Garuda - Garba Rujukan Digital

AKIBAT HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR ATAS PUTUSNYA PERKAWINAN CAMPURAN Ernila Erfa; Sonyendah Retnaningsih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai akibat hukum terhadap hak asuh anak di bawah umur atas putusnya perkawinan campuran berdasarkan studi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 664/PDT.G/2018/PN.DPS. Metode penelitian ini ialah berbentuk yuridis-normatif. Penelitian ini memperoleh data dari studi kepustakaan sehingga data yang digunakan ialah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan hasil penelitian berbentuk deskriptif. Hasil penelitian ini ialah ditemukannya fakta bahwa anak yang lahir dalam perkawinan campuran kemudian perkawinan tersebut putus, maka berdasarkan putusan pengadilan hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada salah satu orang tua yang selama ini mengurus dan mengasuh anak tersebut atau kepada ibunya, sedangkan orang tua lainnya atau ayahnya tersebut telah melalaikan kewajibannya sebagai ayah yakni berupa nafkah dan kasih sayang kepada anak yang masih di bawah umur. Akibatnya, nafkah anak yang masih di bawah umur ditanggung oleh kedua belah pihak yakni ayah dan ibunya hingga anak tersebut berumur dewasa dan telah dapat mengurus dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri atau telah menikah. Selain itu, status kewarganegaraan anak yang masih di bawah umur ialah Anak dari Perkawinan Campuran akan memiliki kewarganegaraan ganda, dan dapat memilih kewarganegaraannya setelah berusia 18 (delapan belas) tahun. This study aims to examine the legal consequences of custody of minors for the dissolution of mixed marriages based on the study of the Denpasar District Court Decision Number 664/PDT.G/2018/PN.DPS. This research method is in the form of juridical-normative. This study obtained data from library studies so that the data used were secondary data obtained from legal materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials with descriptive research results. The result of this study is the finding of the fact that children born in mixed marriages then the marriage broke up, then based on a court decision, custody of minors was given to one of the parents who had been taking care of and raising the child or to the mother, while the other parents or the father has neglected his obligations as a father, namely in the form of maintenance and affection for minors. As a result, the maintenance of the underage child is borne by both parties, namely the father and mother until the child is an adult and has been able to take care of and be responsible for himself or is married. In addition, the citizenship status of a minor who is a child from a mixed marriage will have dual citizenship, and can choose his nationality after 18 (eighteen) years of age.

AKTA NOTARIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN RESTRUKTURISASI KREDIT KOMERSIAL Lifana Clarissa Irawan; Sonyendah Retnaningsih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis akibat hukum yang akan timbul dari perjanjian restrukturisasi kredit yang dibuat dibawah tangan dan penggunaan akta notariil sebagai instrumen perlindungan hukum yang melindungi para pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah yuridis normatif dengan menghasilkan bentuk karya ilmiah deskriptif. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa perjanjian restrukturisasi kredit komersial sebaiknya dibuat oleh Notaris dalam bentuk akta autentik untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. This study was conducted to determine the legal consequences arising from the credit restructuring agreement by using private agreement and the use of notarial deed as an instrument of legal protection for the parties. The research method used in this paper is normative juridical by producing a form of descriptive scientific work. This study concludes that the commercial credit restructuring agreement should be made by a notary in the form of an authentic deed to ensure legal certainty and provide legal protection for the parties.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PERIKATAN PERJANJIAN JUAL BELI YANG DIBATALKAN DENGAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN Billquis Kamil Arasy; Sonyendah Retnaningsih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran pertanggung jawaban serta perlindungan hukum kepada seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya terkait Akta PPJB yang dibatalkan oleh para pihak terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normative yang mempelajari bahan hukum sekunder untuk menjawab dan menggambarkan penyelesaian permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif, pertanggungjawaban perdata maupun pertanggungjawaban pidana apabila terbukti bersalah dalam penyusunan Akta PPJB, sedangkan akta PPJB yang terbukti tidak sesuai dengan ketentuan formil maupun materiil akta autentik atau pemenuhan terhadap Pasal 1320 KUHPerdata dapat dimintakan pembatalan dengan Putusan Pengadilan atau dapat dibatalkan menggunakan perjanjian dibawah tangan atas persetujuan dan oleh para pihak terkait selama ketentuan tersebut telah ditetapkan sebelumnya dalam Perjanjian. Writing this article aims to provide a description of the responsibility and legal protection of a Notary in carrying out his position related to the PPJB Deed which was canceled by the related parties. This study uses research methods in the form of qualitative research with a normative juridical approach that studies secondary legal materials to answer and describe problem solving. The results of this study indicate that a notary can be held accountable for administrative, civil and criminal liability if proven guilty in the preparation of the PPJB Deed, while the PPJB deed which is proven not to be in accordance with the formal and material provisions of an authentic deed or compliance with Article 1320 of the Civil Code can be requested for cancellation by Court decisions or can be canceled using an underhand agreement with the consent and by the parties concerned as long as the provisions have been previously stipulated in the Agreement

