Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vyavahara Duta Udayana Journal of Social Sciences and Humanities (UJoSSH) Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
Made Nurmawati
Faculty Of Law, Udayana University
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PENGATURAN PERIZINAN TOKO SWALAYAN SEBAGAI POTENSI PENDUKUNG KEPARIWISATAAN DI BALI Suantra, I Nengah; Nurmawati, Made; Suka Asih K TUS, Desyanti
VYAVAHARA DUTA Vol 13, No 2 (2018): SEPTEMBER 2018
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.777 KB)

Abstract

In Bali, quota of supermarkets are exceed and many are unlicensed. The purposes of this normative legal research are to analyze the issuance of the licenses and the existence of the illegal supermarkets. Research on the primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials are using statutory approach and conceptual approach. The legal materials are includes interview with the  authority in the  Law  and Human  Rights  department,  Trade Department, and Tourism Department in Kabupaten Tabanan, Badung, Klungkung and Kota Denpasar; inventoried, identified, interpreted, then presented in analytically descriptive. The regulation of supermarkets performed with local regulation, regent or mayor regulation, and mayor decree. However there are areas which have no regulation for supermarkets. The unlicensed supermarkets are more than the licensed supermarket.  The unlicensed supermarkets allowed to operate the business because the licenses are in process, do not turn off businesses, and do not increase unemployment. However, it is developed, and who is disobey provided a written warning, some even close.  Supermarkets are strongly support tourism because it is easy to find, easy to get the goods needed with more guaranteed quality, shop comfortably, safely and have certainty of price. The regulation of supermarkets are more precise with local regulation.
PENGATURAN PERIZINAN TOKO SWALAYAN SEBAGAI POTENSI PENDUKUNG KEPARIWISATAAN DI BALI Suantra, I Nengah; Nurmawati, Made; Suka Asih K TUS, Desyanti
VYAVAHARA DUTA Vol 13, No 2 (2018): SEPTEMBER 2018
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vd.v13i2.690

Abstract

In Bali, quota of supermarkets are exceed and many are unlicensed. The purposes of this normative legal research are to analyze the issuance of the licenses and the existence of the illegal supermarkets. Research on the primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials are using statutory approach and conceptual approach. The legal materials are includes interview with the  authority in the  Law  and Human  Rights  department,  Trade Department, and Tourism Department in Kabupaten Tabanan, Badung, Klungkung and Kota Denpasar; inventoried, identified, interpreted, then presented in analytically descriptive. The regulation of supermarkets performed with local regulation, regent or mayor regulation, and mayor decree. However there are areas which have no regulation for supermarkets. The unlicensed supermarkets are more than the licensed supermarket.  The unlicensed supermarkets allowed to operate the business because the licenses are in process, do not turn off businesses, and do not increase unemployment. However, it is developed, and who is disobey provided a written warning, some even close.  Supermarkets are strongly support tourism because it is easy to find, easy to get the goods needed with more guaranteed quality, shop comfortably, safely and have certainty of price. The regulation of supermarkets are more precise with local regulation.
RELEVANSI PERSYARATAN PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERMOHONAN DENGAN PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PEMBERIAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Megawati Purnama Sari Wijaya; I Nengah Suantra; Made Nurmawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 07, November 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.976 KB)

Abstract

Principally, for establishing of the independent country must have some requirementssuch as: the definitive area, the definitive people or community, a sovereign government; thesethree conditions is a unity that can not be divided. Getting Indonesian citizen through anapplication must satisfy the conditions under Article 9 of Act Number. 12 / 2006 about TheRepublic of Indonesia Citizenship, the other hand Indonesian Citizenship obtained by giving thestate specified in Article 20 of The Act Number12 / 2006. Correlation of law between citizenshipgetting by citizenship application with citizenship, which it is getting by giving the state is inArticle 9 point d and also explanation of Article 20 The Act Number 12 / 2006 about TheIndonesia Republic Citizenship. The main law issue of the correlation is related to the terms ofcitizenship based on giving the state and the meaning of one of the terms, i.e the greatachievment, which it is the terms to get the citizhen of The Indonesia Republic by getting of thestate.
PERMASALAHAN FRASA “MENARUH SAMPAH” DALAM PASAL 3 AYAT (1) PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH DI KOTA DENPASAR Desak Putu Eka Srinadi; Made Nurmawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.083 KB)

