Articles
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN DAN UPAYA HUKUM PEMBAYARAN UTANG KLAIM ASURANSI TERHADAP PEMEGANG POLIS AKIBAT KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI ]]>
<![CDATA[M. Alifadhil Syahran]]>;
<![CDATA[Marwanto Marwanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (251.945 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i11.p13
<![CDATA[Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit terhadap pemegang polis adalah dengan membayarkan utang klaim asuransi yang pengurusan terhadap pembayaran tersebut dilaksanakan oleh kurator sebagai pengurus dari harta kekayaan debitor dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis adalah memohonkan permohonan pailit yang diwakilkan oleh otoritas jasa keuangan ke pengadilan niaga. Metode penelitian yang dilakukan dari penulisan ini adalah hukum normatif dengan mengacu kepada berbagai bahan pustaka atau data sekunder serta melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi terhadap penulisan ini menunjukkan bahwasanya perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga memiliki bentuk pertanggungjawaban untuk membayarkan utang klaim asuransi terhadap pemegang polis dan pemegang polis dapat menempuh upaya hukum untuk memohonkan pailitnya perusahaan asuransi. The responsibility for the insurance company that is declared bankrupt to the policyholder is to pay the insurance claim debt, which the management of the payment is carried out by the curator as the manager of the debtor’s assets and legal effort that can be taken by the policyholder is to apply for bankruptcy represented by the service authority finance to the commercial court. The research method used from this writing is normative law by referring to various library materials or secondary data as well as taking a staturoy approach and conceptual approach. The result of the study on this writing show that insurance companies that have been declared bankrupt by commercial court have a form of responsibility to pay insurance claims debts against policyholders and policyholder also can take a legal effort to petition the insurance company for bankruptcy.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBERIAN NAFKAH OLEH MANTAN SUAMI KEPADA MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN ]]>
<![CDATA[Ni Wayan Sintia Darma Putri]]>;
<![CDATA[Marwanto Marwanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.237 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i10.p10
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait dengan instansi yang berwenang mengawasi pemberian nafkah oleh mantan suami setelah diputus cerai. Metode penelitian normatif digunakan pada penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak adanya instansi yang mengawasi jalannya mantan suami memberi nafkah kepada mantan istri setelah diputus cerai menyebabkan suami bertindak lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana putusan pengadilan. Tindakan ini menunjukan bahwa adanya ketidakpastian hukum yang menyebabkan kerugian materiil bagi mantan istri sehingga hukum tidak mencapai tujuannya sebagaimana hukum harus menjamin adanya keadilan bagi para pihak yang tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat. This article has the objective to find out arrangements relating to agencies that have the right to oversee the provision of income by ex-husband after the divorced is terminated. Normative research are used in this study through statute approach and analytical approach. The result of the study showed that the absence of an agency that oversees the ex-husband way of providing income to the ex-wife after the divorced terminated caused the husband to act negligently and not carry out his obligations as a court ruling. This actions shows that there is legal uncertainty that causes material loss for ex-wife so that the law does not achieve its objectives as the law must ensure justice for the parties which certainly can benefit the community.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HARTA BENDA PERKAWINAN SEBAGAI HARTA PAILIT SUAMI ISTRI YANG BERCERAI SECARA AGAMA ]]>
<![CDATA[I Gede Krisna]]>;
<![CDATA[Marwanto Marwanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.408 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i04.p12
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sistem pembagian harta bersama pada suami istri yang bercerai secara agama berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang beserta akibat hukumnya dan pertanggungjawaban salah satu pihak apabila terjadi pailit terhadap suami istri yang bercerai secara agama. Pada jurnal ini digunakan metode penelitian normatif. Pada kajian ini dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama perkawinan pada suami istri yang bercerai secara agama, namun belum diputus oleh pengadilan maka harta bersama belum dapat dibagi dua oleh istri dan suami atau ahli warisnya sesuai dengan hukumnya masing-masing yang berlaku bagi mereka. Pertanggungjawaban salah satu pihak apabila terjadi pailit terhadap suami istri yang bercerai secara agama dapat mengacu pada KUHPerdata yang mana kedua belah pihak bertanggung jawab atas utang yang dibuat oleh suami atau istrinya. This paper aims to identify and understand the system of sharing assets with husbands or wives who are religiously divorced based on an authorized court decision along with the legal consequences and accountability of a party in the event of bankruptcy against a husband or wife who is religiously divorced. This journal uses normative research methods. In this study it can be concluded that the distribution of joint marital assets to husbands or wives who are divorced by religion, but have not yet been decided by the court, the joint assets cannot be divided in half by the wife and husband or their heirs in accordance with their respective laws that apply to them. The responsibility of either party in the event of bankruptcy against a husband or wife who is divorced by religion can refer to the Civil Code in which both parties are responsible for the debt incurred by the husband or wife.]]>
