Garuda - Garba Rujukan Digital

Keabsahan Perjanjian Cessie Melalui E-Commerce Mayasari, I Dewa Ayu Dwi
KERTHA WICAKSANA Vol 13, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.930.51-56

Pada umumnya perjanjian cessie dibuat langsung atau tatap muka antara pihak yang ingin masuk ke dalam kontrak. Cessie adalah transfer piutang atas nama (debitur) dari kreditor lama kepada kreditor baru. Seiring perkembangan jaman dan teknologi, tidak hanya transaksi yang dapat dilakukan melalui media elektronik, perjanjian Cessie pun sering dilakukan melalui media elektronik. Permasalahan yang pertama adalah keabsahan perjanjian cessie yang dilaksanakan melalui E-Commerce dapat dianggap sah setelah para pihak membaca dan menyetujuinya, dan menandatangani kontrak elektronik. Selanjutnya, Permasalahan yang kedua mengenai bentuk perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada pihak-pihak yang masuk kontrak cessie melalui e-commerce mengacu pada 1 poin 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hasil analisis kedua permasalahan yang diangkat menunjukkan bahwa Keabsahan perjanjian cessie yang dilaksanakan melalui E-Commerce dapat dianggap sah setelah para pihak membaca dan menyetujuinya, serta menandatangani dokumen elektronik dimaksud dengan mencantumkan kewajiban dan hak dari para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Kata Kunci: E-Commerce; Keabsahan; Perjanjian Cessie In general, cessie agreements are made directly or face to face between parties who want to enter into the contract. Cessie is the transfer of receivables on behalf of (debtors) from old creditors to new creditors. Along with the development of time and technology, not only transactions that can be done through electronic media, Cessie agreements are often carried out through electronic media. The first problem is the validity of the cessie agreement carried out through E-Commerce can be considered valid after the parties have read and agreed to it, and signed an electronic contract. Furthermore, the second problem concerning the form of legal protection that can be given to parties entering the cessie contract through e-commerce refers to 1 point 2 of Law Number 11 the Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The results of the analysis of the two problems raised indicate that the validity of the cessie agreement carried out through E-Commerce can be considered valid after the parties have read and agreed to it, and signed the electronic document by including the obligations and rights of the parties following the approved agreement. Keywords: E-Commerce; The Legality; Cessie Contract

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN FACTOR DALAM PENAGIHAN PIUTANG DAGANG PADA TRANSAKSI ANJAK PIUTANG (FACTORING) MAYASARI, I DEWA AYU DWI
Kerta Dyatmika Vol 13 No 1 (2016): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

ABSTRACTÂ Research in connection with jurnal writing thesis takes the theme the protection of the law against companies factor in billing accounts receivable factoring transactions. Problems studied involves two things; the first what factors the companyâ??s legal position as a buyer on receivables in factoring and financing institution both what form of legal protection that can be given to companies factor of a possible failure of the trade receivables collection.This includes research conducted legal research categories, namely normative legal research literature or legal research based on secondary data. The approach used is the approach ot the laws and facts approach. Next to for further analysis techniques use the description legal interpretation techniques based argumentative theory, principles, and concepts relevan laws.The results showed that the company,s legal position as a purchaser ofÂ factoring receivables is very weak and vulnerable than risk the possibility of failure of collection of accounts receivable due to non fulfillment of the achievements by the customer. In this context there is no guarantee ofÂ legal protection for the company for the payment or refund factor its receivables in full.The next from legal protection that can be given to the factor as a buyer of receivables is; a) apply the type of recourse factoring in the factoring agreement with the burden of responsibility is on the client in case of failure of collection of accounts receivable, b) implement a system of personal/corporate guarantees, and c) apply the prudential banking principles.Â Keywords : Standing, Legal Protection, Client, Company Factor, Factoring.

KEABSAHAN ALAT BUKTI SURAT DALAM HUKUM ACARA PERDATA MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK Gde Rudy, Dewa; Dwi Mayasari, I Dewa Ayu
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31440

Mengingat masyarakat mengkehendaki proses penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Mahkamah Agung mengambil langkah baru dengan meluncurkan layanan berbasis teknologi informasi (E-Court) yang diperkuat dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Perkembangannya, sistem tersebut masih banyak menemui permasalahan, seperti pada saat pengajuan alat bukti berupa surat pada perkara perdata. Permasalahan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi PERMA No.1 Tahun 2019 dan Keabsahan Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Perdata melalui Persidangan Elektronik. Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian hukum normatif, melalui pendekatan perundang-undangan, kasus dan analisa konsep hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya dikumpulkan secara sistematis melalui studi dokumentasi dan disajikan secara deskripsi analisis. Simpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2019 sangat urgen dilakukan karena sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern dan Alat bukti surat dalam persidangan elektronik dikatakan sah dengan menggungah alat bukti surat dan di verifikasi keasliannya juga dalam sidang offline atau tatap muka.

Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan Melalui E-Commerce Dwi Mayasari, I Dewa Ayu; Gde Rudy, Dewa
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31473

In general, the agreement is made face-to-face. However, along with technological developments, agreements can now be made through electronic media (internet) or E-commerce. Through E-commerce, it has brought changes in human activities because through the internet, any transaction can be done, including making an agreement. However, many problems arise in transactions conducted electronically, such as trading transactions or buying and selling online. The problems that can be conveyed are firstly the urgency to reconstruct the practice of trade agreement arrangements through E-Commerce, second form of legal protection against parties who are disadvantaged in practicing trade agreements through E-Commerce and thirdly the settlement that can be carried out if there is a dispute in the practice of a trade agreement through E -Commerce. This research uses normative legal research, with a statutory approach and analysis of legal concepts and uses primary, secondary and tertiary legal sources. Furthermore, it is collected systematically using documentation studies and added with supporting data. The conclusion of this research is that the reconstruction of trade agreement practice arrangements is very urgent to be carried out for philosophical, sociological, juridical and practical reasons, both forms of legal protection against the aggrieved party, namely the Civil Code, ITE Law, Consumer Protection Law and the third settlement that can be done if a dispute occurs is through the Litigation, Non Litigation or BPSK channels.

Perlindungan Karya Cipta Podcast Audio Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 Putu Juliantika Dewi; I Dewa Ayu Dwi Ayu Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan dalam melindungi karya cipta podcast audio berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan mengetahui sanksi hukum apabila terjadi tindakan pembajakan seperti mengunggah ulang karya podcast audio oleh pihak lain tanpa izin podcaster. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa podcast audio dengan topik bahasan seperti ceramah, kuliah, pidato maupun ciptaan sejenis lainnya telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b UUHC, sedangkan diluar dari jenis topik tersebut belum diatur sehingga terjadi kekaburan norma perihal tidak adanya penjelasan lebih lanjut terkait frasa “ciptaan sejenis lainnya”. Atas tindakan mengunggah ulang podcast audio oleh pihak lain dengan tujuan komersial secara tidak sah, dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UUHC dengan jalan melakukan pengaduan maupun mengajukan gugatan ganti rugi. Kata Kunci: Podcast Audio, Pembajakan, Sanksi Hukum, Hak Cipta. ABSTRACT The purpose of this research is to analyze the arrangements in protecting the copyrighted work of audio podcasts under the copyright act and to know the legal sanctions in the event of piracy such as re-uploading audio podcasts work by other parties without the permission of podcasters. This writing uses normative legal research methods with a statutory approach and analysis of legal concepts. The results of the analysis showed that audio podcasts with a subject topic such as sermons, lecturers, addresses, or other works of utterance have been set out in Article 40 paragraph (1) letter b of the Copyright Act, while outside of these types of topics have not been regulated so that there is a blurring of norms regarding the absence of further explanation related to the phrase “other works of utterance”. For the act of unlawfully re-uploading audio podcasts by others for commercial purposes may be penalized as stipulated in the copyright Act by making a complaint of filing a claim for demages. Keywords: Audio Podcasts, Piracy, Legal Sanctions, Copyright.

