Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN FACTOR DALAM PENAGIHAN PIUTANG DAGANG PADA TRANSAKSI ANJAK PIUTANG (FACTORING) MAYASARI, I DEWA AYU DWI
Kerta Dyatmika Vol 13 No 1 (2016): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

ABSTRACTÂ Research in connection with jurnal writing thesis takes the theme the protection of the law against companies factor in billing accounts receivable factoring transactions. Problems studied involves two things; the first what factors the companyâ??s legal position as a buyer on receivables in factoring and financing institution both what form of legal protection that can be given to companies factor of a possible failure of the trade receivables collection.This includes research conducted legal research categories, namely normative legal research literature or legal research based on secondary data. The approach used is the approach ot the laws and facts approach. Next to for further analysis techniques use the description legal interpretation techniques based argumentative theory, principles, and concepts relevan laws.The results showed that the company,s legal position as a purchaser ofÂ factoring receivables is very weak and vulnerable than risk the possibility of failure of collection of accounts receivable due to non fulfillment of the achievements by the customer. In this context there is no guarantee ofÂ legal protection for the company for the payment or refund factor its receivables in full.The next from legal protection that can be given to the factor as a buyer of receivables is; a) apply the type of recourse factoring in the factoring agreement with the burden of responsibility is on the client in case of failure of collection of accounts receivable, b) implement a system of personal/corporate guarantees, and c) apply the prudential banking principles.Â Keywords : Standing, Legal Protection, Client, Company Factor, Factoring.

KEABSAHAN ALAT BUKTI SURAT DALAM HUKUM ACARA PERDATA MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK Gde Rudy, Dewa; Dwi Mayasari, I Dewa Ayu
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31440

Mengingat masyarakat mengkehendaki proses penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Mahkamah Agung mengambil langkah baru dengan meluncurkan layanan berbasis teknologi informasi (E-Court) yang diperkuat dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Perkembangannya, sistem tersebut masih banyak menemui permasalahan, seperti pada saat pengajuan alat bukti berupa surat pada perkara perdata. Permasalahan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi PERMA No.1 Tahun 2019 dan Keabsahan Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Perdata melalui Persidangan Elektronik. Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian hukum normatif, melalui pendekatan perundang-undangan, kasus dan analisa konsep hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya dikumpulkan secara sistematis melalui studi dokumentasi dan disajikan secara deskripsi analisis. Simpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2019 sangat urgen dilakukan karena sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern dan Alat bukti surat dalam persidangan elektronik dikatakan sah dengan menggungah alat bukti surat dan di verifikasi keasliannya juga dalam sidang offline atau tatap muka.

Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan Melalui E-Commerce Dwi Mayasari, I Dewa Ayu; Gde Rudy, Dewa
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31473

In general, the agreement is made face-to-face. However, along with technological developments, agreements can now be made through electronic media (internet) or E-commerce. Through E-commerce, it has brought changes in human activities because through the internet, any transaction can be done, including making an agreement. However, many problems arise in transactions conducted electronically, such as trading transactions or buying and selling online. The problems that can be conveyed are firstly the urgency to reconstruct the practice of trade agreement arrangements through E-Commerce, second form of legal protection against parties who are disadvantaged in practicing trade agreements through E-Commerce and thirdly the settlement that can be carried out if there is a dispute in the practice of a trade agreement through E -Commerce. This research uses normative legal research, with a statutory approach and analysis of legal concepts and uses primary, secondary and tertiary legal sources. Furthermore, it is collected systematically using documentation studies and added with supporting data. The conclusion of this research is that the reconstruction of trade agreement practice arrangements is very urgent to be carried out for philosophical, sociological, juridical and practical reasons, both forms of legal protection against the aggrieved party, namely the Civil Code, ITE Law, Consumer Protection Law and the third settlement that can be done if a dispute occurs is through the Litigation, Non Litigation or BPSK channels.

