<![CDATA[Pelaksanaan peraturan pemungutan parkir di Kota Denpasar di tinjau dari Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaran Perparkiran Di Kota Denpasar dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Perparkiran. Kebutuhan akan ruang parkir sangatlah penting bagi masyarakat. Dengan menimbang bahwa bertambahnya jumlah kendaraan sejalan dengan semakin meningkatnya kemampuan perekonomian dalam masyarakat dan dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam pelayanan perparkiran khususnya pada perparkiran di Kota Denpasar.Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah mengenai bagaimana pelaksanaan peraturan pemungutan parkir pada area parkir McDonald’s Jalan Kebo Iwadi Kota Denpasar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris yaitu, adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein, jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta dan jenis pendekatan Perundang-undangan. Dalam pemungutan retribusi parkir tentu diharapkan agar penarifan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005. Namun dalam pelaksanaan dilapangan masih belum sesuai, masih adanya kesenjangan antara juru parkir yang memungut biaya parkir yang tidak sesuai dengan tarif normal serta juru parkir menerapkan penitipan kendaraan dalam suatu area tempat parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar yang merugikan konsumen, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa parkir yang dimintai biaya melebihi tarif normal dan perlu adanya tindakan tegas terhadap oknum/petugas parkir yang masi membandel dalam melaksanakan tugasnya untuk mengatur, mengawasi, menertibkan dan memungut retribusi parkir kendaraan bermotor yang parkir ditempat yang ditentukan. Kata kunci: Perlindungan hukum, konsumen, parkir]]>
