Articles
<![CDATA[Penggunaan Konten Newsletter Ke Dalam Podcast Ditinjau Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta ]]>
<![CDATA[I Made Tegar Dewanta]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan studi ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum dalam pengaturan hukum podcast di Indonesia berdasarkan hukum positif serta akibat hukum dari penggunaan konten newsletter ke dalam podcast oleh podcaster dengan tujuan komersial. Adapun studi ini termasuk sebagai penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif yang didasarkan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pengkajian terhadap permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis, berkaitan dengan dasar hukum pengoperasian podcast di Indonesia ialah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kemudian akibat hukum dari penggunaan konten newsletter secara serta merta dapat berakibat pada digugatnya podcaster ke Pengadilan dalam permasalahan hak cipta akan tetapi bilamana penggunaan konten newsletter dilakukan oleh podcaster dalam kerangka pengalihwujudan karya cipta tulis yang disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka hal tersebut dapat dibenarkan sepanjang terdapat penjaminan terhadap hak moral dan hak enonomi pencipta karya cipta newsletter tersebut. Kata Kunci: Podcast, Newsletter, Hak Cipta. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal certainty in the legal arrangement of podcasts in Indonesia based on positive law and the legal consequences of using newsletter content in podcasts by podcaster for commercial purpouses. This study is included as a type of normative legal research based on the statutory approach. Based on the results of an assessment of the legal issues examined by the author, the legal basis for operating podcasts in Indonesia is based on the provisions of Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting. Then the legal consequences of using newsletter content can automatically result in the podcaster being sued in court in copyright issues, but if the use of newsletter content is carried out by the podcaster within the framework of the conversion of written works in accordance with the provisions of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright then this can be justified insofar as there is a guarantee of the moral and economic rights of the creator of the newsletter copyright. Keywords: Podcast, Newsletter, Copyright.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PUTUSAN NOMOR 34/PUU-XI/2013 MENGENAI JUDICIAL REVIEW PASAL 268 AYAT (3) TERHADAP UPAYA HUKUM LUAR BIASA PADA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA ]]>
<![CDATA[I Dewa Ayu Inten Sri Damayanti]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (104.028 KB)
<![CDATA[The extraordinary remedy appeals in the form of invocation the judicial review arearranged in terms of the Book of Criminal Procedure Law (Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana-KUHAP) now can submitted more than once, according to thedecision issued by the Constitutional Court in the decision number 34/PUU-XI/2013.Itseems unfair if article 268 subsection (3) continues to apply, because the filingrestrictions of judicial review for the second time by the convicted or his heirs woundedsense of justice before the law (Article 28 D subsection (1) of the Republic of IndonesiaConstitusional 1945). Through normative legal research, this article aims to explain theimplication of the judicial decision number 34/PUU-XI/2013 against the provision ofarticle 268 subsection (3) KUHAP.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL KARYA CIPTA SENI UKIR PATUNG KAYU SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Ayu Pasek Satya Sanjiwani]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (276.849 KB)
<![CDATA[Di Bali tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hak cipta dan pencantuman nama masih minim, karena masyarakat di Bali masih bersifat tradisional dan menganggap suatu karya seni adalah untuk dinikmati orang lain serta lebih condong bersifat menerima terhadap eksploitasi hasil karyanya, dan dianggap satu hal yang biasa suatu kesalahan jika diaggap seperti hal biasa terjadi. Pentingnya perlindungan hasil karya cipta sebagai ekspersi budaya tradisional yakni seni ukir patung kayu untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 26 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada pengrajinan ukir patung kayu, untuk mendapatkan perlindungan hukum berkaitan dalam hak cipta agar tidak terjadi klaim kebudayaan antara warga asli dengan Warga Negara Asing yang merugikan dari segi ekonomi dan eksploitasi Budaya supaya tidak terulang kembali, seperti permasalahan yang sering terjadi hasil karya cipta ekspresi budaya tradisional dipergunakan oleh Warga Negara Asing tanpa minta izin ke Negara Indonesia. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan pengerajin patung terhadap penjimplakan patung tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan pustaka yang didapatkan dari data primer dan data sekunder. Pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap hasil karya cipta Ukir Patung Kayu cenderung diarahkan terhadap bagaimana pelanggaran yang merugikan atau berdampak pada hak ekonomi pencipta. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Ukir Patung Kayu]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS ALIH TEKNOLOGI DALAM PERUSAHAAN MULTINASIONAL ]]>