Perlindungan Karya Cipta Podcast Audio Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 Putu Juliantika Dewi; I Dewa Ayu Dwi Ayu Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan dalam melindungi karya cipta podcast audio berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan mengetahui sanksi hukum apabila terjadi tindakan pembajakan seperti mengunggah ulang karya podcast audio oleh pihak lain tanpa izin podcaster. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa podcast audio dengan topik bahasan seperti ceramah, kuliah, pidato maupun ciptaan sejenis lainnya telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b UUHC, sedangkan diluar dari jenis topik tersebut belum diatur sehingga terjadi kekaburan norma perihal tidak adanya penjelasan lebih lanjut terkait frasa “ciptaan sejenis lainnya”. Atas tindakan mengunggah ulang podcast audio oleh pihak lain dengan tujuan komersial secara tidak sah, dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UUHC dengan jalan melakukan pengaduan maupun mengajukan gugatan ganti rugi. Kata Kunci: Podcast Audio, Pembajakan, Sanksi Hukum, Hak Cipta. ABSTRACT The purpose of this research is to analyze the arrangements in protecting the copyrighted work of audio podcasts under the copyright act and to know the legal sanctions in the event of piracy such as re-uploading audio podcasts work by other parties without the permission of podcasters. This writing uses normative legal research methods with a statutory approach and analysis of legal concepts. The results of the analysis showed that audio podcasts with a subject topic such as sermons, lecturers, addresses, or other works of utterance have been set out in Article 40 paragraph (1) letter b of the Copyright Act, while outside of these types of topics have not been regulated so that there is a blurring of norms regarding the absence of further explanation related to the phrase “other works of utterance”. For the act of unlawfully re-uploading audio podcasts by others for commercial purposes may be penalized as stipulated in the copyright Act by making a complaint of filing a claim for demages. Keywords: Audio Podcasts, Piracy, Legal Sanctions, Copyright.

Perlindungan Privasi Konsumen Terhadap Pemanfaatan Big Data Michael Wibowo Joestiawan; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa hak privasi dari konsumen terhadap pemanfaatan Big Data yang dimilikinya. Bocornya 91 juta data pengguna Tokopedia, menjadi faktor belum maksimalnya pengaturan hak keamanan konsumen dalam UU ITE dan PP PSTE. Keadaan ini mempengaruhi kepastian hukum bagi konsumen dalam bertransaksi dunia digital terutama e-commerce. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penulisan hukum normatif. Dalam hal ini, akan mengkaji berdasar aturan yang telah berlaku (statue approach) serta membandingkan hukum negara yang lain sebagai perbandingan (comparative approach). Bahan hukum digunakan sebagai sumber yakni bahan hukum primer dimana menggunakan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti jurnal atau buku, serta bahan hukum tersier seperti internet. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik deskriptif kualitatif Hasil dari penulisan jurnal ini, nantinya akan memberikan ruang kepada perlindungan privasi konsumen terhadap pemanfaatan Big Data dan bagaimana pengawasan penggunaan privasi konsumen terhadap pemanfaatan Big Data dikaitkan dengan UU Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Hak Privasi, Big Data, Perlindungan Konsumen. ABSTRACT This study aims to analyze the privacy rights of consumers on the use of their Big Data. The leak of 91 million Tokopedia user data has become a factor in the inadequate regulation of consumer security rights in the ITE Law and PP PSTE. This situation affects legal certainty for consumers in transacting the digital world, especially e-commerce. This research was conducted using a normative legal writing method. In this case, we will study based on the rules that have been applied (statue approach) and compare the laws of other countries as a comparison (comparative approach). Legal materials are used as sources, namely primary legal materials which use statutory regulations, secondary legal materials such as journals or books, and tertiary legal materials such as the internet. The technique of collecting legal materials using qualitative descriptive techniques. The results of this journal will provide space for consumer privacy protection against the use of Big Data and how monitoring the use of consumer privacy on the use of Big Data is related to the Consumer Protection Act. Keywords: Privacy Rights, Big Data, Consumer Protection.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN FACTOR DALAM PENAGIHAN PIUTANG DAGANG PADA TRANSAKSI ANJAK PIUTANG (FACTORING) I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 2 (2015)
Publisher : University of Udayana

