I Gede Abdhi Satrya Mahardika
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Eksistensi Aliran-Aliran Kepercayaan dalam Sistem Bernegara di Indonesia I Gede Abdhi Satrya Mahardika; I Gede Yusa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengkaji permasalahan apakah dengan menganut suatu aliran kepercayaan merupakan hal bertentangan dengan Sila Pertama Pancasila, dan bagaimana kebijakan pemerintah terhadap aliran kepercayaan yang mengakibatkan terjadinya permasalahan hak bagi para penganutnya. Penelitian ini berupa penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus untuk mengkaji permasalahannya. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang berupa berbagai macam peraturan perundang-undangan dan juga yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari beberapa buku serta jurnal ilmiah yang relevan dengan masalah dalam penelitian. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi dokumen, dan selanjutnya dianalis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dengan menganut suatu aliran kepercayaan bukanlah hal yang bertentangan dengan Sila Pertama dari Pancasila, dan kebijakan pemerintah yang cenderung mengarahkan aliran-aliran kepercayaan untuk berinterelasi dengan agama-agama yang diberikan pengakuan secara resmi oleh pemerintah, mengakibatkan terjadinya permasalahan hak yang dialami oleh para penganut aliran kepercayaan. Permasalahan hak yang dialami oleh para penganut aliran kepercayaan, pada dasarnya disebabkan oleh tidak terselesaikannya konsepsi dasar negara yang tidak berupa agama, akan tetapi juga tidak merupakan negara sekuler yang memisahkan hubungan antara agama dengan negara. Kata Kunci: Aliran Kepercayaan, Sila Pertama, Pancasila, Permasalahan Hak ABSTRACT The research aim is to examine the problems of whether adhering to an onflow of belief is contrary with The First Principle of Pancasila, and how the government’s policy towards the onflow of belief that causes rights problems for its adherents. This research is a normative legal research that uses a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach to examine the problems. The legal materials that used are primary legal material in the form of various kinds of legislation and jurisprudence, and secondary legal materials consisting of several books and scientific journals that are relevant with the problem in this research. The data in this study were collected through the document study techniques, and then analyzed by using qualitative analysis techniques. The results of the reseach are showing that adhering to an onflow of belief is not contrary to The First Principle of Pancasila, and the government’s policy that tend to direct these onflow of belief to interrelate with religions that are officially recognized by the government, resulting in rights problems that experienced by the adherents of the onflow of belief. Regarding to the problems of the right that experienced by the adherents of an onflow of belief, basically caused by the unfinished basic concept of the state which is not in the form of religion, but also not a secular state that separates the relationship between religion and the state. Key Words: Onflow of Belief, The First Principle, Pancasila, Problems of The Right
Konflik Norma Akibat Pergeseran Paradigma Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif : Konsekuensi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 2014 I Gede Abdhi Satrya Mahardika; I Wayan Bela Siki Layang
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p14

Abstract

The reason of conducting this research is to delve into the problems related to the paradigm shift towards The Fictive State Administrative Decisions. As for these problems, namely how is the paradigm shift towards The Ficitive State Administrative Decisions as an upshot of the declaration of the 2014’s Government Administrative Law, and how to overcome the conflict of norm problem that arise as a result of the paradigm shift. This is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach to delve into the issues that raised. The legal items that used namely primary legal items which include several legislation and jurisprudence, and secondary legal items which include books and journals that apposite to the topic that discussed. The outcome of the reseach are revealing that the paradigm shift that occurred is the form of a change in perspective on The Fictive State Administrative Decision, which was initially seen as a rejection (Negtive Fictive) turned into an acceptance (Positive Fictive). Regarding to the way how to overcome the problem of the conflict of norm that have arisen, the most proper method to do that is by changing the substance of the State Administrative Courts Law, which is a formal law. The action that has been carried out so far tend to be wrong, because seem to ignore the dissimilarity between the field of the formal law and the field of the material law. Tujuan diadakannya penelitian ini ialah guna membahas masalah yang berkaitan dengan pergeseran paradigma terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif. Adapun permasalahan tersebut, yakni bagaimana pegeseran paradigma terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif sebagai konsekuensi diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan Tahun 2014, dan bagaimana cara mengatasi permasalahan konflik norma yang terjadi akibat adanya pergeseran paradigma tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta kasus guna menelaah masalah yang diangkat. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer meliputi pelbagai peraturan perundangan serta yurisprudensi, dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku beserta jurnal-jurnal yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pergeseran paradigma yang terjadi adalah berupa perubahan cara pandang terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif tersebut, yang pada mulanya dipandang sebagai suatu penolakan (Fiktif Negatif) berubah menjadi suatu pengabulan (Fiktif Positif). Berkaitan dengan cara untuk mengatasi permasalahan konflik norma yang ditimbulkan, maka cara yang paling tepat untuk dilakukan yakni dengan mengubah substansi dari UU Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan undang-undang yang bersifat formil. Tindakan yang selama ini dilakukan cenderung keliru, sebab terkesan mengabaikan perbedaan ranah undang-undang formil dan ranah undang-undang materiil.