Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PENGADUAN PERILAKU HAKIM KEPADA KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI YUDISIAL Pontorondo, Immanuel Christian
LEX CRIMEN Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran perilaku Hakim sebagai dasar pengaduan masyarakat ke Komisi Yudisial dan bagaimana mekanisme pengaduan perilaku Hakim oleh masyarakat kepada Komisi Yudisial serta apa sanksi yang akan dijatuhkan kepada Hakim apabila terbukti melakukan sebuah pelanggaran. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kualifikasi pelanggaran perilaku hakim terdiri dari pelanggaran ringan,pelanggaran sedang dan pelanggaran berat sesuai Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201-02/PB/P.KY/09/2012. 2. Masyarakat dalam mengajukan laporan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh hakim wajib mengikuti mekanisme pengaduan yang telah di tentukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana terdapat dalam Peraturan Komisi Yudisal Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Laporan Masyarakat. 3. Sanksi bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran meliputi sanksi ringan terdiri dari: Teguran lisan, Teguran tertulis, dan Pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang terdiri dari: Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun, Hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan, Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah, dan Pembatalan atau penangguhan promosi. Sanksi berat terdiri dari: Pembebasan dari jabatan, Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun, Pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan Pemberhentian dengan tidak hormat.Kata kunci: Pengaduan, Perilaku Hakim, Komisi Yudisial.
Alasan Pria Dalam Membeli Sampo Wanita: Studi Keputusan Pembelian Walangitan, Misael Aldo; Rondonuwu, Bervie Fransel; Pontorondo, Immanuel Christian; Sinaga, Floren Agnesia
Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 2 (2025): CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : DAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53866/jimi.v5i2.770

Abstract

This research aimedto determine the reasons behind men's purchasing decisions for women's shampoo products. This research was conducted in the Manado State Polytechnic environment, with a sample consisting of male students of the Manado State Polytechnic. The research method used is qualitative, with a bold interview approach via Google Forms. This research identifies several reasons that influence men's purchasing decisions regarding women's shampoo, which are then determined to be factors that influence purchasing decisions. The factors identified are product quality, smell andsocial influence. These findings provide deeper insight into male consumers' behaviortowards products marketed to women.
Strategi Manajemen Usaha Bumdes Dalam Pengembangan Produk Olahan Nira Aren di Desa Talaitad Utara Maryadi, Dominikus Andreo; Pontorondo, Immanuel Christian; Runtuwene, Treesje Lusje; Walangitan, Loula Luzy Lenny; Deisy Lusiana
Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 2 (2025): CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : DAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53866/jimi.v5i2.776

Abstract

This study aims to analyze the business management strategies implemented by Talaut Jaya Village-Owned Enterprise (BUMDes) in developing palm sap-based products in Talaitad Utara Village, South Minahasa Regency. The research uses a qualitative approach with in-depth interviews conducted with BUMDes management on April 1, 2025. The findings reveal that Talaut Jaya adopts adaptive, locally grounded management strategies across four key aspects: planning, organizing, implementation, and supervision. Planning is carried out through participatory discussions, organizing emphasizes community collaboration, implementation focuses on traditional production methods as a product differentiation strategy, and supervision is conducted through trust-based social monitoring. The study shows that business management strategies in rural areas can develop organically from local practices without relying on formal corporate models. This research offers valuable insights for community-based management approaches in the development of village economies
Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Konsumen E-Commerce Yang Menjadi Korban Kejahatan Siber Pontorondo, Immanuel; Walangitan, Misael Aldo; Rondonuwu, Bervie Fransel
Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 2 (2025): CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : DAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53866/jimi.v5i2.794

Abstract

Technology has become a vital part of Indonesian business activities. Currently in Indonesia, regulations regarding e-commerce are regulated in Law Number 11 of 2008 which has been amended to Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 7 of 2014 concerning Trade and Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trade through Electronic Systems. In this research, the method used is normative research method, which in its construction includes analyzing problems by managing data obtained from laws and regulations (statue approach) as the basis of research. Seeing the rapid progressiveness of technology, e-commerce transactions have become an integral part of people's lives. This progress can be seen in transaction tools that only use electronic goods through financial applications which have now become a platform for conducting trading activities. In conclusion, consumers as data subjects are also given significant legal rights. In Articles 7-13 of the Personal Data Protection Law, various data subject rights are mentioned, including the right to obtain information regarding the clarity of the identity of the party requesting the data, the right to access and correct the data, the right to erasure, and the right to withdraw consent. The exercise of these rights becomes a juridical instrument to control the use of the data.
Membangun Kesadaran Literasi Digital: Keamanan Siber pada Layanan Tabungan Emas Pegadaian Manado Pontorondo, Immanuel; Sinaga, Floren Agnesia; Walangitan, Misael Aldo; Behuku, Jitro
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 2 (2025): JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/94dwzg12

Abstract

Transformasi digital dalam sektor jasa keuangan telah membawa perubahan signifikan terhadap pola pelayanan dan interaksi antara lembaga keuangan dengan nasabah. Dalam konteks tersebut, urgensi perlindungan data pribadi menjadi semakin penting, terutama pada layanan Tabungan Emas Pegadaian Manado yang berbasis teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan data pribadi nasabah serta telaah peran literasi digital sebagai upaya preventif dalam mewujudkan keamanan informasi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dengan pihak Pegadaian dan nasabah aktif guna memperoleh data mengenai kebijakan, implementasi, serta persepsi masyarakat terhadap pengelolaan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan data tidak hanya bersumber dari kelemahan teknis sistem, tetapi juga dari rendahnya tingkat kesadaran digital nasabah. Oleh karena itu, Pegadaian perlu memperkuat tata kelola internal melalui penerapan prosedur layanan literasi digital, pembentukan petugas literasi siber, dan pengawasan rutin terhadap praktik perlindungan data di setiap wilayah kerja. Upaya ini bukan hanya berfungsi sebagai langkah hukum preventif, tetapi juga sebagai bentuk pemberdayaan hukum masyarakat digital. Dengan demikian, perlindungan data pribadi nasabah harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama antara lembaga dan pengguna layanan, guna menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan di tengah percepatan transformasi digital sektor keuangan.