Articles
<![CDATA[KONSEP TRI HITA KARANA DALAM SUBAK ]]>
<![CDATA[Ika Nopitasari, Ni Putu]]>;
<![CDATA[Putrawan, Suatra]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol. 01, No. 02, Juli 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (166.999 KB)
<![CDATA[Tri Hita Karana is a basic concept that have been applied in the Baliness people life. This concept is commonly as a base in forming an organization, one of them is the Subak organization. The Subak is a watering system or irrigation system in Bali, but in implementation of this system have been found an organization based on its members in handle their rice field. Existence of Tri Hita Karana concept in the Subak have arised a question how important the Tri Hita Karana concept in the Subak in Bali. Through this study of normative law will be analyzed sources that have correlation with concept of Tri Hita Karana in the Subak, in order to find an answer for the problem. The conclusion from analysis of existing sources that concept of Tri Hita Karana have important role in the Subak and its organization because this concept instruct to keep balance between the God, human and environment.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEMAMPUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PASAL 44 KUHP ]]>
<![CDATA[Ni Made Raditya Pawani Peraba Sugama]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.07, No. 04, Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Syarat seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban dapat dilihat dari adanya sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab diatur dalam Pasal 44 KUHP, namun dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan batasan-batasan keadaan seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dalam hal ini perlu mengetahui hubungan antara gangguan kejiwaan dan kemampuan bertanggungjawab dalam KUHP serta mengetahui dalam batas manakah seseorang dalam keadaaan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif yang didasarkan pada pendekatan undang-undang dan bahan hukum lainnya. Kesimpulan dari penulisan ini adalah orang yang memiliki penyakit atau gangguan jiwa tidak selalu dikatakan tidak mampu bertanggungjawab tetapi harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, dengan demikian selain peran Hakim, peran seorang psikiater juga sangat diperlukan.Kata kunci : Kemampuan bertanggungjawab, Gangguan jiwa, Penyakit jiwa.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE ]]>
<![CDATA[Ni Putu Enna Krisnayanti]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KW.2021.v11.i01.p04
<![CDATA[E-Commerce merupakan mentransaksikan penjualan pembelian dengan cara elektronik melalui media internetan tanpa ada pertemuan antara sipenjual dengan sipembeli. Karena tidak adanya pertemuan antara penjual dengan pembeli dapat menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan konsumen. Untuk itu perlu Undang – Undang yang dapat melindungi konsumen dari permasalahan tersebut, peraturan tersebut yaitu Undang – Undang nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK). Adapun Tujuan dari penetian ini yaitu untuk mengetahui mengenai undang-undang sudah memberi perlindungannya kepada konsumennya untuk dilakukannya transaksi-transaksi e-commercenya serta mengetahui kebijakan hukum untuk konsumennya dimana telah merugi saat transaksinya menjual membeli dengan e-commerce memakai metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menemukan UUPK belum dapat melindungi konsumen karena belum mengakomodir hak–hak konsumennya di Pasal 4 UUPK serta keterbatasan makna pelaku usaha dalam UUPK. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi permasalahan sengketa pada e-commerce yakni melalui kebijakan/upaya hukum preventif dan kebijakan/upaya hukum represif. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, E-Commerce. ABSTRACT E-Commerce is an electronic buying through internet without any meeting between seller and buyer. Because there is no meeting between the seller and buyer, it can cause problems that can harm consumers. Therefore the need for a law that can protect consumers from these problems, the law is Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). Purpose research to find whether Law Number 8 of 1999 has provided protection to consumers in conducting e-commerce transactions and to determine legal remedies for consumers who are harmed in e-commerce buying and selling transactions use normative legal research methods. And results in discussion found UUPK had not been able to protect consumers because it had not accommodated the rights of consumers in Article 4 of the UUPK and also the limited understanding of business actors in the UUPK. Legal remedies that could be taken in event of a dispute in e-commerce are preventive legal remedies and repressive legal remedies. Keywords : Legal Protection, Consumers, E - Commerce.]]>
<![CDATA[KEKUATAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN MELALUI PROSES PENGADILAN DAN DILUAR PENGADILAN ]]>