Perlindungan Privasi Konsumen Terhadap Pemanfaatan Big Data Michael Wibowo Joestiawan; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa hak privasi dari konsumen terhadap pemanfaatan Big Data yang dimilikinya. Bocornya 91 juta data pengguna Tokopedia, menjadi faktor belum maksimalnya pengaturan hak keamanan konsumen dalam UU ITE dan PP PSTE. Keadaan ini mempengaruhi kepastian hukum bagi konsumen dalam bertransaksi dunia digital terutama e-commerce. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penulisan hukum normatif. Dalam hal ini, akan mengkaji berdasar aturan yang telah berlaku (statue approach) serta membandingkan hukum negara yang lain sebagai perbandingan (comparative approach). Bahan hukum digunakan sebagai sumber yakni bahan hukum primer dimana menggunakan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti jurnal atau buku, serta bahan hukum tersier seperti internet. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik deskriptif kualitatif Hasil dari penulisan jurnal ini, nantinya akan memberikan ruang kepada perlindungan privasi konsumen terhadap pemanfaatan Big Data dan bagaimana pengawasan penggunaan privasi konsumen terhadap pemanfaatan Big Data dikaitkan dengan UU Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Hak Privasi, Big Data, Perlindungan Konsumen. ABSTRACT This study aims to analyze the privacy rights of consumers on the use of their Big Data. The leak of 91 million Tokopedia user data has become a factor in the inadequate regulation of consumer security rights in the ITE Law and PP PSTE. This situation affects legal certainty for consumers in transacting the digital world, especially e-commerce. This research was conducted using a normative legal writing method. In this case, we will study based on the rules that have been applied (statue approach) and compare the laws of other countries as a comparison (comparative approach). Legal materials are used as sources, namely primary legal materials which use statutory regulations, secondary legal materials such as journals or books, and tertiary legal materials such as the internet. The technique of collecting legal materials using qualitative descriptive techniques. The results of this journal will provide space for consumer privacy protection against the use of Big Data and how monitoring the use of consumer privacy on the use of Big Data is related to the Consumer Protection Act. Keywords: Privacy Rights, Big Data, Consumer Protection.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN FACTOR DALAM PENAGIHAN PIUTANG DAGANG PADA TRANSAKSI ANJAK PIUTANG (FACTORING) I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 2 (2015)
Publisher : University of Udayana

Research in connection with jurnal writing thesis takes the theme the protection of the law against companies factor in billing accounts receivable factoring transactions. Problems studied involves two things; the first what factors the company’s legal position as a buyer on receivables in factoring and financing institution both what form of legal protection that can be given to companies factor of a possible failure of the trade receivables collection. This includes research conducted legal research categories, namely normative legal research literature or legal research based on secondary data. The approach used is the approach ot the laws and facts approach. Next to for further analysis techniques use the description legal interpretation techniques based argumentative theory, principles, and concepts relevan laws. The results showed that the company,s legal position as a purchaser of factoring receivables is very weak and vulnerable than risk the possibility of failure of collection of accounts receivable due to non fulfillment of the achievements by the customer. In this context there is no guarantee of legal protection for the company for the payment or refund factor its receivables in full. The next from legal protection that can be given to the factor as a buyer of receivables is; a) apply the type of recourse factoring in the factoring agreement with the burden of responsibility is on the client in case of failure of collection of accounts receivable, b) implement a system of personal/corporate guarantees, and c) apply the prudential banking principles

KEABSAHAN ALAT BUKTI SURAT DALAM HUKUM ACARA PERDATA MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK Dewa Gde Rudy; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31440

Mengingat masyarakat mengkehendaki proses penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Mahkamah Agung mengambil langkah baru dengan meluncurkan layanan berbasis teknologi informasi (E-Court) yang diperkuat dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Perkembangannya, sistem tersebut masih banyak menemui permasalahan, seperti pada saat pengajuan alat bukti berupa surat pada perkara perdata. Permasalahan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi PERMA No.1 Tahun 2019 dan Keabsahan Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Perdata melalui Persidangan Elektronik. Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian hukum normatif, melalui pendekatan perundang-undangan, kasus dan analisa konsep hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya dikumpulkan secara sistematis melalui studi dokumentasi dan disajikan secara deskripsi analisis. Simpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2019 sangat urgen dilakukan karena sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern dan Alat bukti surat dalam persidangan elektronik dikatakan sah dengan menggungah alat bukti surat dan di verifikasi keasliannya juga dalam sidang offline atau tatap muka.

Keabsahan Perjanjian Cessie Melalui E-Commerce I Dewa Ayu Dwi Mayasari
KERTHA WICAKSANA Vol. 13 No. 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.2019.51-56