Abstract

Pada Pasal 3 ayat (1) Perwali No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah di Kota Denpasar mengandung kekaburan frasa “menaruh sampah”. Adanya multitafsir dalam Perwali ini akan mengakibatkan inkonsisten dalam peraturan sampah sehingga akan terjadinya pertentangan norma.Oleh sebab itu, perlu ketegasan dari Pemerintah Kota Denpasar untuk merevisi Perwali tersebut guna mewujudkan kepastian hukum. Permasalahan yang diuraikan di dalam jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana permasalahan terkait frasa “menaruh sampah” dalam Pasal 3 ayat (1) serta dampak yang muncul jika adanya peraturan yang multitafsir. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil dan pembahasannya yaitu frasa “menaruh sampah” dalam Pasal 3 ayat (1) lebih tepat diganti dengan frasa “membuang sampah” untuk mencegah kekaburan norma dan akibat yang timbul dari peraturan yang multitafsir adalah adanya ketidak sesuaian atau kontradiktif antara aturan-aturan hukum yang berlaku sehingga memunculkan kebingungan bagi masyarakat. Kata Kunci: Sampah, Pengelolaan, Aturan
PENYIMPANGAN HUKUM SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPEROLEH STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA I Dewa Gede Agung Nova Junaedi Saputra; I Nengah Suantra; Made Nurmawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.765 KB)

Abstract

Bentuk penyimpangan hukum dalam perkawinan campuran pada dasarnyadilakukan untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia secara mudahdan murah, tanpa melalui proses naturalisasi yang memerlukan waktu dan biaya yangcukup mahal. Penyimpangan perkawinan ini dilakukan oleh Warga Negara Asingdengan memanfaatkan celah yang terdapat pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12tahun 2006, yang menyatakan Warga Negara Asing yang kawin secara sah denganWarga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesiadengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara dihadapan pejabat. Pernyataanundang-undang tersebut memungkinkan perkawinan campuran dapat berlangsungpadahal tujuan utamanya bertentangan dengan tujuan ideal sebuah perkawinan padaPasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu, membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa.Dari hasil karya ilmiah, dapat disimpulkan bahwa perkawinan campuranmerupakan salah satu cara penyimpangan hukum untuk memperoleh statusKewarganegaraan Republik Indonesia. Untuk meminimalisir terjadinya penyimpangandapat dilakukan oleh pejabat berwenang dalam meneliti surat atau dokumen yang bisadijadikan indikasi terjadinya penyimpangan hukum untuk mendapatkankewarganegaraan Indonesia.
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XIV/2016 TERHADAP BARANG KEBUTUHAN POKOK SEBAGAI OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Ni Made Ratih Wijayanti; Made Nurmawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.315 KB)

Abstract

Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN dan PPnBM mengatur mengenai sebelas barang kebutuhan pokok sebagaimana dijabarkan pada bagian Penjelasan pasal yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, dengan demikian maka di luar kelompok kebutuhan tersebut dikenakan PPN. Atas berlakunya ketentuan ini menimbulkan unsur diskriminasi yang menyebabkan munculnya komoditas impor ilegal yang tidak dikenakan PPN atas barang kebutuhan pokok yang seharusnya dikenakan pajak di luar yang telah diatur undang-undang. Pedagang komoditas impor legal merasa tidak mendapat kepastian hukum yang baik karena adanya persaingan yang tidak sehat. Beberapa pihak pada akhirnya mengatasi hal tersebut dengan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan permohonan dikabulkan sebagian dengan ditetapkannya Putusan MK No. 39/PUU-XIV/2016. Atas dasar hal tersebut maka timbul pertanyaan apakah terdapat pertentangan antara penjelasan pasal tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan bagaimana kedudukan barang kebutuhan pokok sebagai objek pajak setelah adanya putusan MK. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap tiap-tiap permasalahan dengan melakukan analisis menggunakan metode hukum normatif dan penelitian hukum doktrinal, yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli yang berkaitan dengan sub permasalahan. Atas penelitian yang dilakukan ditemukan pertentangan antara Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b dengan Pasal 28C ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD NRI tahun 1945, serta asas kesejahteraan. Berdasarkan Putusan MK No. 39/PUU-XIV/2016 kedudukan barang kebutuhan pokok bukan sebagai objek pajak pertambahan nilai secara keseluruhan dan tidak lagi dibatasi dengan suatu kelompok saja. Kata Kunci : PPN, Barang Kebutuhan Pokok, Pemungutan Pajak
PENGATURAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG SUAMI ATAU ISTRINYA MENCALONKAN DIRI DALAM PEMILIHAN UMUM 2018 DAN 2019 Ni Kadek Ayu Indah Purnama Dewi; Made Nurmawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.705 KB)

