Yoni Agus Setyono
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

TANGGUNG JAWAB PERDATA PROFESI NOTARIS DALAM PENERAPAN ASAS KERAHASIAAN Sarah Sakinah; Yoni Agus Setyono
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.624 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i05.p18

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaturan mengenai tanggung jawab notaris dalam menjaga kerahasiaan akta berdasar pada undang-undang dan jabatan notaris, tanggung jawab perdata notaris terhadap kerahasiaan akta. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat teoritis melalui Library research. Pengaturan Mengenai Tanggung Jawab Perdata Profesi Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta terdapat dalam Pasal 1365 sampai 1367 KUHPerdata. Seorang notaris melekat terhadap tanggung jawab dalam menjalankan jabatannya berupa merahasiakan isi akta otentik yang dibuatnya. Sedangkan tanggung jawab perdata berupa ketidak dapatan notaris merahasiakan akta notaris tersebut dengan memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 sampai 1367 KUHPerdata Unsur dalam pasal 1365 KUHPer adalah unsur kesengajaan dan kelalaian, Pasal 1366 terdapat unsur kelalaian atau kesembronoannya sedangkan pasal 1367 KUHPerdata terdapat unsur Pertanggungjawaban mutlak atau tanpa kesalahan. Pengaturan untuk merahasiakan isi akta di atur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris dan Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Apabila seorang notaris melakukan tindakan pelanggaran tersebut mendapatkan sanksi atau pelanggaran, dikenakan tanggung jawab Perdata yaitu tanggung jawab untuk kerugian mengganti kerugian dengan uang dan dapat digugat secara hukum diatur dalam yang terdapat dalam Pasal 84,Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Pasal 1365 KUHPer. Seharusnya ketentuan biaya ganti rugi dan bunga berdasarkan pasal 84 dapat diterapkan kepada notaris yang membocorkan akta. Pasal 16 ayat 11 dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa beberapa sanksi yang dapat diterapkan pada notaris. The purpose of this study is to analyze the arrangements regarding the responsibility of the notary in maintaining the confidentiality of the deed based on the Law and the Notary Position, the civil responsibilities of the notary to the confidentiality of the deed. In this writing, using normative juridical which is theoretical through library research. Arrangements regarding the Civil Responsibility of the Notary Profession in Maintaining the Confidentiality of the Deed contained in Articles 1365 to 1367 of the Civil Code. A notary is attached to the responsibility in carrying out his duties in the form of keeping the authentic content he makes secret. Civil liability in the form of a notary's income keeps the notary deed secret by fulfilling the elements in articles 1365 to 1367 of the Civil Code The elements in article 1365 of the Criminal Code are elements of intent and negligence, Article 1366 contains elements of negligence or carelessness while article 1367 of the Civil Code lacks elements of absolute liability or negligence without error. The arrangement to keep the contents of the deed secret is regulated in Article 16 paragraph (1) letter f of the Notary Position Act (UUJN) and the Notary Code of Ethics and Article 70 of the Notary Position Act (UUJN). If a notary commits a violation, he or she gets a sanction or a violation, is liable to compensate for the loss with money and can be legally sued as stipulated in Article 84, Article 85 of the Law on Notary Positions (UUJN) and Article 1365 of the Criminal Code. The provisions on the cost of loss and interest based on article 84 can be applied to a notary who leaks the deed. Article 16 paragraph 11 in the law also explains that several sanctions can be applied to notaries.
PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN: BAGAIMANA PEMBAGIAN HARTA BENDA? Dindira Biliyanda; Yoni Agus Setyono
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.742 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i05.p20

Abstract

Perceraian adalah salah satu proses yang dapat dilakukan untuk mengakhiri perkawinan. Dalam perceraian terdapat hal-hal yang menjadi persoalan pada saat proses perceraian, yaitu salah satunya terkait dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan. Pembagian harta bersama semasa perkawinan diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, namun tidak ditentukan besarnya masing-masing bagian suami maupun istri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 UUP. Dalam Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UUP mengatur pula mengenai harta bawaan dan harta bersama. Apabila terjadi perceraian yang mana tidak terdapat suatu perjanjian perkawinan terkait dengan pemisahan harta, kerap pula terjadi kesulitan dalam pembuktian harta bawaan masing-masing suami dan istri. Divorce is one of the processes that can be done to end a marriage. In divorce there are things that become problems during the divorce process, one of which is related to the distribution of joint property in marriage. The distribution of joint assets during marriage is regulated in the provisions of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which states that if the marriage is dissolved due to divorce, joint property is regulated according to their respective laws, but the amount of each share of the husband and wife is not determined. This research is a normative juridical research with descriptive analytical research type and analyzed by qualitative methods. As stated in Article 37 UUUP. Article 35 Paragraphs (1) and (2) of the UUP also regulates innate and joint assets. If there is a divorce in which there is no marriage agreement related to the separation of assets, there are often difficulties in proving the assets of each husband and wife.
IMPLEMENTASI SMART CONTRACT PADA TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM KAITANNYA DENGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM Sabrina Oktaviani; Yoni Agus Setyono
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.509 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i11.p18