RUANG LINGKUP TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KETERANGAN PALSU YANG TERMUAT PADA AKTA AUTENTIK Reva Vergano; Sonyendah Retnaningsih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris. Notaris bertanggung jawab atas apa yang disaksikan, yang dilihat, dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatannya. Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan sejauh mana ruang lingkup tanggung jawab notaris terhadap keterangan palsu dari para pihak yang termuat pada akta autentik dan menganalisis keabsahan akta notaris yang didasarkan keterangan palsu para pihak, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 336/PK/PDT/2017. Sampai pada kesimpulan bahwa notaris tidak bertanggung jawab jika ada keterangan atau dokumen yang tidak benar dari penghadap dan pembuatan akta notaris yang didasarkan pada alat bukti atau keterangan palsu adalah batal demi hukum. Notaries are public offials authorize to make authentic deeds and other authorities as regulated in The Law Number 2 of 2014 concerning at Notary Regulation in Indonesia. the notary is responsible for what he saw, that they have seen, heard and done by the notary as a public official in the run position. This study uses a normative juridical method that is analytical descriptive. The purpose of this paper is to reveal the scope of the notary's responsibility for false statements from the parties contained in the authentic deed and about the validity of the notary deed issued on evidence that is declared false, of Indonesia Supreme Court Number 336/PK / PDT / 2017. Came to the conclusion that the notary is not responsible if there is information and documents that are not true from the appearers and making of a Notary deed based on evidence false or null and void.

PENGATURAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN Novia Dwi Cahyani Fauzal; Sonyendah Retnaningsih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Perkawinan banyak memberikan dampak baik dalam hidup namun dampak buruknya apabila perkawinan tidak berhasil ada kalanya anak menjadi korban dari perkawinan yang tidak berhasil tersebut. Dalam hal suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua yang telah bercerai dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus juga. Penulis dalam penelitian ini ingin menganalisa lebih lanjut mengenai pengaturan pemberian nafkah anak untuk anak yang belum dewasa setelah orang tua cerai dan mungkinkan suami tidak memberikan nafkah untuk anaknya setelah perceraian berdasarkan Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui studi dokumen dengan analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa menurut Undang- Undang Perkawinan, perihal anak meskipun kedua orang tuanya telah bercerai, Mantan suami yang menjatuhkan talak pada isterinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya. Namun dimungkinkan pula apabila mantan suami oleh putusan pengadilan dinyatakan tidak mampu memberikan biaya pemeliharaan atas anak-anaknya yang masih dibawah umur. Marriage has many good impacts in life, but the bad impact if the marriage is not successful, sometimes children become victims of the unsuccessful marriage. In the event that a marriage has been terminated due to divorce, it does not result in the relationship between the divorced parents and the children born from the marriage breaking up as well. The author in this study wants to further analyze the arrangements for providing child support for immature children after parents divorce and make it possible for husbands not to provide support for their children after divorce based on Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The research method used is normative juridical research through document study with qualitative data analysis. From the results of the study, it can be seen that according to the Marriage Law, regarding children even though both parents are divorced, the ex-husband who divorces his wife is obliged to pay a living for his children. However, it is also possible if the ex-husband is declared incapable of providing maintenance costs for his underage children.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search