Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.718
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum RUANG: JURNAL LINGKUNGAN BINAAN (SPACE: JOURNAL OF THE BUILT ENVIRONMENT) JPMP Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
I Ketut Sudiarta
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 81 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 81 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NO. 9 TAHUN 2004 TENTANG SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) I.B. Misdinata Prabawa; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.661 KB)

Abstract

Negara merupakan organisasi kekuasaan yang tidak dapat di lepas dari masalah ketidaktertiban, maka dari itu peran aparatur negara sangat penting untuk menertibkan pengusaha yang melanggar SIUP. Sehingga masyarakat mengetahui bagaimana mengenai mekanisme penerbitan SIUP dan bagaimana tindakan-tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang terhadap pelanggaran SIUP. Sifat dari penulisan jurnal ilmiah ini bersifat normatif dimana karya ilmiah ini menggunakan bahan hukum perimer yang berlaku dari peraturan- peraturan dan bahan hukum sekunder berupa bacaan atau literatur, dan dokumen- dokumen lainnya. Hasil dari penelitian adalah pengusaha dapat mengajukan SIUP sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang berlaku oleh bupati dan tindakan yang dapat di ambil oleh pejabat yang berwenang jika terbukti melakukan pelanggaran SIUP yaitu dapat dijatuhi hukuman pidana. Kata Kunci : Aparatur Negara; Pengusaha; SIUP.
UPAYA PENCAPAIAN IKLIM USAHA KONDUSIF BAGI PENANAMAN MODAL (INVESTASI) DALAM KEGIATAN BISNIS PARIWISATA Kezia Frederika Wasiyono; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.384 KB)

Abstract

Indonesia as one of the countries that have the greatest investment in the world, one in the tourism business activities. Investment tourism business nowadays are experiencing adversity, therefore it is necessary to fix all variety of contributing factors that hinder investment climate and policy making that can provide security, legal certainty and legal protection for investors. So by making such efforts, the conducive business climate can be achieved and not difficult to make Indonesia as the country's state investment objectives in the field of tourism as well as in many other fields. In this journal, use of normative legal research methods.
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN SEMPADAN SUNGAI DI KABUPATEN GIANYAR Ida Ayu Agung Cynthia Febriyanti; I Ketut Sudiarta; I Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.518 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai di Kabupaten Gianyar. Adapun yang melatar belakangi tulisan ini adalah adanya pelanggaran terhadap garis sempadan sungai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Nomor 16 tahun 2012 sehingga perlu adanya tindakan pemerintah untuk menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan dan guna menciptakan tata ruang Kabupaten Gianyar yang baik, maka perlu adanya pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tindakan serta faktor yang mempengaruhi Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai di Kabupaten Gianyar. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis-empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu terdapat 12 jenis tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai dan faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai di Kabupaten Gianyar yaitu faktor pendorongnya adalah faktor undang-undang, faktor penegak hukum dan faktor sarana dan prasarana. Sedangkan faktor-faktor penghambatan dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai di Kabupaten Gianyar dipengaruhi oleh faktor masyarakat. Kata Kunci: Pengendalian, Pemanfaatan ruang, kawasan sempadan sungai.
PELANGGARAN KEDAULATAN NEGARA TERKAIT TINDAKAN SPIONASE DALAM HUBUNGAN DIPLOMASI INTERNASIONAL Ngakan Kompiang Kutha Giri Putra; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Mei 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.479 KB)

Abstract

In the diplomatic relations between States, it has been generally developed the mechanism for collecting information legally through official diplomatic channel, in order to support the national interest of each State. But, secretly gathering the information is considered as a violation against the sovereignty of a State. The practice of espionage is a term used to describe the act of collecting information secretly in an international relations. International Law has actually prohibited any State for doing practice of espionage against other countries. Besides classified as an intervention to the sovereignty of the State, such action also violates the principle of cooperative relations based on good faith.
TANGGUNG JAWAB NEGARA BERDASARKAN SPACE TREATY 1967 TERHADAP AKTIVITAS KOMERSIAL DI LUAR ANGKASA Dimitri Anggrea Noor; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.079 KB)