Pada umumnya perjanjian cessie dibuat langsung atau tatap muka antara pihak yang ingin masuk ke dalam kontrak. Cessie adalah transfer piutang atas nama (debitur) dari kreditor lama kepada kreditor baru. Seiring perkembangan jaman dan teknologi, tidak hanya transaksi yang dapat dilakukan melalui media elektronik, perjanjian Cessie pun sering dilakukan melalui media elektronik. Permasalahan yang pertama adalah keabsahan perjanjian cessie yang dilaksanakan melalui E-Commerce dapat dianggap sah setelah para pihak membaca dan menyetujuinya, dan menandatangani kontrak elektronik. Selanjutnya, Permasalahan yang kedua mengenai bentuk perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada pihak-pihak yang masuk kontrak cessie melalui e-commerce mengacu pada 1 poin 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hasil analisis kedua permasalahan yang diangkat menunjukkan bahwa Keabsahan perjanjian cessie yang dilaksanakan melalui E-Commerce dapat dianggap sah setelah para pihak membaca dan menyetujuinya, serta menandatangani dokumen elektronik dimaksud dengan mencantumkan kewajiban dan hak dari para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Kata Kunci: E-Commerce; Keabsahan; Perjanjian Cessie In general, cessie agreements are made directly or face to face between parties who want to enter into the contract. Cessie is the transfer of receivables on behalf of (debtors) from old creditors to new creditors. Along with the development of time and technology, not only transactions that can be done through electronic media, Cessie agreements are often carried out through electronic media. The first problem is the validity of the cessie agreement carried out through E-Commerce can be considered valid after the parties have read and agreed to it, and signed an electronic contract. Furthermore, the second problem concerning the form of legal protection that can be given to parties entering the cessie contract through e-commerce refers to 1 point 2 of Law Number 11 the Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The results of the analysis of the two problems raised indicate that the validity of the cessie agreement carried out through E-Commerce can be considered valid after the parties have read and agreed to it, and signed the electronic document by including the obligations and rights of the parties following the approved agreement. Keywords: E-Commerce; The Legality; Cessie Contract

Prinsip-Prinsip Kepariwisataan dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Dewa Gde Rudy; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
KERTHA WICAKSANA Vol. 13 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.2.2019.73-84

Abstrak Pariwisata merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu Negara, karena mendorong perkembangan beberapa sektor perekonomian nasional. Mengingat begitu pentingnya pariwisata bagi perekonomian suatu Negara, maka pariwisata itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar betul-betul dapat mendatangkan kesejahteraan bagi rnasyarakat. Jadi pengelolaan tersebut dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan, kebijaksanaan penyelenggaraan, serta pemanfaatan umber daya alam yang terkandung didalamnya secara berkelanjutan. Terkait dengan pengelolaan pariwisata, terkait dengan sejumlah prinsip-prinsip pengelolaan yang pada dasarnya menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan alarn komunitas, dan nilai-nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya secara bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Pengelolaan kepariwisataan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, pihak swasta (pelaku usaha pariwisata) dan masyarakat yang diharapkan ikut berpartisipasi. Dalam penelitian ini dibahas dua permasalahan. Pertama, Bagaimana prinsip~prinsip penyelenggaraan kepariwisataan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan Bagaimana hak prioritas masyarakat dalam pengelolaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Penelitian jenis ini merupakan penelitian hukum normatif karena mempfokuskan analisa terhadap norma hukum yang muncul. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisa konsep hukum. Mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Mengenai hak-hak prioritas masyarakat dalam pengelolaan yaitu setiap masyarakat mempunyai hak prioritas menjadi pekerja/buruh, konsinyasi, dan pengelolaan dalam bidang usaha pariwisata. Dalam konteks pengelola ini, setiap masyarakat diberikan hak untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam bidang usaha pariwisata. Konstruksi ini menjadikan masyarakat sekitar tidak lagi menjadi komunitas marginal, tetapi memiliki daya tawar (bargaining position) yang lebih dalam menentukan sendiri dan menikmati keuntungan pariwisata yang terdapat di wilayahnya. Abstract Tourism is an important factor in the economic development of a country, because it encourages the development of several sectors of the national economy. Given the importance of tourism for the economy of a country, tourism must be managed as well as possible so that it can truly bring prosperity to the community. So management can be interpreted as a planning process, implementation policy, as well as sustainable use of natural resources contained in it. Related to tourism management, it is related to a number of management principles which basically emphasize the values of environmental conservation, community values and social values that enable tourists to enjoy their tourism activities in a way that is beneficial to the welfare of the local community. Tourism management involves various parties, such as the regional government, the private sector (tourism business actors) and the people who are expected to participate. In this research has two issues were discussed. first, how the principles of tourism management according to Law Number 10 of 2009 concerning Tourism and How are community priority rights in management according to Law Number 10 of 2009 concerning Tourism This type of research is normative legal research because it focuses on analysis against legal norms that arise. The approach used is the legal approach and legal concept analysis approach. Regarding the principles of the implementation of tourism are regulated based on the provisions of Article 5 of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. Regarding community priority rights in management, each community has priority rights to be workers / laborers, consignment, and management in the field of tourism business. In the context of this manager, every community is given the right to seek the resources it has in the field of tourism business. This construction makes the surrounding community no longer a marginal community, but has a bargaining position that is more in its own right and enjoys the tourism benefits found in its territory.

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search