Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Jurnal SUTASOMA
I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
UPAYA PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM PENGENDALIAN PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 1993 TENTANG KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana; I Ketut Sudiarta; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.219 KB)

Abstract

Meningkatnya pengemis di Kota Denpasar saat ini telah menimbulkan gangguan sosial.Hal ini menjadi fenomena menarik di tengah eksistensi bali sebagai tujuan pariwisata dunia.Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan pemerintah kota Denpasar dalam pengedalian pengemis dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi upaya pengendalian dan pemberdayaan pengemis tersebut. Kesimpulan yang diperoleh adalah terkait upaya pengendalian pengemis secara umum Pemerintah Kota Denpasar berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1993 Tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum. Sedangkan faktor yang mempengaruhi adalah kurang adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang pengaturan pengendalian pengemis.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BADUNG Manuaba, Ida Ayu Sintya Naraswari; I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana
Jurnal SUTASOMA (Science Teknologi Sosial Humaniora) Vol 4 No 1 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Tabanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58878/sutasoma.v4i1.413

Abstract

The boarding house is one business that is growing in District Badung an option a temporary residence for migrants who intend to work and study. Everyone who owns a boarding house in the District Badung regency must have license this boarding house management to provide legal certainty, realizing the boarding house decent, safe and comfortable in accordance with its function, protect the interests of all parties, create peace and public order in society. The implementation of licensing through the Online Licensing Service (LAPERON) has not accommodated services for obtaining boarding house management license, so there is a need for certainty from the Regional Regulation District Badung Number 24 of 2013 concerning Boarding House Management regarding the obligation for managers to have a boarding house management license. Writing this using empirical legal research methods approach the facts and law approach with data collection interviews. The results obtained in this study show that the management's obligation to have a boarding house management license is not implemented based on the provisions stipulated in Regional Regulation Number 24 of 2013 concerning Boarding House Management, so that there are obstacles faced by law enforcers to control management permits boarding house.
Co-Authors I Ketut Sudiarta Kadek Sarna Manuaba, Ida Ayu Sintya Naraswari