Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.753
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)
I Wayan Bela Siki Layang
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
BENTUK-BENTUK MALADMINISTRASI PENDIDIKAN PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2018 DI KOTA DENPASAR A.A Ayu Inten Pratiwi; I Wayan Bela Siki Layang
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.008 KB)

Abstract

Negara melalui aparatur pemerintahannya sebagai penyelenggara negara wajib menyelenggarakan pendidikan Sebagai salah satu instrumen pelayanan publik. Pelaksanaannya diperlukan adanya akuntabilitas, transparasi, serta efisiensi guna mencapai efektifitas dalam pelaksanaan pendidikan. Pelayanan publik pada bidang pendidikan rentan terhadap adanya indikasi dan dugaan maladministrasi. Penulisan ini mengkaji permasalahan mengenai bagaimanakah bentuk-bentuk maladministrasi pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2018 di Denpasar dan peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali dalam mengatasi maladministrasi pendidikan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil dari penulisan ini mengkaji mengenai bentuk maladministrasi pendidikan berupa kelalaian, nepoteisme dan kolusi, intervensi pejabat publik dan ketidak tegasan regulasi pembentuk peraturan. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali berperan dalam melakukan penerimaan laporan, tindakan investigasi, rekomendasi sanksi kepada pejabat publik, melakukan pengawasan aktif dan pasif, serta melakukan upaya pencegahan melalaui sosialisasi. Kata Kunci: Maladministrasi, Pendidikan, Ombudsman
Analisis Yuridis Ketentuan Pasal Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Kasus I Gede Ary Astina) Kadek Agus Kusumanadi; I Wayan Bela Siki Layang
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus melakukan analisis tentang pemahaman makna kata “rasa kebencian dan antar golongan” pada ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE serta implementasi rumusan pasal yang tepat agar memenuhi rasa keadilan. Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep serta pendekatan kasus dalam menganalisis norma kabur pada ketentuan pasal 28 ayat (2) UU ITE. Hasil studi menunjukan bahwa kurangnya penjelasan secara tegas mengenai makna kata “rasa kebencian” serta pemaknaan yang terlalu luas dalam penerapan hukum pada makna kata “antar golongan” ketentuan rumusan pasal 28 ayat (2) UU ITE. Secara Implementatif mengakibatkan timbulnya penafsiran secara subyektif serta tidak tepatnya rumusan pasal dalam penerapan terhadap kalimat-kalimat postingan pengguna media sosial. Oleh karena itu di perlukan rumusan pasal berdasarkan prinsip, Lex certa dan Lex stricta agar memenuhi keadilan. Kata Kunci: UU ITE, Rasa Kebencian, Antar Golongan. ABSTRACT The research is aim to discover and analyze the understanding of content, “The distaste and among groups“ occurred on Information and Electronics Transaction Law (UU ITE) Article 28 paragraph (2) in addition to do proper implementation to comply justice. The normative method is used and completed in this journal by approaching the regulation of law, concept analysis, and case in analyzing deviated norm of Information and Electronics Transaction Law (UU ITE) Article 28 paragraph (2). The result of this study shows that there is lack of assertive explanation of “The distaste” and the wide interpretation of law on “among groups” on Information and Electronics Transaction Law (UU ITE) Article 28 paragraph (2). The implementation causes subjective interpretation and incorrect implementation in ensnaring social media posting Therefore, the content formulation based on Lex certa and Lex stricta is necessary to comply the justice. Key Words : UU ITE, The Distaste, Among Groups.
WEWENANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN FUNGSI KONTROL ADENIN UDARA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Desak Ayu Kristyana Dewi; I Wayan Bela Siki Layang
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.483 KB)

