Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.68
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum RUANG: JURNAL LINGKUNGAN BINAAN (SPACE: JOURNAL OF THE BUILT ENVIRONMENT)
I Ketut Sudiarta
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 111 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 111 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pengaturan Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Dari Aparatur Sipil Negara Yang Sedang Menjabat Ni Komang Anggi Widyanti; I Ketut Sudiarta
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i12.p02

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji aturan terkait tenaga ahli dalam suatu pemerintahan, dikarenakan aturan yang berlaku hingga saat ini tidak mengatur secara spesifik terkait pengangkatan tenaga ahli, merupakan tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini. Adapun metode yang digunakan dalam studi ini ialah metode penelitian hukum normatif, dengan mengkaji hukum dengan norma atau peraturan sebagai objeknya yakni peraturan terkait tenaga ahli dalam suatu pemerintahan, sehingga pendekatan yang digunakan yakni dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Peraturan perundang-undangan menjadi sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini, serta didukung dengan bahan hukum sekunder dari buku dan jurnal yang dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dengan dianalisis menggunakan teknik analisis logika deduktif. Dari hasil studi yang telah ditemukan bahwa aturan yang berlaku hingga saat ini masih belum memberikan pengaturan secara spesifik dan mendetail terkait pengangkatan tenaga ahli fraksi dewan perwakilan rakyat daerah, sehingga membuka ruang sebesar-besarnya untuk setiap orang menjadi tenaga ahli dan tidak terkecuali aparatur sipil negara. Kondisi ini dapat tercipta karena adanya norma yang kosong, serta didukung dengan pemaknaan bahwa tenaga ahli tidak termasuk kedalam golongan jabatan aparatur sipil negara. Permasalahan yang timbul bukan hanya karena ASN yang juga menduduki posisi tenaga ahli fraksi, tetapi dampak pada terganggunya kewajiban serta profesionalitas dari ASN yang berkaitan dengan kode etik ASN. Namun, sepanjang tidak mengganggu kinerja serta profesionalitas, Tenaga Ahli Fraksi DPRD yang diangkat dari ASN yang sedang menjabat tidak dipermasalahkan. Kata Kunci: Tenaga Ahli, Kewajiban dan Profesionalitas, Aparatur Sipil Negara ABSTRACT The aim of this study is to review regulations involving experts in administration, since the ones applied today does not specifically regulate experts’ recruitment. The method used in this study is a normative legal research method, by examining law with norms or regulations as its object, namely regulations related to experts in a government, so that the approach used is the statute approach and comparative approach. Legislation is the primary source of legal material in this research and is supported by secondary legal materials from books and journals collected by document study techniques with analysis using deductive logic analysis techniques. The result demonstrated that the currently applied regulations still do not provide specific and detailed arrangements related to the ideas of the regional representative council faction, thus opening a large space for each expert and not building the state civil apparatus (ASN). This condition can be created because of the existence of empty norms and is supported by the meaning that experts are not included in the position of the state civil apparatus. The problems that arise are not only because ASN occupies a position as an expert on the faction, but has an impact on disrupting the obligations and professionalism of ASN related to the ASN code of ethics. However, as long as it does not interfere with the performance and professionalism, the DPRD Faction Experts appointed from the ASN are not being questioned.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BALITA SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI TINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI Kadek Dwika Agata Krisyana; I Ketut Sudiarta
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berbagai macam kejahatan merupakan suatu gejala yang terjadi di masyarakat, salah satu kejahatan yang terjadi ialah kejahatan perdagangan orang terhadap balita. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap balita sebagai korban perdagangan orang. Tujuan dari penulisan makalah ini ialah untuk mengetahui perlindungan terhadap balita sebagai korban perdagangan orang. Dengan metode normatif yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan akan mengkaji dari segi aspek victimologi dan kekaburan norma terhadap bentuk perlindungan dari korban tersebut. Korban tindak pidana perdagangan orang yang diberikan oleh beberapa Undang- Undang seperti KUHP, UU Perdagangan Orang, maupun Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak diharapkan agar dapat mengetahui perlindungan hukum yang lebih baik terhadap korban perdagangan orang, baik secara abstrak maupun konkret. Kesimpulannya dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat perlindungan baik secara langsung maupun tidak langsung namun mekanismenya belum ada pengaturannya.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AHLI GIGI DALAM MELAKUKAN SUATU MALPRAKTIK DALAM PERSFEKTIF KUHP dan UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN I Putu Wahyu Weda Gunawan; I Ketut Sudiarta
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pekerjaan sebagai ahli gigi tanpa izin dari pemerintah membawa dampak besar maraknya pelanggaran dan malpraktik yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana ahli gigi dalam melakukan malpraktik yang akan ditinjau dari KUHP dan UU Kesehatan. Tulisan ini bertujuan menganalisa KUHP dan UU Kesehatan menegenai pengaturannya tentang malparaktik yang dilakukan oleh seorang ahli gigi. Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif, yang mengkaji kekosongan norma praktek ahli gigi. Mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh ahli gigi dibutuhkan suatu pengaturan hukum yang jelas dan tegas yang oleh karena itu dibutuhkan suatu tinjauan yuridis yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana. Bahwa dalam UU Kesehatan dan KUHP belum adanya pengaturan mengenai malpraktik yang dilakukan oleh seorang ahli gigi.
PROBLEMATIK YURIDIS SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG RENCANA PEMANFAATAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN (REKLAMASI) WILAYAH PERAIRAN TELUK BENOA PROVINSI BALI I Komang Trisna Adi Putra; I Gusti Ngurah Wairocana; I Ketut Sudiarta
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inception of Bali Governor's Decree No. 2138/02-C/HK/2012 are considered inviolation of Presidential Decree No. 122 of 2012 on Reclamation in Coastal Areas andSmall Islands are one of the article mentions reclamation should not be done in theconservation area. The method used is a normative legal research to know andunderstand how the validity of Bali Governor's Decree No. 2138/02-C/HK/2012 onGranting Permits and Use Rights, Development, and Management of Gulf waters ofBenoa Bali Area Jo Governor Decree No.1727/01-B/HK/2013 About Permit FeasibilityStudy Utilization Plan, Development, and Management of Benoa Gulf water BaliProvince. From the aspect of the substance that is the nomenclature of Bali GovernorDecree No. 2138/02-C/2012, is not in accordance with the provisions of Article 3paragraph (2) letter a Presidential Regulation No.122 of 2012, and the fourth Dictumquaternion Bali Governor's decision determines the activity initiator / permit holdershall implement (compiled) EIA, contrary to the dictum sixth.
Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pendemi Covid-19 Dibidang Kepabeanan dan Perpajakan : Dimensi Hukum Administrasi Ayu Surya Desita Anggraheni; I Ketut Sudiarta
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i06.p06