Abstract

Sejumlah fakta menunjukkan adanya intensitas pemanfaatan ruang angkasa oleh actornegara dan non negara. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yangbertujuan menganalisis tanggung jawab Negara berdasarkan Space Treaty 1967terhadap aktivitas di luar angkasa dan pemanfaatan ruang angkasa yang bertujuankomersial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Negara wajib bertanggung jawab atasaktivitasnya di luar angkasa, benda-benda angkasa miliknya serta tidak boleh merugikanNegara lain. Karena itu, tanggung jawab Negara dan pembatasannya telah diatur didalam Space Treaty 1967 maupun konvensi luar angkasa lainnya.
Pengaruh Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional A A Istri Ratih Meliana Dewi; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Untuk memahami bagaimana manajemen pendidikan berbasis sekolah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan untuk mengetahui pengaruh kebijakan zonasi ini terhadap manajemen berbasis sekolah. Pendekatan yang diterapkan pada tulisan ilmiah ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan ialah hak segala bangsa, begitu amanat pembukaan Konstitusi Negara Indonesia. Pendidikan mampu mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas. Beberapa tahun kebelakang mencuat kebijakan yang memberlakukan sistem zonasi. Dalam aspek hukum kebijakan tersebut kemudian menjadi rancu, karena sebelumnya adalah kewenangan sekolah dan pemerintah daerah, namun kemudian diatur oleh pemerintah pusat. Hasil analisis menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berisi pelaksanaan pendidikan yang sifatnya desentralisasi, bukan sentralisasi, sehingga kewenangan pengelolaan pendidikan bukan pada pemerintah pusat. Berkaitan dengan pengaruh, kebijakan zonasi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pun dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga menimbulkan disharmonisasi norma dan tidak mengindahkan hierarki pembentukan aturan perundang-undangan. Sehingga dalam pembentukan kebijakan pendidikan, wajib memperhatikan hierarki yang ada agar tercipta norma yang tidak saling bertertangan satu sama lain. Kata Kunci: Pengaruh, Zonasi, Manajemen Berbasis Sekolah. ABSTRAK To find out the school basis management in the Law on Sisdiknas and to know what are the influences of zonation system towards the school basis management. The approach implemented in this article is the normative legal research methodology. As we know that education is the right to all nation, as mandated in Preamble of Indonesia Constitution. Education is able to achieve a better quality of the generation of nation. These past few years, the policy of implementing zonation system arise. In legal aspects, such policy is considered unclear, as such authority was usually handled by the school and local government. However it is in sudden being transferred to the central government. The result of analysis show that the Law on Sisdiknas and the Law on Local Government regulates that the administration of education is decentralized in nature, instead of centralized, hence the authority tp administer education is not on the central government. In relation with the impact, zonation is in accordance with neither the Law on Sisdiknas nor the Law on Local Government, resulting in the inharmonization of norms and negligent towards the hierarchy on legislation drafting. Therefore in formulating policies regarding education, the existing hierarcy need to be taken into account in order to not result in any conflicting norms. Keywords: Impact, Zonation, School Basis Management
PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERKAIT KEPEMILIKAN SIM KENDARAAN PERSEORANGAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR A.A. Mahendra Putra; I Ketut Sudiarta; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.114 KB)

Abstract

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan sesuai dengan ketentuan di pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengurusan kepemilikan Surat Izin Mengemudi SIM kendaraan perseorangan di Kota Denpasar berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 dan faktor - faktor apakah yang mepengaruhi penegakan hukum terkait kepemilikan SIM Kendaraan Perseorangan di Kota Denpasar. Analisis hasil yang diperoleh bahwa mekanisme pengurusan SIM yang diterapkan Satlantas Polresta Denpasar sulit. Faktor - Faktor yang mepengaruhi kepemilikan SIM Kendaraan Perseorangan di Kota Denpasar. Faktor Pendukung dan faktor penghambat yaitu Unit Patroli mendukung pelaksanaan kegiatan pelanggaran pengendara kendaraan yang tidak memiliki SIM, dan masyarakat yang kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas dikarenakan belum mengikuti ujian dan belum lulus ujian kepemilikan SIM. Sebaiknya memberikan pertimbangan kepada pemohon SIM yang sudah habis masa berlakunya tanpa mengikuti ujian teori yang dilaksanakan agar pengurusannya tidak serumit yang dibayangkan masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
UPAYA PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM PENGENDALIAN PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 1993 TENTANG KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana; I Ketut Sudiarta; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.219 KB)