<![CDATA[KONSTRUKSI ASAS KESEIMBANGAN PADA KONTRAK KERJASAMA DALAM PENANAMAN MODAL DI BIDANG PROPERTI ]]>
<![CDATA[Nur Abidin]]>;
<![CDATA[Marwanto Marwanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.443 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i09.p13
<![CDATA[Jenis kontrak penanaman modal dalam bidang properti merupakan jenis kontrak joint ventur atau dikenal dengan kerjasama modal. Kontrak dibuat dan disusun sedapat mungkin memberikan posisi yang seimbang bagi para pihak di dalamnya, hal ini dikenal dengan penerapan asas keseimbangan. Masih ditemukannya pelanggaran terhadap asas keseimbangan dalam kontrak penanaman modal dalam bidang properti ini, memberikan gambaran masih rendahnya pemahaman mengenai pentingnya asas keseimbangan ini. Berdasarkan dengan uraian latar belakang tersebut diatas, dapat disampaikan rumusan masalah yang dibahas dalam karya tulis ini yakni : 1) Apa saja faktor-faktor penyebab ketidakseimbangan dalam kontrak kerjasama penanaman modal di bidang properti ? Dan 2) Bagaimanakah cara pemulihan keseimbangan dalam kontrak kerjasama penanaman modal di bidang properti? Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Faktor-faktor penyebab ketidakseimbangan dalam kontrak kerjasama penanaman modal di bidang properti, antara lain: pembuat kontrak tidak memahami proses kerja bisnis yang dilaksanakan, belum mampu memahami rekan bisnisnya, ada beberapa pelaku bisnis tanpa menelusuri latar belakang dari rekan bisnisnya, dan tidak dibuatnya perlindungan hukum sebagai pondasi dalam proses bisnis mereka.]]>
<![CDATA[Protection of Animated Cartoon Character: Copyright or Trademark? ]]>
<![CDATA[I Gusti Ngurah Bayu Satriawan]]>;
<![CDATA[Marwanto Marwanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p02
<![CDATA[Animated cartoon character is a character created or depicted in an animated story with the aim of supporting the story in an animated film. Currently, many children's clothes, bags, shoes or accessories include animated pictures from cartoons with the aim of attracting buyers' attention to increase sales of these products. The purpose of this writing is to identify, analyse and elaborate legal protections for animated cartoon characters based on the provisions in the copyright law, as well as legal protection for animated cartoon characters used as brands. This was normative legal research using a statutory, conceptual and analytical approaches. Animated cartoon characters as one of the objects of copyright protection, namely images, receive automatic protection based on the Copyright Law and can also be registered as Trademarks, as long as the image has distinctive power and has no similarity in substantial or in its entirety. However, if any parties who intend to use the animated cartoon characters that already classified as a well-known trademark, that party can propose a License to the owner of the trademark as regulated under the provision of Article 42 paragraph (1) of Trademark Law]]>
<![CDATA[Kewenangan dan Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik ]]>
<![CDATA[Shirley Zerlinda Anggraeni]]>;
<![CDATA[Marwanto Marwanto]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 5 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2020.v05.i02.p05
<![CDATA[The legal issue in this study, is about the authority and responsibility of PPAT in registering mortgage rights electronically. This research is a normative legal research. The purpose of this study was to determine the authority and responsibility of PPAT in the electronic registration process of Mortgage related to the statement of accountability and the validity of electronic document. The results showed that PPAT has the authority to submit applications for registration of Mortgage Rights electronically at the Office of the Land Agency and a statement of accountability and validity of electronic document data is a condition for using the electronic based Mortgage Rights service system and is an integrated unit with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 9 of 2019 concerning Electronically Integrated Mortgage Services, the PPAT remains obligated to sign the statement letter. The results of the analysis, that if the electronic documents do not match the actual data, the registration will automatically be rejected by National Land Agency (BPN), as the registration application will not appear. The conclusion is that BPN will process the application electronically, only if the document attached is in accordance with the registration application physical data. Suggestion that can be given to PPAT is not to process registration of mortgage right if there is any mistake in the document required or if the documents are incomplete. Isu hukum dalam penelitian ini, adalah tentang kewenangan dan tanggung jawab PPAT dalam mendaftarkan Hak Tanggungan secara elektronik. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Tujuan penelitian untuk mengetahui kewenangan dan tanggung jawab PPAT dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik dikaitkan dengan surat pernyataan pertanggungjawaban keabsahan dan kebenaran data dokumen elektronik. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa PPAT berwenang mengajukan permohonan pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik pada Kantor Badan Pertanahan dan surat pernyataan pertanggungjawaban keabsahan dan kebenaran data dokumen elektronik adalah syarat penggunaan sistem layanan Hak Tanggungan secara elektronik serta merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, maka PPAT tetap berkewajiban menandatangani surat pernyataan tersebut. Hasil analisis, bahwa apabila dokumen elektronik tersebut tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, maka secara otomatis pendaftaran tersebut akan ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena aplikasi pendaftaran tidak akan muncul. Kesimpulannya adalah BPN akan memproses permohonan secara elektromnik, jika lampiran dokumen sudah sesuai dengan aplikasi pendaftaran. Saran yang dapat diberikan kepada PPAT adalah untuk tidak memproses pendaftaran hak tanggungan jika terdapat kesalahan persyaratan dokumen atau dokumen tidak lengkap.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGIKATAN TANAH GIRIK DENGAN SURAT KUASA MENJUAL AGUNAN ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Widhiatmika Dewi]]>;