Abstract

Perhatian tentang lingkungan di Indonesia dalam bidang eksekutif secara tidak langsung diberikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tulisan ini mengangkat dua persoalan hukum, Pertama, apakah ruang lingkup pelaksanaan pengawasan dan pengendalian baku mutu udara ambien hanya diletakan pada Dinas Lingkungan Hidup? Kedua, Bagaimana kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan peraturan terkait baku mutu udara ambien di Indonesia?. Tujuan penulisan yakni agar konsisten dengan permasalahan yang diangkat, jadi tujuan pertama disesuaikan dengan rumusan masalah kesatu, tujuan kedua disesuaikan dengan rumusan masalah kedua. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis dan konseptual. Setelah dilakukan analisis, maka dapat disimpulkan, pertama ruang lingkup pelaksanaan kewewenangan tegas secara fungsional dari Dinas Lingkungan Hidup di Indonesia masih cenderung tidak konsisten perumusannya sehingga mengakibatkan adanya ketidakjelasan pada pelaksanaan fungsi tersebut; dan kedua, kewenangan untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup tidak terletak kepada Kementerian lingkungan hidup pada obyek konkrit. Kata Kunci : Baku Mutu Udara Ambien, Lingkungan Hidup, Pengawasan.
KEWENANGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NGURAH RAI TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL Ida Ayu Wijawati Manuaba; I Wayan Bela Siki Layang
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.472 KB)

Abstract

Setiap Negara memiliki aturan dan kedaulatannya untuk mengatur masyarakat khususnya untuk mengatur lalu lintas orang dalam melaksanakan kegiatannya untuk masuk dan keluar wilayah Negara. Untuk mengatur hal tersebut di Indonesia sudah terdapat Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai yang salah satunya mengatur tentang izin tinggal keberadaan warga Negara asing yang tinggal di Indonesia khususnya di Bali. Semakin banyak kita jumpai penyalahgunaan izin yang digunakan oleh warga Negara asing untuk bisa menetap di Indonesia salah satunya dengan cara menggunakan jasa yang dibantu oleh pihak sponsor, hal ini bisa menimbulkan penyalahgunaan izin tinggal terbatas yang tidak semata-mata sengaja diperbuat oleh warga Negara asing tersebut melainkan keterlibatan dari pihak-pihak perusahaan penjamin yang sering kali sengaja mengakali warga Negara asing untuk menyalahi aturan dari pihak Imigrasi. Dari pencerminan hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang nantinya dapat diketahui penyelsaian dari praktek izin illegal bebas visa kunjungan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningakatkan sumber daya manusia keimigrasian, menyempurnakan sarana dan prasarana. pelaksanaan dapat diwujudkan dalam mekanisme sistem pengamanan teknis pemberikan izin keimigrasian serta penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian. Kata Kunci : Imigrasi, Izin Tinggal, dan Orang Asing
The Expansion of Administrative Decision Meaning Based on Government Administration Law: a Dispute Submission Process Approach I Gusti Ngurah Wairocana; I Ketut Sudiarta; I Wayan Bela Siki Layang; Kadek Agus Sudiarawan; I Gede Pasek Pramana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (512.869 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p02