Abstract

Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan pemerintahan harus berpegang teguh pada asas netralitas yang artinya Pegawai Negeri Sipil dilarang untuk menduduki jabatan Negara maupun memberikan dukungan kepada Peserta Pemilu. Namun permasalahan muncul ketika suami atau istri dari PNS tersebut yang mencalonkan diri dalam Jabatan Negara apakah PNS tersebut tetap tidak diperbolehkan untuk memberikan dukungan terhadap suami atau istrinya. Adapun tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk memahami pengaturan tentang Pegawai Negeri Sipil yang suami atau istrinya mencalonkan diri dalam Pilkada 2018, Pileg 2019 dan Pilpres 2019 dan mengetahui sanksi yang dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Dengan adanya surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/36/M.SM.00.00/2018 maka PNS dapat mendampingi suami atau istrinya dalam penyelenggaraan pemilu dengan mengambil cuti diluar tanggungan negara, dan bagi pelanggarnya akan dijatuhkan sanksi hukuman disiplin sedang dan hukum disiplin berat. Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil, Sanksi Hukuman Disiplin
TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI TANGGUNG JAWAB OPERATOR PESAWAT UDARA TERHADAP KERUSAKAN DI ATAS PERMUKAAN BUMI AKIBAT KECELAKAAN PESAWAT UDARA Dewa Gede Yuda Sedewa Suryadi; Made Nurmawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejumlah kasus mengenai kerusakan di permukaan bumi yang diakibatkan oleh kecelakaan pesawat udara ternyata menimbulkan masalah hukum. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum internasional mengenai  pertanggungjawaban operator terhadap kerusakan di atas permukaan bumi yang disebabkan oleh kecelakaan pesawat udara serta untuk menganalisis penerapan pengaturan internasional mengenai isu ini dalam kasus nyata. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini menganalisis instrumen hukum internasional yang relevan dan pendekatan kasus. Tulisan ini menyimpulkan bahwa kerusakan yang terjadi di atas permukaan bumi yang diakibatkan oleh kecelakaan pesawat udara menjadi tanggung jawab operator sebagaimana diatur di dalam Convention on Damages Caused by Foreign Aircraft to Third Parties on the Surface. Selain itu, tulisan ini juga menyimpulkan bahwa pengaturan internasional mengenai tanggung jawab operator terhadap kerusakan di atas permukaan bumi akibat kecelakaan pesawat udara diterapkan dalam kasus D’anna v. United States dan kasus kecelakaan pesawat 191 American Airlines di Bandar udara Chicago.
PENERBITAN IZIN USAHA TOKO MODERN SEBAGAI POTENSI PENDUKUNG KEPARIWISATAAN DI BALI I.N. Suantra; M. Nurmawati
Buletin Udayana Mengabdi Vol 18 No 2 (2019): Buletin Udayana Mengabdi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.838 KB) | DOI: 10.24843/BUM.2019.v18.i02.p17

Abstract

Di Bali, toko modern melebihi kuota dan banyak yang tidak berizin. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis penerbitan izin dan keberadaan toko modern ilegal. Penelitian atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier menggunakan statutory approach, conceptual approach, dan philosophical approach. Bahan hukum disertai hasil wawancara dengan pejabat di Bagian Hukum dan hak asasi manusia, Dinas Perdagangan, dan Dinas Pariwisata di Kabupaten Tabanan, Badung, Klungkung, dan Kota Denpasar; diinventarisasi, diidentifikasi, diintepretasi, kemudian disajikan secara deskriptif analitis. Pengaturan toko modern dilakukan dengan peraturan daerah, peraturan bupati atau walikota, dan keputusan walikota. Tetapi ada daerah yang belum mengatur toko modern. Toko modern yang tidak berizin lebih banyak daripada yang sudah memiliki izin. Toko modern yang tidak berizin diperkenankan menjalankan usaha karena izin dalam proses, tidak mematikan usaha, dan tidak menambah pengangguran. Namun dibina, dan yang membandel diberikan peringatan tertulis, bahkan ada yang ditutup. Toko modern sangat mendukung kepariwisataan karena mudah diketemukan, mudah memperoleh barang yang dibutuhkan dengan kualitas lebih terjamin, berbelanja dengan nyaman, aman, dan adanya kepastian harga. Pengaturan toko modern lebih tepat dengan peraturan daerah. Kata kunci : Izin usaha, kepariwisataan, penerbitan, tidak berizin, toko modern.
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran atas Ketentuan Perizinan Toko Swalayan di Wilayah Provinsi Bali I Nengah Suantra; Made Nurmawati
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (733.754 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2019.v08.i02.p04