<![CDATA[Marwanto Marwanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.719 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i10.p18
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan hukum pemegang bukti girik atas sebidang tanah serta untuk mengetahui implikasi hukum dari penggunaan Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA) untuk mengikat tanah girik. Metode yang dipergunakan yaitu penelitian hukum normative, sementara itu pendekatannya menggunakan tiga pendekatan diantaranya perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Diperoleh hasil penelitian bahwa girik bukanlah bukti kepemilikan yang sah dan tidak punya kekuatan pembuktian yang mutlak sehingga seseorang yang hanya memegang bukti girik atas sebidang tanah hanya berkedudukan sebagai bezitter yang mempunyai hak pakai dan hak mendiami. Kedudukannya sebagai bezitter mengakibatkannya tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah girik tersebut, termasuk memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan jual beli atas tanah tersebut. Kemudian, yang kedua, Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA) bukan merupakan unsur pengikat agunan tanah dalam Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) sehingga keberadaannya jika digunakan sebagai pengikat agunan berupa tanah girik yang akan memberikan implikasi hukum berupa tidak adanya kepastian hukum bagi debitur maupun kreditur, selanjutnya Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA) tersebut tidak memberikan hak eksekutorial bagi kreditur apabila debitur wanprestasi. Ditambah, penggunaan Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA) tersebut dapat batal demi hukum dikaitkan dengan kedudukan debitur yang hanya sebatas bezitter. The purpose of the study was to determine the legal position of the holder of the girik evidence on a plot of land and to determine the legal implications of using a Power of Attorney to Sell Collateral (SKMA) to bind the girik land. The method used is normative legal research, while the approach uses three approaches including legislation (statute approach), concept approach (conceptual approach) and analytical approach (analytical approach). The results of the research show that girik is not valid proof of ownership and does not have absolute evidentiary power so that someone who only holds girik evidence on a plot of land only has the position of bezitter who has the right to use and the right to inhabit. His position as a bezitter resulted in him not having the authority to carry out legal actions on the girik land, including giving power to other parties to carry out the sale and purchase of the land. Then, secondly, the Power of Attorney to Sell Collateral (SKMA) is not an element of binding land collateral in the Mortgage Law (UUHT) so that its existence if used as a collateral binder in the form of girik land will have legal implications in the form of lack of legal certainty for the debtor or the debtor. creditor, then the Power of Attorney to Sell Collateral (SKMA) does not give the creditor executorial rights if the debtor defaults. In addition, the use of the Power of Attorney to Sell Collateral (SKMA) can be null and void due to the position of the debtor which is only limited to bezitter.]]>
<![CDATA[PASANG SURUT IMPLEMENTASI NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Immanuel Christian Pontorondo]]>;
<![CDATA[Marwanto Marwanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (213.854 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i10.p07
<![CDATA[Konsep negara hukum dan demokrasi hampir seluruh negara di dunia memakai dari konsep ini sebagai konsep negara modern, termasuk negara Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip negara hukum, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Indonesia adalah Negara hukum dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 kedaulatan berada ditangan rakyat. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normative dan penelitian kepustakaan, mengkaji undang-undang dan buku-buku hukum sebagai objek utama dalam penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dipahami bahwa Indonesia sering mengalami pasang surut perubahan sistem dari sejak awal kemerdekaan sampai era reformasi. Pada reformasi ini Indonesia dalam pengimplementasiannya telah mengarah pada prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi yang berasaskan nilai-nilai sosial dan budaya yang tercantum dalam pancasila, meskipun di dalam perjalanannya terdapat kekurangan dan tantangan. The concept of the rule of law and almost all countries in the world use this concept as a modern state concept, including the Indonesian state applying the principles of the rule of law, as explained in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Indonesia is a state of law and Article 1 paragraph (2) of the Constitution. 1945 is in the hands of the people. This type of research is normative legal research and library research, legal studies and legal books as the main objects of this research. The approach used is a qualitative approach. From the results of the research conducted, it can be understood that Indonesia has often experienced ups and downs in system changes since the beginning of independence until the reform era. In this reform, Indonesia in its implementation has led to the principles of the rule of law and democracy based on social and cultural values contained in Pancasila, although along the way there are shortcomings and challenges.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Dari Perbuatan "Spoiler" Film pada Platform Sosial ]]>