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini yakni guna mengetahui dan mengkaji kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dibidang kepabeanan dan perpajakan dalam dimensi hukum administrasi negara yang ditinjau pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Untuk itu, metode yang dipergunakan ialah metode penelitian hukum normatif yang bertujuan melihat kajian dalam penerapan kaidah maupun norma hukum positif dengan pendekatan perundang-undangan maupun pendekatan konseptual. Menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode pengumpulan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Hasil studi ini menunjukan bahwa Pemerintah memberlakukan beberapa kebijakan sehubungan untuk peningkatan kapasitas produksi sehingga dapat menjaga keseimbangan pendapatan dan pengeluaran fiskal pemerintah. Kebijakan pemerintah ini erat kaitannya dengan hukum administrasi yang menekankan pejabat atau badan tata usaha negara menyelenggarakan suatu tindakan dan atau keputusan tata usaha negara untuk melegitimasi suatu tindakan pemerintahan tertentu. Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, Kebijakan, Pajak. ABSTRACT The purpose of writing this article is to find out and review government policies in handling the Covid-19 pandemic in the customs and taxation sector in the dimensions of state administrative law as reviewed in Law Number 2 Year 2020 concering State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Covid-19 Pandemic. For this reason, the method used is the normative legal research method which aims to look at studies in the application of positive legal norms and norms with a statutory approach as well as a conceptual approach. Using qualitative analysis techniques with methods of collecting primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that the Government implemented several policies in relation to increasing production capacity so as to maintain a balance of government fiscal revenues and expenditures. This government policy is closely related to administrative law which emphasizes state administrative officials or agencies to carry out an act and or state administrative decisions to legitimize certain government actions. Key Words: Administratve Law, Government, Tax
PENERAPAN PASAL 28 AYAT (1) UU NO. 11 TAHUN 2008 BAGI PELAKU PENYEBAR “HOAX” DALAM PROSES PEMBUKTIAN A.A.Ayu Diah Okatrini; I Ketut Sudiarta
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini dengan judul alat bukti elektronik sebagai alat bukti penyebaran berita bohong (Hoak) sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan penulisan ini sebagai salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mengtetaui alat bukti dalam tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax). Dalam sistem penegakkan hukum penyidik dan hakim dapat mencari kebenaran bukti materiil sebagai alat bukti berupa akun pelaku di media elektronik sebagai penyebaran berita bohong (hoax), sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2008 pasal 28 ayat (1), Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, karena Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong Kata Kunci : elektronik ,berita bohong
PENGATURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR I Gede Agus Yuliarta; I Gusti Ngurah Wairocana; I Ketut Sudiarta
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 1 No 01 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Every human being has a need for a different life, and in the meeting of human needs itis require the adequate income. This situation also applies to the countries in which eachcountry there have needs that must be met. The need to finance the use of facilities andinfrastructure in the country, where infrastructure is intended for the benefit of society. Thefunds are used to fulfil the needs of the State is derived from abroad is usually acomplement to the fund, either in the form of foreign direct investment and loans madebilaterally or multilaterally. The funds raised from domestic savings obtained from thepublic, government savings or from the taxes paid by the public as a source of meetingthose needs. Taxes are another source to finance the national development in order toimprove the welfare of society. The tax is a contribution to the state (which can beenforced), which shall be payable by the payment to them under the rules do not getachievements back, which can directly appointed, and that use to finance publicexpenditures associated with the State's duty to govern.In the city of Denpasar there is a vacuum of norm, concering the regulation tax for thebuilding. The local regulation concering the tax for the building is not yet implemented.
Pengawasan Ombudsman Terkait Maladministrasi Pada Sistem Pelayanan Publik Ni Nyoman Wisua Wirantini; I Ketut Sudiarta
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i09.p05

