukum terkait kegiatan promosi bagi pelaku usaha yang merugikan pengguna jalan terdapat dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.Kata Kunci: Promosi, Pelaku Usaha, Pengguna Jalan, Pengaturan.
Pengaturan Sanksi Tentang Anggaran Dasar Perseroan Yang Tidak Dikonversikan Pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 Ida Ayu Gede Sinta Surya Lestari; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Acta Comitas Vol 7 No 02 (2022)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2022.v07.i02.p6

Abstract

The purpose of this paper is to find out the process of classifying and setting sanctions on the articles of association of companies whose business fields are not converted to the KBLI 2020. This study uses a normative legal research method with the problem of void norms with the type of approach to legislation and legal concepts. The results show that in the process of classifying the business fields of the company's articles of association must be in accordance with Article 3 of the articles of association guided by the 2020 KBLI, then can register for legalization of establishment on the AHU system and will automatically be integrated with the OSS system. For the company still using the 2017 KBLI, the company must convert the 2020 KBLI, by changing its articles of association and registering electronically through the AHU system. And, with regard to companies that do not convert their business fields, there are no sanctions arrangements against the company and it creates legal uncertainty, so that the company cannot manage business licenses, cannot cooperate with government and private agencies, and does not have legality in Indonesia and potential for criminal activity.