Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Potensi Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Lereng Semeru oleh Pemerintah Daerah dalam Menghadapi ASEAN Economic Community Khoirul Hidayah; Iffaty Nasyi’ah
Kertha Patrika Vol 42 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2020.v42.i02.p03

Abstract

Kopi adalah salah satu produk pertanian yang mempunyai peluang pasar di luar negeri. Kabupaten Malang memiliki produk kopi yang ditanam di lereng semeru yang telah diekspor ke luar negeri. Kabupaten Malang sampai pada saat ini belum mendaftarkan satupun produk unggulan pertanian yang memiliki indikasi geografis (IG). Persoalan yang dikaji dalam artikel ini adalah upaya apakah yang sudah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Malang guna memberikan perlindungan hukum dalam bentuk pendaftaran IG bagi masyarakat petani kopi lereng semeru dalam menghadapi pasar bebas ASEAN Economic Community dan bagaimanakah upaya tersebut ditinjau dalam perspektif keadilan. Artikel ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatankualitatif. Upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat petani lokal adalah pada tahun 2015mengajukan penganggaran pendaftaran IG Kopi Robusta lereng semeru kepada Bupati, namun belum mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang.Upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kopi lereng Semeru sebagai kekayaan masyarakat tradisional melalui IG merupakan upaya memberikan keadilan bagi masyarakat lokal. Keadilan dapatterwujud denganmemberikan kebahagiaan masyarakat lokal melalui diakuinya kopi lereng semeru sebagai IG dan juga mampu memberikan kemanfaatan yaitu semakin dikenalnya kopi lereng semeru di pasar global.
Warehouse Receipt System Regulation in Indonesia: Is It Beneficial for Small Farmer? Khoirul Hidayah; Iffaty Nasyi’ah; Jundiani Jundiani
Sriwijaya Law Review VOLUME 3 ISSUE 2, JULY 2019
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol3.Iss2.292.pp162-175

Abstract

The regulation of Warehouse Receipt System (WRS) in Indonesia written in The Law No. 9 of 2011 concerning Amendment of WRS is expected to be useful and to facilitate farmers of WRS. However, in its practice, WRS in Indonesia was not yet able to improve the credit amount of banking with warehouse receipt as a guarantee. Malang Regency is one of the potential areas of farming products in East Java and once built WRS in 2012, so it is interesting to make this area as a research object in terms of reviewing WRS regulation in Indonesia. The issue is whether the purpose of establishing the law on WRS gave advantage and credit expediency, particularly for small farmers. This article is empirical legal research with a socio-juridical approach by describing the implementation of farm credit through WRS, describing the farmers’ utilization of WRS in Malang Regency, then, analyzing it using regulation of warehouse receipt in Indonesia and the theory of legal effectiveness. Overall evaluation of WRS in the mentioned area shows that some parties, such as farmers, unit cooperation village, and local government, are at a loss. The evaluation result of WRS regulation implementation cannot realize the goals of the law on WRS; those are giving easy, affordable, and fast access to farmers in getting capital. The WRS cannot give advantage for small farmers. The policy of WRS in Indonesia has not yet been able to help farmers to challenge the competition in the free-trading market through ASEAN Economic Community. The researchers suggest that the WRS regulation must be made and integrated with farmer’s policy so it can give advantage for small farmers.