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui konsep dan fungsi pengawasan ombudsman terkait maladministrasi pada sistem pelayanan publik. Penelitian ini mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku baik di Indonesia. Penelitian ini dapat pula dikatakan sebagai penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah pengumpulan dari sebuah studi kepustakaan. Proses pengumpulan bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka dengan cara melakukan penelusuran terhadap norma-norma yang mengatur tentang pengawasan Ombudsman. Dalam konsep pengawasan Ombudsman terkait permasalahan maladministrasi pada sistem pelayanan publik, Ombudsman wajib berpedoman para prinsip yang bersifat independen, tidak memihak kepada pihak manapun, tidak melakukan pungutan biaya, tidak melakukan diskriminasi pada pihak-pihak tertentu serta mempermudah dan mendengarkan segala bentuk pendapat atau keluhan dari pihak pelapor. Setelah mendapatkan pengaduan atau keluhan dari masyarakat, Ombudsman juga melakukan klarifikasi kepada pejabat publik yang telah dilaporkan. Hal ini bertujuan agar Ombudsman dapat melakukan analisis secara menyeluruh, mendalam, dan objektif. Melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam melakukan penyebarluasan informasi terkait dengan pemberian pemahaman kepada masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat atas hak mereka untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari penyelenggara pelayanan publik. Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Ombudsman, Maladministrasi ABSTRACT To find out the concept and the function of ombudsman supervision related to maladministration in the public service system as well as the function and role of the ombudsman in preventing maladministration in the public service system. This research refers to the prevailing laws and regulations in Indonesia. This research can also be said as library research. In this study, the legal materials used were collection from a literature study. The process of collecting legal materials used in this study is a literature review by means of tracing the norms that govern Ombudsman supervision. In the concept of Ombudsman supervision related to maladministration problems in the public service system, the Ombudsman must be guided by principles that are independent, impartial to any party, do not charge fees, do not discriminate against certain parties and facilitate and listen to all forms of opinions or complaints from the reporting party. After getting complaints or complaints from the public, the Ombudsman also clarifies what has been reported to public officials. It is intended that the Ombudsman can conduct a thorough, in-depth, and objective analysis. Through community empowerment carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia (ORI) in disseminating information related to providing understanding to the community, it is hoped that it will be able to raise public awareness of their right to get the best service from public service providers. Keywords: Supervision Function, Ombudsman, Maladministratio
LAYANAN PURNA JUAL PRODUK ELEKTRONIK DENGAN GARANSI Dian Pertiwi; Ketut Sudiarta
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.217 KB)

Abstract

Judul dari penelitian ini adalah layanan purna jual produk elektronik dengan garansi. Pelaku usaha memberikan layanan purna jual dengan jaminan garansi pada setiap pembelian produk elektronik. Jaminan garansi produk hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu sehingga apabila masa berlaku garansi berakhir secara otomatis tanggung jawab pelaku usaha beralih sepenuhnya kepada konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk elektronik dengan garansi dalam layanan purna jual dan untuk mengetahui regulasi layanan purna jual produk elektronik di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk elektronik dengan garansi dalam layanan purna jual bersifat tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab tanpa kesalahan. Regulasi layanan purna jual produk elektronika di Indonesia ditandai dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan Elektronika.
KEDUDUKAN UNDERWRITER DALAM MENILAI DAN MENYELEKSI CALON TERTANGGUNG DI PERUSAHAAN ASURANSI PT. BUMI PUTERA I Gede Pinajeng; I Ketut Sudiarta
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (18.93 KB)