<![CDATA[I Putu Agus Supendi]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, September 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Inclusion of peace procedure into the justice system is based on article 130 HIR/154 RBg which described the judge should encourage litigants to pursue peace procedure beforehand. In article 1851 Code of Civil Law (Civil Code) can be seen that peace has a condition that can be called legitimate, one of which is poured peace results in written form. In article 6 of Law 30 of 1999 on abritase and alternative dispute resolution also called for the terms in the agreement in writing. But a lot of peace that is not poured in written form and not filed in the district court Later very likely arise a problem if one party does not fulfill the promise to implement the contents of the peace so how do the forces of law contained in the decision of whether peace through the court process and how can peace through force of law outside the court process which is not registered in the District Court.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending ]]>
<![CDATA[Tika Purnami]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KW.2020.v09.i12.p06
<![CDATA[With the rapid development of technology, people's activities cannot be separated from technological assistance especially in the field of financial services, this has led to a shift in financial institutions from conventional institutions to institutions based on technology or what is called Financial Technology (Fintech). The emergence of online credit services with the Peer To Peer system makes it easier for people to get credit without requiring a lot of time and requirements but not only that, the emergence of credit services like this not only raises a positive side but also raises many problems that cause losses to debtors.The purpose of the study is to find out and examine how legal protection is provided to debtors in Peer To Peer Lending (P2P L)-based online loans. This study uses normative legal research methods using statutory and conceptual approaches. The results of the study show that the regulations regarding online lending and borrowing services are regulated in the OJK Regulation, namely the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. As for the legal protection provided if a loss is found for the debtor, namely the provision of legal assistance and defense for the interests of the debtor, namely in the form of assistance in filing a lawsuit in court. The dispute resolution mechanism is regulated in OJK Regulation Number 18 / POJK.07 / 2018 concerning Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector, where efforts to resolve complaints can be carried out by Internal Dispute Resolution or External Dispute Resolution. Keywords: Legal Protection, Online Loans, Dispute Resolution]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MENYEBAR VIRUS HIV/AIDS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dewa Ayu Surya Lahuru Dewantari]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 01, Jan 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Diskriminasi terhadap orang yang mengidap virus HIV menyebabkan para pengidapnya merasakan ketidakadilan dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan para pengidap virus HIV untuk balas dendam dengan cara menyebarkan virus HIV ke orang lain. Permasalahan pada penulisan ini yaitu bagaimana pengaturan hukum terkait perbuatan menyebar virus HIV berdasarkan KUHP dan diluar KUHP. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah perbuatan menyebar virus merupakan tindak pidana serta apakah ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur terkait perbuatan penyebaran virus. Penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif yang didasarkan pada pendekatan undang-undang dan bahan hukum lainnya. Hasil analisis penulisan ini yaitu dalam KUHP tidak tercantum secara jelas delik terkait penyebaran virus. Namun, perbuatan menyebar virus HIV dapat di kategorikan sebagai delik penganiayaan yang disamakan dengan merusak kesehatan orang pada pasal 351 ayat (4). Serta dalam Peraturan Daerah Provinsi telah mengatur terkait sanksi pidana bagi pelanggaran penyebar virus HIV. Kesimpulan dari penulisan ini adalah perbuatan penyebar virus HIV ini dapat dikategorikan sebagai delik penganiayaan yang disamakan dengan merusak kesehatan orang pada pasal 351 ayat (4) KUHP dan dalam Peraturan Daerah terdapat sanksi pidana bagi pelaku penyebar virus HIV berupa kurungan paling lama 6 bulan dan denda sebanyak 50 juta.]]>
