<![CDATA[Negara Indonesia adalah suatu negara kepulauan, salah satu pulau di Indonesia yang menjadi tujuan destinasi pariwisata bagi orang asing ialah Bali. Hal ini semenjak Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan bagi 169 negara, akibat dari kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan devisa negara melalui sektor pariwisata, dan memberikan dampak negatif untuk terjadinya suatu tindak pidana keimigrasian, penyalahgunaan dokumen keimigrasian, kejahatan transnasional, dan lain sebagainya. Adapun permasalahan yang akan dibahas berdasarkan uraian diatas adalah bagaimana peran Tim Pengawas Orang Asing di Provinsi Bali dan bagaimanakah hambatan-hambatan yang ditemui oleh Tim Pengawas Orang Asing dalam melakukan pengawasan orang asing. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan yuridis empiris. Hasil dalam penilitian ini menunjukkan bahwa peran dari Tim Pengawas Orang Asing di Provinsi Bali adalah dengan memberikan saran serta pertimbangan kepada badan atau instansi pemerintahan terkait dalam melakukan pengawasan orang asing. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Tim Pengawas Orang Asing dalam melakukan pengawasan orang asing yaitu koordinasi yang diakibatkan karena adanya ego sektoral, sumber daya manusia yang terbatas dan kualitas dari pegawai negeri sipil itu sendiri, dan anggaran yang minim yang berakibat pada pengawasan orang asing belum maksimal. Kata Kunci : Keimigrasian, Orang asing, Pengawasan]]>