Abstract

Kedudukan Underwriter dalam menilai dan menyeleksi calon tertanggung diperusahaan asuransi PT. Bumi Putera merupakan upaya yang dapat dimanfaatkan untukmengatasi kemungkinan timbul kerugian akibat terjadi peristiwa yang tidak pasti dan tidakdiinginkan. Underwriter merupakan sosok yang sangat penting dalam penentuan nasabahguna menghindari terjadinya kerugian perusahaan Asuransi. Penelitian ini merupakanpenelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan penelitian di lapangan yaitu pada PT.Bumi Putera. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan asuransiPT. Bumi Putera apabila terjadi kekeliruan dalam proses Underwriting maka perusahaanakan memberikan sejumla huang yang telah diperjanjkan sebelumnya.
Co-Authors A A Istri Ratih Meliana Dewi A. A. Istri Indraswari A. A. Mirah Endraswari A.A. Mahendra Putra A.A.Ayu Diah Okatrini Agnes Febyrian Indah Gayatri Agus Arya Anggana Putra Anak Agung Ayu Sri Wulandari Anak Agung Gde Bagus Kresna Candra Wardhana Anak Agung Gede Agung Indra Pratama Anak Agung Ketut Andhy Dharma Laksana Ayu Surya Desita Anggraheni Cokorda Dalem Dahana Cokorda Istri Sri Pradnyaswari Pemayun Dewa Gede Udayana Maharendra Dewa Ngakan Gede Kutha Wrehaspatia Praharsena Dewi Irmayanti Zanivah Dian Pertiwi Dimitri Anggrea Noor Dr. I Made Sugiarta, M.Si. . Fabianus Bryan Mandala Lalo Putra G Marhaendra WA Guruh Ari Mandala Putra I GD Yudha Partama I Gede Agus Yuliarta I Gede Bagus Jaya Winangun I Gede Pasek Pramana I Gede Pinajeng I Gst Ngurah Agung Oka Darma Utama I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Bagus Wahyu Pranata I Gusti Agus Alit Doni Saputra I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana I Gusti Ayu Bunga Dwi Utami I Gusti Ayu Pitriani I Gusti Ngurah Adi Prabawa I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa I Ketut Adi Jaya Birawan I Ketut Arnawa I Ketut Suardita I Ketut Widiastra I Komang Agus Sastra Mahayana I Komang Trisna Adi Putra I Made Andika Wesnala I Made Banda Prawira I Made Bhasudewa Krisna Narotama Pande I Made Dandi I Nengah Agus Aditya Pranata I Nengah Suharta I Nyoman Suyatna I Putu Antoni Giri I Putu Bagus Darma Saputra I Putu Soni Maaiwa Kusuma I Putu Wahyu Weda Gunawan I Putu Yoga Surawan I Wayan Adi Saputra I Wayan Bela Siki Layang I Wayan Gede Agus Setyawan I Wayan Parsa I Wayan Pegi Putra Pratama I Wayan Wisnu Saputra I Wayan Yoga Surastika I.B. Misdinata Prabawa Ibrahim R. Ida Ayu Agung Cynthia Febriyanti Ida Ayu Ari Mahayani Ida Ayu Devi Putri Parahita Ida Ayu Putu Chandra Puspita Dewi Ida Bagus Putra Pratama Kadek Agus Sudiarawan Kadek Ayu Dian Purnamasari Ningrat Dartawan Kadek Dwika Agata Krisyana Kadek Indra Yudha Kadek Sarna Kadek Warakania Ardhanareswari Ketut Putri Andayani Kezia Frederika Wasiyono Langga Populinanda Made Dwija Paramartha Kori Made Nanika Mawapusti Yadnya Made Wira Pramana Margareta Nopia Merry Venita Jarmani Ngakan Kompiang Kutha Giri Putra Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Dyah Satyawati Ni Kadek Shinta Sanistya Rahayu Ni Ketut Lasmini Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Anggi Widyanti Ni Komang Ayu Indah Trisnasari Ni Luh Gede Astariyani Ni Luh Putu Ayu Prawerti Ni Luh Putu Eka Wijayanti Ni Luh Putu Nia Rahmayanti Ni Made Mirah Widya Gangga NI MADE TINI DWIJAYASTRI Ni Made Widnyani Putri Ni Nyoman Murniyati Ni Nyoman Wisua Wirantini Ni Putu Erna Ayu Triani Ni Putu Puja Sukmiwati Ni Putu Putrika Widhi Susmitha Ni Putu Riza Ayu Anggraini Ni Putu Sri Rahayu Mulya Ningsih Ni Wayan N. Irish Samantha Devi M. Nyoman Gede Edi Nugraha NYOMAN MAS ARYAN Nyoman Utari Vipriyanti Putu Ananda Deka Aprilresa Putu Apriliani Kumalasari PUTU DIAN PARAMYTHA Putu Jelsi Melina Putu Pebiandri Kusuma Putu Satria Satwika Anantha Putu Teguh Rahayu Rai Widiatmika Rika Rahim Makaramah Wayan Niti Adnyani Yesayas Joel Augusto