Abstract

The establishment of Government Administration Law brings significant change to the competence of the previously restricted Administrative Court to become expanded. This study aims to find the philosophical considerations from the extension of Administrative Decision meaning on Government Administration Law, to classify the legal implication arising from the regulation of the expansion of administrative decision meaning towards dispute submission process in Administrative Court and to formulate ideal attitude of the State Administrative Judge in resolving State Administrative Disputes. This is a combination of normative and empirical legal research. The study indicated that the legislator main consideration in regulating the expansion of administrative decision meaning on Government Administration Law is to expand the absolute competence of Indonesian Administrative Court which previously felt very narrow. The implication arises after new regulation consists of: the expansion of Administrative Court adjudicate authority for factual actions, subject expansion that have the authority to issue Administrative Decision, the expansion of the Administrative Court adjudicate authority over Administrative Decision which has a legal consequences although still need the approval from above instance, the regulation that Administrative Decision can be sued through the Administrative Court of any potential loss that may arise by the issuance of its Administrative Decision and the expansion towards the parties who have a chance to field a State Administrative accusation. The ideal attitude of State Administrative Judge is the judge should remain based on the strong theoretical concepts of the law so can create understanding and attitude in handling a case in Indonesian Administrative Court.
ANALISIS PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH PEMODAL BESAR BERKAITAN DENGAN PAKAN AYAM RAKYAT DITINJAU DARI UU NO. 5 TAHUN 1999 Yosefina Victoria Herman; I Wayan Bela Siki Layang
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang praktek persaingan usaha tidak sehat yang dijalankan oleh pemodal besar terhadap peternak ayam rakyat yang dimana ditinjau dari UU 5/1999 Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Karena dalam penulisan ini untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan praktek persaingan curang yang dilakukan pemodal besar kepada peternak ayam rakyat dibutuhkan sumber hukum tertulis dan sumber pustaka hukum lainnya. Hasil studi menunjukan bahwa pakan ternak berupa jagung masih menjadi problematika di kalangan peternak rakyat. Hal ini terjadi karena adanya dominasi dari para pengepul dan perusahaan yang kekuatan modalnya lebih besar, sehingga peternak ayam rakyat kesulitan memperoleh jagung karena persediaan jagung di pasar tidak ada. Sehingga dalam kasus ini perlu untuk dianalisis terkait dengan praktek persaingan curang yang dilakukan oleh pemodal besar yang dikaji berdasarkan Undang-Undang Persaingan Bisnis. Selain itu, pentingnya peran serta dari pemerintah untuk mengatasi adanya dominasi-dominasi yang dilakukan oleh para pemodal besar sehingga, terciptanya persaingan usaha yang sehat diantara para pengusaha ternak ayam. Kata kunci : Praktek Persaingan Usaha, Dominasi, Pakan Ternak ABSTRACT The Purpose of this study is to find out about the practice of unfair business competition carried out by large investors against smallholder chicken farmers, which is reviewed from Law 5/1999 concerning Unfair Business Competition. The writing method used is a normative legal research method or literature. Because in this paper to find out things related to the practice of fraudulent competition carried out by large investors to smallholder chicken farmers, written legal sources and other legal literature sources are needed. The results of the study show that animal feed in the form of corn is still a problem among smallholder farmers. This happens because of the dominance of the collectors and companies with greater capital power, so that smallholder chicken farmers have difficulty obtaining corn because there is no supply of corn in the market. Therefore, in this case it is important to analyze the practice of fraudulent competition carried out by large investors under the Business Competition Law. In addition, the importance of the government's participation in overcoming the dominations carried out by large investors so as to create healthy business competition among chicken farmers. Keywords: Business Competition Practices, Domination, Animal Feed
PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN ASPEK KEADILAN DI INDONESIA Putu Karina Putri; I Wayan Bela Siki Layang