Research in connection with jurnal writing thesis takes the theme the protection of the law against companies factor in billing accounts receivable factoring transactions. Problems studied involves two things; the first what factors the company’s legal position as a buyer on receivables in factoring and financing institution both what form of legal protection that can be given to companies factor of a possible failure of the trade receivables collection. This includes research conducted legal research categories, namely normative legal research literature or legal research based on secondary data. The approach used is the approach ot the laws and facts approach. Next to for further analysis techniques use the description legal interpretation techniques based argumentative theory, principles, and concepts relevan laws. The results showed that the company,s legal position as a purchaser of factoring receivables is very weak and vulnerable than risk the possibility of failure of collection of accounts receivable due to non fulfillment of the achievements by the customer. In this context there is no guarantee of legal protection for the company for the payment or refund factor its receivables in full. The next from legal protection that can be given to the factor as a buyer of receivables is; a) apply the type of recourse factoring in the factoring agreement with the burden of responsibility is on the client in case of failure of collection of accounts receivable, b) implement a system of personal/corporate guarantees, and c) apply the prudential banking principles

KEABSAHAN ALAT BUKTI SURAT DALAM HUKUM ACARA PERDATA MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK Dewa Gde Rudy; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31440

Mengingat masyarakat mengkehendaki proses penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Mahkamah Agung mengambil langkah baru dengan meluncurkan layanan berbasis teknologi informasi (E-Court) yang diperkuat dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Perkembangannya, sistem tersebut masih banyak menemui permasalahan, seperti pada saat pengajuan alat bukti berupa surat pada perkara perdata. Permasalahan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi PERMA No.1 Tahun 2019 dan Keabsahan Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Perdata melalui Persidangan Elektronik. Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian hukum normatif, melalui pendekatan perundang-undangan, kasus dan analisa konsep hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya dikumpulkan secara sistematis melalui studi dokumentasi dan disajikan secara deskripsi analisis. Simpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2019 sangat urgen dilakukan karena sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern dan Alat bukti surat dalam persidangan elektronik dikatakan sah dengan menggungah alat bukti surat dan di verifikasi keasliannya juga dalam sidang offline atau tatap muka.

Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase dalam Kontrak Bisnis dari Perspektif Hukum Perjanjian Dewa Gde Rudy; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p14

Arbitration clauses in a business contract are essentially aimed at avoiding dispute resolution through the judiciary. This paper aims to have a deeper understanding of matters concerning the binding force of the Arbitration Clause. This contract also traces the competence of the judiciary and the cancellation of the arbitration agreement (Arbitration Clause) that has been agreed upon by the parties from the start. This research uses normative law research with legislation approach and legal concept analysis approach. The results of the study show that from the perspective of Covenant Law, in particular the principle of Pacta Sund Servanda contained in the provisions of Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, the Arbitration Clause has binding force like law for the parties. With the Arbitration Clause, the arbitration institution that has been chosen by the parties authorized to settle disputes and the judiciary does not have the authority to examine and resolve the dispute. The Arbitration Clause cannot be withdrawn and canceled, unless agreed by both parties. Klausula Arbitrase dalam suatu kontrak bisnis pada hakekatnya bertujuan untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Tulisan ini bertujuan untuk memahami secara lebih dalam prihal yang menyangkut kekuatan mengikat Klausula Arbitrase. Dalam kontrak ini juga ditelusuri tentang kompetensi lembaga peradilan dan pembatalan dari perjanjian arbitrase (Klausula Arbitrase) yang sudah disepakati sejak awal oleh para pihak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil study menunjukkan bahwa dari perspektif Hukum Perjanjian, khususnya azas Pacta Sund Servanda yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, Klausula Arbitrase mempunyai kekuatan mengikat layaknya seperti undang-undang bagi pihak-pihak. Dengan adanya Klausula Arbitrase, maka lembaga arbitrase yang telah dipilih oleh para pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa dan lembaga peradilan tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa tersebut. Klausula Arbitrase tersebut tidak dapat ditarik dan dibatalkan, kecuali dengan sepakat kedua belah pihak.

Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen atas Wanprestasi Ketidaksesuaian Kecepatan Internet yang Ditawarkan Provider Wi-Fi I Gst. Ngr. Bgs. Putra Prianatha; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk memahami dan mengetahui bagaimana pengaturan terhadap hak-hak konsumen sebagai pelanggan provider Wi-Fi terhadap wanprestasi dari pihak provider dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terkait konsumen yang merasa dirugikan oleh provider Wi-Fi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian normative. Perlindungan hukum terhadap konsumen telah tertuang pada “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, dimana dalam penulisan ini akan membahas perihal wanprestasi yang sering terjadi dari pihak provider Wi-Fi terkait ketidaksesuaian kecepatan internet yang ditawarkan dan disaat penggunaan layanan sehingga merugikan pihak konsumen. Walaupun sudah tertuang dalam “pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak konsumen serta dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha”, masih kurangnya kepastian hukum bagi hak-hak konsumen yang harus dilindungi dalam halnya sebagai konsumen pelanggan provider Wi-Fi. Maka dari itu, agar pihak konsumen mendapatkan apa yang menjadi haknya, diperlukannya kepastian hukum yang mengatur dan melindungi agar berjalannya asas dari perlindungan konsumen sendiri yang tertuang dalam “Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.” Kata kunci: Perlindungan hukum, konsumen, provider Wi-Fi. ABSTRACT The purpose of writing this journal is to understand and find out how to regulate the rights of consumers as customers of the Wi-Fi provider against default from the provider and to find out the form of legal protection related to consumers who feel aggrieved by the Wi-Fi provider. The research method used in this paper is normative. Legal protection for consumers has been stated in “Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection”, which in this paper will discuss defaults that often occur from the Wi-Fi provider regarding the incompatibility of the internet speed offered and when using the service to the detriment of the consumer. Although it has been stated in “Article 4 of Law Number 8 of 1999 which regulates consumer rights and in Article 7 of Law Number 8 of 1999 which regulates the obligations of business actors”, there is still a lack of legal certainty for consumer rights which must be protected in this case. as a consumer of a Wi-Fi provider customer. Therefore, for consumers to get what they are entitled to, there is a need for legal certainty that regulates and protects so that the principle of consumer protection itself is contained in “Article 2 of Law Number 8 of 1999”. Key words: Legal protection, consumer, Wi-Fi provider

PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PRAKTIK MANIPULASI DALAM PASAR MODAL BAGI INVESTOR Ni Kadek Winda Nandayani; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penulisan ini menjelaskan perkembangan ekonomi di bidang investasi menengah yang meningkat pesat. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan kegiatan masyarakat di pasar modal. Fokus penelitian adalah pengaturan regulasi larangan pasar modal dalam melakukan pencegahan terhadap kegiatan manipulasi pasar dan bentuk perlindungan hukum oleh instansi yang bertanggung jawab bagi investor yang mengalami kerugian oleh praktik manipulasi pasar di pasar modal. Metodologi penelitiam yang dipergunakan yakni penelitian normatif dengan mengkaji prinsip, konsep, teori, dan peraturan perundang-umdangan yang selaras dengan penelitian ini. Simpulan yang dapat ditarik yaitu bahwa manipulasi pasar adalah aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan citra palsu dari aktivitas perdagangan. Aktivitas ini umumnya dilakukan pada pasar modal bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap harga surat berharga dan menggiring fakta yang salah. Manipulasi pasar dilarang sebab akan mengurangi kredibilitas pasar modal maupun keyakinan masyarakat terhadap kegiatan pasar modal. Perlindungan hukum yang dapat ditawarkan adalah perlindungan yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan dengan edukasi publik dan pengawasan transaksi oleh OJK, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan: yudisial, non-yudisial, dan sanksi. Kata Kunci: Manipulasi Pasar, Pasar Modal, Investor ABSTRACT This paper describes the rapid development of the economy in the medium-sized investment sector. This is evidenced by the increase in public activity in the capital market. The focus of the research is the regulation of capital market prohibitions to prevent market manipulation practices and forms of legal protection by responsible agencies for investors who are harmed by market manipulation practices in the capital market. The research methodology is carried out by examining the principles, concepts, theories, and laws and regulations that are relevant to this discussion. The conclusion that can be drawn from this research is that market manipulation is an activity carried out to create a false image of trading activities. This activity is generally carried out in the capital market with the aim of influencing the price of securities and leading to false facts. Market manipulation is prohibited because it can damage the credibility of the capital market and public confidence in capital market activities. Legal protection that can be offered is preventive and repressive protection. Preventive legal protection is provided through public education and transaction supervision by OJK, while repressive legal protection is provided: judicial, non-judicial, and sanctions. Key Words: Market Manipulation, Capital Market, Investors

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search