Abstract

Meningkatnya pengemis di Kota Denpasar saat ini telah menimbulkan gangguan sosial.Hal ini menjadi fenomena menarik di tengah eksistensi bali sebagai tujuan pariwisata dunia.Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan pemerintah kota Denpasar dalam pengedalian pengemis dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi upaya pengendalian dan pemberdayaan pengemis tersebut. Kesimpulan yang diperoleh adalah terkait upaya pengendalian pengemis secara umum Pemerintah Kota Denpasar berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1993 Tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum. Sedangkan faktor yang mempengaruhi adalah kurang adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang pengaturan pengendalian pengemis.
FUNGSI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI BALI TERHADAP KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I Gusti Ayu Bunga Dwi Utami; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.446 KB)

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya, DPRD membentuk unit-unit yang disebut dengan Alat Kelengkapan DPRD dan bertujuan untuk membatu DPRD agar mencapai hasil kerja yangdan membantu kinerja kelembagaan DPRD dalam setiap pembuatan kebijakan, sebagai prasyarat legalnya sebuah peraturan daerah. Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat kelengkapan lain yang diperlukan. Masing-masing alat kelengkapan DPRD memiliki tugas, fungsi dan wewenganya tersendiri. Dalam Alat kelengkapan DPRD memiliki kewenangan bertugas di lingkungan internal DPRD, dan tugas di lingkungan eksternal DPRD. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Kesimpulan penulisan ini yaitu pengertian tugas fungsi dan wewenang alat kelengkapan DPRD serta terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi alat kelengkapan DPRD dalam menjalankan tugas,fungsi dan wewenangnya di DPRD Provinsi Bali. Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Alat Kelengkapan, Kinerja
PENERAPAN MARKA KOTAK KUNING DALAM PENGENDALIAN LALU LINTAS DI KOTA DENPASAR Ida Ayu Devi Putri Parahita; I Wayan Parsa; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, Jun 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya Ilmiah ini berjudul “Penerapan Marka Kotak Kuning Dalam Pengendalian Lalu LintasDi Kota Denpasar” yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengaturan marka kotak kuningyaitu garis kuning silang yang baru-baru ini ada di daerah Denpasar yang berada disekitarperempatan jalan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34Tahun 2014 Tentang Marka Jalan. Namun kenyataanya dilapangan telah terjadi pelanggaran yangdilakukan para pengendara yang melintasi marka kotak kuning pada saat rambu masih menyala dantidak adanya tindakan dari polisi setempat. Penerapan marka kotak kuning ini agar masyarakat bisamematuhi peraturan lalu lintas yang berbentuk larangan agar menghindari terjadinya kemacetan danagar terciptanya lalu lintas yang tertib. Karya Ilmiah menggunakan metode penelitian hukumempiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan dari penulisanini adalah perlunya penegakan hukum terhadap para pengendara yang melakukan pelanggaranterhadap adanya larangan, sehingga masyarakat akan sadar hukum dan akan tertib hukum.