<![CDATA[Ketut Braditya Pradnyana Putra]]>;
<![CDATA[Marwanto Marwanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p09
<![CDATA[The purpose of this research is to examine the regulation of copyright for film works in Indonesia and to examine the legal aspects of film spoilers on social platforms based on Law 28/2014 through normative legal research methods. The analysis process on legal issues is carried out with the following approaches: historical, statute and conceptual approach until it is found that the legal arrangements related to the copyright of film works in Indonesia have undergone several changes until the last one was promulgated Law 28/2014 as a legal umbrella which formulates the protection of film copyrights. as part of the protected object of cinematographic creation. Furthermore, the act of spoiling a film uploaded on social media can be interpreted as an act of announcing a creation in accordance with Article 9 paragraph (2) of Law 28/2014 so that if it is carried out for commercial purposes and without the permission of the copyright holder or creator, it can be threatened with in accordance with Article 113 of Law 28/2014. As for the act of film spoilers that are uploaded in full on social media with a profit orientation, it can also be considered as an act of film piracy, then the provisions of Article 113 paragraph (4) of Law 28/2014 apply. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan hak cipta karya film di Indonesia dan menelaah aspek hokum dari perbuatan spoiler film di platform social berdasarkan UU 28/2014 melalui metode penelitian hukum normatif. Adapun proses Analisa atas permasalahan hukum dilakukan dengan pendekatan: historical, statute dan conceptual approach hingga didapati yakni pengaturan hukum terkait hak cipta karya film di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan hingga yang terakhir diundangkan UU 28/2014 sebagai payung hukum yang dimana merumuskan perlindungan karya cipta film sebagai bagian dari objek ciptaan karya sinematografi yang dilindungi. Selanjutnya, perbuatan spoiler film yang diunggah pada media sosial dapat ditafsirkan sebagai perbuatan pengumuman ciptaan sesuai Pasal 9 ayat (2) UU 28/2014 sehingga bilamana dilakukan dengan tujuan komersial dan tanpa seizin pemegang hak cipta atau pencipta dapat diancam ketentuan Pasal 113 UU 28/2014. Adapun perbuatan spoiler film yang diunggah secara penuh pada media sosial dengan profit orientation juga dapat termasuk sebagai perbuatan pembajakan film, maka terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 113 ayat (4) UU 28/2014]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Financial Technology Peer to Peer Lending Ilegal Terhadap Kewajiban dalam Perjanjian Pembayaran Utang ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Indira Wahyu Prameswari P.G]]>;
<![CDATA[Marwanto Marwanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p06.
<![CDATA[Abstract : This study aims to identify and analyze the legal arrangements related to peer-to-peer (p2p) lending financial technology based on the regulations of the financial services authority in Indonesia and the legal consequences of debt repayment agreements if it is known that the fintech peer-to-peer (p2p) lending provider is illegal. The research method used in this paper is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of this paper explain that legal arrangements related to peer-to-peer (p2p) lending financial technology in Indonesia are generally contained in Bank Indonesia Regulation No. 18/40/PBI/2016 concerning Implementation of Payment Transaction Processing, Bank Indonesia Circular Letter No. 18/22/DKSP regarding the Implementation of Digital Financial Services, Bank Indonesia Regulation No. 18/17/PBI/2016 concerning Electronic Money and Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia Number 13/POJK.02/2018 concerning Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector. 77/POJK.01/2016 Regarding Information Technology-Based Borrowing-Lending Services, as well as Legal Consequences on Debt Payment Agreements if Known by Fintech Peer to Peer (P2p) Providers Illegal Lending is a loan agreement that can be canceled so that the borrower must return the funds to the provider such as beginning. Abstrak : Studi ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pengaturan financial technology peer to peer (p2p) lending berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan di Indonesia serta akibat hukum perjanjian pembayaran utang apabila menyelenggarakan fintech peer to peer (p2p) lending illegal. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penulisan ini menjelaskan bahwa Pengaturan financial technology peer to peer (p2p) lending di Indonesia secara umum termuat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan selanjutnya pengaturan yang lebih spesifik mengenai layanan pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta Akibat Hukum Perjanjian Pembayaran Utang apabila menyelenggarakan Fintech Peer To Peer (P2p) Lending Illegal adalah perjanjian peminjaman dana menjadi dapat dibatalkan sehingga peminjam harus mengembalikan dana kepada penyelenggara seperti semula.]]>