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Studi ini mempunyai maksud untuk memahami kebijakan penegakan hukum pidana tentang penanggulangan kejahatan di Indonesia dan sistem penegakan hukum di Indonesia berdasarkan aspek keadilan. Dalam studi ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual serta analisis. Hasil studi memperlihatkan salah satu bagian dari politik criminal adalah penegakan hukum pidana. Criminal policy sebagai upaya guna memberikan perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, keadilan sebagai cita hukum seharusnya diterapkan dalam peraturan hukum dan proses penegakan hukum di Indonesia. Tidak adanya keadilan dapat menyebabkan hukum dan penegakan hukum yang dilaksanakan akan sia-sia dan bisa melukai rakyat yang tidak melakukan kesalahan. Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa termuat sepuluh asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bertujuan guna mengayomi warga negara dalam proses hukum yang adil. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Criminal Policy, Keadilan ABSTRACT This study aims to find out the criminal law enforcement policy on crime prevention in Indonesia and to find out the law enforcement system in Indonesia based on aspects of justice. In this study, it uses normative legal research methods with a conceptual approach and an analytical approach. The results of the study show that one part of criminal politics is criminal law enforcement. Criminal policy as an effort to provide community protection and achieve community welfare. Furthermore, justice as a legal ideal should be applied in legal regulations and law enforcement processes in Indonesia. The absence of justice can cause the law and law enforcement to be implemented will be useless and can hurt the people who have done nothing wrong. Romli Atmasasmita stated that there are ten principles in the Criminal Procedure Code that aim to protect citizens in a fair legal process. Keywords: Law Enforcement, Criminal Policy, Justice
IUS CONSTITUTUM & IUS CONSTITUENDUM SAKSI MAHKOTA BERKAITAN DENGAN KEPASTIAN KEDUDUKANNYA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA I Gusti Mahendra Satria Pranata; I Wayan Bela Siki Layang
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kepastian terkait norma hukum dalam hal kedudukan atau posisi seorang Terdakwa saat memberikan kesaksiannya sebagai saksi mahkota pada perkara tindak pidana agar sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan tidak merenggut hak dari seorang terdakwa dalam memberikan kesaksiannya demi menjunjung tinggi proses peradilan yang adil atau due process of law di Indonesia. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian normative dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta, serta teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik bola salju. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan hukum terkait penggunaan saksi mahkota masih tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga terjadinya kekaburan norma dalam penerapannya. Dalam pasal-pasal hukum positif saat ini, Pasal 168 KUHAP adalah pasal yang secara implisit mentafsirkan aturan mengenai saksi mahkota tersebut. Namun, Pasal 66 KUHAP sendiri tidak membenarkan adanya pembebanan pembuktian pada Terdakwa, sehingga penafsiran-penafsiran yang dihasilkan oleh aparat penegak hukum melalui pasal tersebut berbeda satu dengan lainnya yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan yang adil. Oleh karena masih belum adanya kepastian pengaturan hukum mengenai saksi mahkota, maka dari itu pengaturan saksi mahkota kedepannya sebagai ius constituendum perlu diperjelas kembali dengan upaya penegak hukum merumuskan pasal-pasal baru atau dengan perubahan undang-undang yang ada sehingga melahirkan konsistensi aparat penegak hukum dalam terwujudnya proses peradilan yang adil. Kata Kunci: Saksi Mahkota, Ius Constitutum, Ius Constituendum, Norma Kabur ABSTRACT This study aims to provide certainty regarding legal norms in terms of the position or position of a defendant when giving his testimony as a crown witness in a criminal case so that it is in accordance with the positive law in force in Indonesia and does not take away the rights of a defendant in giving testimony in order to uphold the judicial process fair or due process of law in Indonesia. This research method uses normative research with two approaches, namely the statue approach and the fact approach, as well as the data collection technique used is the snowball technique. Based on the results of the study it was found that legal arrangements related to the use of crown witnesses still do not get legal certainty so that there is a blurring of norms in their application. In the current positive law articles, Article 168 of the Criminal Procedure Code is an article that implicitly interprets the rules regarding the crown witness. However, Article 66 of the Criminal Procedure Code itself does not justify the burden of proof on the Defendant, so that the interpretations produced by law enforcement officials through this article differ from one another which results in a lack of legal certainty in administering a fair trial. Because there is still no certainty regarding legal arrangements regarding crown witnesses, therefore the arrangements for crown witnesses in the future as ius constituendum need to be clarified again by law enforcement efforts to formulate new articles or by changing existing laws so as to give birth to the consistency of law enforcement officials in realizing due process of law. Key Words: Crown Witness, Ius Constitutum, Ius Constituendum, Blurred Norms
Konflik Norma Akibat Pergeseran Paradigma Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif : Konsekuensi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 2014 I Gede Abdhi Satrya Mahardika; I Wayan Bela Siki Layang
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p14