Abstract

Tulisan penelitian membahas mengenai konsep umum smart contract dan blockchain sebagai teknologi terdistribusi (Distributed Ledger Technology). Kemudian, konsep cara kerja smart contract tersebut akan dikaitkan dengan Notaris selaku pejabat umum yang diberikan kewenangan dalam melakukan pembuatan akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yang dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka atau data sekunder. Sehingga diperoleh hasil bahwa konsep smart contract yang membuat perjanjian dengan mengandalkan teknologi dan tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga tersebut tidak dapat sepenuhnya menghapuskan peran Notaris selaku pejabat umum yang diberikan wewenang oleh ketentuan undang-undang dalam pembuatan akta. This paper discusses the general concepts of smart contracts and how it works on blockchain as a Distributed Technology Ledger (DLT). Then, the concept on how smart contract works will be related to the Notary as a person who is given the authority by the law to make an authentic deeds regarding all actions, agreements and provisions required by legislation and/or desired by the parties to be stated in the authentic form. The method used in this research is normative juridicial which carried out through the secondary data. Thus, the results obtained are the concept of smart contract that makes an agreement by relying on technologi withought any interference from a third party cannot completely eliminate the role of the Notary as a public official who is authorized by the provisions of the law to make an authentic deeds.
PERAN NOTARIS CEGAH TRANSAKSI ILLEGAL MELALUI GOAML Ananda Muhammad Risqullah; Yoni Agus Setyono
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (478.859 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i06.p18

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Notaris dalam sistem pelaporan penyampaian transaksi mencurigakan dan transaksi ilegal serta untuk mengetahui peran Notaris dalam mencegah transaksi ilegal melalui Goaml. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di Indonesia. Penelitian ini dapat pula dikatakan sebagai penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan dan tugas Notaris dalam kerangka pemberantasan serta pemusnahan tindak pidana transaksi mencurigakan atau transaksi ilegal erat kaitannya dengan kewajibannya membuat akta yang benar. Dalam pembuatan akta yang asli, Notaris diharapkan membuat seperti yang ditetapkan di dalam aturan perundangan dengan tepat serta benar, dan itu mengandung arti bahwa pembuatan akta oleh notaris di hadapan klien mesti sesuai atas keinginan bersangkutan serta mesti sesuai terhadap aturan hukum yang ada. Ditjen AHU dan KEMENKUMHAM RI mengharapkan agar seluruh Notaris di Indonesia dapat memanfaatkan aplikasi Government Anti Money Laundering (goAML) untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum. Dikarenakan sistem aplikasi tersebut ditujukan guna melakukan pencegahan ataupun membedakan lebih awal serta lebih rinci mengenai peristiwa peredaran uang yang dirasa meragukan, sebagaimana disinggung dalam Pasal 1 ayat 5 UU 8/2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. The purpose of this research is to find out the role of Notaries in the reporting system for submitting suspicious and illegal transactions and to find out the role of Notaries in preventing illegal transactions through Goaml. This research method is a type of normative legal research, namely research that refers to the laws and regulations that apply well in Indonesia. This research can also be said as library research. The result of this research is that the position and duties of a Notary in the framework of eradicating and destroying criminal acts of suspicious transactions or illegal transactions are closely related to their obligations to make correct deeds. In making the original deed, the Notary is expected to make as stipulated in the laws and regulations correctly and correctly, and that means that the making of the deed by the notary before the client must be in accordance with the wishes of the person concerned and must comply with the existing legal rules. The Directorate General of AHU and KEMENKUMHAM RI hopes that all Notaries in Indonesia can take advantage of the Government Anti Money Laundering (goAML) application to prevent unlawful acts. This is because the application system is intended to prevent or distinguish earlier and in more detail regarding suspicious money circulation events, as mentioned in Article 1 paragraph 5 of Law 8/2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.
PEMBERIAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN BAGI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA Lucy Karenina; Yoni Agus Setyono
The Juris Vol 5 No 2 (2021): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v5i2.299

Abstract

The granting of property rights to flat units in Indonesia for foreign nationals is a legal reform in Indonesia that has many pros and cons. This study was conducted to describe the status of rights received by foreign citizens who wish to own an apartment unit in Indonesia and also the impact of the enactment of regulations for granting the status of ownership rights to flat units to foreign citizens in Indonesia. This study uses a normative juridical method. The conclusion in this study is that foreign citizens are given ownership rights to flat units on land with building rights or use rights on state land; or right to use building or right to use land with management rights. According to Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, Ownership rights to flat units are ownership rights to separate individual flat units with shared rights to shared parts, shared objects, and shared land. The positive impact of granting ownership rights to flat units to foreign nationals is the increase in foreign investment in Indonesia, advances in technology and human resources as well as increasing interest in doing business in Indonesia.
ANALISIS JUAL BELI PROFORMA (FORMALITAS) PADA AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT DIHADAPAN PPAT Michele Angelina Hartono; Yoni Agus Setyono
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.77 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i12.p17

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji keabsahan pembuatan akta jual beli yang didasarkan oleh jual beli pura-pura atau disebut jual beli proforma (formalitas). Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa jual beli proforma (formalitas) bertentangan dengan undang-undang khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan maka dari itu berkaitan juga dengan keabsahan akta jual beli yang menjadi dasar perbuatan jual beli tersebut yang dibuat dihadapan PPAT dan PPAT yang membuat akta tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya dari segi kode etik PPAT. The purpose of this study is to examine the validity of making a sale and purchase deed based on a mock sale or purchase which is called a proforma sale and purchase (formality). This study uses normative legal research methods with statutory and comparative approaches. The results of the study show that the sale and purchase pro forma (formality) is contrary to the law, especially in the Civil Code, and therefore it is also related to the validity of the deed of sale and purchase which forms the basis of the act of buying and selling which was made before the PPAT and PPAT who made the deed can be held accountable in terms of the PPAT code of ethics.