Co-Authors A A Istri Ratih Meliana Dewi A. A. Istri Indraswari A. A. Mirah Endraswari A.A. Mahendra Putra A.A.Ayu Diah Okatrini Agnes Febyrian Indah Gayatri Agus Arya Anggana Putra Anak Agung Ayu Sri Wulandari Anak Agung Gde Bagus Kresna Candra Wardhana Anak Agung Gede Agung Indra Pratama Anak Agung Ketut Andhy Dharma Laksana Ayu Surya Desita Anggraheni Cokorda Dalem Dahana Cokorda Istri Sri Pradnyaswari Pemayun Dewa Gede Semara Edi Dewa Gede Udayana Maharendra Dewa Ngakan Gede Kutha Wrehaspatia Praharsena Dewi Irmayanti Zanivah Dewi Putri Lestari, Dewi Putri Dian Pertiwi Dimitri Anggrea Noor Dr. I Made Sugiarta, M.Si. . Fabianus Bryan Mandala Lalo Putra G Marhaendra WA Gede Agus Surya Pratama Gede Sudiarta Guruh Ari Mandala Putra Gusti Ngurah Sugiana I GD Yudha Partama I Gede Agus Yuliarta I Gede Bagus Jaya Winangun I Gede Pasek Pramana I Gede Pinajeng I Gst Ngurah Agung Oka Darma Utama I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Bagus Wahyu Pranata I Gusti Agus Alit Doni Saputra I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana I Gusti Ayu Bunga Dwi Utami I Gusti Ayu Pitriani I Gusti Ngurah Adi Prabawa I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa I Ketut Adi Jaya Birawan I Ketut Arnawa I Ketut Mariana Purnama I Ketut Suardita I Ketut Widiastra I Komang Agus Sastra Mahayana I Komang Trisna Adi Putra I Made Andika Wesnala I Made Banda Prawira I Made Bhasudewa Krisna Narotama Pande I Made Dandi I Nengah Agus Aditya Pranata I Nengah Suharta I Nyoman Suyatna I Putu Antoni Giri I Putu Bagus Darma Saputra I Putu Soni Maaiwa Kusuma I Putu Wahyu Weda Gunawan I Putu Yoga Surawan I Wayan Adi Saputra I Wayan Bela Siki Layang I Wayan Gede Agus Setyawan I Wayan Parsa I Wayan Pegi Putra Pratama I Wayan Wisnu Saputra I Wayan Yoga Surastika I.B. Misdinata Prabawa Ibrahim R. Ida Ayu Agung Cynthia Febriyanti Ida Ayu Ari Mahayani Ida Ayu Devi Putri Parahita Ida Ayu Putu Chandra Puspita Dewi Ida Bagus Putra Pratama Kadek Agus Sudiarawan Kadek Ayu Dian Purnamasari Ningrat Dartawan Kadek Dwika Agata Krisyana Kadek Indra Yudha Kadek Sarna Kadek Warakania Ardhanareswari Ketut Putri Andayani Kezia Frederika Wasiyono Langga Populinanda Made Dwija Paramartha Kori Made Nanika Mawapusti Yadnya Made Wira Pramana Margareta Nopia Merry Venita Jarmani Ngakan Kompiang Kutha Giri Putra Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Dyah Satyawati Ni Kadek Shinta Sanistya Rahayu Ni Ketut Lasmini Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Anggi Widyanti Ni Komang Ayu Indah Trisnasari Ni Luh Gede Astariyani Ni Luh Putu Ayu Prawerti Ni Luh Putu Eka Wijayanti Ni Luh Putu Nia Rahmayanti Ni Made Darmadi Ni Made Mirah Widya Gangga NI MADE TINI DWIJAYASTRI Ni Made Widnyani Putri Ni Nyoman Murniyati Ni Nyoman Wisua Wirantini Ni Putu Erna Ayu Triani Ni Putu Puja Sukmiwati Ni Putu Putrika Widhi Susmitha Ni Putu Riza Ayu Anggraini Ni Putu Sri Rahayu Mulya Ningsih Ni Wayan N. Irish Samantha Devi M. Nyoman Gede Edi Nugraha NYOMAN MAS ARYAN Nyoman Utari Vipriyanti Putu Ananda Deka Aprilresa Putu Apriliani Kumalasari PUTU DIAN PARAMYTHA Putu Jelsi Melina Putu Pebiandri Kusuma Putu Satria Satwika Anantha Putu Teguh Rahayu Rai Widiatmika Rangga Idris Affandi Rika Rahim Makaramah Sang Ayu Made Putri Suryani Wastu Ayu Diah Mahesa1 Wayan Niti Adnyani Yesayas Joel Augusto Zaenal Abidin