<![CDATA[PEMBERIAN SANKSI PIDANA SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Made Satria Wibawa Nugraha]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini berjudul Pemberian Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penulisan ini dilatarbelakangi atas adanya upaya represif perlindungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia melalui pemberian sanksi terhadap pelaku yang melakukan kejahatan di bidang lingkungan hidup dalam UUPPLH. Oleh karena itu, sanksi pidana dalam UUPPLH harus sebagai sanksi yang bersifat penderitaan istimewa, dibutuhkan pembatasan terhadap pemberian hukum pidana apabila sanksi lain masih dapat diberikan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pengertian dari asas ultimum remedium dan menganalisis penerapan asas ultimum remedium terhadap pemberian sanksi pidana dalam UUPPLH. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Asas ultimum remedium merupakan sarana terakhir atau obat terakhir atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Sifat hukum pidana ini juga bertujuan untuk menghindari over criminalization bahwa pidana sebagai alat termuktahir yang dimiliki oleh negara untuk menanggulangi kejahatan, tetapi juga hukum pidana tersebut dapat diikuti oleh bentuk sanksi lainnya. Pemberian sanksi pidana dalam UUPPLH sebagai obat terakhir jika sanksi administratif tidak dilaksanakan merupakan salah satu upaya penerapan asas ultimum remedium. Pemberian sanksi pidana sebagai asas ultimum remedium akan meningkatkan kesadaran terutama bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan agar melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang telah tercemar.Kata kunci: sanksi pidana, ultimum remidium, perlindungan, lingkungan hidup]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGGUNA BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN PENJUALAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI ]]>
<![CDATA[Yudi Gabriel Tololiu]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Bahan Bakar Minyak merupakan salah satu kebutuhan pokok dari masyarakat dewasa ini. Karena terlalu besarnya permintaan masyarakat akan Bahan Bakar Minyak tersebut, tidak jarang diketemukan sebagian masyarakat rela membeli Bahan Bakar Minyak yang dijual secara tidak sah (Bahan Bakar Minyak Eceran). Adapun permasalahan yang diangkat dalam hal ini adalah mengenai bagaimana sebenarnya pertanggungjawaban pidana bagi pembeli bahan bakar minyak eceran yang tidak memiliki izin tersebut, jika ditinjau dari Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, yang dimana lebih menekankan adanya norma kosong. Jika saja tidak ada suatu regulasi yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pengguna bahan bakar minyak yang dijual secara tidak sah, maka masyarakat akan bertindak bebas dan dilain pihak akan menguntungkan bagi penjual bahan bakar minyak eceran yang tidak memiliki izin penjualan tersebut, serta merugikan negara.]]>
<![CDATA[PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI BALI ]]>
<![CDATA[Ni Putu Leona Laksmi Suryadi]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana desa di Bali. Adapun latar belakang dari penulisan ini adalah marakya korupsi yang terjadipadapengelolaankeuangandanadesa. Adapunmasalah yang diangkatadalahberkaitandenganupayapenanggulangantindakpidanakorupsi yang terjadipadapengelolaankeuangandanadesa. Jenispenelitian yang digunakandalampenulisaniniadalahpenelitianhukumnormatifdengan data empiris.Dalampengaturantindakpidanakorupsi di Indonesia dibandingkansejauhmanaaturantersebutdapatmenjeratpelakukorupsi.Dalampengaturanpenceg ahankorupsi di Indonesia di analisamengenaisifatprevensidarirumusanperaturanperundangundanganterkait.Penanggulangankorupsiterhadappengelolaankeuangandanadesaadaduadilihat daripraktiknya di lapangan, dengancarapencegahanyaitupencegahanmelalui proses pengelolaandana, olehlembagaterkait, penerapanasasgood governance, olehlembaga BPD, olehaparatdesa di Bali. Dengancarapemberantasannya, dikajiputusantindakpidanakorupsiterhadapalokasidanadesakarenabelumditemukankasuskorup siterhadapdanadesa. Pengaturanpenanggulangantindakpidanakorupsi di Indonesia dilihatdarisisinormaatauperaturannyaterhadappemberantasandanpencegahankorupsi, pengaturan pemberantasannya dengan membandingkan peraturannya tersebut dari tahun ke tahun. Pengaturan pencegahannya dengan menganalisa peraturan tersebut yang memiliki sifat pencegahan. Upaya pencegahan penanggulangan korupsi terhadap pengelolaan keuangan dana desa dengan mengikuti setiap prosedur pengelolaan keuangannya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[I Gede Suryadi]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This article discussed the protection that can be given to women and children who are victims of human trafficking. Victims of human trafficking are not just for purpose of prostitution or other forms sexual exploitation, but also includes other form of exploitation, such as forced labor, slavery or practices similar to slavery. The government establishes various legislations to provide legal protection for woman and children from becoming victims of human trafficking. The problems faced are : what sort of modus operandi is practiced in human trafficking? And what kinds of legal protection can be given over the victims of human trafficking in terms of human right. The method of this research is normative method.From the result of the research it can be seen that the modus operandi of trafficking is the exploitation and human trafficking occurs to final destination including domestic service, forced marriage and hard labor power with low wages. Legal protection that can be provided is through preventive and repressive efforts undertaken by the government through the community and law enforcement officers.]]>
