Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Acta Comitas
Wahyu Tantra Setiadi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA DALAM PEMBATALAN TIKET PENERBANGAN Wahyu Tantra Setiadi; Made Nurmawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 10 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.669 KB)

Abstract

Perusahaan penerbangan merupakan suatu angkutan udara yang diperlukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Setiap aktivitas penerbangan memerlukan tanggung jawab dari perusahaan penerbangan tersebut. Tanggung jawab perusahaan penerbangan merupakan kewajiban dari perusahaan angkutan udara untuk memberikan ganti kerugian yang dialami oleh penumpang ataupun barang kiriman yang dimiliki pihak ketiga. Dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan No. 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlamatan Penerbangan pada Pasal 7 ayat (3) huruf b yang mengatur mengenai pembatalan penerbangan dilakukan paling lambat 7 hari kalender sebelum pelaksanaan penerbangan maka timbul pertentangan dengan Pasal 9 yang mengatur mengenai dapat dilakukan pembatalan penerbangan di hari pelaksanaan penerbangan. Hal ini melanggar dari kewajiban perusahaan angkutan udara atau yang disebut dengan wanprestasi kepada pihak penumpang. Tujuan ditulisnya jurnal ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab yang akan diberikan oleh perusahaan angkutan udara dalam pembatalan tiket penerbangan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian dari penelitian ini bahwa pihak perusahaan angkutan udara memberikan kompensasi berupa konsumsi dan sejumlah uang ketika terjadi keterlambatan penerbangan, namun jika terjadi pembatalan penerbangan hanya mendapatkan pengembalian dari seluruh biaya penerbangan yang telah dibayarkan oleh penumpang. Untuk kerugian yang akan didapat dikemudian hari akibat pembatalan penerbangan belum ada peraturan perundang – undangan yang mengaturnya secara jelas. Jadi penumpang yang menggunakan jasa angkutan udara tidak hanya dirugikan dalam hal waktu tapi dapat pula secara materil akibat pembatalan penerbangan. Maka perlunya peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mengevaluasi aturan yang sudah ada agar kedepannya dapat memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna jasa angkutan udara. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Angkutan Udara, Pembatalan Tiket
Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dalam Likuidasi Bank Wahyu Tantra Setiadi; Putu Tuni Cakabawa Landra
Acta Comitas Vol 7 No 02 (2022)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2022.v07.i02.p8

Abstract

The purpose of this study is to find out the procedure for registering fiduciary guarantees, to analyze the legal consequences of bank liquidation on fiduciary guarantees and to analyze the execution of fiduciary guarantees that are not registered in bank liquidation. This article used normative juridical research method. The results of the study show that (1) The procedure for registering a fiduciary guarantee is divided into two stages, namely the imposition stage and the registration stage of the fiduciary guarantee and then the guarantee is registered online by accessing the online AHU site to issue a fiduciary guarantee certificate. (2) The legal consequences of bank liquidation on fiduciary guarantees, then all bank operational activities will be stopped due to the revocation of banking business licenses and accelerate the collection of debtor credit debts which are authorized by the Deposit Insurance Corporation. (3) Execution of fiduciary guarantees that are not registered in bank liquidation can still be executed guarantees, the most important thing is that the non-registration of fiduciary guarantees is the negligence of the creditor. Therefore, creditors represented by the liquidation team must be able to prove that there is a debtor who is in default and if the debtor still does not acknowledge the existence of a default, the liquidation team must take legal action with a lawsuit against the court related to default and if proven, then a court decision that has permanent legal force can execute a fiduciary guarantee object.
Co-Authors Made Nurmawati Putu Tuni Cakabawa Landra