<![CDATA[Kadek Bisma Prayogi]]>;
<![CDATA[A. A. Gde Agung Dharmakusuma]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (22.968 KB)
<![CDATA[The role of multinational enterprises (PMN) in technology transfer thatcan be mentioned such as : as a parent company that can be used for media, theform of information exchange, technology among countries within internationalsociety which is then beneficial and useful for Indonesia; as the place to capitalinvestment in order to have benefit for Indonesia; and as the place to implementnew technology in order to be used more efficiently and effectively for Indonesia,in addition to improve international economic trade.The regulation of technology transfer toward multinational enterprises(PMN) still focuses on Act No. 25 of 2007 concerning capital investment,especially Article 2 Point 1, in addition Indonesia has also referred to nationallegal regulation in economic /trade affairs based on GATT and WTO that havebeen ratified through RI Act No. 7 of 1994, included adaptation to regulation ofIntellectual Property Rights (HKI) available in TRIPs, like RI Act No. 14 of 2001concerning patent, RI Act No. 15 of 2001 about trade mark, and RI Act No. 19 of2002 concerning copy rights and others included object from IntellectualProperty Rights (HKI).]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KECURANGAN PADA SAAT PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI SPBU BULUH INDAH NO 82 DENPASAR ]]>
<![CDATA[Ida Bagus Suardhana Wijaya]]>;
<![CDATA[Dewa Gde Rudy]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (496.189 KB)
<![CDATA[Tulisan Ini Berjudul “Tanggung Jawab Pemilik Usaha Terhadap Konsumen Akibat Kecurangan Pada Saat Pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Buluh Indah No 82 Denpasar” Penelitian ini dibuat dengan dilatarbelakangi oleh pemberitaan di media tentang kasus konsumen yang mendapatkan jumlah takaran bensin yang tidak sesuai dengan yang telah di bayarkan di SPBU Buluh Indah no 82 Denpasar .Tujuan dari penulisan jurnal berjudul “ Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Akibat Kecurangan Pada Saat Pengisan Bahan Bakar Minyak di SPBU Buluh Indah no 82 Denpasar“ adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban dari pelaku usaha SPBU Pertamina di Buluh Indah nomor 82 Denpasar terhadap pengurangan takaran BBM di SPBU tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu pennelitian yang dilakukan berdasarkan berbagai fakta yang diperoleh langsung dari lapangan ataupun dengan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pelaku usaha SPBU Buluh Indah nomor 82 Denpasar memberikan ganti rugi kepada konsumen karena kecurangan yang dilakukan oleh pgawai/buruh. Bentuk pertanggung jawaban kepada konsumen yaitu berupa ganti rugi sejumlah bahan bakar yang telah dikurangi atau penggantian uang dengan nilai yang setara sebagaimana yang telah di atur di dalam pasal 19 ayat 2 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan kepada oknum yang melakukan kecurangan diberikan sanksi berupa pemberian surat peringatan sebagaimana yang tercantum didalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003.]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUMAN MATI SECARA MASSAL DI MESIR DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Ni Made Krisnawati]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.54 KB)
<![CDATA[Tulisan ini berjudul, “Penerapan Hukuman Mati secara Massal dalamPerspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional”, tulisan ini menggunakan metodeyuridis normatif yaitu penelitian melalui metode pendekatan perundang-undangan,pendekatan kasus, dan pendekatan historis.Tulisan ini akan menggambarkan pengaturanmengenai hukuman mati dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional,kronologis kasus serta keterkaitan antara aturan dengan kasus. Kesimpulan yang dapatditarik dari tulisan ini adalah pemvonisan hukumaan mati yang dilakukan oleh pengadilan Mesir bertentangan dengan hak hidup seseorang yang ditegaskan pada Pasal3 Universal Declarations of Human Rights (UDHR) tetapi pada Pasal 6 Convention onCivil and Political Rights (ICCPR) hak hidup tidak secara mutlak dimiliki seseorang ,negara dapat mencabut hak yang dimilikinya terkait dengan kejahatan luar biasa. Akantetapi pemvonisan hukuman mati dengan jumlah yang luar biasa serta proses peradilanyang tidak prosedural yang dilakukan oleh pengadilan Mesir tentunya melanggar haksetiap orang untuk mendapatkan persamaan yang penuh atas pengadilan yang adil yangditegaskan pada Pasal 10 UDHR.]]>