Abstract

The reason of conducting this research is to delve into the problems related to the paradigm shift towards The Fictive State Administrative Decisions. As for these problems, namely how is the paradigm shift towards The Ficitive State Administrative Decisions as an upshot of the declaration of the 2014’s Government Administrative Law, and how to overcome the conflict of norm problem that arise as a result of the paradigm shift. This is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach to delve into the issues that raised. The legal items that used namely primary legal items which include several legislation and jurisprudence, and secondary legal items which include books and journals that apposite to the topic that discussed. The outcome of the reseach are revealing that the paradigm shift that occurred is the form of a change in perspective on The Fictive State Administrative Decision, which was initially seen as a rejection (Negtive Fictive) turned into an acceptance (Positive Fictive). Regarding to the way how to overcome the problem of the conflict of norm that have arisen, the most proper method to do that is by changing the substance of the State Administrative Courts Law, which is a formal law. The action that has been carried out so far tend to be wrong, because seem to ignore the dissimilarity between the field of the formal law and the field of the material law. Tujuan diadakannya penelitian ini ialah guna membahas masalah yang berkaitan dengan pergeseran paradigma terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif. Adapun permasalahan tersebut, yakni bagaimana pegeseran paradigma terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif sebagai konsekuensi diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan Tahun 2014, dan bagaimana cara mengatasi permasalahan konflik norma yang terjadi akibat adanya pergeseran paradigma tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta kasus guna menelaah masalah yang diangkat. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer meliputi pelbagai peraturan perundangan serta yurisprudensi, dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku beserta jurnal-jurnal yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pergeseran paradigma yang terjadi adalah berupa perubahan cara pandang terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif tersebut, yang pada mulanya dipandang sebagai suatu penolakan (Fiktif Negatif) berubah menjadi suatu pengabulan (Fiktif Positif). Berkaitan dengan cara untuk mengatasi permasalahan konflik norma yang ditimbulkan, maka cara yang paling tepat untuk dilakukan yakni dengan mengubah substansi dari UU Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan undang-undang yang bersifat formil. Tindakan yang selama ini dilakukan cenderung keliru, sebab terkesan mengabaikan perbedaan ranah undang-undang formil dan ranah undang-undang materiil.
Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Penyebaran Dan Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Telegram Adriansyah Adriansyah; I Wayan Bela Siki Layang
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 3 (2023): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i3.2072

Abstract

The spread of crime in cyberspace does not escape the crime of pornography, taking advantage of the large storage capacity that Telegram offers has provoked a number of ignorant people to use this social media to spread paid pornographic content. The purpose of this study is to examine and understand what criminal liability and compensation can be imposed on perpetrators of spreading and buying and selling negative content in the Telegram application. Writing scientific journal articles uses a normative research methodology, in which this research uses a statutory approach. The results of the study show that criminal liability that can ensnare perpetrators of pornographic crimes is regulated more specifically based on the principle of lex specialis derogate lex generalis in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.
Co-Authors A.A Ayu Inten Pratiwi Adriansyah Adriansyah Artha, Gede Ayu Reza Wulandari Budianingsih, Ni Luh Putu Ari Desak Ayu Kristyana Dewi Dewa Nyoman Rai Asmara Putra Gede Dicka Prasminda Gede Prasetia Adnyana I Dewa Made Suartha I Gede Abdhi Satrya Mahardika I Gede Artha I Gede Pasek Pramana I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Angga Mahavira I Gusti Agung Ayu Winda Savitri Adi I Gusti Agung Tirta Sari Dewi I Gusti Mahendra Satria Pranata I Ketut Markeling I Ketut Sudiarta I Ketut Tjukup I Made Putra Sedana I Putu Rasmadi Arsha Putra I Wayan Sutarajaya I Wayan Tangun Susila Ida Ayu Nadya Putri Indirasuari Ida Ayu Wijawati Manuaba Kadek Agus Kusumanadi Kadek Agus Sudiarawan Kadek Angga Dwipayana Putra Ketut Nihan Pundari Komang Tamar Pebru Wijana Komang Widiana Purnawan Luh Putu Ayu Catur Adriani Made Diah Sekar Mayang Sari Mirah Kencana Dewi, Ni Gusti Agung Ngurah Bagus Darma Jaya Wikata Ni Kadek Wulan Suryawati Ni Ketut Serna Adiningsih Ni Made Devi Jayanthi Ni Made Diah Arista Ardiyantini Ni Made Novina Pratiwi Putheri Ni Nengah Adiyaryani Ni Putu Linda Rahmadini Ni Wayan Luh Duti Ari Anggreni Nyoman A Martana Nyoman Satyayudha Dananjaya Putu Ayu Ratih Tribuana Putu Karina Putri Putu Tantry Octaviani Putu Tissya Poppy Aristiani Radhi Kinandani, I Gusti Ayu Sang Ayu Ditapraja Adipatni Yosefina Victoria Herman