Achmad Yudha Yogaswara
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PRODUK MAKANAN RINGAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN KOMPOSISI BAHAN DASAR Achmad Yudha Yogaswara; A.A Ketut Sukranatha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.748 KB)

Abstract

Makanan ringan bukan merupakan makanan utama yang hanya dinikmati pada pagi, siang, dan sore hari, namun makanan ringan ini bisa dinikmati kapanpun disaat saya ingin menikmatinya, dan hanya untuk menghilangkan rasa lapar sementara. Semakin banyaknya minat konsumen terhadap makanan ringan khususnya konsumen anak-anak maka bisnis makanan ringan ini semakin berkembang pesat di masyarakat, namun banyak makanan ringan yang beredar di kalangan anak-anak yang tidakdicantumkan bahan dasar pembuatan dari makanan tersebut oleh pelaku usaha dan membuat para orang tua dari anak-anak tersebut khawatir dengan kesehatan anak-anaknya setelah mengkonsumsi makanan ringan tersebut. Permasalahan dalam penilitian ini antara lain membahas bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi makanan ringan tanpa label bahan dasar dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang dengan sengaja mengedarkan secara luas makanan ringan tanpa label bahan dasar pembuatannya. Selanjutnya metode penulisan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam Undang-Undang perlindungan konsumen. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Makanan Ringan, Bahan Dasar.
Pengaturan Status Pada Jabatan Notaris Saat Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Achmad Yudha Yogaswara; I Gede Yusa
Acta Comitas Vol 8 No 01 (2023)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2023.v08.i01.p10

Abstract

This paper aims to find out how the legal arrangements regarding notaries, regional people's representatives and concurrent positions, as well as the legal status of a notary who is running for a member of the regional people's representative council, whether to take leave or not to practice. The research method used is normative law, a method by using an approach through legislation then a conceptual approach, along with sourced from primary legal materials and then secondary legal materials. The result of the discussion of this paper is that based on the explanation of Article 17 letter d of the UUJNP, a notary who is elected as a member of the regional people's representative council, the notary must apply for leave, and appoint a substitute notary.