<![CDATA[PEMBEKUAN PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA OLEH MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI STATUTA FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION ]]>
<![CDATA[Anak Agung Dalem Ariyudha]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (24.873 KB)
<![CDATA[FIFA merupakan organisasi internasional privat yang diatur oleh instrumen dasar yaitu Statuta FIFA. Statuta FIFA melarang adanya intervensi dari pihak ketiga terhadap anggota FIFA dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional juga melarang adanya pengaruh dan intervensi dari pihak manapun terhadap induk organisasi cabang olahraga untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan. Tanggal 17 April 2015 Kementerian Pemuda dan Olahragamelakukan pembekuan terhadap PSSI Melalui Surat Keputusan Nomor 01307 Tahun 2015 tertanggal 17 April 2015. Pokok utama dalam tulisan ini adalah larangan intervensi dari pihak ketiga ditinjau dari Statuta FIFA. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur dengan menggunakan pendekatan statue approach. Kesimpulan dari tulisan ini bahwa dalam kasus tersebut tindakan pembekuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia oleh Menteri Pemuda dan Olahraga tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Statuta FIFA dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.]]>
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI KEJAHATAN TRANS NASIONAL DI KAWASAN ASIA TENGGARA ]]>
<![CDATA[Ni Putu Nita Mutiara Sari]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (223.913 KB)
<![CDATA[Berdasarkan laporan terakhir World Drug Report Tahun 2016, produksi, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Asia Tenggara terus meningkat. Maka dari itu, guna memerangi persebarannya, diperlukan pengaturan hukum yang terintegrasi yang diakui dan dijalankan oleh aparat penegak hukum masing – masing negara. Permasalahan dalam penelitian ini pengaturan apa sajakah yang digunakan untuk memberantas peredaran gelap narkotika di kawasan Asia Tenggara? dan apakah pengaturan tersebut sudah cukup untuk memberantas peredaran gelap narkotika di kawasan asia tenggara? Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah metode normatif, dimana metode normatif merupakan metode penelitian yang meneliti dan menganalisis bahan-bahan hukum terkait. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat beberapa instrumen hukum internasional di kawasan asia tenggara yang mengatur tindak pidana narkotika hukum internasional di Asia Tenggara dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika, namum masih terdapat norma kabur dalam pengaturan hukum internasional. Norma kabur tersebut berdampak pada penerapannya jenis hukuman yang masih berbeda di tiap negara dan perlu adanya keseragaman dalam penerapan demi mengurangi peredaran narkoba di Asia Tenggara. Kata Kunci : Peredaran Gelap Narkotika, Narkotika, ASEAN, Hukum Internasional]]>
<![CDATA[PENGUJIAN KEKEBALAN DIPLOMATIK DAN KONSULER AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 673K/PDT.SUS/2012) ]]>
<![CDATA[Luh Putu Yeyen Karista Putri]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (47.726 KB)
<![CDATA[Agen diplomatik dan konsuler pada prinsipnya memiliki kekebalan berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan 1963.Tetapi dalam penerapannya, kekebalan tersebut ternyata ditafsirkan dalam konteks berbeda ketika berhadapan dengan hukum nasional Indonesia.Dalam perkara di Mahkamah Agung RI No. 673K/Pdt.Sus/2012, kekebalan diplomatik dan konsuler yang dimiliki oleh Pimpinan Konsulat Amerika Serikat di Medan dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta berhadapan dengan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.Pokok utama dalam tulisan ini adalah penerapan kekebalan diplomatik dan konsuler dalam kasus tersebut.Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dikombinasikan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Kesimpulan dari tulisan ini bahwa dalam kasus tersebut kekebalan diplomatik dan konsuler yang dikenal dalam hukum internasional dikontekstualisasikan berdasarkan hukum ketenagakerjaan Indonesia.]]>
<![CDATA[PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA DALAM PEMBATASAN PENGGUNAAN SENJATA ]]>
<![CDATA[Grace Amelia Agustin Tansia]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (230.559 KB)
<![CDATA[This paper aims to discuss how the UN Security Council's role in the restriction of the use of weapons. This paper is a normative legal research that uses statutory and case approaches. This paper will describe both the function and role of the UN Security Council as well as restrictions on the use of weapons for war. The conclusion of this research is that UN Security Council’s role in enforcing peace for countries, especially those engaged in war as well as in the use of weapons in war to keep attention to the humanity values as set out in customary international humanitarian law and the Hague Convention IV of 1907 by issuing resolution.]]>