Abstract

The Self-service shop developing into the countryside, however there are those who do not have licenses and violated licensing regulation. Therefore, violations of law were identified and analyzed by supermarkets, and law enforcement by SATPOL PP against these violations. Research uses normative legal research methods; the approach is the legislative approach, concepts, and philosophy. Data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials and the results of interviews with informants. The arrangement of the Self-service shop’s licenses is performed with Local Regulation, Regent Regulation, Regulation of Mayor, and/or the Mayor's Decision, the Mayor's Instructions and Regent's Circular Letter. Klungkung District does not have a regulation for supermarket yet. The legality of the Self-service shop is in the form of IUTS/IUTM, IUPP, DUTS, and DUPP. Tabanan and Klungkung District use SIUP and TDP. The law infringement of the Self-service shop is: violation of working time, distance of location, not having an IUTS, not applying a new license application in moving the location, and selling liquor. The law enforcement conducted by providing verbal warning, written warning, founding, applying for the licenses, and/or business suspension. The legality of the Self-service shop must use IUTS, and Klungkung District immediately formed regulation for the Self-service shop are. The un-licensed Self-service shop are monitored and evaluated continuously and identified the licenses that have been issued. Law enforcement for unlicensed and illegal Self-service shops that are permitted to be done explicitly and consistently so as not to cause injustice in society. Toko swalayan menjamur hingga ke pedesaan, namun ada yang tidak berizin, dan melanggar ketentuan perizinan. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisa pelanggaran hukum oleh toko swalayan, dan penegakan hukum oleh SATPOL PP terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif; pendekatannya yaitu pendekatan perundang-undangan, konsep, dan filsafat. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta hasil wawancara dengan informan. Pengaturan izin toko swalayan dilakukan dengan Perda, Perbup, Perwali, dan/atau Keputusan Walikota, Instruksi Walikota dan Surat Edaran Bupati. Kabupaten Klungkung belum memiliki Perda toko swalayan. Legalitas toko swalayan berbentuk IUTS/IUTM, IUPP, DUTS, dan DUPP. Kabupaten Tabanan dan Klungkung menggunakan SIUP dan TDP. Pelanggaran hukum toko swalayan yaitu: pelanggaran jam kerja, jarak lokasi, tidak memiliki IUTS, tidak mengajukan permohonan izin baru dalam memindahkan lokasi, dan menjual minuman beralkohol. Penegakan hukum dilakukan dengan memberikan peringatan lisan, tertulis, pembinaan, mengajukan izin, dan/atau pembekuan usaha. Legalitas toko swalayan supaya menggunakan IUTS, dan Kabupaten Klungkung segera membentuk Perda toko swalayan. Toko swalayan yang tidak berizin supaya dimonitoring dan dievaluasi secara berkelanjutan serta diidentifikasi izin yang sudah terbit. Penegakan hukum terhadap toko swlayan yang tidak berizin dan yang melanggar izin supaya dilakukan secara tegas dan konsisten agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat.
Co-Authors Desak Putu Eka Srinadi Dewa Gede Yuda Sedewa Suryadi I Dewa Gede Agung Nova Junaedi Saputra I Dewa Made Krishna Wiwekananda I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi I Nengah Suantra I Putu Gede Parwata I Putu Krisna Adhi Ida Bagus Gede Permana Putra Manuaba Kadek Ary Putri Sanjiwani Kadek Dinda Agustina Luh ayu Maheswari Prabaningsih Megawati Purnama Sari Wijaya Ni Gusti Ayu Agung Febry Dhamayanti Ni Kadek Ayu Indah Purnama Dewi Ni Kadek Diah Sri Pratiwi Ni Ketut Ayu Suwandewi Ni Luh Gede Astariyani Ni Luh Putu Devi Wirasasmita Ni Made Ratih Wijayanti Shah Rangga Wiraprastya Suka Asih K TUS, Desyanti Verdinandus Kiki Afandi Wahyu Tantra Setiadi Winda Nur Maghfiroh